Memo Pengesahan Hibah Langsung - Barang/Jasa/Surat Berharga

Memo Pengesahan Hibah Langsung - Barang/Jasa/Surat Berharga
atas hibah yang diterima oleh kementerian dan lembaga

1. PMK. NO. 99/PMK.05/2017 A DMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH

2. PENGESAHAN DAN PENCATATAN PENDAPATAN HIBAH DAN BELANJA Y AN G BERSUMBER DARI HIBAH BARANG/JASA/SURAT BERHARGA. Pasal 35 KPA mengajukan permohonan nomor register, dengan dilampiri: perjanjian hibah; ringkasan hibah; Dokumen surat kuasa/pendelegasian kewenangan utk menandatangani perjanjian hibah. 2. dalam hal penggunaan hibah langsung utk penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan t idak terdapat dokumen pada ayat 1 permintaan nomor register hibah brg/jasa/surat berharga dilampiri dengan SPTMHL.

3. Pasal 35 dok. persyaratan pengajuan nomor register merupakan dok. asli/salinan y ang dilegalisir oleh penerima hibah; KPA bertanggungjawab secara mutlak atas keabsahan dok. sumber dan dok. Pendukung registrasi hibah; surat permohonan disusun sesuai format y ang tercantum d alam lampiran dan merupakan bagian y ang tak terpisahkan; ringkasan hibah disusun sesuai format y ang tercantum d alam lampiran dan merupakan bagian y ang tak terpisahkan.

4. PENANDATANGAN BAST Pasal 39 KPA yg menerima hibah membuat dan menanda-tangani BAST bersama dengan pemberi hibah; penandatanganan BAST dpt didelegasikan kpd pejabat yg ditunjuk; BAST paling sedikit memuat : tanggal serah terima; pihak pemberi dan penerima hibah; tujuan penyerahan; nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk hibah dlm mata uang asing; nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk hibah dlm mata uang rupiah; bentuk hibah; rincian harga perbara n g.

5. Pasal 39 format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan y an g disepakati oleh masing-masing pihak. PENGESAHAN DAN PENCATATAN PENDAPATAN HIBAH DAN BEBAN/ASET Y AN G BERSUMBER DARI HIBAH LANGSUNG DLM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA. Pasal 40 KPA menerbitkan SP3HL-BJS; KPA menerbitkan MPHL-BJS; KPA mengajukan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS secara bersamaan ke KPPN mitra kerjanya atas seluruh : pendapatan hibah dlm bentuk brg/jasa/srt berharga; beban jasa utk pencatatan hibah dlm bentuk jasa; brg persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya utk pencatatan brg persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya; dan atau

6. Pasal 40 setara kas dan/atau investasi utk pencatatan hibah d a l a m bentuk surat berharga, penyampaian SP3HL-BJS dan MPHL-BJS oleh KPA, dilampiri: surat penetapan nomor register hibah; BAST; SPTMHL. penyampaian SP3HL-BJS dan MPHL-BJS dilakukan paling sedikit 1 x setelah BAST ditetapkan dlm tahun anggaran bersangkutan; d ala m hal SP3HL-BJS dan MPHL-BJS dilakukan lebih dr 1 x, penyampaian SP3HL-BJS dan MPHL-BJS dilampiri dgn persetujuan MPHL-BJS sebelumnya; SP3HL-BJS disusun sesuai format; Mphl-bjs dihasilkan dari sistem aplikasi;

7. Pasal 40 SPTMHL memuat nilai barang/jasa/surat berharga yg diterima dlm bentuk mata uang rupiah; nilai barang/jasa/surat berharga diperoleh dari BAST; apabila nilai barang/jasa/surat berharga dlm mata uang asing, penjabaran dlm mata uang rupiah dilakukan berdasarkan kurs transaksi; jika nilai barang/jasa/surat berharga dlm BAST mencantumkan mata uang asing, maka penjabaran dlm mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal BAST; jika dlm BAST dan/atau dok. pendung tdk terdapat nilai barang/jasa/surat berharga, KPA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yg diterima.

8. Jurnal Pengesahan Hibah Barang /Jasa/Surat Berharga Pada Aplikasi SAKTI

9. SANKSI Pasal 43 Jika K/L tdk melaporkan hibah yg diterimanya k epada Menkeu sesuai dgn laporan hasil pemeriksaan BPK selama 2 tahun berturut-turut, K/L tsb dikenakan sanksi t i d a k diperkenankan menerima hibah p a d a tahun-tahun anggaran berikutnya; Sanksi d a p a t dicabut apabila K/L telah melakukan perbaikan pengelolaan hibah yg dibuktikan d en g a n diselesaikannya rekomendasi BPK.

10. SEKIAN & TERIMA KASIH