Materi upaya pengelolaan Muara Tembok.pptx

UKL UPL

1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) MUARA TEMBOK

2. OUTLINE UKL-UPL (Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL) BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.4 Peraturan Perundangan yang Diacu 1.5 Identitas Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan BAB II DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN 2.1 Nama Usaha dan/ atau Kegiatan 2.2 Lokasi Usaha dan/ atau Kegiatan 2.3 Kesesuaian Usaha dan/ atau Kegiatan dengan Tata Ruang 2.4 Deskripsi Usaha dan/ atau Kegiatan 2.5 Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan BAB III DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA STANDAR PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 3.1 Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan ( Tahap Pra konstruksi , Tahap Konstruksi , Tahap Operasional ) 3.2 Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Tahap Pra konstruksi , Tahap Konstruksi , Tahap Operasional ) 3.3 Standar Pemantauan Lingkungan Hidup ( Tahap Pra konstruksi , Tahap Konstruksi , Tahap Operasional ) 3.4 Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ( Tahap Pra konstruksi , Tahap Konstruksi , Tahap Operasional ) 3.5 Pelaporan ( Instansi , Materi Laporan , Frekuensi Waktu Laporan ) 3.6 Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

3. BAB I PENDAHULUAN Pembangunan sarana dan prasarana pengamanan muara Tembok merupakan upaya mendukung pengelolaan wilayah pesisir untuk melindungi lahan dari pengaruh abrasi . Bangunan Pengaman Pantai dan Muara Tembok ini direncanakan menggunakan material batu armor. Sesuai dengan Informasi Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033, lokasi lahan terletak pada Kawasan Peruntukan Pariwisata . Berkaitan dengan dampak yang dapat ditimbulkan dari rencana usaha dan/ atau kegiatan terhadap lingkungan di sekitarnya , maka diperlukan kajian terhadap dampak lingkungan . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur beberapa ketentuan terkait analisis dampak lingkungan . Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pengaturan analisis dampak lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , dimana pada Pasal 4 disebutkan bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. 1.1 Latar Belakang

4. BAB I PENDAHULUAN Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Pengaman Pantai dan Muara Tukad Tembok di Muara Tukad Tembok di Desa Tembok , Kecamatan Tejakula , Kabupaten Buleleng , yaitu : Untuk melindungi lahan dari pengaruh abrasi yang terjadi di kawasan Pantai dan Muara Tukad Tembok Desa Tembok , Kecamatan Tejakula , Kabupaten Buleleng . Untuk mendukung pengelolaan Pantai dan Muara Tukad Tembok pada wilayah pesisir Desa Tembok , Kecamatan Tejakula , Kabupaten Buleleng . 1.2 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengaman Pantai dan Muara Tukad Tembok di Desa Tembok , Kecamatan Tejakula , Kabupaten Buleleng dilakukan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan , sebagai berikut : Mengidentifikasi rona lingkungan awal rencana lokasi kegiatan . Mengidentifikasi dampak positif dan negatif pembangunan Pengaman Pantai dan Muara Tukad Tembok di Desa Tembok , Kecamatan Tejakula , Kabupaten Buleleng terhadap lingkungan . Sebagai pedoman untuk mencegah , mengendalikan dan menanggulangi serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan . Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berwawasan lingkungan .

5. BAB I PENDAHULUAN 1.4 Peraturan Perundangan yang Diacu (1)

6. BAB I PENDAHULUAN 1.4 Peraturan Perundangan yang Diacu (2)

7. BAB II DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN 2.4 Deskripsi Usaha dan/ atau Kegiatan 2.5 Deskripsi Usaha dan/ atau Kegiatan Kegiatan pembangunan Pengaman Pantai dan Muara Tembok pada saat ini berada pada tahap pra-konstruksi . Jenis revetment adalah Quarrystone revetment, struktur initermasuk struktur fleksibel menggunakan bahan material batu alam yang bisa menaruh proteksi yang baik sekali dan bisa tahan terhadap konsolidasi minor atau penurunan tanpa mengakibatkan struktur runtuh . Bangunan Pengaman Pantai dan Muara Tembok akan ditempatkan sejajar dengan pantai sepanjang garis pantai yang rentan tergerus menggunakan material batu armor. Setelah konstruksi sudah berakhir , pengelolaan kegiatan dilakukan oleh Pemrakarsa selaku pemilik lahan . Bangunan yang terbangun berfungsi melindungi kawasan pantai dan muara Tukad Tembok dan kawasan di sekitarnya . Pekerjaan pembangunan secara umum terdiri dari mobilisasi dan demobilisasi alat berat dan material, base camp, dan pekerjaan revetment. Mobilisasi alat berat ke lokasi kegiatan dilakukan melalui jalur darat . Operasi alat berat memperhatikan aktivitas lain yang ada di sekitar . Material dibeli di tempat dan material yang dibeli disimpan di lokasi base camp proyek atau di dekat lokasi pekerjaan . Tenaga kerja konstruksi yang diperlukan sekiatr 5 - 17 orang pekerja .

8. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .   Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017, 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Hutan .   Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021, 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup .   SNI 03-7065-2005, 2005. Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing . Badan Standarisasi Nasional.   SNI 3242:2008, 2008. Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman . Badan Standarisasi Nasional.   Soemarwoto , O., 1997. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.   Suratmo , G., 1993. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

9. TERIMAKASIH