National Urban Development Strategy (NUDS)

NUDS adalah singkatan dari National Urban Development Strategy, yaitu sebuah strategi pengembangan kota-kota di Indonesia yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan yang terencana, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan standar baru kota layak huni, hijau, dan cerdas. NUDS merupakan bagian penting dari National Urban Development Project (NUDP), sebuah proyek kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank.

1. BPIW
1
National Urban
Development Strategy
(NUDS)
Bukittinggi, 12 Agustus 2024
Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
Rapat Kerja BPIW TA 2024

2. BPIW
2
National
Urban
Development
Project
Pengembangan dan
impementasi kebijakan
dan strategi
pembangunan
perkotaan terpadu dan
berkelanjutan 2045
berbasis SmartIntegrated
Urban Infrastructure
DevelopmentProgram
National Urban
Development
Strategy (NUDS)
Skenario dan Strategi
pengembangan kota
berdasarkan sistem
kota-kota nasional dan
karakteristik (tipologi)
wilayahnya sebagai
basis perencanaan
pembangunan
infrastruktur permukiman
perkotaan nasional.
Task 1-4
Result
Tinjauan Kebijakan dan
Strategi Pembangunan
Perkotaan Nasional, Best
Practices Global
Task 5-8
Result
Profil Nasional
Profil Provinsi-Kota
Profiling dan Perumusan
Arahan Pengembangan
dalam Pembangunan
Perkotaan
Sistem Perkotaan
Tipologi
Srategi
outline

3. BPIW
3
Arahan Presiden RI terkait Pembangunan Kota
“Seluruh Kota harus mulai mendesain
kotanya dengan baik, sehingga setiap
kota memiliki diferensiasi
memaksimalkan potensi daerah
yang ada dengan membuat master plan
yang memiliki visi ke depan sesuai
dengan identitas, potensi dan
keunggulan masing-masing wilayah.”
Joko Widodo
Presiden RI 2014 - sekarang
NUP
global
-local
Social
“Inclusive”
Economy
“Competitive”
Environment
“Green”
Kebijakan Perkotaan Nasional 2045Dimensi
Spasial
Kerangka Implementasi
Sosial
“Inklusif”
KPN
global
-lokal
Regulasi Kelembagaan Pembiayaan
Pendekatan Cerdas
Ekonomi
“Kompetitif”
Lingkungan
“Hijau”
Misi1: Mewujudkansistemperkotaannasionalyang
seimbang, menyejahterakandan berkeadilan
Misi2: Mendorongperkotaanyang
layakhuni, inklusifdan berbudaya
Misi3: Mendorongperkotaanyang
majudan menyejahterakan
Misi4: Mendorongperkotaanyang
hijaudan tangguh
Misi5: MewujudkanTata KelolaPerkotaanyang
Transparan, Akuntabel, Cerdas, dan Terpadu
MisiKPN 2045 VisiKPN 2045
Perkotaan
Berkelanjutan
2045
Instrumen
Regulasi
Perencanaan
terpaduantarkota
dan antarwilayah;
NSPK Pengelolaan
Perkotaan
Kelembagaan
Transparan,
Akuntabel, Responsif;
Efisiensipengelolaan
denganpenggunaan
teknologiinformasi
Pembiayaan
Perencanaan
penganggaran
pembiayaanyang
terintegrasi
Dalamproses reviu
2
KebijakanPerkotaanNasional
*Dalam Proses Reviu
5
th
DEVELOPED
COUNTRIES AND
BIGGEST GDP
USD 7.4 Trillion
2036
ESCAPING MIDDLE
INCOME TRAP
5.6% GDP per Capita

4. BPIW
4
Arahan Menteri terkait Core Business Kementerian PUPR
Gagasan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
“Pendekatan dalam pembangunan infrastruktur
untuk mengatasi ketimpangan dan merespon
berbagai masalah pembangunan wilayah dan
kota. Proses perencanaan dan pemrograman
pembangunan infrastruktur PUPR harus berbasis
ilmu kewilayahan. Pembangunan infrastruktur
permukiman kini difokuskan untuk meningkatkan
kualitas permukiman dengan
standard baru.
Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR

5. BPIW
5
BPIW
NUDP sebagai platform mewujudkan transformasi
pembangunan perkotaan masa depan yang lebih baik
National
Urban
Development
Project
Pengembangan dan
impementasi kebijakan
dan strategi
pembangunan
perkotaan terpadu dan
berkelanjutan 2045
berbasis SmartIntegrated
Urban Infrastructure
DevelopmentProgram
National Urban
Development Strategy
(NUDS)
Skenariodan Strategi
pengembangan kota berdasarkan
sistem kota-kota nasional dan
karakteristik (tipologi) wilayahnya
sebagai basis perencanaan
pembangunan infrastruktur
permukimanperkotaannasional.
Capital Investment Planning (CIP)
Perencanaan dan penganggaran pembangunan
kota melalui prioritisasi investasi kebutuhan
pembangunan kota.
Integrated City Planning
(ICP)
Instrumen pembangunan dan
pengembangan permukiman
perkotaan sesuai dengan skenario
dan strategi pengembangan
perkotaan nasional dan mengacu
pada arahan kebijakan penataan
ruang.
Tujuan
NUDP
Norm, Standard, Guideline,
Manual (NSGM)
Key Performance Indicator
(KPI)
Standar global NUA:
Liveable, Green and Resilient, Smart
CPS
City Positioning Study (CPS)
Kajian studi yang akan memberikan
pandangan strategis tentang keunggulan
kompetitif kotakota terhadap kepentingan
regional dan nasional.

6. BPIW
6
National Urban Development Strategy (NUDS)
Strategi dan Skenario Pembangunan Perkotaan Nasional
Merumuskan kebijakan
strategi pelaksanaan Visi
Emas Indonesia – 2045
1
Memberikan arahan 5
tahunan pengembangan
sistem kota-kota 2045
2
Merumuskan agenda
pemenuhan kebutuhan
infrastruktur permukiman
perkotaan sesuai
karakteristik wilayah dengan
standard baru 2045
3
Tujuan NUDS
Konsep dan Pola Kelembagaan dan
Pembiayaan
Kajian kemampuan keuangan pemerintah dalam
pembiayaan pembangunan perkotaan dan rumusan
kebijakan penguatan kelembagaan pemerintah
Skenario dan Strategi
Pengembangan Perkotaan Nasional
Rumusan Standard (NSPM) Dukungan
Infrastruktur Permukiman Perkotaan berdasarkan
prinsip NUA, SDGs, dll.
Rumusan Key Performance Index (KPI)
kualitas perkotaan dengan standar baru dunia
Konsep Sistem Kota-Kota Nasional
Identifikasi Keterkaitan dan Aglomerasi Kota-kota
Nasional dalam cluster dan tipologi, dengan
mempertimbangkan dampak kebijakan pembangunan
kota baru IKN terhadap kebijakan pengembangan
perkotaan wilayah nasional
Mengha-
silkan
Output
Sasaran NUDS
Mengembangkan Strategi
Nasional Pengembangan
Perkotaan (SNPP) 20 tahun
kedepan yang akan menjadi
basis perencanaan
pembangunan infrastruktur
kawasan permukiman
perkotaan di wilayah nasional
berdasarkan prinsip-prinsip
layak huni (liveable), kota hijau
(green and ecologically
sustain), dan kota cerdas (smart
city).
National Urban Development Strategy (NUDS): Skenario dan Strategi
pengembangan kota berdasarkan sistem kota-kota nasional dan karakteristik
(tipologi) wilayahnya sebagai basis perencanaan pembangunan infrastruktur
permukiman perkotaan nasional.

7. BPIW
7
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Keterkaitan Tasks dalam NUDS
Kebijakan Perkotaan
Eksisting
1
Lesson Learned dari
NUDS-1 & NUDS-2
3
Program strategis untuk
menjawab tantangan kota
4
•Profil Kota-Kota
•Kecenderungan
perkembangan kota
5
Proyeksi pola pertumbuhan
kota secara nasional
6
•Klasifikasi kota-kota
•Regional carrying capacity
7
Perumusan Arah Kebijakan
Perkotaan Nasional
8
Identifikasi Keterkaitan dan
Aglomerasi kota terkait IKN
9
Perumusan Skenario
Pembangunan Perkotaan Nasional
10
Perumusan Strategi
Pembangunan Perkotaan Nasional
11
Identifikasi NSPM untuk
Pembangunan Kota Global
12
Pedoman mencapai target minimal
KPI dalam pembangunan kota-kota
13
•Penguatan Kelembagaan Pemerintah
•Kajian kemampuan keuangan pemerintah
14Stakeholder engagement15
Fungsi Kota Sesuai
Arahan RTRWN
2
Survey
Lapangan
Rencana
Pembangunan IKN
menjadi input
crosscheck
7

8. BPIW
8
National Urban Development Strategy (NUDS)
Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional
A. Review of National Urban
Development Policies and Strategies,
and Global Best Practices
B. Formulation of Spatial Development
Directions in Urban Development
C. Preparation of an Integrated
National Urban Development Strategy
Task 1: Review Kebijakan
Pembangunan
Perkotaan Nasional
Task 2: Review
Pemanfaatan RTR
Nasional dan Pulau
Dalam Pengembangan
Sistem Kota-Kota
Nasional
Task 3: Review NUDS-1
dan NUDS-2 serta
Pelaksanaannya Dalam
Program Pembangunan
Infrastruktur
Permukiman Perkotaan
Nasional
Task 4: Penilaian
Komplementaritas
Strategi Infrastruktur
Nastional Eksisting
Task 5: Analisis Profil
Kota Eksisting dan
Tren Pembangunan
Perkotaan Nasional
Masa Depan
Task 6: Proyeksi Pola
Pertumbuhan Kota
Nasional
Task 7: Pengklasteran
Tipologi Kota-Kota
Berdasarkan Daya
Dukung Wilayah
Task 8: Perumusan
Arah Kebijakan Sistem
Perkotaan Nasional
Task 9: Identifikasi
Keterkaitan dan
Aglomerasi Kota-
Kota Terkait Ibu Kota
Negara (IKN) baru
Task 10: Perumusan
Skenario
Pembangunan
Perkotaan Nasional
Task 11: Perumusan
Strategi
Pembangunan
Perkotaan Nasional
Task 12: Identifikasi
NSPM untuk
Pembangunan Kota -
Kota Global
Task 13: Pedoman
Target KPI Minimum
untuk Pembangunan
Kota-Kota Nasional
Synthesis
Reports
Task 14: Kajian
Kapabilitas
Pembiayaan
Pemerintah dan
Pengembangan
Kebijakan Penguatan
Kelembagaan
Pemerintah Dalam
Pengembangan
Permukiman Perkotaan
Task 15: Memastikan
Konsultasi Pemangku
Kepentingan Aktif
Dalam NUDS
Volume
1
Volume
2
Volume
3
Volume
4
Volume
5
D. Institutionalization Pattern of National Urban
Settlement Development
Volume
6
Volume
7
Volume 1: Profiles of Cities and Future Trends of
National Urban Development
Volume 2: National Settlement Concept System
in Clusters and Typologies
Volume 3: Proposed Changes in the Urban
System as an Impact of IKN Policy in National
Urban Development Policy
Volume 4: Formulation of Urban Settlement
Development Scenarios and Strategies
Volume 5: Long-Term Urban Development
Program Plan
Volume 6: Standard Formulation (NSPM) for the
Development of Urban Settlement Infrastructure
based on NUA and Urban KPIs
Volume 7: Urban Development Financing
and Institutional Policy Concepts with New
Standards and Stakeholder Engagement
Plans

9. BPIW
9
Task 1-4 Result

10. BPIW
10
National Urban Development Strategy (NUDS)
Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional
A. Review of National Urban
Development Policies and Strategies,
and Global Best Practices
B. Formulation of Spatial Development
Directions in Urban Development
C. Preparation of an Integrated
National Urban Development Strategy
Task 1: Review Kebijakan
Pembangunan
Perkotaan Nasional
Task 2: Review
Pemanfaatan RTR
Nasional dan Pulau
Dalam Pengembangan
Sistem Kota-Kota
Nasional
Task 3: Review NUDS-1
dan NUDS-2 serta
Pelaksanaannya Dalam
Program Pembangunan
Infrastruktur
Permukiman Perkotaan
Nasional
Task 4: Penilaian
Komplementaritas
Strategi Infrastruktur
Nastional Eksisting
Task 5: Analisis Profil
Kota Eksisting dan
Tren Pembangunan
Perkotaan Nasional
Masa Depan
Task 6: Proyeksi Pola
Pertumbuhan Kota
Nasional
Task 7: Pengklasteran
Tipologi Kota-Kota
Berdasarkan Daya
Dukung Wilayah
Task 8: Perumusan
Arah Kebijakan Sistem
Perkotaan Nasional
Task 9: Identifikasi
Keterkaitan dan
Aglomerasi Kota-
Kota Terkait Ibu Kota
Negara (IKN) baru
Task 10: Perumusan
Skenario
Pembangunan
Perkotaan Nasional
Task 11: Perumusan
Strategi
Pembangunan
Perkotaan Nasional
Task 12: Identifikasi
NSPM untuk
Pembangunan Kota -
Kota Global
Task 13: Pedoman
Target KPI Minimum
untuk Pembangunan
Kota-Kota Nasional
Synthesis
Reports
Task 14: Kajian
Kapabilitas
Pembiayaan
Pemerintah dan
Pengembangan
Kebijakan Penguatan
Kelembagaan
Pemerintah Dalam
Pengembangan
Permukiman Perkotaan
Task 15: Memastikan
Konsultasi Pemangku
Kepentingan Aktif
Dalam NUDS
Volume
1
Volume
2
Volume
3
Volume
4
Volume
5
D. Institutionalization Pattern of National Urban
Settlement Development
Volume
6
Volume
7
Volume 1: Profiles of Cities and Future Trends of
National Urban Development
Volume 2: National Settlement Concept System
in Clusters and Typologies
Volume 3: Proposed Changes in the Urban
System as an Impact of IKN Policy in National
Urban Development Policy
Volume 4: Formulation of Urban Settlement
Development Scenarios and Strategies
Volume 5: Long-Term Urban Development
Program Plan
Volume 6: Standard Formulation (NSPM) for the
Development of Urban Settlement Infrastructure
based on NUA and Urban KPIs
Volume 7: Urban Development Financing
and Institutional Policy Concepts with New
Standards and Stakeholder Engagement
Plans

11. BPIW
11
1
Kerangka
Regulasi
Kerangka
Pendanaan
Kerangka
Kelembagaan
Pendekatan
Cerdas
2 3 4
5
Sistem Perkotaan yang Seimbang,
Menyejahterakan dan Berkeadilan
VISI :
PERKOTAAN
BERKELANJUTAN 2045
Layak Huni,
Inklusif , dan
Berbudaya
Maju dan
Sejahtera
Hijau dan
Tangguh
Tata Kelola Perkotaan Transparan,
Akuntabel, Cerdas dan Terpadu
Implementasi
VISI DAN MISI KPN
2
Mendorong Perkotaan yang
Layak Huni, Inklusif dan Berbudaya
4
5
1
Mewujudkan Sistem Perkotaan yang
Seimbang, Menyejahterakan dan Berkeadilan
3
Perkotaan yang Maju dan Menyejahterakan
ARAH KEBIJAKAN
Mendorong Perkotaan yang Hijau
dan Tangguh
Tata Kelola Perkotaan Transparan,
Akuntabel, Cerdas, Terpadu
11

12. BPIW
12
Prinsip Kriteria Indikator
Keberlanjutan
Sosial
Keberlanjutan
Ekonomi
Keberlanjutan
Lingkungan
Keberlanjutan
Spasial
Layanan dasar perkotaan yang
inklusif, aman dan nyaman
Akses ke infrastruktur dasar
•Air minum
•Sanitasi
•Energi (listrik)
•Telekomunikasi
Akses ke fasilitas ekonomi dan
sosial
•Fasilitas pendidikan
•Fasilitas medis
•Fasilitas ekonomi
•Fasilitas Administrasi Pemerintah dan Layanan
Pemerintah
•Fasilitas Ibadah
•Fasilitas Taman Kota
•Fasilitas Olahraga
•Fasilitas Seni dan Budaya
•Fasilitas Rekreasi
•Fasilitas Pejalan Kaki
Akses ke perumahan layak huni
yang terjangkau
•Backlog
•Rumah tidak layak huni
•Pemukiman kumuh
Keamanan kota •Indeks keamanan kota
Pengembangan manusia •Indeks pembangunan manusia
Kesehatan
•Prevalensi stunting
•Prevalensi pemborosan
Ketahanan pangan dan gizi
•Indeks ketahanan pangan
•Tingkat kecukupan gizi
Kualitas ruang publik
Sumber daya manusia yang
berkualitas
Festival budaya
•Indeks ruang publik
•Kehadiran publik di festival
Budaya perkotaan dan
pelestarian warisan budaya
Ekonomi yang produktif dan
kompetitif
Ekonomi kota
•Tingkat pertumbuhan ekonomi kota
•Tingkat pertumbuhan ekonomi kreatif
•Indeks kemudahan berbisnisKemudahan berbisnis
•Realisasi investasi modalInvestasi kota
•Penerapan ekonomi sirkularModel ekonomi melingkar
•Proporsi sektor informal terhadap pertumbuhan
ekonomi
Ekonomi melingkar
Sektor informal kota
Memberdayakan sektor
informal
Lingkungan perkotaan yang
berkualitas
Kualitas udara
Kualitas air
Sanitasi dan kualitas limbah
•Indeks kualitas udara
•Indeks kualitas air
•Indeks kinerja pengelolaan limbah
•Ruang hijau per kapitaKualitas tutupan lahanEkosistem perkotaan
Energi yang bersih dan efisien
•Persentase konsumsi energi terbarukan
•Konsumsi energi per kapita
Transportasi berkelanjutan •Transportasi umum massal
Industri hijau •Sertifikasi industri hijau
Pembangunan rendah karbon
Manajemen bencana •Realisasi rencana penanggulangan bencana
Peningkatan ketahanan iklim
•Emisi karbon per kapita
•Realisasi aksi adaptasi perubahan iklim
Pembangunan yang tangguh
terhadap iklim dan bencana
Perencanaan tata ruang dan
kebijakan zonasi yang
berkualitas
Implementasi rencana tata
ruang dan peraturan zonasi
•Kesesuaian pemanfaatan ruang
Memantau dan mengevaluasi
kinerja pemanfaatan ruang
•Indeks kontrol pemanfaatan ruang
•Indeks pembangunan daerah
Kepadatan penduduk kota •Klasifikasi kepadatan pendudukKepadatan populasi yang ideal
Dimensi
Kota Layak Huni, Hijau, dan Cerdas
Prinsip Kriteria IndikatorDimensi
Matriks Integrasi Sintesis Task 1
12

13. BPIW
13
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Background
Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional yang dipengaruhi oleh
SNPPTR dan RTRWN
RTR Pulau, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota
Perencanaan tata ruang Pulau dan Provinsi
Meninjau kebijakan mengenai hubungan fungsional antar kota, desa, dan kabupaten,
dalam konteks Kawasan Strategis Nasional (KSN)
Evaluasi kinerja hubungan fungsional antar kota
Infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, permukiman
Infrastruktur wilayah
Kinerja hubungan ordinal antar kota yang saling terkait, dll.
Berguna untuk proyeksi kebutuhan infrastruktur dan dukungan yang dibutuhkan oleh
kota-kota, baik di tingkat regional maupun kota.
Peran dan fungsi suatu wilayah merupakan penegasan posisi wilayah
tersebut dalam skenario regional dan nasional.

14. BPIW
14
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Implication of Policy/Plans on Spatial Planning
RTRWN, RTR Pulau,
RDTR, dll
1.Integrasi Perencanaan
Tata Ruang di semua
tingkatan
2.Satu produk hukum
perencanaan tata
ruang daerah
3.Mengembangkan
struktur ruang dan pola
ruang untuk
keberlanjutan jangka
panjang
4.Menyiapkan peta
potensi dan
pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan ruang
5.Proses kesesuaian dan
kegiatan pemanfaatan
ruang daratan, pulau
dan laut
RPJPN, RPJMN, dll
1.Mengarahkan pusat-
pusat dukungan SPN
dan daerah
berdasarkan hirarki
atasan.
2.Integrasi Perencanaan
Fisik dan
Pembangunan
3.Wilayah perdesaan,
perkotaan dan kawasan
perkotaan menjadi
fokus pengembangan
berdasarkan potensi
dan infrastruktur
pendukung yang
memungkinkan
disediakan
4.Proyek-proyek Strategis
Nasional meningkatkan
efisiensi logistik dan
mobilitas
IKN dan PSN
1.Menjadikan Ibu Kota
Negara (IKN) sebagai
kota yang berkelanjutan
dan menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi
2.Kebijakan
pengembangan IKN
untuk mendorong SPN
di Daerah
3.Kawasan
pengembangan IKN
memiliki potensi untuk
mendorong kegiatan
ekonomi yang
mendukung kemajuan
perekonomian dan
menjadi katalisator
investasi swasta
Sektor strategis
(RIPNAS, RIPIN, dll. )
1.Pembangunan industri
nasional sebagai pilar
dan penggerak
ekonomi
2.Pengendalian polusi
dan membatasi
dampak negatif
terhadap lingkungan
akibat pembangunan
3.Pengembangan
jaringan dan layanan
jalan raya, kereta api
antar kota, perkotaan,
simpul transportasi
(bandara, pelabuhan,
pelabuhan kering, dan
pusat-pusat produksi)
4.Pengembangan
pertambangan dan
sumber daya alam,
pengolahan

15. BPIW
15
Fungsi dan Peran Kabupaten/Kota :
PKN,PKSN,PKW
111 Kawasan
Andalan
10 Kawasan
Metropolitan
Pengembangan
Ibukota Negara
52 Kota
Besar/Sedang/ Kecil
KI/KEK
Tematik
Pariwisata, Industri,
Pertanian, Perikanan
Tematik Lainnya
Kontribusi PDDRB
dan sector
Unggulan
Pulau Sumatera
Mata rantai bio
industri dan
kemaritiman
Pulau Bali
Superhub Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Nusantara
bertaraf Internasional
Pulau Nusa Tenggara
Pusat Pariwisata dan Lumbung
Pangan
Pulau Papua
Percepatan Pembangunan
wilayah papua sehat, cerdas
dan produktif
Pulau Kalimantan
Super Hub Ekonomi Nusantara
Pulau Maluku
Hub kemaritiman wilayah
timur Indonesia
Pulau Sulawesi
Penunjang superhub ekonomi
nusantaradan industry berbasis SDA
Strategi
Pengembangan
Kota:
Arah Pengembangan Pulau-Pulau di Indonesia 2045
Berdasarkan Pelaksanaan Kebijakan Perkotaan nasional Dalam RPJMN 2025-2029
Pulau Jawa
Megapolis yang Unggul,
Inovatif, Inklusif, Terintegrasi
dan Berkelanjutan

16. BPIW
16
Sumber : Review RPJPN 2025-2045
Wilayah Sumatera
Pengembangan
sumber daya alam,
pertambangan dan
migas, ALKI 1 dan
jalur perdagangan
internasional
Wilayah Kalimantan
Pengembangan IKN
Nusantara, Super
hub ekonomi
konektifitas daerah
perbatasan
Wilayah Jawa
Pengembangan
Smart City, Creative
Financing, Pusat
Pusat Pertumbuhan
Ekonomi Kreatif dan
Industri
Wilayah Sulawesi
Pengembangan
ALKI II & III, Hub &
pintu erbang
internasional KTI
Wilayah Nusa
Tenggara
Pengembangan
pariwisata, sumber
EBT Potensial
Wilayah Maluku
Pengembangan
sumber Daya
Maritim, ketahanan
energi EBT, dan
Pariwisata
Wilayah Papua
Pengembangan
pertambangan
mineral logam,
minyak bumi dan
gas alam,
pariwisata, EBT
Wilayah Bali
Pengembangan
pariwisata, potensi
ekonomi kreatif berbasis
komoditas unggulan,
dan sumber EBT
Potensial
Arah Pengembangan Pulau-Pulau di Indonesia 2045
Berdasarkan Pelaksanaan Kebijakan Perkotaan nasional Dalam RPJPN 2025-2045

17. BPIW
17
Arah Pengembangan Sistem Kota -Kota Nasional
dalam Kebijakan Penataan Ruang

18. BPIW
18
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
NUDS 1 (1985) SNPP (Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan)
Policy Aspect
Objectives
Approach
Strategy Scope
Scenarios
•GBHN 1983 – 1993
•Repelita IV
•Kebijakan Sektoral
Menyusun kebijakan dan
strategi pembangunan
perkotaan sebagai bagian
integral dari kebijakan dan
strategi pembangunan nasional
dalam Repelita IV dan
seterusnya
•Penekanan pada
pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan
•Menargetkan infrastruktur
perkotaan dan tingkat
layanan
•Kegiatan program
Pembangunan Infrastruktur
Terpadu
•Program investasi berdasarkan
jenis kota dan provinsi
•Skenario 1: Pembangunan
Industri dengan transmigrasi
bertahap
•Skenario 2: Fokus pada sektor
produksi antara dengan
transmigrasi serentak
•Skenario 3: Fokus pada Pertanian
dengan percepatan transmigrasi
NUDS Strategy
National Urban System
•Membuat 499 tipologi kota
•Mengidentifikasi potensi
fungsional kota dan pusat
pembangunan
•Mengembangkan sistem kota
•Mengembangkan strategi
pembiayaan
•Program pembangunan infra
perumahan
•PPN : Pusat Pertumbuhan
Nasional
•PPAD : Pusat Pertumbuhan
Antar Daerah
•PPD : Pusat Pertumbuhan
Daerah
•PPL : Pusat Pertumbuhan
Lokal
Program Implementation
P3KT/IUIDP
•Proyek IUIDP.
•Jabotabek UDP Project (1997)
•Jaya UDP community empowerment programs:
Project in 9 cities of Sulawesi and 8 cities in Irian
Jaya (1997)
•Jabotabek UDP 2nd Project (1998)
•Jabotabek UDP 3rd Project (2000)
•East Java Bali UDP Project (1998)
•East Java UDP 2nd Project (2002) in 9 cities
•Bali IUP Project (2005)
•Kalimantan UDP (2003)
•Semarang-Surakarta UDP (2002)
Institutional Financing
Tim Koordinasi
Pembangunan Perkotaan
(TKPP) yang
mengkoordinasikan
pelaksanaan NUDS melalui
program kegiatan.
Dibentuk BKTRN (Keputusan
Presiden Nomor 75 Tahun
1993 tentang Koordinasi
Penataan Ruang Nasional)
Strategi NUDS
mencakup perkiraan
program investasi
pembangunan
infrastruktur perkotaan
untuk setiap skenarioAdopsi dalam RTRWN
1997
•PKN : Pusat Kegiatan
Nasional
•PKW : Pusat Kegiatan Daerah
•PKL : Pusat Kegiatan Lokal
City Typology
•Kota Metro
•Kota Besar
•Kota Sedang ke Atas
•Kota Sedang
•Kota Kecil Menengah
•Kota Kecil
•Kota Sangat Kecil

19. BPIW
19
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
NUDS 2 (2000)
Policy Aspect
Objectives
Approach
Strategy Scope
Scenarios
•RTRWN
•Propenas 2000-2004
Mengatasi tantangan
perkotaan dengan
pendekatan yang lebih fokus
dan terintegrasi, dengan
menekankan pada konsep
otonomi daerah
•Pendekatan Daya Saing
•Melihat hubungan
fungsional dan ekonomi
antar kota
•Cakupan Lokal-Provinsi-
Nasional-Global
•Fungsi eksternal dan
internal kota
•Pengelolaan kota
melalui interkolaborasi
di tingkat pusat dan
daerah
•Skenario 1: pembangunan perkotaan tanpa struktur tertentu
dengan memberikan peluang pembangunan kota berdasarkan
mekanisme pasar dan kemampuan daerah.
•Skenario 2: pembangunan perkotaan dengan memberikan
prioritas arah pembangunan pada pusat kota regional dan
sebagai outlet namun tanpa struktur.
•Skenario 3: pembangunan perkotaan dengan memberikan
prioritas pembangunan pada kota-kota prioritas yang berfungsi
sebagai pusat dan outlet pertumbuhan, serta mengembangkan
keterkaitan yang saling memperkuat antara kota besar dan
kecil, serta kota kecil dan desa di sekitarnya.
NUDS Strategy
National Urban System
•Membuat 264 tipologi kota
•Penetapan fungsi pokok
kabupaten/kota
•Penataan keterkaitan dan
aglomerasi kota per pulau
•Mengembangkan manajemen
internal kota
•Memperkuat kerja sama antar
daerah
•PKN : Pusat Kegiatan
Nasional
•PKW : Pusat Kegiatan
Daerah
•PKL : Pusat Kegitaan
Lokal
•PKSN : Pusat Kegiatan
Strategis Nasional
Program Implementation
Sulawesi UDP 2nd
project (2004)
Program-program
Pemberdayan
masyarakat
Financing
Strategi NUDS tidak
mencakup aspek
pembiayaan dan
perhitungan investasi
Tidak dihasilkan
Adopsi dalam RTRWN
2008
City Typology
•Kota Metro
•Kota Besar
•Kota Sedang
•Kota Kecil
Institutional
BKTRN (Keputusan
Presiden Nomor 62 Tahun
2000 tentang Koordinasi
Penataan Ruang Nasional)
hanya mengkoordinasikan
penataan ruang, namun
tidak mengkoordinasikan
pelaksanaan NUDS

20. BPIW
20
Ibu Kota
Negara
Baru
NUDS III (2024)

21. BPIW
21
Segitiga Pembangunan Ekonomi yang Kuat di Kalimantan Timur
Jakart
a
IKN
Provinsi Kalimantan Timur
Kalimantan Timur
Menjadi ‘paru-paru’ kawasan dengan memperkuat sektor
hulu pertanian dan menjadi hub ekowisata. Kemitraan
kolektif ketiga daerah tersebut dinyatakan akan menjadi
katalisator pembangunan Kalimantan Timur lebih lanjut.
IKN
'Pusat saraf' bagi
Pemerintah Pusat dan
pusat inovasi ramah
lingkungan
Samarinda
'Jantung wilayah’
karena statusnya
sebagai pusat
bersejarah Kalimantan
Timur yang
membanggakan sektor
energi terbarukan
(sekitar 90 km dari
kawasan IKN)
Balikpapan
'Otot' kawasan ini karena
statusnya sebagai titik
hulu penting bagi
industri migas dan juga
merupakan hub logistik
Kalimantan Timur
(sekitar 120 km dari
kawasan IKN)
IKN akan tumbuh bersama dua Kota Penyangga lainnya -- Samarinda dan Balikpapan --
membentuk SEGITIGA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG KUAT dan saling melengkapi.
PENGEMBANGAN IKN

22. BPIW
22
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
National Urban Policy (NUP) and the National Urban System
Dokumen KSPPN (NUP) merupakan merupakan dokumen strategis dan grand strategy pembangunan
perkotaan Indonesia, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dan sinkronisasi perencanaan
Dokumen KSPPN (NUP) 2015-2045 sudah mengadopsi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
RTRWN terkait sistem perkotaan nasional, definisi perkotaan, tipologi dan peran kota. Namun, pada Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRWN terdapat perubahan sistem perkotaan nasional.
No Sistem Perkotaan Nasional NUP/RTRWN (PP Nomor 26/2008) RTRWN (13/2017)
1Kawasan Strategis Nasional (KSN) 7 kawasan 10 kawasan
2Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 38 kawasan 42 kawasan
3Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 117 kawasan 182 kawasan
4
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN)
26 kawasan 38 kawasan

23. BPIW
23
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengembangan Perkotaan dalam RPJMN 2020-2024
RPJMN
2020-2024
National
Development
Priorities
Regional And Urban
Development
Policies (KSPPN)
2015-2045)
Human Capital
Development
Infrastructure
Development
Economic Growth
In NUP
National development priorities in the 2020-
2024 RPJMN are explained in 7 (seven)
development agendas
Keterkaitan KSPPN 2015-2045 dengan
RPJMN 2020-2024 meliputi kriteria tipologi
perkotaan, sistem perkotaan dan konsepsi
dasar pembangunan perkotaan nasional
yaitu kota layak, kota hijau dan kota cerdas
Kontribusi ekonomi kota metropolitan
terhadap perekonomian nasional sangat
tinggi dibandingkan dengan kontribusi kota
besar, kota sedang dan kota kecil. Namun,
belum dapat berperan sebagai pendorong
pertumbuhan ekonomi bagi kota sedang dan
kota kecil
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
fokus pada tiga kerangka utama, yaitu
Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial,
Produktivitas dan Pembangunan KarakterPengembangan infrastruktur berfokus pada tiga kerangka utama, yaitu
Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur
Perkotaan, yang juga ditopang dengan pembangunan energi dan
ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital

24. BPIW
24
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Rencana Pengembangan Infrastruktur Nasional
Untuk Pengembangan Perkotaan
Proyek Strategis Nasional
Dokumen Sistem Transportasi Nasional
Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Dokumen Rencana Induk Nasional Bandar Udara
Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW)
Dokumen Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Nasional (RPPLHN)
Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
Rencana Induk Penanggulangan Bencana
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035
Peta Jalan Ekonomi Biru
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025
Infrastruktur Perkotaan: Permukiman
Infrastruktur Perkotaan: Sumber Daya Air
Infrastruktur Perkotaan: Telekomunikasi

25. BPIW
25
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Sektor Infrastruktur Perkotaan dalam SDG’s dan NUA
Transportasi darat sudah menerapkan tujuan SDG’s dan NUA.
Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
sudah menerapkan SDG’s Tujuan 1,7,9,11 dan 13 serta NUA 54,75, 121.
Sektor transportasi sudah menerapkan tujuan SDG’s terutama Poin 7, Poin 9, dan
Poin 11.
Sektor infrastruktur perkotaan sudah menerapkan tujuan SDG’s
NUA
Inclu sive
Partici
patory
Gender
and Age
Respon
sive
Effec tive
Efficient
Produc tive
Easily
Accessi ble
Integra ted
Transpa
rent
Accountab
le
Safe
Liveable
Resilient

26. BPIW
26
Task 5-8
Result
•Profil Nasional
• Profil Provinsi
• Profil Kota

27. BPIW
27
National Urban Development Strategy (NUDS)
Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional
A. Review of National Urban
Development Policies and Strategies,
and Global Best Practices
B. Formulation of Spatial Development
Directions in Urban Development
C. Preparation of an Integrated
National Urban Development Strategy
Task 1: Review Kebijakan
Pembangunan
Perkotaan Nasional
Task 2: Review
Pemanfaatan RTR
Nasional dan Pulau
Dalam Pengembangan
Sistem Kota-Kota
Nasional
Task 3: Review NUDS-1
dan NUDS-2 serta
Pelaksanaannya Dalam
Program Pembangunan
Infrastruktur
Permukiman Perkotaan
Nasional
Task 4: Penilaian
Komplementaritas
Strategi Infrastruktur
Nastional Eksisting
Task 5: Analisis Profil
Kota Eksisting dan
Tren Pembangunan
Perkotaan Nasional
Masa Depan
Task 6: Proyeksi Pola
Pertumbuhan Kota
Nasional
Task 7: Pengklasteran
Tipologi Kota-Kota
Berdasarkan Daya
Dukung Wilayah
Task 8: Perumusan
Arah Kebijakan Sistem
Perkotaan Nasional
Task 9: Identifikasi
Keterkaitan dan
Aglomerasi Kota-
Kota Terkait Ibu Kota
Negara (IKN) baru
Task 10: Perumusan
Skenario
Pembangunan
Perkotaan Nasional
Task 11: Perumusan
Strategi
Pembangunan
Perkotaan Nasional
Task 12: Identifikasi
NSPM untuk
Pembangunan Kota -
Kota Global
Task 13: Pedoman
Target KPI Minimum
untuk Pembangunan
Kota-Kota Nasional
Synthesis
Reports
Task 14: Kajian
Kapabilitas
Pembiayaan
Pemerintah dan
Pengembangan
Kebijakan Penguatan
Kelembagaan
Pemerintah Dalam
Pengembangan
Permukiman Perkotaan
Task 15: Memastikan
Konsultasi Pemangku
Kepentingan Aktif
Dalam NUDS
Volume
1
Volume
2
Volume
3
Volume
4
Volume
5
D. Institutionalization Pattern of National Urban
Settlement Development
Volume
6
Volume
7
Volume 1: Profiles of Cities and Future Trends of
National Urban Development
Volume 2: National Settlement Concept System
in Clusters and Typologies
Volume 3: Proposed Changes in the Urban
System as an Impact of IKN Policy in National
Urban Development Policy
Volume 4: Formulation of Urban Settlement
Development Scenarios and Strategies
Volume 5: Long-Term Urban Development
Program Plan
Volume 6: Standard Formulation (NSPM) for the
Development of Urban Settlement Infrastructure
based on NUA and Urban KPIs
Volume 7: Urban Development Financing
and Institutional Policy Concepts with New
Standards and Stakeholder Engagement
Plans

28. BPIW
28
Sebaran Profiling Kota NUDS
PKN
PKW
Kawasan Perkotaan/KP
(Kab sekitar)
35
Provinsi
205
Kota/ KP
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
28

29. BPIW
29
2 provinsi
Puswil I
Jambi &
Kepulauan
Riau
7 Provinsi
Puswil I
(5 provinsi,)
Lampung, Kalbar,
Sumsel, Sumut,
Aceh
Puswil II
(2 provinsi)
Jatim, NTT
8 Provinsi
Puswil I
(3 provinsi)
Kaltara, Riau,
Bengkulu
Puswil II
(1 provinsi)
Bali
Puswil III
(4 provinsi)
Papua Selatan,
Papua Barat ,
Sulsel, Maluku,
4 Provinsi
Puswil I
(1 provinsi)
Sumbar
Puswil II
(2 provinsi,)
Jateng
(Purwokerto),
Puswil III
(2 provinsi)
Gorontalo, Sulsel
6 Provinsi
Puswil I
(1 provinsi)
Kalsel
Puswil II
(2 provinsi,)
DIY, Jateng
(Surakarta),
Puswil III
(3 provinsi)
Sulut, Sulteng,
Papua Barat
Daya
6 Provinsi
Puswil I
(2 provinsi)
Babel, Kaltim,
Kalteng
Puswil II
(2 provinsi,)
NTB, Jabar,NTB
Puswil III
(2 provinsi)
Papua, Maluku,
Papua Selatan
5 Provinsi
Puswil I
Kalteng
Puswil II
(2 provinsi,)
Jakarta, Banten
Puswil III
(2 provinsi)
Sulbar
Maluku Utara,
Jadwal Pelaksanaan
Kunjungan Lapangan NUDS
Tahap 1
(4 - 9 Juni)
Tahap 2
(9 – 15 Juni)
Tahap 5
(30 Juni - 6 Juli)
Tahap 3
(19 – 22 Juni)
Tahap 4
(23 – 29 Juni)
Tahap 6
(7 - 13 Juli)
Tahap 7
(15 - 20 Juli)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
29

30. BPIW
30
Screening Isu dan Tantangan Perkotaan
1.1 Urbanisasi & Kependudukan
1.2 Functional Urban Areas
1.3 Migrasi Perkotaan
2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi
2.2 Sektor Unggulan Kota
2.3 Migrasi Perkotaan
2.4 Indeks Daya Saing
2.5 Pariwisata dan Budaya Kota
3.1 Kemiskinan Perkotaan
3.2 Akses Layanan & Infrastruktur Dasar Perkotaan
(Transport Publik, Kemantapan Jalan, Air Minum, Sanitasi)
3.3 Perumahan Layak dan Terjangkau
3.4 Peka Terhadap Penduduk Perkotaan yang Rentan
4.1 Perluasan Perkotaan
4.2 Eksternalitas Aglomerasi
(Kemacetan, Polusi Udara, Kualitas Lingkungan)
4.3 Tipologi Kota Berdasarkan Daya Dukung & Daya
Tampung
5.1 Partisipasi Stakeholder dalam
Pembangunan
5.2 Pemantauan & Evaluasi Akuntabilitas
Tata Kelola
6.1 Pendanaan
6.2 Inovasi Pendanaan
1 4
5
63
2
Sistem dan Jaringan
Perkotaan
Pembangunan
ekonomi,
keterampilan dan
inovasi
Pertumbuhan inklusif
dan peluang bagi
semua orang
Kualitas lingkungan
dan aksi iklim
Keterlibatan,
pengembangan kapasitas,
pemantauan dan evaluasi
Pembiayaan
infrastruktur perkotaan
23+ data set
30

31. BPIW
31
Physical and
Geographic
Characteristics
Political and
Government
System
GeopoliticsAdministrative
System
Physical and Geographic Characteristics
bentuk lahan, iklim, dan vegetasi alami.
Political and Government System
Indonesia adalah negara republik dengan 7
Majelis Tinggi Negara, 3 Lembaga Tinggi Negara, 3
Lembaga Pemerintah yang menganut asas
desentralisasi dan 2 daerah dengan otonomi
khusus (Aceh dan Papua)
Geopolitics
Posisi geografisnya yang strategis, terletak di
persimpangan Samudra Indonesia, Selat Natuna
Utara, dan Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai
simpul penting dalam jaringan hubungan
internasional
Sistem Administrasi
Pembagian wilayah administratif dan
pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam
UU No. 23 Tahun 2014 yang meliputi Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa.
National Urban Profil
31

32. BPIW
32
75% Kawasan Perkotaan Indonesia
berada di daerah pesisir yang rentan banjir dan
kenaikan muka air laut (World Bank, 2021).
10 Cities that are the archipelago.
38 Cities that are coastal areas.
50 Cities that are land areas.
National Urban Profile
Indonesia'sPositioninGeopoliticsandStrategy
Posisi strategis Indonesia sebagai negara
maritim (ALKI I, ALKI II, ALKI III)
Terdapat 38 Kota yang berlokasi di wilayah
pesisir dan kepulauan.
Sebagian kota berlokasi di Kawasan
Perbatasan Negara.
32

33. BPIW
33
Urban Classification
Urban Forms Urban Classification
a.Cities as autonomous
regions;
b.Urban areas, in the form of:
(i)Areas that are part of the
district area;
(ii)Areas that are part of 2
(two) or more areas that
are directly bordered;
(iii)Areas that are part of 2
(two) or more districts/
cities in 1 (one) province;
or
(iv)Areas that are part of 2
(two) or more districts/
cities in 2 (two) or more
provinces.
a.Urban areas based on population factors and
the dominance of economic activity functions
are classified into:
i.Small cities;
ii.Medium cities;
iii.Large cities;
iv.Metropolitan; or
v.Megapolitan.
b.Urban areas based on geographical
conditions consist of:
i.Land;
ii.Islands/ archipelagos; or
iii.Shore.
c.Based on urban functions and roles, Urban
areas can be hierarchically classified in the
form of:
i.National activity centers;
ii.National strategic activity center;
iii.Regional activity centers;
iv.Local activity centers.
33

34. BPIW
34
1.1 URBANISASI DAN KEPENDUDUKAN INDONESIA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2045, 72% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan, lebih tinggi dari India
dengan 53%, dan mendekati China yang diprediksi mencapai 80%. Tantangan
perkotaan mengelola pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Sementara China dan
India berfokus pada penanganan megakota, Indonesia perlu memperkuat
infrastruktur dan pelayanan di kota-kota yang terus berkembang.
72
77,8
Urban China
Urban Indonesia
Urban India
Rural Indonesia
53
Urban – China (%)
Urban – Indonesia (%)
Urban – India (%)
Rural – Indonesia (%)
Sumber: World Bank
Disclaimer: Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu
34

35. BPIW
35
1.2 FUCTIONAL URBAN AREAS…(2)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pertumbuhan penduduk mendorong penambahan kota kecil dan sedang diseluruh Indonesia.
•<10rb



2015
5jt 2
2,5jt-5jt 8
1jt-2,5jt 62
500rb-1jt 68
100rb-500rb 276
50rb-100rb 61
20rb-50rb 21
10rb-20rb 3
<10rb 13
2023
5jt 1
2,5jt-5jt 14
1jt-2,5jt 76
500rb-1jt 65
100rb-500rb 293
50rb-100rb 44
20rb-50rb 20
10rb-20rb 1
<10rb 0
Disclaimer: Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu
35

36. BPIW
36
1.3 MIGRASI PERKOTAAN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kota-kota besar di Jawa bukan lagi tujuan utama migrasi. Migrasi terbesar terjadi
pada kota-kota Industri seperti Medan, Batam, dan kota periphery seperti Depok
3 Kota dengan angka migrasi masuk tertinggi
1.Bekasi
2.Depok
3.Batam
3 Kota dengan angka migrasi keluar tertinggi
1.Jakarta Pusat
2.Medan
3.Yogyakarta
Disclaimer: Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu
36

37. BPIW
37
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan
Pada tahun 2024, beberapa kota di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Data terbaru menunjukkan bahwa wilayah Sulawesi-
Maluku-Papua (Sulampua) memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi. Selain itu, Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) juga mengalami
pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
58% (119/209 kota)
Berada dibawah laju
pertumbuhan ekonomi nasional
3 Kota dengan Pertumbuhan Ekonomi tertinggi Tahun 2022
1.Weda
2.Morowali
3.Konawe
3 Kota dengan Pertumbuhan Ekonomi terendah Tahun 2022
1.Sumenep
2.Kudus
3.Gorontalo
Disclaimer: Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu
37

38. BPIW
38
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.2 Sektor Unggulan Kota Indonesia
Kota-kota besar cenderung memiliki sektor jasa yang dominan karena urbanisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, namun masih terdapat 17
kota dengan sektor unggulan kota pertanian. Ini mendukung konsep desakota di mana aktivitas pertanian dan non-pertanian coexis. Kebijakan
penguatan hubungan desa-kota mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga kota-kota tidak hanya bergantung pada satu sektor saja, tetapi juga
mengembangkan sektor-sektor lain seperti pertanian, industri, dan pariwisata.
Berdasarkan sektor unggulan 119 Kota/Kaw Perkotaan
Disclaimer: Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu
38

39. BPIW
39
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
134 kota Di atas IPM Nasional
1.DK Jakarta;
2.Yogyakarta;
3.Banda Aceh;
4.Denpasar;
5.Smearang
74 kota Di bawah IPM Nasional
1.Tulungagung
2.Siak Sri Indrapura
3.Pandeglang
4.Padang Pariaman
5.Papua
2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perkotaan
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan
dapat menentukan level pembangunan manusia. Rata-rata IPM perkotaan Indonesia lebih tinggi daripada IPM Nasional
yang dapat menjadi daya tarik urbanisasi menuju perkotaan. Perkotaan dengan konsentrasi sumber daya lebih tinggi,
pelayanan dasar lebih baik, serta pendapatan penduduk yang lebih tinggi.
74,64
IPM Nasional 2023
76,76
IPM Perkotaan 2023
IPM PERKOTAAN agregat IPM 117 Kota/ Kawasan Perkotaan
Disclaimer: Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu
39

40. BPIW
40
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Jabodetabek
Sumber: BRIN, 2023
Berdasarkan 12 pilar indikator:
1.Institusi
2.Infrastruktur
3.Adopsi TIK
4.Stabilitas Ekonomi Makro
5.Kesehatan
6.Keterampilan
7.Pasar produk
8.Pasar Tenaga Kerja
9.Sistem Keuangan
10.Ukuran Pasar
11.Dinamisme Bisnis
12.Kapabilitas Inovasi
Competitive
1 Kota/Kab
Indeks Daya Saing Daerah tinggi
•Jabodetabek
2.5 Indeks Daya Saing Perkotaan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Disclaimer: Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu

41. BPIW
41
80 kspn(80/88 kspn)
Dalam Kawasan perkotaan
2.5 Pariwisata dan Budaya Kota Indonesia
Menjadi bagian kota kreatif dan budaya dapat meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif kota.
Pengakuan UNESCO dapat memperkuat identitas budaya lokal. Pengembangan ekonomi lokal melalui
indutri kreatif (kerajinan, seni, dan gastronomi). Penguatan komitmen pemerintah daerah untuk
mengembangankan ekonomi kreatif dan menjaga warisan budaya.
1.Kawasan Candi Borobudur
2.Kawasan Candi Prambanan
3.Situs Manusia Purba Sangiran
4.Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak Sebagai
Manifestasi Filosofi Tri Hita Karana
5.Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto
1.Taman Nasi`onal Komodo
2.Taman Nasional Ujung Kulon
3.Taman Nasional Lorentz
4.Warisan Hutan Hujan Tropis
Sumatra
1.Pemukiman Tradisional Toraja
2.Situs Bawomataluo
3.Situs Kawasan Muara Takus
4.Kawasan Candi Muarajambi
5.Trowulan-Bekas Ibu Kota Kerajaan Majapahit
6.Situs Gua Pra Sejarah di Maris Pangkep
Solo - Kota Batik
episentrum seni tari dan pertunjukan dunia
Kompleks Istana Yogyakarta
Surabaya
Global Network of Learning Cities
Bandung Kota Kreatif
Ombilin Kota Sawahlunto
(Kota Heritage)
Pekalongan
Kota Kerajinan & Batik
Ambon
Kota Musik
Jakarta
Kota Literasi
Semarang
Kota Heritage
Kota Kuno Banten
Borobudur
Labuan Bajo
danau Toba
Mandalika
Likupang
Tanjung Kelayang
Kep Seribu
Tj Lesung
Bromo-Tengger-Semeru
Morotai
Wakatobi
Kota Heritage & Kreatif UNESCO
Destinasi Prioritas
41

42. BPIW
42
perlindungan adat maritim dan Kawasan daerah perlindungan budaya
maritim
Tujuan UU No. 11 Tahun2010 TentangCagar Budaya adalah untuk melestarikan Cagar Budaya dan
membuat Negara serta-merta bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan Cagar Budaya
2.5 Pariwisata dan Budaya Kota Indonesia
Potensi Cagar Budaya, Perlindungan Adat dan Kawasan Daerah Perlindungan Budaya Maritim
42

43. BPIW
43
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.1 Kemiskinan Perkotaan
5,68
8,23
5,49
6,23 4,9
8,9
9
7,45,0
4,4
4,44
4,78
3,84
4,68
5,18
4,44
7,19 9,78
10,27
7,5
4,25
19,96
13,85
9,79
8,23
10,19
11,07 14,21
8,02
3,54
5,05
6,73
4,67
Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di perkotaan Indonesia
pada Maret 2024 adalah sebesar 7,09%. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Maret 2023 yang
sebesar 7,29%. Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 adalah sekitar
11,64 juta orang, menurun dari 11,74 juta orang pada Maret 20231.
3 Provinsi dengan tingkat kemiskinan
perkotaan tertinggi Tahun 2023
1. NTT 3. Bengkulu
2. NTB
3Provinsi dengan tingkat kemiskinan
perkotaan dengan tren naik:
1. Kalimantan Utara 3. Papua Barat
2. Maluku Utara
Disclaimer: Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu

44. BPIW
44
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Jabodetabek
MRT
LRT
KRL
Busway
52% (109/209 kota)
Transportasi Publik
tidak memadai
Yogyakarta
Balikpapan
Trans Jogja
Balikpapan City Trans
Mebidangro
Trans Mebidang
Trans Pasundan
Metropolitan
Bandung
Ketersediaan Transportasi Publik
Disclaimer: Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu
3.2 Akses Layanan dan Infrastruktur Dasar Perkotaan

45. BPIW
45
45
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6% (13/209 kota)
Kemantapan Jalan di atas
rata-rata nasional >>
tingginya aktivitas logistik
yang terhambat di Indonesia
Jalan Rusak di Kawasan Perkotaan
Sambotenggarong
Jalan Nasional di Perkotaan Banda
Aceh
Kondisi Jalan Alternatif di Sumatera
Barat
Kondisi Jalan Akses ke Pelabuhan
Tanjung Carat
Jalan Rusak di Keerom, Papua
Kondisi Jalan di Kab. Kapuas, Prov.
Kalimantan Tengah
Tingkat Kemantapan Jalan
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat TinggiDisclaimer: Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu
3.2 Akses Layanan dan Infrastruktur Dasar Perkotaan

46. BPIW
46
46
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19% (41/209 kota)
yang memiliki air
minum layak
JDU SPAM Benteng
Kobema
SPAM Regional
Kartamantul
JDU SPAM Regional
Burana Titab
SPAM Sungai Duri, Kab.
Mempawah
SPAM Regional Mebidang
SPAM Regional
Banjarbakula
Mebidangro
Mempawah
Banjarbakula
Bengkulu
Yogyakarta Buleleng
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat TinggiDisclaimer: Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu
Akses Air Minum Layak
3.2 Akses Layanan dan Infrastruktur Dasar Perkotaan

47. BPIW
47
47
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
65% (139/209 kota)
yang memiliki sanitasi
layak
Disclaimer: Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu
IPLT Kota Medan
IPLT Kota Ambon
IPAL dan IPLT di Surabaya
IPAL Komunal di Kota
Surakarta
IPAL Komunal di
Bengkulu
Mebidangro
Bengkulu
Subosukawonosraten
Gerbangkertosusila
Ambon
IPLT Supit Urang di Kota
Malang
Malang
Akses Sanitasi Layak
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
3.2 Akses Layanan dan Infrastruktur Dasar Perkotaan

48. BPIW
48
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.3 Perumahan Layak dan Terjangkau
3 Perkotaan dengan kategori rumah layak
sangat rendah 2023
1. Perkotaan Meulaboh + Perkotaan Nagan
2. Panimbang
3. Sanana
3 Perkotaan dengan kategori rumah layak
tinggi 2023
1.Metropolitan Bandung
2.Padang
3.Mebidangro
Perumahan Layak dan Terjangkau menurut BPS (2019) dan juga sesuai dengan standar SDG’s merupakan rumah tangga yang memiliki akses terhadap
hunian/rumah layak huni. Masih terdapat 35,35% rumah tangga di perkotaan yang tinggal di rumah tidak layak huni, sebagian kemungkinan berada di
permukiman kumuh. 3,9 juta rumah tangga perkotaan hidup bersesakan di rumah yang luasnya tidak memadai (overcrowded). 1dari5penduduk
perkotaandiIndonesiatinggaldipermukimankumuh.
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

49. BPIW
49
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.3 Perumahan Layak dan Terjangkau
Sebaran Kawasan Kumuh Perkotaan
•Kegagalanmanajemen lahan dan pasar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan di perkotaan.
•Keterbatasankapasitas Pemda dalam penyediaan pelayanan infrastruktur dan investasi perumahan.
•Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan terhadap pembiayaan perumahan

50. BPIW
50
4.1 Perluasan Perkotaan
50

51. BPIW
51
4.1 Pertumbuhan & Perluasan Perkotaan
Konsentrasi pertumbuhan masih pada Kota Bukittinggi dengan perkembangan
mengikuti jalan yang menghubungan dengan Kota Padang melalui Kota Padang
Panjang, serta ke arah timur menuju Kota Payakumbuh
Dilakukan pada seluruh Kawasan Perkotaan
Nasional & disajikan dalam Web NUDS
51
2020 2025 2030 2035 2045

52. BPIW
52
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.1 Pertumbuhan & Perluasan Perkotaan
52

53. BPIW
53
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.1 Konektivitas Perkotaan
53
Keterhubungan darat antar kota-kota di
Pulau Sumatera melalui jaringan jalan tol
dan non tol di Lintas Timur dan Lintas
Barat
Keterhubungan antara Pulau Sumatera
dengan pulau lainnya melalui Pelabuhan
dan Bandara

54. BPIW
54
Indeks Kualitas Udara
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat TinggiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
0,48% (1/209 kota)
yang memiliki kualitas
udara yang paling baik
184 Kota
Kualitas udara terendah
•Metro
•Nunukan
•Bandar Lampung
•Kota Masohi – Leihitu Barat
•Kota Tual (????)
1 Kota
Kualitas udara baik
•IKN
Berdasarkan tingkat polutan udara dan dampak
terhadap risiko kesehatan.
4.2 Eksternalitas Aglomerasi
54

55. BPIW
55
Indeks Resiko Bencana
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3,8% (8/209 kota)
yang tinggi resiko bencana
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
8 Kota
Resiko bencana tinggi
•Matabe
•Gunung Sitoli
•Parigi
•Aceh
•Sanana
•Polewali
•Kab. Tangerang (apa iyaaa???)
•Kota Ternate
Berdasarkan tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas wilayah.
4.2 Eksternalitas Aglomerasi
55

56. BPIW
56
Indeks Ketahanan Iklim
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4,4% (9/206 kota)
yang berketahanan iklim
tinggi
9 kota
Berketahanan iklim tinggi
•Praya-Kopang
•Tomohon Kotamobagu, Minahasa
(Tondano)
•Lombok Barat
•Kab. Toraja Utara – Kab. Tana Toraja
•BIMINDO
•Poso
•Likupang-Tatelu-Wori-Talawaan
•Pineleng-Kombi-remboken- Eris-
Kakas, Tanawangko
•Luwuk Banggai
Berdasarkan indikator:
•Kapasitas masyarakat dalam adaptasi
perubahan iklim
•infrastruktur ramah lingkungan dan inklusif
•Tata kelola terkait mitigasi resiko bencana
•Ekonomi yang berkelanjutan
100 kota
Berketahanan iklim rendah
•Jabodetabek
•Lahat
•Pasangkayu
•Pagar Alam Sarolangun
4.2 Eksternalitas Aglomerasi
56

57. BPIW
57
Indeks Kualitas Lingkungan
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat TinggiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14,4%
(30/209 kota)
yang memiliki kualitas
lingkungan yang baik
30 kota
Kualitas lingkungan
terbaik
•Kota Sorong
•Manokwari Barat
•Mebdisangro + PKL Stabat
•Fak Fak
•Padang
•Perkotaan Tanjung
•Padang Sidempuan
•Kalimana
•Teluk Bintuni
•Pematang Siantar
Berdasarkan tingkat pencemaran, udara, air, dan tanah.
3 kota
Kualitas lingkungan
yang kurang baik
•Matabe
•Pasangkayu
•Majene
4.2 Eksternalitas Aglomerasi
57

58. BPIW
58
Ketersediaan RTH
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat TinggiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12,9% (27/209 kota)
yang memiliki RTH di
atas 30%
182 kota
Ketersediaan RTH rendah
(di bawah 30%)
•Perkotaan Takengon (Kab Aceh
Tengah) + Perkotaan Radelong
(Ibukota Bener Meriah
•Perkotaan Meulaboh + Perkotaan
Nagan
•Cikampek-Cikopo
•Kota Batam + PKW Tanjung
Pinang
•Cirebon
27 kota
Ketersediaan RTH tinggi
(di atas 30%)
1.Langsa
2.Padang
3.Sawahlunto
4.Sumbawa Barat
5.Bukittinggi
Berdasarkan standard ketersediaan RTH di atas 30%.
4.2 Eksternalitas Aglomerasi
58

59. BPIW
59
Tingkat Akses Listrik
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat TinggiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
99,5% (205/206 kota)
yang memiliki akses Listrik di
bawah capaian nasional
1 Kota
Akses Listrik di atas
capaian nasional
1.Jabodetabek
205 Kota
Akses Listrik di bawah
capaian nasional
Berdasarkan capaian akses Listrik nasional di atas 99,81%.
4.2 Eksternalitas Aglomerasi
59

60. BPIW
60
Tingkat Akses Internet
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat TinggiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
35,9% (75/209 kota)
dengan akses internet rendah
75 Kota
Akses internet rendah
1.Pangandaran (apa iya????)
2.Lembata
3.Alor
4.Flores Timur
5.Manggarai
4 Kota
Akses internet tinggi
1.Metropolitan Bandung
2.Kawasan perkotaan Gerbangkertosusila
3.Surakarta
4.Malang
Berdasarkan jumlah masyarakat dalam mengakses internet.
4.2 Eksternalitas Aglomerasi
60

61. BPIW
61
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.3 Daya Dukung dan Daya Tampung
61

62. BPIW
62 Source: https://publicadministration.un.org/
E-Government Development Index
3 components of
the EGDI

63. BPIW
63
Source: https://publicadministration.un.org/
ICT Infrastructure Index
ICT Access ICT Use ICT Skills
Parameters for measurement

64. BPIW
64
EKONOMI
•Pertumbuhan ekonomi
•Tingkat pengangguran
LINGKUNGAN SOSIAL
•Tingkat Kemiskinan
Livable
•Tingkat Ketersediaan
Transportasi Publik
•Tingkat Kemantapan
Jalan
•Tingkat Aikses Air
Minum Layak
•Tingkat Akses Sanitasi
Layak
•Tingkat Ketersediaan
Hunian Layak
INFRASTRUKTUR
•Indeks Kualitas
Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
64

65. BPIW
65
Yogyakarta
Jabodetabek3
1
Bantul
2
Cirebon5
Metropolitan
Bandung
4
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Disclaimer:
Masih dalam proses kajian. Tidak untuk diacu
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25 Kota/Kab
Livable
(Tingkat sangat tinggi – tinggi)

66. BPIW
66
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Resilient
Indeks Kualitas Udara Indeks Resiko Bencana
Indeks Ketahanan Iklim
66

67. BPIW
67
Akses Listrik Akses Internet
Ketersediaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Smart
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
67

68. BPIW
68
SISTEM PERKOTAAN DI P SUMATERA & P JAWA
Terdapat 11 PKN dan 38 PKW
di Pulau Jawa
Terdapat 11 PKN dan 59 PKW
di Pulau Sumatera

69. BPIW
69
4.4 Kawasan Andalan Perkotaan
Kalimantan
1. Metropolitan Sambotenggarong
2. Samarinda–Maloy
3. Singkawang – Sambas – Sanggau
4. Pontianak –Ketapang –Kayong
5. Temajuk – Sebatik
6. Metropolitan Banjarbakula
7. Kota Palangkaraya
8. Batulicin – Kotabaru
9. Entikong – Nanga Badau
Bali
1. Sarbagita
2. Jembrana - Gilimanuk
4
7
3
1
8
6
9
2
5
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
10
13
14
15
16
17
18
Sulawesi
1. Bimindo
2. tomohon-tondano
3. dumoga-kotamobagu
4. gorontalo-limboto
5. palu-donggala
6. banggai
7. togean-tomini
8. buton-kolaka
9. kendari-konawe-morowali
10.mamuju-mamasa
11.Maminasata
12.barru- pare-pare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
Papua
1. Sorong -Manokwari
2. Manokwari - Bintuni
3. Nabire - Enarotali
4. Jayapura – Skouw
5. KawasanBiak
Maluku
1. Ambon
2. Morotai - Tobelo
3. Sofifi–Weda-Ternate
1
2
3
4
5
687
9
10
11
12
13
14
15
16
2
1
4
3
1
2
3
Jawa
1. Bakauheni-cilegon
2. serang-balaraja
3. Jabodetabek
4. cekungan bandung
5. bekasi-karawang
6. cirebon-pekalongan
7. kedungsepur
8. sayung-demak
9. serang-panimbang
10.tj lesung – sukabumi
11.pangandaran-cilacap
12.joglosemar
13.Kertamantul
14.subosukowonosraten
15.Gerbangkertosusila
16.Prigi-blitar-malang
Nusa Tenggara
1. tanjung-Senggigi
2. Mataram-Praya-
Mandalika
3. Waingapu-Labuan Bajo
4. Kupang-Atambua
Sumatera
1.Banda Aceh – Sabang
2.Lhokseumawe – Langsa
3.Meulaboh – Calang
4.Mebidangro
5.Sibolga – Padang Sidimpuan
6.Tarutung – Sidikalang – Parapat
7.Patungraya Agung
8.Pagaralam
9.Batam – Tj Pinang
10.Sibolga – Padang
11.Palapa
12.Bukapalipatar
13.Padang – Bengkulu
14.Bentengkobema
15.Jambi – Muaro Jambi
16.PangkalPinang –Tj. Pandan
17.Bandar Lampung – Metro
18.Bandar Lampung – KotaAgung
69

70. BPIW
70
Pemerintah
Komunitas
Dunia
Usaha
Dunia
Pendidikan
Media
Pengembangan
Perkotaan
Nasional
Penguatan Pengembangan Perkotaan Nasional
Penguatan
SDM
Penguatan
Kelembagaan
Penguatan
Penganggaran
Keterlibatan
Stakeholders
Pengarus-
utamaan
Gender
Equality,
Disabilities,
& Social
Inclusion
(GEDSI)
MULTISECTOR & MULTIACTOR
Isu Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional (KPN)
Kebijakan tentang perkotaan sudah cukup
banyak diatur namun masih belum optimal
•Menetapkan kebutuhan bersama
•Membangun political will dan social will
untuk mengembangkan serta
melaksanakan kebijakan perkotaan
nasional
Program-program yang dikembangkan
masih terfokus pada infrastruktur (terutama
PUPR) dan belum terintegrasi dengan sektor
infrastruktur lain
•Merumuskan tujuan bersama
•Menentukan cakupan kebijakan
•Mempertahankan fleksibilitas sambil
menjaga ketepatan prediksi
Undang-Undang Pemerintah Daerah saat ini bisa menjadi benchmarking regulasi eksisting yang mengatur Kawasan, sehingga nantinya dapat diadopsi ketika
akan menerapkan kebijakan perkotaan nasional, namun membutuhkan banyak penyesuaian terkait layanan infrastruktur perkotaan yang multisektor
•Menumbuhkan sikap kepemimpinan untuk mendorong Kebijakan Perkotaan Nasional
•Menyeimbangkan pendekatan top-down dan bottom-up
•Mendesain proses tata Kelola

71. BPIW
71
Kota yang mampu
bekerja secara
efektif dalam
efisiensi energi,
dapat melakukan
transisi ke energi
berkelanjutan dan
pengelolaan air,
dapat mengurangi
atau
menggunakan
kembali produk
limbah, dan dapat
mengurangi
dampak
perubahan iklim
Spatially sustainable
cities and NSPM for
Development of
Global Cities
Peningkatkan
kapasitas
(manusia,
keuangan, dan
kelembagaan )
Smart Goverance and
Institutions for
infrastructure Cities
Pengembangan
potensi wilayah
pada sumber daya
alam, pelabuhan
laut/udara,
pariwisata, sentra
industri,
perdagangan dan
jasa
Economic and
infrastructure with
provision for
community facilities
Mengembangkan
kawasan
pemukiman,
infrastruktur dan
merancang taman
dan ruang publik
Green Cities
Menciptakan
lingkungan dan
suasana kota yang
nyaman sebagai
tempat tinggal dan
sebagai tempat
untuk beraktifitas
baik fisik maupun
non fisik
Liveable
National Policy Directions based on
5 Pillars of Sustainable Development
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
71

72. BPIW
72
1
Sistem dan Jaringan
Perkotaan
2
Pembangunan
ekonomi,
keterampilan dan
inovasi
3
Pertumbuhan inklusif
dan peluang bagi
semua orang
4
Kualitas lingkungan
dan aksi iklim
5 Keterlibatan,
pengembangan kapasitas,
pemantauan dan evaluasi
6
Pembiayaan
infrastruktur perkotaan
72

73. BPIW
73
livable
resilient competitive
smart
1
Sistem dan Jaringan
Perkotaan
4
Kualitas lingkungan
dan aksi iklim
3
Pertumbuhan inklusif
dan peluang bagi
semua orang
5 Keterlibatan,
pengembangan kapasitas,
pemantauan dan evaluasi
2
Pembangunan
ekonomi,
keterampilan dan
inovasi
6
Pembiayaan
infrastruktur perkotaan
73

74. BPIW
74
•Memaksimalkan potensi semua ukuran kota dan
mendorong sistem perkotaan nasional yang
seimbang
•kawasan perkotaan fungsional/FUA
•Mendukung kerjasama perkotaan-perdesaan
•Inventarisasi aset kewilayahan untuk
pembangunan ekonomi, meningkatkan
produktivitas dan daya saing kota dan
masyarakat
•Mempromosikan pendidikan dan
keterampilan, serta pasar tenaga kerja
•Beradaptasi dengan inovasi teknologi
(ICT, kota cerdas)
•Mempromosikan pariwisata berkelanjutan
•Memanfaatkan potensi ekonomi sosial dan
solidaritas
•Mengurangi kemiskinan perkotaan, memastikan akses
terhadap layanan dan infrastruktur dasar perkotaan
•Memanfaatkan perangkat digital untuk meningkatkan kualitas
dan akses universal terhadap layanan publik
•Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau
•Mempromosikan identitas dan budaya perkotaan serta
lingkungan hidup yang berkualitas
•Memberikan peluang bagi seluruh penduduk perkotaan dan
memastikan pembangunan perkotaan peka terhadap penduduk
perkotaan yang rentan
•mendorong ekonomi sirkular di perkotaan
•Mempromosikan bangunan ramah lingkungan,
infrastruktur hijau dan biru
•Mengatasi eksternalitas negatif aglomerasi perkotaan
(kemacetan lalu lintas, polusi udara dan air)
•Mengatasi perluasan perkotaan, memanfaatkan potensi
manfaat kepadatan perkotaan dan mendorong kota-kota yang
kompak dan saling-terhubung
•Mengarusutamakan aksi iklim(mitigasi dan adaptasi) ke
dalam perencanaan dan desain perkotaan
•Mendorong keterlibatan pemangku
kepentingan dalam perumusan dan
implementasi kebijakan perkotaan
•Memperkuat kapasitas warga dan
pemangku kepentingan perkotaan lainnya
•Mendorong pemantauan dan evaluasi serta
akuntabilitas tata kelola perkotaan
•Menilai dan mengindikasikan kebutuhan investasiuntuk
infrastruktur perkotaan
•Menetapkan prioritas pendanaan pemerintah
•Mendorong penggunaan pengadaan publik untuk mendorong
perubahan
1 4
5
63
2
Sistem dan Jaringan
Perkotaan
Pembangunan
ekonomi,
keterampilan dan
inovasi
Pertumbuhan inklusif
dan peluang bagi
semua orang
Kualitas lingkungan
dan aksi iklim
Keterlibatan,
pengembangan kapasitas,
pemantauan dan evaluasi
Pembiayaan
infrastruktur perkotaan
74

75. BPIW
75
NUDS untuk Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan
Misi 1 Mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan
Misi 2 Mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya
Misi 3 Mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan
Misi 4 Mendorong perkotaan hijau, dan tangguh
Misi 5 Mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu
Kebijakan Perkotaan Nasional 2045
Ekonomi Perkotaan
yang Berkelanjutan dan
Inklusif
No one Left Behid
Sistem dan Jaringan Perkotaan Pembangunan Ekonomi,
Keterampilan & Inovasi
Pertumbuhan Inklusif &
Peluang Bagi Semua
Kualitas Lingungan dan Aksi
Iklim
Keterlibatan,
Pengembangan Kapasitas
Pembiayaan
liveable resilientcompetitive smart
National urban system
75

76. BPIW
76
National Urban Development Strategy (NUDS)
Beberapa Masukan Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan
terhadap RPJPN 2025-2045
Mengembangkan
Blue Connectivity
untuk Sistem
Perkotaan
Nasional
Kawasan-kawasan perkotaan perlu
dibangun dengan konsep Ocean Cities,
yakni kota yang memperhitungkan
lautan sebagai aspek krusial yang tidak
terpisahkan dari pengembangan
daratan perkotaan itu sendiri. Aktivitas
ekonomi bertumpu pada ekonomi biru
(blue economy).
Memanfaatkan
Posisi
Geopolitik dan
Geostrategis:
pembangunan tidak hanya
difokuskan kepada konektivitas di
dalam kawasan/pulau, tetapi juga
meningkatkan konektivitas
antarpulau dan antarnegara dengan
memanfaatkan simpul-simpul kota
terdepan
Mendorong
Efisiensi Energi
serta Pemanfaatan
Energi Baru dan
Terbarukan dalam
Pembangunan
Perkotaan
diantaranya melalui pembangunan
bangunan dengan penerapan konsep
Green Building serta dekarbonisasi
mobilitas dengan menerapkan
Low Emission Zone
Source: Hasil Studi Bridging Consultant for NUDS

77. BPIW
77
WEB PROFILE NUDS (NATIONAL URBAN DEVELOPMENT STRATEGY)
https://nuds.dasmap.com/#/city-profile?prov=Jawa%20Barat&kota=Kota%20Bandung

78. BPIW
78
514 Kota/Kabupaten
7,273 Kecamatan
Sistem Perkotaan
Penapisan dengan Karakteristik
Lokasi
1. Posisi Geografis
2. Pertumbuhan Penduduk
3. Fungsi Kota
4. Daya Dukung Lingkungan
5. Pelayanan infrastruktur
Tipologi Kawasan Perkotaan
(14 Kategori)
Kawasan Perkotaan
Prioritas sebagai dasar
pemilihan lokasi ICP
Tipologi Kawasan Perkotaan (KP)
1.KP Cepat Tumbuh (Fast Growing Urban
Area)
2.KP Tematik (Pariwisata, Industri, dan
sebagainya)
3.KP Berbasis Ekosistem dan berketahanan
4.KP dengan keterbatasan daya dukung
dan infrastruktur
1.Studi ini akan melihat tren atau kebutuhan saat ini dan di masa depan dengan mengkaji analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2.Hasil dari analisis multikriteria ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menyajikan wilayah yang homogen dan/atau berbeda serta tipologi untuk
mendapatkan klaster tipologi kota.
3.Pembentukan tipologi dan klaster akan membantu menyusun kebijakan, pedoman, strategi, dan lain-lain yang relevan, dalam hal rencana, desain, keuangan, dan
implementasinya.
KLASTERISASI TIPOLOGI PERKOTAAN

79. BPIW
79
148910111213
1234567
KLASTERISASI TIPOLOGI PERKOTAAN PULAU SUMATERA
Mainland Growth
Economic Center,
Cultural & Education
Center and
Government Center
with High RCC
•Kota Medan
•Kota Palembang
Mainland Cultural &
Education Center and
Government Center
with High RCC
•Pekanbaru
•Jambi
•Bandar Lampung
Mainland Growth
Economic Center and
Cultural & Education
with High RCC
•Sungai Penuh
•Bukittinggi
Mainland Cultural &
Education Center with
High RCC
•Solok
•Sawahlunto
•Padang Panjang
•Pagar Alam
•Lubuk Linggau
•Metro
Mainland with High
RCC
•Subussalam
•Tanjung Balai
•Pematang Siantar
•Tebing Tinggi
•Padang Sidimpuan
•Payakumbuh
•Prabumulih
•Karo
•Banyuasin
•Ogan Ilir
•Ogan Komering Ilir
Island Growth
Economic Center and
Cultural & Education
Center with High RCC
•Batam
Coastal Cultural &
Education Center and
Government Center
with High RCC
•Banda Aceh
•Padang
•Bengkulu
Coastal Growth
Economic Center,
Cultural & Education
Center with Moderate
RCC
•Lhokseumawe
Coastal Growth
Economic Center with
High RCC
•Pariaman
•Dumai
•Deli Serdang
Coastal with High RCC
•Langsa
•Sibolga
Island Growth
Economic Center,
Cultural & Education
Center and
Government Center
with High RCC
•Pangkal Pinang
Island Cultural &
Education Center and
Government Center
with High RCC
•Tanjung Pinang
Island Tourism Center
with High RCC
•Langsa
Island with High RSS
•Gunung Sitoli

80. BPIW
80
KETERKAITAN DAN AGLOMERASI PERKOTAAN
DENGAN IBU KOTA NUSANTARA
1.Akan terjadi perpindahan populasi yang signifikan
dari Jakarta ke wilayah IKN dan menyebabkan
perubahan besar dalam dinamika sosial, ekonomi,
dan budaya sehingga perlu langkah-langkah untuk
memitigasi dampak negatifnya
2.Pembangunan IKN akan berdampak pada kota-kota
sekitarnya, seperti Samarinda, Tenggarong, dan
Balikpapan sebagai pusat-pusat pendukung IKN.
3.Perlu peningkatan investasi dalam pembangunan
infrastruktur pendukung IKN seperti jalan, bandara,
pelabuhan, dan transportasi publik di Provinsi
Kalimantan Timur serta kota-kota sekitarnya.
4.Perlu mengembangkan sektor-sektor ekonomi lokal
yang berkelanjutan, seperti pertanian, perikanan,
pariwisata, dan industri kreatif.
5.Akan ada peningkatan kebutuhan SDM yang
didukung dengan melalui program pendidikan dan
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan
daya saing tenaga kerja local.
6.Perlu melindungi lingkungan akan dampak yang
mungkin terjadi terhadap pencemaran badan air,
keanekaragaman hayati, dan situs-situs yang
dilindungi.
7.Perlu adanya kerjasama antar pemerintah daerah
di Kalimantan Timur dan kota-kota sekitarnya harus
ditingkatkan untuk mengoptimalkan manfaat dari
pembangunanIKN.

81. BPIW
81
SKENARIO PERKEMBANGAN PERKOTAAN DI MASA DEPAN
Skenario pertama adalah situasi
dimana pembangunan berlanjut
dengan cara dan kecepatan yang
sama. Kota-kota dengan
pertumbuhan pesat tumbuh dengan
pesat, sedangkan kota-kota yang
tidak mengalami pertumbuhan tetap
mengalami stagnasi.
.
“Business as Usual Scenario
(BAU)”
Skenario kedua adalah dimana
pembangunan berjalan seiring
dengan visi dan tujuan
pembangunan yang telah ditetapkan,
namun tidak mendukung
pertumbuhan perkotaan sesuai yang
ditargetkan dan pencapaian kota
yang hijau, cerdas, inklusif,
kompetitif, dan layak huni.
“Accelerated Growth Scenario
(Moderat)”
Skenario pembangunan dipicu oleh
serangkaian visi jangka panjang, dan
strategi pembangunan
berkelanjutan serta dibantu oleh
penggunaan teknologi dan investasi
besar infrastruktur. Skenario ini
bersifat optimis dan paling
memungkinkan dalam mencapai visi
Indonesia Emas dan mengikuti praktik
global terbaik.
“Induced Growth Scenario
(Optimis)”

82. BPIW
82
•Peningkatan kualitas infrastruktur, melaluipengembangan jaringan transportasi
untuk peningkatan akses dan konektivitas; pemanfaatan EBT untuk efisiensi energi;
peningkatan kualitas pelayanan air minum & sanitasi; pemanfaatan smart
technology
•Pengembangan ekonomi , baik sektor unggulan, pemberdayaan UMKM,
pengembangan kawasan industri yang modern dan terintegrasi
•Pengelolaan SDM: peningkatan kualitas sumber daya manusia (high-skilled,
Kesehatan)
•Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial(inklusi)
•Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terintegrasi dengan infrastruktur
perkotaan
•Peningkatan tata Kelola perkotaan (kelembagaan dan pembiayaan)
KPCepat Tumbuh (Fast Growth Urban Area)KP Tematik
KP Berbasis Ekosistem & BerketahananKP dengan Keterbatasan Daya Dukung & Infrastruktur
•Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung tematik
perkotaan: jaringan transportasi untuk peningkatan akses dan konektivitas;
pemanfaatan EBT; peningkatan kualitas pelayanan air minum & sanitasi;
pemanfaatan smart technology
•Pengembangan ekonomi tematik sesuai potensi unggulan
•Pengelolaan SDM: peningkatan kualitas sumber daya manusia ( high-skilled sesuai
tematik, kesehatan)
•Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial (inklusi)
•Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian dan perbaikan
lingkungan sebagai dampak dari kegiatan tematik
•Peningkatan tata Kelola perkotaan (kelembagaan dan pembiayaan)
•Perbaikan dan peningkatan kualitas infrastrukturyang mendukung aktivitas ekonomi
kota: jaringan transportasi untuk peningkatan akses dan konektivitas; pemanfaatan EBT;
peningkatan cakupan pelayanan air minum & sanitasi; pemanfaatan smart technology
yang ramah lingkungan
•Pengembangan ekonomi yang memperhatikan karakteristik daya dukung dan daya
tampung lingkungan
•Pengelolaan SDM: peningkatan kualitas sumber daya manusia (yang sesuai dengan
potensi ekonominya)
•Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial (inklusi)
•Pengendalian kegiatan ekstraktif yang dapat mempercepat kerusakan lingkungan
•Pengembangan kelembagaan yang kuat dan efektif untuk pengelolaan perkotaan
•Peningkatan sumber pendanaan alternatif untuk Pembangunan kota
•Pengembangan jaringan transportasi ramah lingkungan & berkelanjutan
(transportasi umum/berbasis listrik untuk mengurangi konsumsi energi & polusi);
peningkatan cakupan pelayanan air minum & sanitasi; pemanfaatan smart technology
yang ramah lingkungan
•Pengembangan ekonomi hijau dan biru serta pemberdayaan UMKM
•Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada lingkungan dan
berkelanjutan
•Pengembangan akses dan kualitas pelayanan sosial (inklusi)
•Pengembangan kelembagaan yang kuat dan efektif untuk mengelola Kawasan
perkotaan berbasis ekosistem dan berketahanan
•Peningkatan sumber pendanaan alternatif untuk Pembangunan kota
PENGEMBANGAN STRATEGI MENGACU PADA SKENARIO DAN TIPOLOGI

83. BPIW
83
Task 5-8
Result
•Profil Nasional
•Profil Provinsi
•Profil Kota
Sumatera Barat – Bukittinggi
Bangka Belitung - Belitung

84. BPIW
84
Provinsi Sumatera Barat
National Urban Development Strategy (NUDS)
BPIW

85. BPIW
85
Kebijakan terkait Perkotaan di Provinsi Sumatera BaratProvins
i
Riau
Provins
i
Jambi
Provins
i
Bengku
lu
Legenda
PKN
PKW
RTRWN
1.Sistem perkotaan nasional PKN Padang - Lubuk Alung - Pariaman (Palapa), ditetapkan sebagai pelayananatassektor
industri,perkebunan,perikanan,pertanian,pertambangan,danpariwisata.
2.Sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.
3.Kawasan Andalan (Kawasan Padang Pariaman (Industri), Kawasan Agam-Bukittinggi (perkebunan, pertanian, &
panas bumi)
RTR PulauSumatera
1.Mengembangkan PKN Padang, PKW Sawahlunto, PKW Bukittinggi, PKW Solok sebagai pusat
industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan
tembakau yang ramah lingkungan
2.Mengembangkan PKN Padang dan PKW Bukittinggi untuk kegiatan industri kreatif;
3.Mengembangkan PKN Padang, PKW Sawahlunto, dan PKW Solo sebagai pusat industri
pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung
oleh pengelolaan limbah industri terpadu
RTRW ProvinsiSumatera Barat
1.Mengembangkan PKN Padang dan PKW Bukittinggi untuk kegiatan industri kreatif
2.PKW Bukittinggi sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan
kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan
3.Mengendalikan perkembangan PKN, PKW, dan PKSN di kawasan rawan bencana Longsor
(PKW Bukittinggi)
4.Kawasanstrategisdarisudutkepentinganfungsidandayadukunglingkunganhidup
NgaraiSianokdiKotaBukittinggi
Renstra Kementerian PUPR 2020-2024
1.Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bukittinggi dan sekitarnya
2.DPP Padang Bukittinggi dan sekitarnya sebagai kawasan pengembangan Taman Bumi
(Geopark)
3.Jaringan Interkoneksi (Jaringan Kereta Api Kawasan Perkotaan Padang -Bukittinggi)
RPJMN Tahun2020 –2024
Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bukittinggi Padang dalam meningkatkan jumlah desa wisata
yang dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung destinasi wisata

86. BPIW
86
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sistem Kota-kota di Provinsi Sumatera Barat
SISTEM KOTA-KOTA
1.PKN Kawasan Perkotaan Palapa
(Kota Padang-Lubuk Alung-Kota
Pariaman)
2.PKW Tua pejat
3.PKW Muara Siberut
4.PKW Kota Solok
5.PKW Kota Sawah Lunto
6.PKW Padang Pariaman
7.PKW Kota Bukittinggi
8.PKW Payakumbuh

87. BPIW
87
Provinsi
Riau
Provinsi
Jambi
Interaksi dan Konektivitas Provinsi Sumatera Barat
Legenda
PKN
PKW
Konektivitas Laut
Konektivitas Darat Berbasis Jalan
Konektivitas Udara
Konektivitas Darat Berbasis Rel
Pulau Jawa dan Pulau
Lainnya
LubukAlung
Pariaman
Payakumbuh
Bukittinggi
Kota Solok
Sawah Lunto
Provinsi
Bengkulu
Konektivitas Darat
1.Rencana Jalan Tol Bukittinggi –Padang Panjang –Lubuk Alung –
Padang –Bagian dari Trans Sumatera
2.Rencana Jalan Tol Payakumbuh –Bukittinggi –bagian dari Trans
Sumatera
3.Terminal penumpang Tipe A Lubuk Buaya/Begalung, Padang
4.Terminal penumpang Tipe B Terminal Jai, Kota Pariaman
Konektivitas Laut
1.Pelabuhan Utama dengan skala pelayanan dalam dan luar negeri
yaitu Pelabuhan Teluk Bayur.
2.Pelabuhan Pengumpul skala pelayanan antar provinsi yaitu
Pelabuhan Sikakap di Kep Mentawai, Pelabuhan Teluk Tapang di Kab
Pasaman Barat, dan Pelabuhan Pesisir Selatan di Carocok Painan.
3.Pelabuhan lainnya termasuk Pelabuhan Pengumpan (PP) skala
pelayanan dalam provinsi (regional/PR) dan skala pelayanan dalam
kabupaten (PL).
Konektivitas Udara
1.Bandar Udara Minangkabau di Padang Pariaman dengan fungsi
Simpul, Gerbang Ekonomi, Alih Moda Transportasi, Perindag/
Pariwisata, Rawan Bencana, Wawasan Nusantara
2.Bandar Udara Rokot di Kepulauan Mentawai dengan fungsi Simpul,
Gerbang Ekonomi, Alih Moda Transportasi, Perindag/ Pariwisata,
Daerah Terisolir, Rawan Bencana, Daerah Perbatasan, Wawasan
Nusantara.
3.Bandar Udara Pasaman Barat dengan fungsi Simpul, Gerbang
Ekonomi, Alih Moda Transportasi, Wawasan Nusantara
Padang

88. BPIW
88
Profil Perkotaan Kota Bukittinggi
Terdapat sekitar 24 obyek cagar
budaya yang tercatat di Kota
Bukittinggi, mayoritas gedung
peninggalan Belanda, peninggalan
sejarah, dan ikon utama berupa Jam
Gadang.
Sosial Budaya
Indeks Pembangunan Manusia 11 Tahun Terakhir
Mengalami peningkatan dan berada di atas IPM
Prov Sumatera Barat 73,75 (2023) dan nasional
(74,39)
Jumlah Penduduk 12 Tahun terakhir fluktuatif. Pada
tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk
yang disebabkan karena kondisi covid., namun
setelah itu kembali meningkat.
105000
110000
115000
120000
125000
130000
135000
2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Lingkungan
Kota Bukittinggi memiliki indeks risiko
multibencana SEDANG (128,61),
dengan indeks risiko tinggi pada
bahaya cuaca ekstrim, gempa bumi,
karhutla dan kekeringan (2022).
Kota Bukittinggi berada di dataran
tinggi dengan morfologi
pegunungan dan perbukitan serta
dilalui oleh Ngarai Sianok.
Terdapat gunung api aktif yaitu Gn.
Marapi (status siaga) dan Gn.
Singgalang (status normal).
74,00
75,00
76,00
77,00
78,00
79,00
80,00
81,00
82,00
83,00
201220132014201520162017201820192020202120222023
IPM
0
0,1
0,2
0,3
0,4
Indeks Gini 11 tahun terkahir di Kota Bukittinggi
fluktuatif, namun cenderung menurun,. Indeks
tahun 2023 adalh 0,255 dan berada di bawah
angka Prov Sumbar (0,305) dan nasional (0,409)
4,96
4,46
6,89
6,04
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
201420152016201720182019202020212022
Bukittinggi Sumatera
Persentase penduduk miskin di
Kota Bukittinggi memiliki
kecenderungan menurun dan
memiliki rata-rata di bawah
rata-rata nasional

89. BPIW
89
Profil Perkotaan Kota Bukittinggi
Ekonomi
•PDRB Kota Bukittinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 21.901,3 Milyar
(harga konstan tahun 2010),
•Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2011 (6,39%) di atas
Propinsi Sumatera Barat (6,34%) dan diatas angka Nasional (6,16%).
•Pasca Pandemi covid-19 , di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota
Bukittinggi (4,79%) sedikit di atas propinsi Sumatera Barat (4,62%) namun
di bawah angka nasional (5,05%)
•Pada masa dampak pandemi covid-19 tahun 2020 kontraksi ekonomi
Kota Bukittinggi (-1,74 %) sedikit lebih dalam dibanding Propinsi
Sumatera Barat (-1,61%) dan diatas angka nasional (-2,07%).
Peranan terbesar dalam pembentukan
PDRB Kota Bukittinggi berdasar rata-rata
kontribusi pada tahun 2010-2023 dihasilkan
oleh lapangan usaha:
●Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor (33,34%);
●Transportasi dan Pergudangan (10,64%);
●Informasi dan Komunikasi (6,77%);
●Kontruksi (6,5%);
●Industri Pengolahan (6,45%)).

90. BPIW
90
Transportasi Darat; 158,97 km jalan
nasional (non tol), Ada jaringan
kereta api, namun tidak aktif.
Transportasi udara: memanfaatkan
bandara yang ada di Kab. Padang
Pariaman
Transportasi Laut : tidak memiliki
pelabuhan
Tingkat layanan air minum layak di Kota Bukittinggi 97,05% . Untuk air minum
jaringan perpiaan meliputi 53,23%
Kapasitas Terpasang 249 L/det. Jumlah Pelanggan (2023) 15.934 SR.
Pengelola: PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukit Tinggi.
Air Minum
Akses Sanitasi Layak 76,41%, Akses Sanitasi Aman 14,84% (BPS, 2022),
Kota Bukittinggi belum memiliki IPLT, kap layanan limbah domestic (LoS)
masih1,22%,timbulanairlimbahdomestik=11.811,84m3/day
Limbah
Timbulan Sampah Kota Bukittinggi; 45.707,54
Ton/Tahun.
Sampah dibuang ke TPA Regional Payakumbuh
di Kel. Kapalo Koto, Kec. Payakumbuh Selatan.
Sampah
Infrastruktur
Transportasi
Pergerakan orang dari dan ke
Kota Bukittinggi salah satunya
didorong oleh pergerakan
Wisatawan baik sebesar
748.074 orang (2021) atau
sekitar 15,63% dari total
wisatawan yang ada di
Sumatera Barat sebesar
4.785.886. Atau sekitar 12,09%
dari total pergerakan.
Profil Perkotaan Kota Bukittinggi
Pergerakan Penumpang kota Bukittinggi pada Tahun 2023
masuk kategori sedang (3.286.409 Pnp)
0
50
100
2020 2021 2022
95,3 95,2 91,82
73,84
80,50 84,32
Persen
Menggunakan Telepon Seluler (HP)
Mengakses Internet
Komunikasi Energi
✓Listrik Perkapita (Bukit Tinggi)
: 794 kWh Nasional 1.117
kWh)
✓Potensi ET : Surya, Angin,
Biomassa, Hidro
✓Potensi 100% Listrik ET
Sumber Air Baku
• Batang Tambuo / Tabek Gadang
• Mata Air
• Sumur dalam
• Embung Tabek Gadang
• S. Sariak, Kabupaten Agam
Banjir di Kota Bukittinggi karena
drainase tidak mampu
nengalirkan air hujan secara
maksimal serta adanya aliran air
dari Kabupaten Agam

91. BPIW
91
Isu Perkotaan di Kota Bukittinggi
PKW Bukitinggi
1.Dari 25 km
2
lahan yang dimiliki, hanya 72% yang
dapat dibangun.
2.Kebutuhan terhadap hinterland sangat tinggi
(kebutuhan pangan, air bersih, pengolahan
sampah, dll.)
3.Adanya permasalahan penanganan banjir karena
tidak adanya kewenangan pengelolaan sungai di
tingkat Kota
4.Adanya rencana jalan tol Padang-Bukittinggi dan
Bukittinggi-Payakumbuh yang akan meningkatkan
mobilitas perjalanan
5.Rencana reaktivasi jalur kereta api untuk
meningkatkan konektivitas antar kota dalam
mendukung Bukittinggi sebagai pusat pariwisata
di Sumatera Barat
6.Keterbatasan lahan berdampak pada spillover
perkembangan Kota Bukittinggi keluar batas
administrasi
7.Isu sosial tinggi terkait pengadaan lahan, karena
keterbatasan lahan berdampak pada semakin
sulitnya pemerintah meningkatkan pemenuhan
kebutuhan pelayanan dasar kotanya
8.Perbedaan visi konsep perkembangan perkotaan
antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,
yaitu Bukittinggi Raya atau Bukapalipatar
(Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, Limapuluh Kota,
Padang Panjang dan Tanah Datar) dengan Palapa
(Padang-Lubuk Alung-Pariaman)

92. BPIW
92
Pergerakan orang dan barang terfokus di wilayah Utara
(Pariaman, Bukittinggi, Lima Puluh Kota, perlintasan ke
Pekanbaru), yaitu skitar 71%. Sedangkan ke arah timur
sekitar 20% (Solok, Sawahlunto, dst sampai ke perlintasan
ke Jambi). Ke arah Selatan sekitar 8% (Pesisir Selatan dan
perlintasan ke Bengkulu)
Prediksi Sistem Perkotaan dan Arah Pengembangan Perkotaan
Provinsi Sumatera Barat
Perkembangan Kawasan Metropolitan Palapa hanya Kota
Padang yang mengalami perkembangan perkotaannya.
Sedangkan Lubuk Alung dan Pariaman tidak ada
perkembangan signifikan sehingga ada rencana
menghilangkan Kawasan Metropolitan Palapa menjadi PKN
Padang
Ada rencana konsep kerja sama antar daerah (konsep
saling berbagi dengan tetangga wilayah yang berbatasan)
dengan wilayah Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, Limapuluh
Kota, Padang Panjang dan Tanah Datar (Bukapalipatar)
Palapa
Bukapalipatar
120.860
135.563
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
135.000
140.000
2020 2025 2030 2035 2040 2045
Proyeksi penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan
pertumbuhan alami pada tahun 2045 menjadi
sekitar 135ribu jiwa (status Kota Sedang)
Kontribusi terbesar pada sektor Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor, yang merupakan salah satu sektor
utama mendukung pariwisata
4.874.255
18.362.800
0
5000000
10000000
15000000
20000000
2015202020252030203520402045
(Juta Rp)
(Jawa)

93. BPIW
93
Provinsi Kep. Bangka Belitung
National Urban Development Strategy (NUDS)
BPIW

94. BPIW
94
Kawasan Andalan
Kawasan Belitung
Kawasan
Andalan
Kawasan
Bangka
Kawasan Andalan
Laut Bangka dan
Sekitarnya
Pangkal
Pinang
Muntok
Tanjung
Pandan
Manggar
Legenda
PKN
PKW
RencanaTata RuangWilayah Nasional(RTRWN)
PKN Pangkalpinang, PKW Muntok, PKW Tanjung Pandan, PKW
Manggar.
•PKN Pangkalpinang sebagai kota terbesar, simpul utama kegiatan
ekspor-impor atau pintu gerbang menuju Kawasan internasional,
dan menjadi pusat pertumbuhan dan pelayanan utama
•PKW Muntok dengan sektor unggulan pertanian, industri,
pariwisata, dan perikanan.
•Dalam kawasan perkotaan Manggar terdapat program KPPN
Minapolitan yang diarahkan sebagai pusat pengolahan hasil
perikanan.
RencanaTata Ruang(RTR) Pulau Sumatera
Pengembangan Kawasan Andalan Laut Bangka untuk kegiatan
perikanan & pariwisata yang ditunjang prasarana pendukung
pariwisata
RTRW ProvinsiKepulauan BangkaBelitung
Pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi (minapolitan,
pariwisata, perindustrian, dan pertanian) dan kawasan strategis
daya dukung lingkungan hidup (cagar alam, geopark) .
RPJMN 2020-2024
•Pengembangan DPP Bangka Belitung (KSPN/KEK Tj Kelayang ,
Geopark Belitung),
•KPPN Bangka Selatan,
•KPPN Belitung,
•KPPN Belitung Timur,
•KI Sadai,
•pengembangan 2 koridor yaitu koridor pertumbuhan di wilayah
utara dari PKW Muntok hingga PKN Pangkalpinang dan koridor
pemerataan dari PKN Pangkalpinang hingga ke PKW Manggar.
RencanaIndukPembangunan
IndustriNasional2015-2035
Pembangunan KI Sadai (Sadai
Integrated Industrial & Port Estate
/SIIPE)
dengan komoditas sektor pendukung
(pertanian, perikanan, perkebunan
hingga petrochemical) yang
beorientasi ekspor.
RIDPN / PP No. 6 Tahun 2016
KEK Tj.Kelayang memiliki
keunggulan geoekonomi dan
geostrategis yang sesuai dengan
dokumen Integrated Tourism
Master Plan (ITMP)
Kebijakan Terkait Perkotaan di Provinsi Kep. Bangka Belitung

95. BPIW
95
Kawasan Andalan
Kawasan Belitung
Kawasan
Andalan
Kawasan Bangka
Kawasan Andalan
Laut Bangka dan
Sekitarnya
Pangkal
Pinang
Muntok
Tanjung
Pandan
Manggar
Sistem Kota-Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung
Legenda
PKN
PKW
SistemKota-Kota
•PKN Pangkalpinang
•PKW Muntok
•PKW Tanjung Pandan
•PKW Manggar

96. BPIW
96
1
3
2
Profil Perkotaan Kabupaten Belitung
Konektivitas Utama Kota Tanjung
Pandan terkoneksi dengan
1.Bandar Udara HAS Hanandjoeddin
2.Pelabuhan Tanjung Pandan,
3.Terminal Bus Tipe C
Panjang Jalan Nasional Tol & Non Tol
Berdasarkan SK. 403 Panjang Jalan Nasional
Kab. Belitung Sepanjang 105,26 Km, terdiri dari:
•Jalan Nasional Tol = 0 km
•Jalan Nasional Non Tol = 105,26 Km2021 2022 2021 2022
150.552 288.654 147.665 299.532
Penumpang Bandara
Penumpang
Bandara
Moda
Keberangaktan Kedatangan
Pergerakan Penumpang time series 10 Tahun Kab.Belitung pada
Tahun 2023 sebanyak 238.594 Pnp, sebagai berikut:
Infrastruktur

97. BPIW
97
Profil Perkotaan Kabupaten Belitung
✓Listrik Perkapita
Belitung/Prov./Nas.:
1.093/ 993 / 1.117 kWh
✓Potensi ET : Surya,
Angin, Laut
✓Potensi 100% Listrik
Energi Terbarukan
Energi
Infrastruktur
Proyeksi timbulan air limbah domestik:
▪Akses Sanitasi Layak Kab. Belitung = 93,92%, Akses Sanitasi Aman = 8,27% (BPS, 2022)
▪Kap layanan (LoS) infra air limbah 10,09%
▪Timbulan air limbah domestic thn 2022 = 17.888 m3/day.
17.887,78
18.757,10
20.300,88
21.971,71
23.780,06
25.737,24
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2022 2025 2030 2035 2040 2045
Qdw (m3/day)
Projection of Domestic Wastewater (Qdw) Generation in Kab. Belitung
Belitung
Infrastruktur TIK
▪ Tingkat penetrasi internet sebesar 65%, yang berarti lebih dari 1/3 penduduk
belum mendapatkan akses internet.
▪ Beberapa faktor penyebab, antara lain: keterbatasan perangkat pendukung
jaringan dan kurangnya kesadaran akan manfaat internet.
▪ Jaringan telekomunikasi sudah 97.96% dengan teknologi 4G di seluruh wilayah
kota dengan variasi kecepatan dan kualitas sinyal di daerah perkotaan dan
kawasan remote.
Air Minum
Akses layanan air minum
layak 85,23% dan air
minum perpipaan 6,32%,
(BPS, dan evalusi Kinerja
BUMD Air Minum 2023)
Persampahan
Timbulan Sampah di
Kabupaten Belitung
58.399,38 Ton/Tahun.

98. BPIW
98
Profil Perkotaan Kabupaten Belitung
Sosial Budaya
Trend Perkembangan IPM di Kota ICP dari 2012-2023
mengalami peningkatan
Trend Perkembangan Penduduk Miskin di Kota ICP Belitung 2012-2023
mengalami Penurunan dan IPM mengalami peningkatan

99. BPIW
99
PKW Tanjung Pandan
•Potensi unggulan Pertanian (lada),
Kehutanan, danPerikanan (perikanan
tangkapsertaBudidayaKJA)
•PKW Tanjung Pandan berkembang menjadi
Kota Wisata sebagai pendukung kawasan
pariwisata sekitarnya
•Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN) Tanjung Kelayang
•Terdapat 423 Destinasi Wisata di Seluruh Kep.
Bangka Belitung, 24 diantaranya adalah
Geosite Warisan Geologi Dunia di Pulau
Belitung
•SPAM Batu Mentas →Sumber air dari gunung
tajam →200 lt/dt
•Penerbangan non domestik di Bandara H.A.S.
Hanandjoeddin ditiadakan dan domestik
terbatas sehingga berdampak pada jumlah
kunjungan wisata ke Pulau Belitung
Isu Perkotaan di Kabupaten Belitung

100. BPIW
100
Kawasan Andalan
Kawasan Belitung
Kawasan Andalan
Kawasan Bangka
Pangkal
Pinang
Muntok
Tanjung
Pandan
Manggar
Kawasan Andalan
Laut Bangka dan
Sekitarnya
Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pasir silika di Sebagin
Bangka Selatan ke Kawasan Industri Sadai, integrasi pariwisata
Sungailiat-Pangkalpinang, dan KSPN/KEK Tanjung Kelayang melalui
akses transportasi darat, konektivitas kawasan perkotaan muntok-
pangkalpinang dan tanjungpandan-manggar melalui jaringan
jalan nasional (Trans Bangka dan Trans Belitung).
Legenda
PKN
PKW Konektivitas Laut
Konektivitas Darat Berbasis Jalan
Konektivitas Udara
Ke Jakarta
Ke Jakarta
Ketapang
Pontianak
Kota Pangkal Pinang merupakan pintu gerbang utama di prov.
Babel, diakses dengan moda transortasi udara, laut, dan darat, serta
didukung oleh keberadaan pasar regional (Pasar Induk Ratu Tunggal),
bandara Depati Amir, dan pelabuhan ekspor impor Pangkal Balam
KabupatenBangkaTengahdanBangkaSelatanmerupakanpusat
produksipertaniandanperkebunan yangdistribusiutamanya
melaluiKotaPangkalPinang.
TanjungPandanmenjadigerbangutamadipulauBelitungyang
diakses dengantransportasiudaradanlaut,sertamenjadi
pendukungkawasanwisata
•Rencana Lokasi Pusat Distribusi Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung berada di Kawasan Pelabuhan PerikananPantai (PPP)
Muara Sungai Baturusa, Kelurahan Ketapang, Kota
Pangkalpinang dengan lahan seluas 1.8 hektar
•Kawasan ini dilalui oleh Jalan Provinsi yakni Ruas Jalan Simpang
Alexander - Simpang Lingkar Timur yakni mendukung kawasan
Lintas Timur Pulau Bangka dan mendukung Kawasan Industri
Ketapang
Interaksi dan Konektivitas Perkotaan di Kabupaten Belitung

101. BPIW
101
Provinsi Jawa Tengah
National Urban Development Strategy (NUDS)
BPIW

102. BPIW
102
Perpres79Tahun2019PercepatanPembangunanEkonomi
Meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada
pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang
terintegrasi dan berkelanjutan dalam Pengembangan Kawasan PKW
Banyumas dan Sekitarnya
RPJMN2020-2024
Pengembangan infrastruktur mendukung pendidikan, pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan dan kemudahan investasi, serta pengurangan
disparitas Jawa-Luar Jawa dan KBI-KTI.
RTRWN
1.kawasan andalan yang memiliki nilai strategis nasional di Provinsi Jawa
Tengah
2.Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi (Kedungsepur)
3.Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pengembangan kawasan
strategis berbasis industri, pertanian, pariwisata, dan pertambangan yang
didukung oleh penguatan konektivitas dan simpul transportasi (Kawasan
Perkotaan Surakarta).
4.PKW Purwokrto Meliputi kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi
sebagai pusat kegiatan skala provinsi atau melayani beberapa kabupaten/kota
Kebijakan Regional Terkait Kawasan Perkotaan Banyumas-Purwokerto
RencanaTataRuangWilayahProvinsiJawaTengahTahun2019
1. pembangunan berbasis 8 Wilayah Pengembangan (WP),
yaitu: Barlingmascakeb (Banjarnegara–Purbalingga–Banyumas–Cilacap–
Kebumen)
2. sektor unggulan: pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan
jasa, perikanan, pertambangan, dan panas bumi.
3. kawasan konservasi dan cagar budaya, kawasan rawan bencana,
serta kawasan lindung geologi Meliputi Kebun Raya Baturraden
Kabupaten Banyumas
4. Wilayah Pengembangan Kawasan Perkotaan Subosuwonokraten
didasarkan pada sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri,
pertanian, pariwasata, Panas bumi
Sumber:
•RTRWN 2017
•RPJMN 2020-2024
•RTR Jawa-Bali Tahun 2012
•RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
•Perpres No. 79/2019
Bandara Pengumpul Primer
PKN
Kedungsepur
Bandara
YIA
Bandara
Semarang
PKW
Banyumas
PKN
SubosuwonosratenPKN
Cilacap
Kawasan
Bregas
RTRJawa-BaliTahun2012
Sebagai pusat kegiatan pendukung dan
kawasan budidaya potensial dalam kawasan
perkotaan subosueonosraten (Kabupaten
Banyumas)
RIPIN Tahun2015-2035
MendorongKI Kendal, KI Demak, dan KI Boyolali, Sebagai Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berperan sebagai penggerak utama
(prime mover) ekonomi dalam WPI.
RIPPARNAS Tahun2010 –2025
Aspek kepariwisataan berkelanjutan serta peningkatan ekonomi
masyarakat melalui penguatan aspek manajemenindustri kepariwisataan

103. BPIW
103
Sistem Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah
Bandara
YIA
Bandara
Semarang
SISTEM KOTA-KOTA
●PKN Kota Surakarta
●PKN Kedungsepur (Kab.
Kendal, Kota Semarang,
Kota Salatiga, Kab.
Demak, Ungaran,
Purwodadi)
●PKN Cilacap
●PKW Boyolali
●PKW Klaten
●PKW Kota Tegal
●PKW Kota Pekalongan
●PKW Kudus
●PKW Cepu
●PKW Kota Magelang
●PKW Wonosoba
●PKW Kebumen
●PKW Purwokerto

104. BPIW
104
Profil Perkotaan Purwokerto (Kab. Banyumas)
Terdapat 18 obyek cagar budaya yang
tercatat di Kota Bukittinggi
Sosial Budaya
Indeks Pembangunan Manusia 11 Tahun terakhir
mengalami peningkatan dan pada tahun 2023
(73,86) berada di atas IPM Prov Jawa Tengah
(73,39) dan nasional (72,61)
Jumlah Penduduk 13 Tahun cenderung semakin
meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per
tahun 1,26%.
Lingkungan
Kab. Banyumas memiliki indeks risiko
multi bencana SEDANG (122,81),
dengan indeks risiko tinggi pada risiko
bencana banjir, karhutla dan
kekeringan (2022).
Perkotaan Purwokerto merupakan
ibukota Kabupaten Banyumas yang
terdiri dari 4 kecamatan.
Indeks Gini 11 tahun terkahir di Kab. Banyumas
1.400.000
1.500.000
1.600.000
1.700.000
1.800.000
1.900.000
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Penduduk (jiwa)
Kabupaten Banyumas
64
66
68
70
72
74
76
201220132014201520162017201820192020202120222023
IPM

105. BPIW
105
Profil Perkotaan Purwokerto (Kab. Banyumas)
Ekonomi
Perekonomian Perkotaan Purwokerto dilihat melalui kondisi makro ekonomi Kab. Banyumas
•PDRB Kab. Banyumas pada tahun 2022
sebesar Rp 43069,5 Milyar (harga konstan
tahun 2010),
•Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kab.
Banyumas pada rentang tahun 2011-2022
adalah 5,38%, dan selalu di atas
pertumbuhan ekonomi nasional dan propinsi
Jawa Tengah.
•Pada masa dampak pandemi covid-19 tahun
2020 kontraksi ekonomi Kab. Banyumas (-
1,65%) jauh lebih baik dibanding dengan
kontraksi ekonomi Propinsi Jawa Tengah (-
2,65%) dan nasional (-2,07%)
Peranan terbesar dalam pembentukan
PDRB Kab. Banyumas berdasar rata-
rata kontribusi sektoral AHK 2022
dihasilkan oleh lapangan usaha:
1.Industri Pengolahan 23,06 %
2.Perdagangan 16,47 %
3.Kontruksi 12,76 %

106. BPIW
106
Transportasi Darat; terdiri dari 155,66 km jalan nasional (kab. Banyumas),
dan terdapat 1 terminal tipe A (terminal Purwokerto).
Terdapat jalur kereeta api ruas Semarang dari Surabaya dan ruas
Yogyakarta.
Transportasi udara: memanfaatkan bandara yang ada di Semarang dan
Yogyakarta
Transportasi Laut : tidak memiliki pelabuhan
Akses air minum layak Kabupten Bayumas 91,49 % dan layanan PDAM 23.45
% dengan kapasitas terpasang PERUMDAM Tirta Satria 1488 l/dt. Sumber air
baku dari Sungai Sedayu.
Pengelola: PDAM PERUMDAM Tirta Satria .
Air Minum
Akses Sanitasi Layak Kab. Banyumas = 67,07% dan Akses Sanitasi Aman =
5,36% (RPIW Provinsi Jawa Tengah 2025-2034), sedangkan target2030:100%
sanitasilayak,53,71%sanitasiaman(Jakstranas2025-2030)
Limbah
•Total Timbulan : 197.758,42 Ton/Tahun
•Tempat Pemrosesan Akhir : TPA BLE
➢Lokasi TPA: Desa Wlahar Wetan,
Kecamatan Kalibagor Bojong,
➢Luas Lahan ; 3,5 Ha
➢Sistem Operasional: BLE
Sampah
Infrastruktur
Transportasi
Profil Perkotaan Purwokerto (Kab. Banyumas)
Komunikasi
Energi
Pergerakan Penumpang Kab.Banyumas pada Tahun 2023 sebanyak
84.780.259 Pnp,
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
Menggunakan
Telepon Seluler
(HP)
Kepemilikan
Pesawat Telepon
Menggunakan
Komputer
2017
2018
2019
Penggunaan seluler dan
komputer mendukung aktivitas
masyarakat cenderung semakin
meningkat.
✓Listrik Perkapita (Banyumas) : 583 kWh Nasional 1.117 kWh)
✓Potensi ET : Surya, Angin, Panas Bumi, Biomassa
✓Potensi 100% Listrik ET : .

107. BPIW
107
Interaksi dan Konektivitas Perkotaan Purwokerto
Bandara Pengumpul Primer
Interaksi area metropolitan dan perkotaan
PKN
Kedungsepur
Bandara
YIA
Bandara
Semarang
PKW
Banyumas
PKN
SubosuwonosratenPKN
Cilacap
Kawasan
Bregas

108. BPIW
108
Isu Strategis Perkotaan Purwokerto (Kab. Banyumas)
PKW Purwokerto
•Rencana pengembangan Kawasan Industri
Wangon sebagai bagian dari simpul pergerakan
logistik untuk mendukung kawasan industri
•Infrastruktur jaringan transportasi berbasis rel
dan darat yang menghubungkan dan melalui
kawasan perkotaan Cilacap, Purbalingga, dan
Banyumas.
•Kawasan perkotaan tematik pendidikan yang
menjadi penggerak kegiatan di kawasan
perkotaan
•Aksesibilitas antarwilayah dalam rangka
mengoptimalkan potensi di kawasan
Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas;
•Pengembangan infrastruktur dasar pada
kawasan perkotaan terkait air bersih, sanitasi,
persampahan, pengelolaan limbah, energy, dll
•Kawasan Destinasi pariwisata yang menjadi
daya Tarik dalam pengembangan perkotaan
•Pergerakan kegiatan barang dan orang pada

109. BPIW
109
Konstelasi Regional Kawasan Perkotaan Purwokerto
Sumber:
•RTRWN 2017
•RTR Jawa-Bali Tahun 2012
•RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
•Perpres No. 79/2019
•RIPIN 2015-2035
•RIPNAS 2010-2025 (PP 50/2011
Bandara Pengumpul Primer
Wilayah Perkotaan
KPPN (Kawasan Pengembangan
Pariwisata Nasional)
Kawasan Industri/KEK
Interaksi area metropolitan dan perkotaan
Konektivitas laut/sungai
Konektivitas udara
Konektivitas darat (berbasis jalan)
Konektivitas darat (berbasis rel)
Arah
Jawa
Timur
KEK
Kendal
KI
Demak
KI
Boyolali
KPPN Surakarta
Kawasan Perkotaan
Jawa Tengah Selatan
Kawasan Perkotaan
Jawa Tengah

110. BPIW
110
Konstelasi Kawasan Perkotaan Purwokerto Di Masa Depan
Sumber:
•RTRWN 2017
•RTR Jawa-Bali Tahun 2012
•RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
•Perpres No. 79/2019
•RIPIN 2015-2035
•RIPNAS 2010-2025 (PP 50/2011
Bandara Pengumpul Primer
Wilayah Perkotaan
KPPN (Kawasan Pengembangan
Pariwisata Nasional)
Kawasan Industri/KEK
Interaksi area metropolitan dan perkotaan
Konektivitas laut/sungai
Konektivitas udara
Konektivitas darat (berbasis jalan)
Konektivitas darat (berbasis rel)
Arah
Jawa
Timur
KEK
Kendal
KI
Demak
KI
Boyolali
KPPN Surakarta
Kawasan Perkotaan
Jawa Tengah Selatan
Kawasan Perkotaan
Jawa Tengah
Arah
Jawa
Barat dan
Jabodetab
ek
IsuStrategisPerkotaan
1. Pendidikan
2. Infrastruktur
3. Perumahan dan Permukima
4. Lingkungan Hidup
5. Pariwisata
6. Tata Kelola Pemerintahan
7. Program pembangunan strategis

111. BPIW
111
Bandara Pengumpul Primer
Interaksi area metropolitan dan perkotaan
PKN
Kedungsepur
Bandara
YIA
Bandara
Semarang
PKW
Banyumas
PKN
SubosuwonosratenPKN
Cilacap
Kawasan
Bregas
KONEKTIVITAS KAWASAN PERKOTAAN
PURWOKERTO

112. BPIW
112
PKW Purwokerto
•Rencana pengembangan Kawasan Industri Wangon sebagai
bagian dari simpul pergerakan logistik untuk mendukung
kawasan industri
•Infrastruktur jaringan transportasi berbasis rel dan darat yang
menghubungkan dan melalui kawasan perkotaan Cilacap,
Purbalingga, dan Banyumas.
•Kawasan perkotaan tematik pendidikan yang menjadi
penggerak kegiatan di kawasan perkotaan
•Aksesibilitas antarwilayah dalam rangka mengoptimalkan
potensi di kawasan Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas;
•Pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perkotaan
terkait air bersih, sanitasi, persampahan, pengelolaan limbah,
energy, dll
•Kawasan Destinasi pariwisata yang menjadi daya Tarik dalam
pengembangan perkotaan
•Pergerakan kegiatan barang dan orang pada kawasan
perkotaan cibalingmas
•Pemenuhan cakupan layanan infrastruktur dasar perumahan
danpermukiman khususnya di kawasan perkotaan
•Mitigasi kawasan perkotaan terhadap potensi rawan bencana
pada kawasan patahan dan sekitarnya
ISU STRATEGIS KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO

113. BPIW
113
113
Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk
percepatan pengembangan dan revitalisasi kota-
kota pusat pertumbuhan nasional .
RTRWN 2008-2028 (PP No. 13 Tahun 2017)
1.PKN Provinsi Sulawesi Tengah yaitu
Kota Palu
2.Pengembangan Kawasan andalan Kota
Palu dan sekitarnya.
Arahan Pengembangan Perkotaan dalam RTR Pulau
Sulawesi
1.Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW
untuk mempertahankan luas lahan pertanian,
pengendalian perkembangan PKN dan PKW yang
menjalar (urban sprawl),
2.pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat
industry pengolahan hasil perikanan,
pertambangan mineral (nikel dan gas bumi).
3.Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat
pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan,
bahari, dan MICE yang berbasis mitigasi dan
adaptasi bencana;
RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Perda
Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2013)
pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor
pertanian, kelautan, pariwisata dan pertahanan
keamanan yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
Proyek Prioritas Strategis (Major Project) 2020-
2024
1.Pemulihan pasca bencana Kota Palu dan
sekitarnya;
2.Kawasan Industri dan smelter.
Kebijakan RPJMN 2020-2024 Provinsi Sulawesi
Tengah:
1.Pengembangan industri pengolahan sumber
daya alam;
2.Pengembangan konektivitas antar moda dan
jalan akses ke kawasan pariwisata dan
kawasan perbatasan;
3.Pengembangan ekonomi lokal berbasis
komoditas unggulan;
4.Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas
Nasional.
KEK/KI Palu
Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN)
Tahun 2015-2035:
WPI Sulawesi Bagian Utara.
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI): Palu-
Donggala-Parigi Mountong-Sigi
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
(Ripparnas) 2010-2025
Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Toraja – Lorelindu
dan sekitarnya.
KSPN Togean – Tomini dan sekitarnya
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS)
Pengembangan tahap V (>2030) dengan rute Palu –
Isimu; Pare-Pare – Donggala – Mamuju; dan Palu-Poso-
Malili.
Rencana Induk Nasional Bandar Udara:
Bandara Sis Al Jufri (Palu) sebagai Pengumpul
Sekunder
Bandara Pengumpan di: Luwuk, Toli0toli, Buol,
Poso, Tojo Una-una, Morowali, Banggai Laut
Sumber:
•RTRWN 2017
•RTR Pulau Sulawesi
•RTRW Provinsi Sulawesi Tengah
•RPJMN 2020-2024
•Perpres No. 109/2020 dan Permenko No.
9/2022 (PSN)
•Rencana Induk Kepelabuhanan Nasional
(Kepmen 432/2011)
•RIPNAS 2030
•Permenhub 39/2019
•RIPIN 2015-2035
•RIPARNAS 2010-2025
KEBIJAKAN PERKOTAAN DI PULAU SULAWESI

114. BPIW
114
PERKOTAAN DI PULAU SULAWESI
Terdapat 6 PKN dan 25 PKW
di Pulau Sulawesi
SISTEM PERKOTAAN KONEKTIVITAS

115. BPIW
115
115
Bandara Pengumpul
Sekunder
Bandara Pengumpan
PKN
PKW
PKSN
Pelabuhan utama
Pelabuhan pengumpul
ALKI 3
ALKI 2
KEK/KI
Palu
Kawasan Andalan
PALU
BANAWA
TOLI-TOLI
BUOL
POSO
KOLONEDALE
Morowali
Ampana
Banggai
Laut
Klaster
Perkotaan
PASIGALA
(Palu-Sigi-
Donggala)
Klaster Agropolitan
BOLIPAMUSO (Buol-Tolitoli-
Parigi Moutong-Poso)
Klaster Industri
MORUBANG
(Morowali-Morowali
Utara-Banggai)
Klaster Wisata Bahari dan Perikanan
BALATOJU (Banggai-Banggai Kepulauan-
Banggai Laut-Tojo Unauna)
KAPET PALAPAS (Palu-Donggala-
Parigi Muotong-Sigi) dengan wilayah
inti adalah KEK Palu
LUWUK
Ke Makassar/
Jakarta
Ke Makassar
Ke Makassar
Ke Makassar
KM Labobar/Lambelu: Balikpapan-Pare-Pare-
Makassar-Bau-Bau-Maumere-Larantuka/
Bitung/ Tarakan-Nunukan/ Balikpapan-
Surabaya/ Ambon-Sorong-Manokwari-Serui-
Jayapura
Taman Nasional
KONEKTIVITAS PERKOTAAN DI SULAWESI TENGAH

116. BPIW
116
116
Bandara Pengumpul
Sekunder
Bandara Pengumpan
PKN
PKW
PKSN
Pelabuhan utama
Pelabuhan pengumpul
ALKI 3
ALKI 2
KEK/KI
Palu
PALU
BANAWA
TOLI-TOLI
BUOL
POSO
KOLONEDALE
Morowali
Ampana
Banggai
Laut
LUWUK
SISTEM KOTA-KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH

117. BPIW
117
•Status perkotaan Morowali sebagai Pusat Kegiatan
Lokal (PKL).
•Terjadi perubahan sektor utama ekonomi dari
pertanian menjadi Sektor Industri (Industri Nikel) baik
PMA maupun PMDN
•Peningkatan penduduk di Kecamatan Bahodopi karena
banyaknya yang menjadi bekerja di PT. IMIP 80 ribu
orang.
•Kawasan industri dengan status PMDN hanya yang
berada di Kecamatan Bungku Selatan.
•Permasalahan persampahan, jalan yang rusak,
kemacetan, dan permukiman kumuh.
•Peningkatan harga tanah yang tidak terkendali akibat
permintaan yang tinggi.
•Tidak adanya sumber air baku permukaan dan
bergantung pada air tanah yang sudah mulai tercemar.
•Keberlanjutan dari Industri Nikel kurang lebih sangat
terbatas waktunya, sehingga dibutuhkan hilirisasi
produksi dan program pemberdayaan masyarakat.
ISU PERKOTAAN KABUPATEN MOROWALI

118. BPIW
118
TERIMA KASIH
BPIW