MONEV KANWIL Pemasyarakatanfbdjhjhkk.ppt

kanwilditjenpasgoron 1 views 17 slides Oct 16, 2025
Slide 1
Slide 1 of 17
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17

About This Presentation

MONEV KANWIL Pemasyarakatan


Slide Content

MONITORING & EVALUASI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN GORONTALO

PERENCANAAN & RB

Berdasarkan Hasil Evaluasi Rencana Aksi Tahunan RB Triwulan I Dan Triwulan II Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo dengan hasil sebagai berikut :   No.   UNIT KERJA TARGET RAT RB B-03 REALISASI RAT RB B- 03 (s.d. 26 Juni 2025) CAPAIAN EVALUASI B-03 (%) TARGET RAT RB B-06 REALISASI RAT RB B- 06 CAPAIAN EVALUASI B-06 (%) 1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo 29 28 97% 48 16 33% 2 Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo 29 27 93% 48 16 33%   3 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo   29   29   100%   48   17   35% 4 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo 29 29 100% 48 13 27% 5 Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pahuwato 29 29 100% 48 12 25%   6 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo   29   28   97%   48   18   38% CATATAN : Pemenuhan dan perbaikan data dukung untuk Triwulan I dan Triwulan II sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025. Data dukung untuk Triwulan III segera dipenuhi .

KEUANGAN

RENCANA PENARIKAN DANA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN GORONTALO PER TANGGAL 13 AGUSTUS 2025 (Waktu Unduh Rabu, 13 Agustus 2025 Pukul 08.00 WITA) No Kode Satker Satuan Kerja Pagu RPD dan Realisasi Triwulan III ( Bulan ) Juli Agustus September Target Realisasi Selisih (+/-) % Target Realisasi Selisih (+/-) % Target Realisasi Selisih (+/-) % 1 692722 Bapas Kelas II Gorontalo 4,308,661,000 436,465,548 407,511,169 -28,954,379 93.37 282,760,611 252,520,913 -30,239,698 89.31 282,761,181   -282,761,181 - 2 692121 LPKA Kelas II Gorontalo 4,100,004,000 598,250,294 368,762,440 -229,487,854 61.64 442,107,242 429,355,403 -12,751,839 97.12 415,598,687   -415,598,687 - 3 692383 Lapas Kelas IIA Gorontalo 13,175,041,000 1,133,210,161 961,941,052 -171,269,109 84.89 1,200,274,934 440,219,979 -760,054,955 36.68 1,200,274,925   -1,200,274,925 - 4 692548 Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo 5,608,741,000 573,088,275 563,868,955 -9,219,320 98.39 526,647,752 393,853,773 -132,793,979 74.79 487,291,989   -487,291,989 - 5 692583 Lapas Kelas IIB Boalemo 7,046,096,000 727,211,315 742,295,491 15,084,176 102.07 619,883,960 530,010,664 -89,873,296 85.50 630,752,952   -630,752,952 - 6 692797 Lapas Kelas IIB Pohuwato 7,619,769,000 576,085,520 580,119,022 4,033,502 100.70 916,798,521 426,220,888 -490,577,633 46.49 756,489,520   -756,489,520 - Jumlah Total 41,858,312,000 4,044,311,113 3,624,498,129 -419,812,984 89.62 3,988,473,020 2,472,181,620 -1,516,291,400 61.98 3,773,169,254 - -3,773,169,254 - Jumlah RPD dan Realisasi Triwulan III Target Triwulan III Realisasi Triwulan III Selisih (+/-) % 1,001,987,340 660,032,082 -341,955,258 65.87 1,455,956,223 798,117,843 -657,838,380 54.82 3,533,760,020 1,402,161,031 -2,131,598,989 39.68 1,587,028,016 957,722,728 -629,305,288 60.35 1,977,848,227 1,272,306,155 -705,542,072 64.33 2,249,373,561 1,006,339,910 -1,243,033,651 44.74 11,805,953,387 6,096,679,749 -5,709,273,638 51.64 No Kode Satker Satuan Kerja 1 692722 Bapas Kelas II Gorontalo 2 692121 LPKA Kelas II Gorontalo 3 692383 Lapas Kelas IIA Gorontalo 4 692548 Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo 5 692583 Lapas Kelas IIB Boalemo 6 692797 Lapas Kelas IIB Pohuwato Jumlah Total

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN GORONTALO PER TANGGAL 13 AGUSTUS 2025 (Waktu Unduh Rabu, 13 Agustus 2025 Pukul 08.00 WITA) No Kode Satker Satuan Kerja Kualitas Perencanaan Anggaran Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Nilai Total Konversi Bobot Dispensasi SPM ( Pengurang ) Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot Revisi DIPA Deviasi Halaman III DIPA Penyerapan Anggaran Belanja Kontraktual Penyelesaian Tagihan Pengelolaan UP dan TUP Capaian Output Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diatas 96% 1 692722 Bapas Kelas II Gorontalo 100 100 100 95.46 100 100 100 100 99.09 100% 99.09 3 692548 Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo 100 100 100 95.36 100 100 100 100 99.07 100% 99.07 2 692121 LPKA Kelas II Gorontalo 100 100 93.70 93.07 99.78 100 77.65 80% 97.06 4 692583 Lapas Kelas IIB Boalemo 100 100 100 95.62 100 100 93.90 100 98.51 100% 98.51 5 692797 Lapas Kelas IIB Pohuwato 100 100 100 92.09 100 100 92.59 100 97,68 100% 97.68 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dibawah 96% 6 692383 Lapas Kelas IIA Gorontalo 100 100 96.61 100 100 55.41 100 94.86 100% 94.86 RATA-RATA NILAI IKPA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2025 100 99 95 83 83 90 100 78 0.97 80.62

Dari data diatas masih terdapat UPT yang belum dapat merelealisasikan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah direncakanan pada awal Triwulan seperti LPKA Kelas II Gorontalo pada Bulan Juli terdapat deviasi sebesar Rp. 229.487.854,- dari yang direncanakan sebesar Rp. 598.250.294,- yang berdampak turunnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bulan Juli Tahun 2025. Untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPKA Kelas II Gorontalo Bulan Juli Tahun 2025 sudah sesuai dengan target yakni 97,06% akan tetapi nilai tersebut harus dapat ditingkatkan . KESIMPULAN

SUMBER DAYA MANUSIA

HUKUMAN DISIPLIN PERBEDAAN ANTARA PP NOMOR 53 TAHUN 2010 DENGAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 PADA PELANGGARAN JAM KERJA ( Perbedaan mendasar antara PP Nomor 53 Tahun 2010 dengan PP 94 Tahun 2021 salah satunya adalah pelanggaran disiplin dalam hal masuk kerja dan mengikuti ketentuan jam kerja yang digambarkan dalam tabel berikut . NO Jenis Hukuman Disiplin Jumlah Ketidak Hadiran Kumulatif dalam 1 Tahun (PP 53/2010) Jenis Hukuman Disiplin Jumlah Ketidak Hadiran Kumulatif dalam 1 Tahun (PP 94/2021) 1 Teguran lisan 5 Hari Kerja Teguran lisan 3 Hari Kerja 2 Teguran tertulis 6-10 Hari Teguran tertulis 4-6 Hari Kerja 3 Pernyataan tidak puas secara tertulis 11-15 Hari Kerja Pernyataan tidak puas secara tertulis 7-10 Hari Kerja 4 Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 16-20 Hari Kerja Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; 11-13 Hari Kerja 5 Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 21-25 Hari Kerja Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan 14-16 Hari Kerja 6 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 26-30 Hari Kerja Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan 17-20 Hari Kerja 7 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 31-35 Hari Kerja Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; 21-24 Hari Kerja 8 Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 35-40 Hari Kerja Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan 25-27 Hari Kerja 9 Pembebasan dari jabatan 41-45 Hari Kerja Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN 28 Hari Kerja atau lebih 10 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN 46 Hari atau lebih Kerja 10 Hari kerja secara berturut-turut Dari tabel sangat jelas bahwa PP 94 Tahun 2021 memberikan tindakan yang lebih tegas terhadap pegawai pelangar ketentuan masuk kerja dan tidak segan-segan memberikan hukuman pemberhentian kepada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari atau lebih. Dan yang lebih tegas lagi, pemberhentian dilakukan bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

Melakukan penyusunan Analisis Kebutuhan , Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan sampai batas waktu 30 September 2025 Lakukan pemetaan pegawai manajerial dan non manajerial yang akan mengikuti Ujian Kompetensi Perpindahan dalam Jabatan Lain dan Ujian Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PK, APK, PKP dan PP Pemberian Layanan Kepegawai berupa Kenaikan Pangkat , Kenaikan Jenjang , KGB, Pensiun , Cuti Pegawai Penggunaan Aplikasi STAR ASN Dipastikan pegawai melakukan absensi Pengajuan Cuti Pengajuan DL Unit dari Akun Kasubag 5. Pengisian Rencana Pengembangan Kompetensi melalui SIMWAIPAS 6. Rekapan Absensi untuk Kebutuhan Tunjangan Kinerja, ULP, Lembur Arsip form cuti manual Arsip surat perintah / tugas dinas luar pegawai Arsip Absensi Manual Jumlah SDM Satuan Kerja masing-masing BIDANG SDM

Statistik STAR ASN

Rekap Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Tahun 2026

TI & KOMUNIKASI PUBLIK

PROGRAM & KEGIATAN UTAMA No Program/Kegiatan Tujuan Output Keterangan 1 Publikasi Media Memperluas jangkauan informasi 30 berita/bulan Publikasi Kegiatan Positif Satuan Kerja Minimal 1 berita / hari 2 Media Sosial Meningkatkan engagement publik 5 konten/minggu Setiap Kegiatan Positif Yang Dipublikasikan Wajib Ada Videografis nya 3 Dokumentasi Kegiatan Arsip foto /video 100% terdokumentasi Semua Kegiatan Harus Tersimpan Dengan Baik Dokumentasinya di Google Drive 4 Hubungan Media Memperkuat jejaring kolaborasi Terjalin hubungan kerja sama dengan media dalam hal mempublikasikan kegiatan di satker 5 Website & Buletin Menyediakan info resmi Update rutin Website Resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Masih Menunggu Dari Pusat

BMN

Persiapan Usulan RKBMN oleh SATKER 1. Update di Identitas Satker 2. Update data Master Aset , 3. Mempersiapkan lampiran wajib dan data pendukung usulan RKBMN yang sudah di petakan untuk tahun 2027 Pengadaanya 4. Satker menyampaikan RKMBN KPB KE PBB-W maximal 15 September 2025 PSP ( Penetapan Status Prngguna BMN) Belanja modal asset ditahun 2025 diwajibkan untuk diusulkan PSP di SATKER baru (137), melalui aplikasi SIMAN versi 2

TERIMAKASIH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN GORONTALO
Tags