Materi terkait Cuti Kepgub_No 822 Tahun 2023

Cuti Kepgub_No 822 Tahun 2023

1. PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 822 TAHUN 2023

2. CUTI Cuti PNS: Cuti Tahunan Cuti Besar Cuti Sakit Cuti Melahirkan Cuti Karena alasan penting Cuti Diluar tanggungan negara Cuti Bersama Cuti PPPK: Cuti Tahunan Cuti Sakit Cuti Melahirkan Cuti Bersama

3. TATA CARA PERMOHONAN CUTI Pegawai menyampaikan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang dengan mencantumkan : Jenis cuti yang diambil Alasan cuti Lama cuti Tanggal mulai dan berakhirnya cuti Alamat selama melaksanakan cuti

4. z Tata Cara Pemberian , Perubahan , Penangguhan atau Penolakan Atasan langsung memberikan rekomendasi atas permohonan cuti dengan memperhatikan kekuatan jumlah pegawai dan kebutuhan unit kerja masing-masing paling lambat 1 hari sejak permohonan cuti diterima Apabila atasan langsung tidak memberikan pertimbangan dalam jumlah waktu yang telah ditetapkan , permohonan cuti dinyatakan direkomendasikan kepada pejabat yang berwerwenang Pejabat yang berwenang memberikan , mengubah , menangguhkan atau menolak cuti , mempertimbangkan sbb : a. Persyaratan yang harus dipenuhi b. Kesesuaian alasan dan jenis cuti c. Jumlah hari yang menjadi hak d. Rekomendasi dari atasan langsung

5. Tata Cara Pemberian , Perubahan , Penangguhan atau Penolakan 4. Pejabat yang berwenang memberikan , mengubah , menangguhkan , atau menolak cuti paling lambat 3 hari sejak permohonan memperoleh rekomendasi dari atasan langsung 5. Pemberian perubahan , penangguhan atau penolakan cuti disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan dan pejabat pengelola kepegawaian

6. Hal-Hal Bersifat Khusus Cuti Tahunan Cuti tahunan diberikan paling banyak 50% dari jumlah kekuatan pegawai pada hari yang sama Permohonan cuti tahunan 1 hari dapat disampaikan kepada atasan langsung pada hari pelaksanaan cuti tahunan karena hal-hal yang tidak terduga dan bersifat penting PPPK dapat diberikan cuti tahunan untuk pelaksanaan ibadah haji pertama kali

7. Hal-Hal Bersifat Khusus B. Cuti Sakit Pegawai yang sakit 1 hari menyampaikan pemberitahuan kepada atasan langsung Pemberian cuti sakit karena kecelakaan kerja diberikan berdasarkan penetapan kecelakaan kerja dan dapat berlaku surut terhitung sejak kecelakaan kerja terjadi

8. Hal-Hal Bersifat Khusus B. Cuti Sakit 3. Cuti Sakit PNS PNS yang sakit lebih dari 1 hari , harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat berwenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter Jangka waktu untuk cuti sakit , dapat diperpanjang paling lama 6 bulan berdasarkan surat keterangan tim penguji Kesehatan PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu maksimal 6 bulan , harus diuji Kembali kesehatannya oleh tim penguji Kesehatan dari Menteri Apabila berdasarkan hasil pengujian Kesehatan PNS belum sembuh dari penyakitnya makan akan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Hal-Hal Bersifat Khusus B. Cuti Sakit 3. Cuti Sakit PPPK PPPK yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan SKD Bagi PPPK yang sakit lebih dari 14 hari kerja , dapat diberikan cuti sakit paling lama 1 bulan secara kumulatif dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah Dalam hal PPPK telah mendapatkan cuti sekitar 1 bulan hari kerja dan telah masuk kerja namun PPPK belum pulih dari sakitnya , maka PPPK dapat diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendapatkan cuti 1 bulan

10. Hal-Hal Bersifat Khusus B. Cuti Sakit 3. Cuti Sakit PPPK Dalam hal PPPK telah menjalankan cuti sakit selama 30 hari kerja belum masuk , Kepala perangkat Daerah menyampaikan usulan pemeriksaan Kesehatan oleh tim penguji Kesehatan pada hari kerja ke-61 hari sejak PPPK mengajukan cuti sakit Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim penguji Kesehatan, BKD memproses Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja karena tidak cakap jasmani dan Rohani Keputusan mulai berlaku sejak akhir bulan ditetapkan hasil pemeriksaan Kesehatan oleh tim penguji Kesehatan menyatakan PPPPK yang bersangkutan tidak dapat bekerja kembali

11. Hal-Hal Bersifat Khusus C. Cuti Melahirkan Permohonan cuti melahirkan dapat disampaikan kepada atasan langsung pada hari pelaksanaan cuti melahirkan dalam hal terjadi kelahiran secara tidak terduga atau tidak sesuai dengan hari perkiraan lahir yang dibutikan dengan surat keterangan dokter Cuti melahikan PPPK diberikan paling lama 3 bulan

12. Hal-Hal Bersifat Khusus D. Cuti yang dijalankan diluar negeri Cuti yang akan dijalankan diluar negeri, dapat diberikan izin sementara oleh kepala perangkat daerah Surat izin sementara disampaikan kepada gubernur melalui kepala BKD dengan melampirkan permohonan cuti yang akan dijalankan diluar negeri

13. Hal-Hal Bersifat Khusus D. Cuti diluar tanggungan negara Permohonan cuti diluar tanggungan negara disampaikan kepada gubernur melalui kepala BKD paling lama 3 bulan sebelum cuti diluar tanggungan negara dijalankan Permohonan perpanjangan cuti diluar tanggungan negara disampaikan kepada gubernur melalui kepala BKD paling lama 3 bulan sebelum cuti diluar tanggungan negara berakhir PNS yang telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada gubernur melalui kepala BKD paling lama 1 bulan setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara

14. Sistem Informasi Cuti Permohonan dan pemberian , perubahan , penangguhan atau penolakan cuti dilaksanakan melalui system informasi cuti terintegrasi dengan : Sistem absensi pegawai Sistem informasi lainnya dikelola pemerintah provinsi DKI Jakarta Permohonan , pemberian , perubahan , penangguhan atau penolakan cuti dilakukan melalui system informasi paling lama 1 tahun sejak Keputusan gubernur ditetapkan Pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian system informasi cuti dilaksanakan oleh BKD berkoordinasi secara teknis dengan perngkat daerah Pengelolaan system informasi cuti dilaksanakan oleh BKD

15. TERIMA KASIH