matrik usulan raperda 2 dan 3_setelah rapat biro perekonomian (1).pptx

bisnis

1. MATRIKS POKOK-POKOK USULAN PERUBAHAN PERDA No. 2 TAHUN 2009 DAN PERDA No. 3 TAHUN 2009 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA

2. LATAR BELAKANG PENYEMPURNAAN USULAN RAPERDA PD PASAR JAYA DAN RAPERDA PENGELOLAAN AREA PASAR Adanya rancangan perubahan peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional , pusat perbelanjaan dan toko modern yang saat ini dalam proses pembahasan di tingkat pemerintah pusat . Perlunya harmonisasi raperda yang diusulkan dengan raperda lainnya dan juga dengan kebijakan baru atau peraturan yang disusun saat ini oleh pemerintah pusat khususnya yang berkaitan dengan pasar

3. MATRIK USULAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG PD PASAR JAYA Uraian Perda No. 2 Tahun 2009 Usulan Revisi Awal Usulan Revisi Terakhir 1. Definisi Pasar diatur Definisi disempurnakan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2014 Definisi disempurnakan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2014 2. Definisi tempat usaha Tempat usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar Tempat usaha adalah tempat jua l beli barang dan/atau jasa dalam area pasar. diperjelas menjadi : Tempat usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar yang merupakan alat produksi perusahaan 3. Definisi Pedagang diatur disempurnakan dari perda sebelumnya Definisi diperjelas menjadi : Pedagang adalah setiap orang Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha oleh Pasar Jaya untuk memperdagangkan barang / jasa 4. Definisi fasilitas Penunjang diatur tidak diatur Fasilitas penunjang adalah prasarana dan sarana dalam Area Pasar yang berfungsi mendukung kegiatan Pasar 5. Definisi Hak Pemakaian tempat Usaha Hak Pemakaian tempat usaha jangka waktu tertentu dan hak sewa Hak pemakaian tempat usaha jangka waktu tertentu da lam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun diperluas dan dipertegas menjadi 3 jenis hak untuk menggunakan tempat usaha dan tidak boleh disewakan : Bentuknya berupa 1) Hak Pemakaian tempat usaha untuk jangka waktu tertentu (paling lama 20 tahun ) 2) Hak sewa tempat usaha 3) Hak Pinjam Pakai Tempat Usaha 6. Bentuk Badan Usaha Perusahaan Daerah BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah ( sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014) BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah ( sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014) 7. Direksi dan Badan Pengawas diatur Definisi diubah dan disempurnakan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 Definisi disempurnakan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 8 . Jumlah Direksi Paling banyak 4 orang Sekurang-kurangnya 3 orang Sebanyak-banyaknya 4 orang dan dapat ditambah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 1. Mempertegas dan memperjelas definisi pada ketentuan umum

4. 2. Mempertegas dan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan usaha Uraian Perda No. 2 Tahun 2009 Usulan Revisi Awal Usulan Revisi Terakhir 1. Administrasi tempat usaha SIPTU, SHPTU dan Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disebut PPTU adalah surat Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha antara PD Pasar Jaya dan Pedagang yang mengikat secara hukum . ketentuan penggunaan tempat usaha diatur oleh Direksi (SIPTU, SHPTU, PPTU) 2. Maksud dan Tujuan mengelola pasar, mengembangkan area pasar dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan menunjang keuangan daerah diperluas termasuk juga dalam hal membantu ketersediaan pasokan , stabilitas dan keterjangkauan harga , membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen diperluas termasuk juga dalam hal membantu ketersediaan pasokan , stabilitas dan keterjangkauan harga , membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen 3. Sumber penerimaan hanya terbatas pada lingkup pengelolaan property diperluas ditambah dengan penerimaan hasil usaha pusat distribusi dan retail diperluas lagi ditambah dengan penerimaan hasil usaha pusat distribusi/perkulakan 4. Perpanjangan hak pemakaian tempat usaha diatur tidak diatur diatur kembali : hak pemakaian tempat usaha dan perpanjangan hak pemakaian tempat usaha

5. Uraian Perda No. 2 Tahun 2009 Usulan Revisi Awal Usulan Revisi Terakhir 5. Kewenangan Direksi dalam kerjasama D iatur hampir sama dengan perda 2 tahun 2009 Pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang memerlukan persetujuan Gubernur akan mengikuti ketentuan yang berlaku 6. Badan Pengawas diatur istilah B adan Pengawas menjadi Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku istilah B adan Pengawas menjadi Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 7. Organisasi Susunan organisasi dan tata kerja PD Pasar Jaya untuk Direksi sampai dengan Kepala Bidang atau sederajat ditetapkan Gubernur atas usulan Direksi , sedangkan dibawah Kepala Bidang atau sederajat ditetapkan oleh Direksi . Susunan organisasi Pasar Jaya untuk Direksi sampai dengan Kepala Bidang atau sederajat ditetapkan Gubernur atas usulan Direksi , sedangkan Susunan organisasi Pasar Jaya untuk jabatan di bawah Kepala Bidang atau sederajat ditetapkan oleh Direksi Sama dengan usulan revisi awal 8. Penetapan dan Penggunaan Laba Penggunaan laba bersih PD Pasar Jaya setelah pajak ditetapkan dalam peraturan daerah ini yang terdiri dari 40% anggaran daerah , 27,5% dana cadangan , 15% THT, 15% jasa produksi , 2,5% CSR penentuan besaran dan komposisi laba bersih dan dana cadangan Pasar Jaya diatur dengan Peraturan Gubernur. Penggunaan laba bersih diatur d alam peraturan daerah, namun Gubernur dapat menetapkan lain besaran dan komposisi penggunaan laba bersih Pasar Jaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

6. MATRIK USULAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN AREA PASAR Uraian Perda No. 3 Tahun 2009 Usulan Revisi Awal Usulan Revisi Terakhir Perkulakan tidak diatur tidak diatur Perkulakan adalah aktivitas usaha distribusi dalam bentuk toko yang menjual macam – macam barang dalam partai besa r dan tidak secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri Eceran tidak diatur tidak diatur Eceran adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis Pemasok tidak diatur Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha tidak diatur Pengecer tidak diatur Pengecer adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir tidak diatur 1. Mempertegas dan memperjelas definisi pada ketentuan umum

7. Uraian Perda No. 3 Tahun 2009 Usulan Revisi Awal Usulan Revisi Terakhir sifat kegiatan pasar grosir pasar grosir , ditambah pusat distribusi ditambah pusat distribusi /perkulakan Sistem pengelolaan pasar tidak diatur Pasar Jaya dalam mengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan pengelolaan pasar berdasarkan prinsip syariah Pasar Jaya dalam mengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan pengelolaan pasar berdasarkan prinsip syariah Klasifikasi pasar Klasifikasi pasar berdasarkan sifat kegiatan dan ruang lingkup pelayanan ditetapkan Gubernur Tingkat potensi dan waktu kegiatan ditetapkan Direksi Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Pasar ditetapkan oleh Direksi Ditambah klasifikasi pasar komersial dan non komersial. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Pasar ditetapkan oleh Direksi Jenis hak pemakaian tempat usaha Jenis Pemakaian Tempat dapat berupa Hak Sewa Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu dan Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 20 tahun Hak Pemakaian Tempat Usaha pada bangunan di dalam Area Pasar berupa hak sewa Tempat Usaha untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun Hak untuk menggunakan Tempat Usaha dalam Area Pasar terdiri dari hak pemakaian tempat usaha , hak sewa Tempat Usaha , hak pinjam pakai tempat usaha Syarat pemakaian tempat usaha (PPTU) tidak diatur PPTU sebagai mana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya berisi persyaratan pemakaian Tempat Usaha , hak dan kewajiban Pedagang , serta sanksi Perjanjian Penggunaan Tempat Usaha sekurang-kurangnya berisi Ketentuan pemakaian tempat usaha, Hak dan kewajiban para pihak, Jangka waktu dan Pelanggaran dan pemutusan perjanjian 2. Mempertegas dan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan usaha

8. Uraian Perda No. 3 Tahun 2009 Usulan Revisi Awal Usulan Revisi Terakhir Larangan pedagang ( pengalihan hak pemakaian tempat usaha ) tidak diatur mengalihkan hak pemakaian yang dimiliki kepada pihak lain mengalihkan hak untuk menggunakan tempat usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Pasar Jaya Menyewakan tempat usaha Larangan pedagang memilki lebih dari 5 (lima) Hak Pemakaian Tempat Usaha dalam satu Pasar memilki lebih dari 1 ( satu ) Hak Pemakaian Tempat Usaha dalam satu Pasar memilki lebih dari 1 ( satu ) Hak Pemakaian Tempat Usaha dalam satu Pasar Larangan pedagang tidak diatur mengalihkan Tempat Usaha kepada orang lain , termasuk kepada anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga , dengan pengecualian tidak berlaku bagi pengalihan dari pewaris kepada ahli waris yang masih dalam satu derajat ke bawah atau ke atas tidak diatur Larangan pedagang tidak diatur menguasai Tempat Usaha lebih dari 1 ( satu ) unit, kecuali untuk usaha tertentu yang memang memerlukan Tempat Usaha lebih dari 1 ( satu ) unit, sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi penetapan ukuran luas tempat usaha sesuai kebutuhan ditetapkan oleh Direksi Pelaksana pemberi sanksi tidak diatur tidak diatur Pemberian sanksi berupa Surat Peringatan , Penutupan Sementara , Pembatalan Perjanjian dilaksanakan oleh Direksi Pemberian sanksi pidana sesuai Undang - Undang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang

9. Uraian Perda No. 3 Tahun 2009 Usulan Revisi Awal Usulan Revisi Terakhir Perlindungan konsumen tidak diatur Direksi secara aktif memberikan perlindungan terhadap Konsumen Pasar Direksi membantu memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai perlindungan Konsumen Sistem informasi komoditi pasar tidak diatur Sistem informasi komoditi pasar Sistem informasi komoditi pasar Pengembangan usaha tidak diatur Pengembangan usaha dengan membangun , mengelola dan/ atau mengembangkan sarana perpasaran , dapat berupa pasar rakyat , pusat perbelanjaan dan toko swalayan Pengembangan usaha dengan diversifikasi , ekspansi , membangun , mengelola dan/ atau mengembangkan sarana perpasaran berupa pusat distribusi daerah , perkulakan , pusat perbelanjaan dan toko swalayan Stabilisator harga tidak diatur secara tegas Direksi memiliki tanggung jawab untuk secara aktif dan berkala melakukan stabilisasi pasokan dan harga komoditi utama di daerah Direksi memiliki tugas untuk membantu melakukan stabilisasi pasokan dan harga komoditi utama di daerah

10. PROFILE PD. PASAR JAYA 1. PD. Pasar Jaya didirikan tanggal 24 Desember 1966. Pendirian berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer ; lb.3/2/15/66 dan disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri lewat keputusan Nomer Ekbang 8/8/13-305 tanggal 23 Desember 1966. 2. Peningkatan Keputusan Gubernur dengan Peraturan Daerah Nomer 7 tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pasar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah tersebut disyahkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri lewat keputusan Nomer ; 511.231-181 yang diumukan dalam lembaran Daerah DKI Jakarta, Nomer ; 34 tahun 1983 seri D Nomer 33 tanggal 19 April 1983. 3. Peraturan Daerah dirubah dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta nomer; 12 tahun 1999tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta yang telah diumumkan dalam lembaran daerah Provinsi DKI Jakarta Nomer; 35 tahun 1999 tanggal 30 Desember 1999.