MP 7 JABATAN FUNGSIONAL DAN SKP-Pedal-Permenpan RB No.1-2023 dan Permenpan No. 6-SKP.pptx

Fungsional pedal

1. JABATAN FUNGSIONAL Era Baru Jabatan Fungsional , 2023 (MP 7 – Evaluasi Kinerja Jafung Pedal dan Praktek Studi Kasus SKP) Mata Pelatihan MP 7 Evaluasi Kinerja Jafung Pedal

2. POKOK BAHASAN Pendahuluan Evaluasi Jafung Pedal III. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional IV . Surat Edaran Menteri PAN RB No. 3 tahun 2023 V . Permenpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN

3. Pendahuluan

4. Permasala-han yang sering dihadapi jabatan fungsional di Indonesia Dengan keluarnya Permenpan RB No. 1 Tahun 2023, apakah naik pangkat masih perlu angka kredit ? Jika masih perlu angka kredit , bagaimana cara mendapatkan angka kredit untuk tahun 2022 dan tahun 2023 serta seterusnya ? Saya golonan III d jafung Muda , apakah dapat naik pangkat IV a ? Naik jenjang Jafung madya Madya ? jika bisa bagaimana caranya ? Saya golongan IV a Jenjang Muda , apakah saya bisa naik Jenjang Madya dan naik pangkat IV b ? Jika bisa caranya bagaimana ? Saya PNS Pejabat fungsional III b jenjang pertama , bagaimana cara saya naik pangkat III c dan naik jenjang madya ? Saya golongan PNS gol III b, bukan jabatan fungsional . Bagaimana cara saya bisa masuk jabatan fungsional ? Siapa yang membayar tunjangan fungsional saya jika saya masuk jabatan fungsional ? Bagaimana cara membuat SKP tahun 2023 dan seterusnya seperti yang diamanatkan Permenpan Rb No. 6 Tahun 2022 ?

5. Permasala-han yang sering dihadapi jabatan fungsional di Indonesia 9. Siapa yang akan menilai SKP para pejabat fungsional ? Misal saya sebagai jafung Muda golongan IV a siapa yang menilai SKP saja ? 10. Siapa yang akan menilai capaian organisasi ? 11. Bagaimana cara mendapatkan angka kredit berdasarkan SKP ? 12. Apakah kita sebagai Pejabat fungsional predikat kenerja kita selalu baik , jika SKP tercapai 100 % ? 13. Silahkan di isi …….

6. Sumber : Menteri Pan RB, 2023

7. Sumber : Menteri Pan RB, 2023

8. Sumber : Menteri Pan RB, 2023

9. Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, 2023

10. Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian , Badan Kepegawaian Negara, 2023

11. Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, 2023

12. Sumber : Deputi SDM Aparatur , Menpan RB, 2023

13. Sumber : Deputi SDM Aparatur , Menpan RB, 2023

14. EVALUASI KINERJA JAFUNG PEDAL (MP 7) II. Evaluasi Kinerja Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

15. KURIKULUM PELATIHAN JAFUNG PEDAL YANG BARU Mata Pelatihan MP 7 Evaluasi Kinerja Jafung Pedal Pokok bahasan : Standar Kinerja Pedal Tata cara pengisian SKP Jafung Pedal Mekanisme Evaluasi Kinerja Jafung Pedal

16. Mata Pelatihan (MP 7) : Evaluasi Kinerja Jafung Pedal Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat memahami : Standar Kinerja Pedal Tata cara pengisian SKP Jafung Pedal Mekanisme Evaluasi Kinerja Jafung Pedal Pokok Bahasan /Sub Pokok Bahasan : Standar Kinerja Pedal Tata cara pengisian SKP Jafung Pedal Mekanisme Evaluasi Kinerja Jafung Pedal

17. Standar Kinerja Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) Pokok Bahasan /Sub Pokok Bahasan : Standar Kinerja Pedal Pengendali Dampak Lingkungan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi lainnya yang diberi tugas , tanggung jawab , wewenang , dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan .

18. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan , keterampilan , dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan . Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan , keterampilan dan / atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan . Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan , keterampilan dan sikap sesuai dengan tugas dan / atau fungsi jabatan . Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Kompetensi Inti adalah Kompetensi Teknis yang terdiri dari kumpulan unit Kompetensi yang harus / wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat / jenjang tertentu . Beberapa Pengertian Terkait Standar Kinerja Jafung Pedal

19. Beberapa Pengertian Terkait Standar Kinerja Jafung Pedal 6. Kompetensi Pilihan adalah Kompetensi Teknis yang terdiri dari kumpulan unit Kompetensi yang memerlukan kekhususan / spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan . 7. Pengemasan Kompetensi Jabatan adalah pengelompokan unit Kompetensi Inti dan pilihan yang harus dikuasai sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki . 8. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu . 9. Materi Uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi antara lain berupa panduan penilaian portofolio , panduan wawancara , panduan demonstrasi , panduan simulasi , panduan uji lisan , dan naskah uji tulis .

20. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/ Menlhk / Setjen /Kum.1/11/2017 Tentang Standar Dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Standar Kompetensi jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan meliputi : Kompetensi Manajerial ; dan Kompetensi Teknis .

21. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/ Menlhk / Setjen /Kum.1/11/2017 Tentang Standar Dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Standar Kompetensi Manajerial meliputi : integritas ; kemampuan menghadapi perubahan ; perencanaan yang terorganisasi ; kerjasama ; kepemimpinan ; berpikir analitis ; kemampuan berkomunikasi ; membangun relasi ; dan tanggap terhadap pengaruh sosial budaya

22. Kompetensi manajerial untuk jabatan pengendali dampak lingkungan di setiap jabatan terdiri dari : Kompetensi kemampuan berpikir ( kemampuan berpikir analitis ) Kompetensi mengelola diri ( integritas , kemampuan menghadapi perubahan ); Kompetensi mengelola orang lain ( kerjasama , kepemimpinan ); Kompetensi mengelola tugas ( kemampuan berkomunikasi , perencanaan yang terorganisir , dan kemampuan membangun relasi ); Kompetensi mengelola sosial budaya ( tanggap terhadap pengaruh budaya ). STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

23. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/ Menlhk / Setjen /Kum.1/11/2017 Tentang Standar Dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Kompetensi Teknis meliputi : a. Kompetensi Inti; dan b. Kompetensi Pilihan . Standar kompetensi teknis terdiri dari : peta fungsi kompetensi , pengemasan kompetensi dan rumusan unit kompetensi .

24. ( 2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki . ( 3) Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih sesuai dengan minat dan keahliannya sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki dengan ketentuan : a. paling sedikit 2 ( dua ) unit Kompetensi Pilihan untuk jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tingkat keterampilan ; dan b. paling sedikit 3 ( tiga ) unit kompetensi pilihan untuk jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan tingkat keahlian . ( 4) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Pasal 7 ayat (2) sd. Ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/ Menlhk / Setjen /Kum.1/11/2017 Tentang Standar Dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

25. Berdasarkan rumusan peta fungsi tersebut , diperoleh daftar unit kompetensi sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

26. KOMPETENSI INTI

27. CONTOH KOMPETENSI PILIHAN

28. Tugas Jafung PEDAL Rincian uraian kegiatannya untuk Unsur Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan

29. III . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

30. 9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu . 10 . Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah . 11 . Perpindahan Horizontal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara , baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT. 12 . Perpindahan Vertikal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi , di dalam satu kelompok JF. 13 . Perpindahan Diagonal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT. Beberapa Pengertian , Pasal 1, Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 jdih.menpan.go.id

31. 14 . Pembinaan JF adalah upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi JF yang meliputi kewenangan pengelolaan , prosedur dan metodologi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional . 15 . Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN. 16 . Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pejabat Fungsional berdasarkan kuadran kinerja Pejabat Fungsional . 17 . Evaluasi Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pejabat Fungsional berdasarkan kuadran kinerja Pejabat Fungsional . Pasal 1, Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 jdih.menpan.go.id

32. 18 . Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan . 19 . Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pejabat Fungsional dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan . 20 . Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja , pejabat lain dalam satu unit organisasi , lintas unit organisasi , lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (outcome/outcome antara /output/ layanan ), dan / atau pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan khusus . Pasal 1, Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 jdih.menpan.go.id

33. 21 . Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional . 22 . Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan . ANGKA KREDIT Pasal 1, Permenpan RB No. 1 Tahun 2023

34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan , Penetapan , dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

35. 23 . Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan , pemindahan , dan pemberhentian dalam Jabatan , pengembangan kompetensi , serta pemberian penghargaan bagi PNS. 24 . Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis , manajerial , dan sosio kultural dari Pegawai ASN. TIM PENILAI DAN UJI KOMPETENSI

36. 25 . Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan , pemindahan , dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 26 . Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan , pemindahan , dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 27 . Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi madya , Pejabat Pimpinan Tinggi pratama , pejabat administrator, pejabat pengawas , atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pasal 1, Permenpan RB No. 1 Tahun 2023

37. TUGAS JABATAN FUNGSIONAL

38. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

39. PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 Pengangkatan PNS dalam JF harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian / keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi . Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pasal 12 Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui : pengangkatan pertama ; perpindahan dari jabatan lain; penyesuaian ; dan promosi . Analisis Beban Kerja (ABK), Analisis Jabatan ( Anjab ), Peta Jabatan Permenpan RB No. 1 tahun 2023

40. KENAIKAN JENJANG JABATAN

41. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Pasal 34 (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah / janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa . ( 2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah / janji JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

42. PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL Pasal 35 Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional terdiri atas : perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi ; pelaksanaan , pemantauan , dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja , pemberian umpan balik berkelanjutan , dan pengembangan kinerja Pejabat Fungsional ; penilaian kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi evaluasi kinerja Pejabat Fungsional ; dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi .

43. (2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada : pengembangan kinerja Pejabat Fungsional ; pemenuhan Ekspektasi Pimpinan ; dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pejabat Fungsional ; pencapaian kinerja organisasi ; dan hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional . ( 3) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pegawai ASN. …….. lanjutan

44. EVALUASI KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL Pasal 36 (1) Evaluasi kinerja Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilaksanakan secara periodik maupun tahunan . ( 2) Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) tahun dan ditetapkan dalam Predikat Kinerja periodik Pejabat Fungsional . ( 3) Evaluasi Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam Predikat Kinerja tahunan Pejabat Fungsional . ( 4) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdiri atas : a. sangat baik ; b. baik ; c. cukup / butuh perbaikan ; d. kurang ; atau e. sangat kurang . ( 5) Penetapan Predikat Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja .

45. PREDIKAT KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL Pasal 37 Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut : sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% ( seratus lima puluh persen ) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF; baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% ( seratus persen ) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF; cukup / butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% ( tujuh puluh lima persen ) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF; kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh persen ) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF; dan sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF.

46. Sumber : Deputi SDM Aparatur , Menpan RB, 2023

47. Sumber : Deputi SDM Aparatur , Menpan RB, 2023

48. …………. Lanjutan Pasal 37

49. …………. Lanjutan Pasal 37

50. KENAIKAN PANGKAT PEJABAT FUNGSIONAL Pasal 38 Kenaikan pangkat 1 ( satu ) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat . Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari Angka Kredit tahunan dalam periode tertentu . Usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh PyB kepada PPK berdasarkan pemenuhan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). PPK menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS setelah mendapatkan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara. Mekanisme pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

51. Sumber : Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Jf. Pedal) Pasca Permenpan 1 Tahun 2023, materi diklat Jafung Pedal April 2023

52. KENAIKAN JENJANG PEJABAT FUNGSIONAL Pasal 39 Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat JF bersamaan dengan kenaikan jenjang JF, dilakukan kenaikan jenjang JF terlebih dahulu , dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat . Dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan , Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi . Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas JF sesuai dengan jenjang JF. Kelebihan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama . Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kenaikan pangkat JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional

53. KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA Pasal 40 Pejabat Fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa . Pemberian kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan . B

54. Kriteria Pemberhentian dari JF Pasal 41 Permenpan RB No. 1 Tahun 203

55. Pejabat Fungsional yang tidak memenuhi persyaratan jabatan Pasal 43 Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 Pejabat Fungsional yang tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f apabila : a . Predikat Kinerja tahunan bagi Pejabat Fungsional kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 ( enam ) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan / atau b . tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki .

56. STANDAR KOMPETENSI Pasal 45 Setiap jenjang JF memiliki standar kompetensi yang terdiri atas : kompetensi teknis ; kompetensi manajerial ; dan kompetensi sosial kultural . (2) Penyusunan standar kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

57. KETENTUAN LAIN -LAIN Pasal 55 Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan pada Instansi Pemerintah tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang akan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat April dan Oktober 2023 dapat dipertimbangkan untuk diberikan : kenaikan pangkat reguler satu kali pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya ; atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Dalam hal Pejabat Fungsional tidak mendapatkan kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila telah memperoleh Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang jabatannya . ( 3) Penilaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak dilantik dalam JF.

58. Pelajari dan perhatikan cara membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasar Permenpan RB No. 6 Tahun 2022 KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian Angka Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155) yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023.

59. IV. Surat Edaran Menteri PAN RB No. 3 tahun 2023

60. ISI SURAT EDARAN MENTERI PAN RB NO. 3 TAHUN 2023

61. TAHAP PERTAMA

62. Perlu Diperhatikan ! Capaian kinerja organisasi akan menentukan pola distribusi predikat kinerja pegawai di dalam organisasi tersebut TAHAP KEDUA

63. Perlu Diperhatikan ! Capaian kinerja organisasi akan menentukan pola distribusi predikat kinerja pegawai di dalam organisasi tersebut …….. Lanjutan Tahap kedua

64. Tahap ini mengingatkan bahwa dialog atasan dengan bawahan sangat penting ! TAHAP KETIGA

65. Tahap ini mengingatkan bahwa dialog atasan dengan bawahan sangat penting ! …….. Lanjutan Tahap ketiga

66. Tahap ini mengingatkan bahwa dialog atasan dengan bawahan sangat penting ! …….. Lanjutan Tahap ketiga

67. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) V. Permenpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN

68. S K P S asaran K erja P egawai Pokok bahasan : Standar Kinerja Pedal Tata cara pengisian SKP Jafung Pedal Mekanisme Evaluasi Kinerja Jafung Pedal

69. Apa itu SKP sasaran kinerja pegawai ? Mengutip Modul Panduan Penyusunan dan Evaluasi SKP JPT dan Pimpinan Unit Mandiri PermenPan RB No. 6 Tahun 2022, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah   ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun . Ekspektasi kinerja sendiri adalah harapan atas hasil dan perilaku kerja dari seorang pegawai . Target  SKP   memuat beberapa aspek , yaitu aspek kuantitas , kualitas , dan waktu yang mengacu pada karakteristik , sifat , dan jenis kegiatan masing-masing unit kerja . Tujuan Pembuatan SKP SKP dibuat dengan tujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja . SKP ini memuat berbagai target dan nilai yang jelas dalam setiap tugas pokok pegawainya . Motivasi dan semangat pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya jadi meningkat karena berbagai penilai kerja yang memiliki standar di awal serta jaminan objektivitas atasan . ( seperti informasi yang dilansir dari balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id .)

70. SKP adalah sesuatu yang perlu diterapkan untuk setiap pegawai . SKP ini disusun dan dibuat agar perusahaan dapat mencapai tujuannya melalui kinerja para pegawai yang terpenuhi . Ketika target kinerja tidak terpenuhi , hal ini menandakan pegawai kekurangan motivasi dan dapat berimbas pada keuntungan perusahaan juga . Apa itu SKP? Berikut ini pengertian , manfaat , tujuan , hingga cara menyusunnya ! Baca artikel detikbali , " Mengenal SKP Adalah : Manfaat , Tujuan , dan Cara Menyusun " selengkapnya   https://www.detik.com/bali/berita/d-6485165/mengenal-skp-adalah-manfaat-tujuan-dan-cara-menyusun . Sumber : https ://www.detik.com/bali/berita/d-6485165/mengenal-skp-adalah-manfaat-tujuan-dan-cara-menyusun#:~:text=Mengutip%20Modul%20Panduan%20Penyusunan%20dan,perilaku%20kerja%20dari%20seorang%20pegawai.

71. PRINSIP UMUM PENGELOLAAN KINERJA ASN BUKAN SEKEDAR MEMBERIKAN PENILAIAN ( PERFORMANCE APPRAISAL ) TETAPI JUGA MELAKUKAN PENGEMBANGAN ( PERFORMANCE DEVELOPMENT ) TIDAK HANYA MERENCANAKAN DI AWAL DAN MENGEVALUASI DI AKHIR TETAPI JUGA BAGAIMANA CARA MEMENUHI HARAPAN ( HOW TO MEET THE EXPECTATIONS ) INTENSITAS DIALOG KINERJA ANTARA PIMPINAN DAN PEGAWAI KINERJA INDIVIDU HARUS MENDUKUNG KINERJA ORGANISASI KINERJA MENCERMINKAN HASIL KERJA BUKAN SEKEDAR URAIAN TUGAS, TAPI PERILAKU YANG DITUNJUKKAN DALAM BEKERJA DAN BERINTERAKSI DENGAN ORANG LAIN Sumber : Permenpan Rb No 6 Tahun 2022, Kantor Menpan RB, 2023

72. PERILAKU KERJA PEGAWAI ORIENTASI PELAYANAN KOMITMEN INISIATIF KERJA KERJA SAMA KEPEMIMPINAN. PERILAKU KERJA BERORIENTASI PELAYANAN . KOMPETEN . AKUNTABEL . HARMONIS. LOYAL. KOLABORATIF. ADAPTIF. BERAKHLAK Sumber : Permenpan Rb No 6 Tahun 2022

73. PERENCANAAN . KINERJA . 01 MELIHAT GAMBARAN KESELURUHAN ORGANISASI SESUAI RENSTRA INSTANSI / UNIT KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 02 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SASARAN KINERJA ( Rencana Hasil Kerja dan Perilaku Kerja ) PEGAWAI JPT / PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI: Model Kuantitatif atau Kualitatif 03 MENYUSUN MANUAL IKU BAGI JPT DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI 04 MENYUSUN STRATEGI PENCAPAIAN HASIL KERJA 05 MEMBAGI PERAN PEGAWAI BERDASARKAN STRATEGI PENCAPAIAN HASIL KERJA (MPPH) 06 MENETAPKAN JENIS RENCANA HASIL KERJA JA & JF BERDASARKAN PRIORITAS 07 PENETAPAN KLARIFIKASI EKSPEKTASI HASIL KERJA DAN PERILAKU KERJA JA & JF 08 MENYEPAKATI SUMBER DAYA, SKEMA PERTANGGUNG JAWABAN, KONSEKUENSI PENCAPAIAN KINERJA

74. 01 MELIHAT GAMBARAN KESELURUHAN ORGANISASI SESUAI RENSTRA INSTANSI / UNIT KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS INSTANSI BESERTA INDIKATOR KINERJA DAN TARGET YANG TERCANTUM DALAM RENCANA STRATEGIS SASARAN KINERJA BESERTA INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PADA PERJANJIAN KINERJA YANG DITURUNKAN KE RENCANA KERJA TAHUNAN PENYELARASAN SASARAN STRATEGIS INSTANSI KE UNIT DIBAWAHNYA SESUAI DENGAN POHON KINERJA

75. PERILAKU KERJA

76. LAMPIRAN SKP

77. CONTOH LAMPIRAN SKP

78. CONTOH SKP JABFUNG PEDAL

79. Sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan sesuai SKP th 2023 dan seterusnya , sebaiknya setelah melakukan kegiatan membuat SPMK dan bukti fisiknya , namun kolom angka kredit / jumlah angka kredit ditiadakan . Hal ini sebagai bukti bahwa kegiatan yang telah kita lakukan sesuai SKP tidak fiktif ( ada bukti melaksanakan kegiatannya )

80. Pokok Bahasan ketiga : Mekanisme Evaluasi Kinerja Jafung Pedal Mekanisme Evaluasi Kinerja Jafung Pedal Tata cara Evaluasi Kinerja Jafung Pedal secara lengkap masih menunggu Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Di Beberapa daerah , saat ini yang menilai SKP kita adalah atasan langsungnya ( kepala bidang ) Sedangkan yang menilai kinerja organisasi dibeberapa daerah saat ini adalah Inspektorat .

81. T erima kasih Semoga bermanfaat

82. L a m piran

83. Sumber : Per BKN No. 11 tahun 2022

84. Sumber : Per BKN No. 11 tahun 2022

85. CONTOH ANGKA KREDIT KUMULATIF DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI PADA PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG Sumber : Per BKN No. 11 tahun 2022

86. Terima kasih S elam a t Bekerja