pancasila ddvfhghhjhkjkhnvbfgdfdfdfgghgfgfgfg

av

1. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK BY : IIS NIAWATI, SST.,M.H

2. RASIONAL PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK . APA ITU ETIKA ? BAGAIMANA ETIKA LAHIR DARI PANCASILA ? PENGERTIAN SISTEM POLITIK FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM POLITIK SISTEM POLITIK INDONESIA PENERAPAN ETIKA POLITIK MENURUT PANCASILA PRINSIP ETIKA POLITIK PANCASILA DIMENSI ETIKA POLITIK 10. ANALISIS PERBANDINGAN ETIKA POLITIK ANTAR NEGARA CONTENTS

3. 1. RASIONAL : PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK Terjabar pada : Norma Hukum Norma Moral Norma Kenegaraan Lainya . S istem Filsafat Satu Sistem Nilai Sumber dari Segala S umber H ukum PANCASILA Terkandung nilai filosofis yang merupakan suatu sistem nilai. Perspektif ilmiah : Sistem pemikiran yang kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif Suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma tapi memuat suatu nilai yang mendasar. Nilai-nilai pancasila kemudian dijabarkan dalam suatu norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman : ETIKA

4. 2 . Apa itu Etika ? A. Etika berkaitan dengan kebudayaan Kebudayaan : Perwujudan kelompok sosial dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Wild and Hunderson, 1977) Ada 4 faktor kebudayaan : Kebiasaan Cara berfikir dan cara bertindak Norma sosial dan standard moral Bahasa dan pola bicara (Richey, 2011)

5. 2. Apa itu Etika ? Hudson (1985 ) membagi kebudayaan atas 2 : Kebudayaan Materil : Hasil karya manusia dalam bertahan dan mengembangkan tatanan kehidupannya , seperti : alat , bahan , seni rupa dan lain sebagainya yang dapat dilihat dan diraba yang disebut dengan benda budaya ( material cultures ). Contoh : uang , cangkul , pulpen dan lain lain 2. Kebudayaan Nonmateril : Hasil pemikiran manusia yang tidak berupa benda : a. pola hidup berkelompok , b. tatakrama dalam komunitas , c. membentuk visi kehidupan yang tidak tertulis tapi diyakini dan menjadi tujuan bersama , d. keterampilan berbahasa lisan dan tulisan , e. rasa memiliki , f. tolong menolong dan kerja sama , g. saling menghormati dan menghargai , h. jujur dan tanggung jawab dan lain lain. Kemudian menjadi moral behavior code yang akhirnya menjelma menjadi N ILAI BUDAYA (Ornstein & Levine, 1985 : 75) Kebudayaan non materil ini berkembang terus sepanjang peradaban dan sejarah , menjadi perilaku mora l ( moral behavior ) PERILAKU MORAL dan NILAI BUDAYA adalah cikal bakal ILMU ETIKA (Danhas, 2017) A. Etika berkaitan dengan kebudayaan

6. B. Etika S ebagai Ilmu Kebudayaan Nonmateril Perilaku Moral ( Moral Behavior ) Moral Behavior Code NILAI BUDAYA ( culture value ) ILMU ETIKA

7. c. Pengertian Etika Berasal dari bahasa yunani , yaitu ethos ( bentuk tunggal ) yang berarti tempat tinggal , padang rumput , kebiasaan , watak , perasaan , sikap , cara berfikir . Bentuk jamaknya ialah ta etha yang berarti adat istiadat . Menurut Kanter (2001) kata ETIKA sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin : mos ( bentuk tunggal ) dan mores ( bentuk jamak ) yang berarti adat istiadat . S ecara etimologis Etika berarti I lmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan , yang berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk ( Kanter , 2001 ). Etika adalah suatu pendekatan atas penilaian moral yang didasarkan atas penalaran , analisis , sintesis dan reflektif (Baron, 2005)..

8. 1. Etika Secara Normatif : Nilai ideal yang berlaku tak tertulis 2. E tika D alam Praktis : Wujud nilai yang dilakukan D. 3 Pembagian Etika dalam Upaya Memahami Etika Etika Sebagai P raksis : N ilai nilai dan norma norma moral baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan , walaupun seharusnya dipraktikkan . S ama artinya dengan moral atau moralitas yang mengandung apa yang harus dilakukan , apa yang tidak boleh dilakukan , apa yang pantas dilakukan 2 . Etika Sebagai Refleksi : P emikiran moral ( Bertens , 2001) 1. Etika sebagai P raksis = M oral,adat istiadat , nilai yang berlaku di tengah masyarakat , 2. E tika sebagai I lmu atau tata susila = S uatu pemikiran / penilaian moral . (Danhas (2017)

9. E. Kajian Teori Etika Teori Utilitarian : Suatu keputusan yang diambil dalam kehidupan berdasarkan pada konsekuensi / implikasi dari perbuatan itu sendiri. Kongkretnya teori ini sering fokus pada perbuatan : Apa yang mengakibatkan perbuatan A menjadi baik sementara perbuatan lain dikatakan buruk. 2. Teori Deontologi Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bahwa etika, lebih menekankan pada keputusan yang diambil, bukan pada konsekuensi dari keputusan yang diambil. Tujuan tidak selalu membenarka n atau pembenaran terhadap cara, tetapi justru cara itulah yang dipandang sebagai sesuatu yang etis Contohnya ketaatan seseorang pada hukum yang berlaku, bukan pada akibat perbuatan yang dilakukan Teori etika tak lain hanya untuk sebuah persyaratan rasional dan empiris

10. 3. Keadilan Sosial Teori ini digagas oleh filusuf Amerika John Rawls Inti teori ini adalah apapun keputusan yang diambil akan etis apabila keputusan tersebut tidak ada keberpihakan. Prinsipnya adalah keadilan secara sosial. 4. Keutamaan In ti teori ini adalah tidak menekankan pada prinsip atau cara pengambilan keputusan. Atau terhadap konsekuensi dari keputusan dan perbuatan, tapi menekankan pada “kepada siapa keputusan itu diambil” Artinya keputusan yang etis harus disesuaikan dengan karakteristik orang yang akan menerima keputusan. 5. Kebenaran Spiritual Bahwa suatu etika harus didasarkan pada kebenaran menurut hukum agama yang diaggap mutlak berlaku. Contohnya pada kebudayaan Minangkabau dengan adanya istilah ABS-SBK (Danhas, 2017)

11. Ke semua teori etika, secara nilai filosofis telah ada dalam Pancasila Nilai filosofis itu, dapat ditemukan menurut cara cara ilmiah (empiris) dan faktual

12. F. Etika dan H ukum Apakah kepatuhan terhadap hukum sudah menjamin perilaku etis ? Mari kita diskusikan : 1. A pakah hukum itu sendiri sudah bersifat etis ? Contohnya : B eberapa negara melegalkan pekerja anak dan diskriminasi , tapi, perusahaan yang memilih praktik itu tak luput dari tanggung jawab etis berdasarkan nilai budaya yang berlaku untuk melakukannya Dari sudut pandang etika , anda tidak dapat mengenyampingkan tanggung jawab etis anda dengan kepatuhan yang buta terhadap hukum .. Kalaupun misalnya hukum melegalkan anda untuk membayar upah dengan rendah terhadap wanita usia 50 tahun ke atas , tetapi dengan kepatuhan pada hukum tersebut , anda tetap memiliki pertimbangan etis untuk itu 2. Apakah aturan hukum yang memang bisa dijadikan sebagai suatu mekanisme serius dalam hal mencegah terjadinya kerusakan yang besar itu , bisa mampu juga efektif untuk meningkatkan terjadinya kebaikan ? Hukum tak bisa bekerja senidiri untuk menjamin keserjahteraan. Pancasila memiliki nilai kebaikan (etika) tersebut dan menjadi sumber dari segala sumber hukum

13. 3. Pada sektor ekonomi, j ika perusahaan hanya diwajibka n taat pada aturan hukum saja , kenapa setiap aturan hukum yang baru justru menimbulkan gelombang baru bagi perusahaan , terutama pada aturan hukum yang dulunya hanya dilakukan secara sukarela saja di perusahaan ? 4. Jika semata aturan hukum yang dipakai , apakah aturan hukum itu sudah jelas,akurat dan tidak ambigu ? Jika aturan hukum itu sudah sangat jelas dan akurat , serta tidak ambigu maka tentu peran pengacara dan pengadilan tidak akan besar . Hukum tak bisa bekerja senidiri untuk menjamin keserjahteraan. Pancasila memiliki nilai kebaikan (etika) tersebut dan menjadi sumber dari segala sumber hukum

14. G. Fungsi Etika, Hukum, Logika dan Estetika Etika : Menentukan baik atau buruk (nice or bad ) Hukum bicara tentang tidak bersalah atau bersalah ( guilty) Logika berbicara tentang betul dan keliru ( true and False) Estetika menentukan bagus (good) dan jelek (ugly) Agama menentukan : haq (benar ) dan yang selainnya disebut bathil (salah)

15. Dalam pengertian pancasila berkedudukan / berfungsi sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, Dan sekaligus merupakan suatu cita-cita moral yang luhur yang Telah terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia (budaya) sebelum membentuk negara dan berasal dari bangsa indonesia sendiri sebagai asal mula (kausa materialis). Norma yang bersumber dari Pancasila. Etika : Aturan yang menilai dan mengukur tingkah laku manusia berdasarkan baik / buruk Norma Tertulis Norma Tak Tertulis Norma H ukum : Sistem perundang-undangan 3. BAGAIMANA ETIKA LAHIR DARI PANCASILA

16. Pancasila bukanlah merupakan pedoman yang berlangsung bersifat normatif ataupun praksis Melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber hukum baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada giliranya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun norma hukum (aturan perundang-undangan) alam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. 3. BAGAIMANA ETIKA LAHIR DARI PANCASILA

17. 4. PENGERTIAN SISTEM POLITIK Karakteristik S ystem 1. Mempunyai tujuan 2. Mempunyai batas 3. Bersifat terbuka dalam arti berinteraksi dengan lingkungan 4. Terdiri atas berbagai unsur atau komponen yang saling bergantung dan t erkait secara fungsional. 5. Melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran 6. Memiliki mekanisme control dengan memanfaatkan umpan balik K egiatan yang menyangkut bagaimana cara kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat ( Rod Hague, 1998:3) Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat , mempertahankan , dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya , yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama ( Andrew Heywood, 1997:4) Definisi P olitik

18. 4. PENGERTIAN SISTEM POLITIK S eperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan n egara . 1 S ekumpulan pendapat , prinsip yang membentuk satu sistem yang mengatur pemerintahan dalam melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok satu sama lain atau dengan n egara . 2 S truktur politik 1. Supra Struktur 2. Infra Struktur Berkaitan dengan lembaga lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu sama lain. Contohnya : DPR,MPR,MA Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bisa mempengaruhi lembaga lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya, baik langsung maupun tidak Contohnya : LSM dan lain lain

19. 5. FUNGSI DAN MEKANISME SISTEM POLITIK 1. Sosialisasi Politik P roses pembelajaran politik dimana seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat di tempatnya berada . 2. Rekruitmen Politik P roses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan , , dan partisipasi dari warga negara dalam memilih atau menentukan orang yang a kan melakukan akti v itas politik dan duduk mewakilinya dalam pemerintahan . 3. Komunikasi Politik T erjadi antar pemerintah dan masyarakat jika ada kebijakan pemerintah yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat . Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 645 K/Sip/1975 mengandung semangat ini : ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan

20. 6. Sistem Politik Indonesia Sistem Politik Indonesia adalah S eperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku social melalui nilai-nilai yang disebarkan pada masyarakat dalam N egara Indonesia Sistem Politik Indonesia adalah K umpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk hal hal : a. proses penentuan tujuan , b. upaya mewujudkan tujuan , c. pengambilan keputusan , d. seleksi dan penyusunan skala prioritasnya

21. 6. Sistem Politik Indonesia SISTEM POLITIK INDONESIA BERARTI : S ystem yang pernah berlaku di Indonesia, Yang Se dang berlaku di Indonesia, FUNGSI SISTEM POLITIK INDONESIA S ebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar Negara, ketentuan konstitusional juga memperhitungkan lingkungan masyarakatnya secara real . PANCASIL A SEBAGAI DASAR NEGARA, SECARA ETIS TELAH MEMBERIKAN ACUAN MENDASAR PADA ETIKA BERPOLITIK DI INDONESIA Sistem Politik Indonesia berlaku di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun sebagian .

22. Penyelenggaraan negara yang berdasar pada Pancasila, sesuai dengan 7. PENERAPAN ETIKA POLITIK MENURUT PANCASILA Etika politik berkaitan dengan bidang pembahasan moral . Di mana subjeknya adalah Manusia. Maka kewajiban moral ini, akan berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Etika politik tetap meletakan dasar fundamentalnya manusia sebagai manusia baik sebagai makhluk individu yang unik, sosial dan makhluk Tuhan YME. Aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran dan martabat sebagai manusia . Asas legalitas (legitimasi hukum) : (Sesuai dengan hukum yang berlaku) Legitimasi demokrasi : Disahkan dan dijadikan secara demokratis   Asas Legistimasi moral : (Dilaksanakan sesuai dengan nilai moral)

23. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenagan harus berdasarkan : Legitimasi Moral Religius dan Moral Kemanusiaan . Dalam pelaksanaan dan penyelenggaran negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian harus berdasarkan atas Hukum yang Berlaku . Etika politik ini direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalam pelaksanaan pemerintahan Negara . Asas legalitas (Legitimasi hukum). Secara demokrasi (legitimasi demokrasi). Berdasrkan prinsip-prinsip moral (legitimasi moral). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki : Etika Politik Menurut PANCASILA 7 . PENERAPAN ETIKA POLITIK MENURUT PANCASILA

24. 8 . PRINSIP ETIKA POLITIK PANCASILA Berketuhanan dan Mengakui segala cipataanNya : Percaya pada Tuhan dan menerima fitrah manusia dan alam cipataanNya sebagai hal yang plural. 2. HAM Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian negara atau masyarakat, meliankan karena ia manusia ciptaan TYME. Sila ke 2 berkaitan dengan HAM 3. Solidaritas Bangsa Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri melaikan juga demi orang lain. Sila ke 3 berkaitan dengan solidaritas. 4 . Demokrasi Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit, untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Sila ke 4 berkaitan dengan prinsip ini 5.  Keadilan Sosial : Keadilan sosial mencegah dari perpecahan

25. DIMENSI ETIKA POLITIK Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial 2. Kehidupan Manusia Individu Sosial 9 . DIMENSI ETIKA POLITIK Tindakan Sikap / Pengertian Kehendak Cara pandang manusia terhadap manusia dalam berkehidupan melahirkan banyak aliran dan melahirkan suatu etika. Etika tersebut selanjutnya dilegalisasi oleh kekuasaaan tatkala negara telah terbentuk

26. Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial 2. Kehidupan Manusia Individu Sosial 9 . DIMENSI ETIKA POLITIK Cikal Bakal Liberalisme manusia sebagai makhluk yang bebas manusia sebagai manusia sosial saja. Cikal bakal Sosialis - Communisme Aliran individualisme Aliran kolektivitisme Berhadapan dengan moral manusia, Terjabar pada aspek kehidupan bernegara Berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga menentukan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Manusia mengerti suatu kejadian atau akibat yang ditimbulkan karena tindakannya.

27. Individu menurut paham kolekvitisme dipandang sekedar sebagai sarana lahirnya masyarakat (community) Social cement yang mengikatnya, dilegalisasi oleh kekuasaan Kekuasaan negara di dunia memiliki etika berpolitik sesuai dengan cara pandang terhadap dimensi yang ada 10. ANALISIS PERBANDINGAN ETIKA POLITIK BERBAGAI NEGARA Individu menurut paham indiviudalistik dipandang sebagai makhluk yang bebas Sehingga melahirkan etika kebebasan individualisme yang menitikberatkan pada HAM Kekuasaan poltik bersandar pada liberalisme Aliran Individualisme Aliran Kolektivitisme Hakikat manusia adalah Monodualis Manusia sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Maka sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan indonesia bukanlah totalis individualistis Nilai Filsafat Pancasila

28. Secara moralitas negara bukanlah hanya demi tujuan kepentingan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara segmen kulltural tertentu. Hal ini karena keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sejak dulu Etika Politik Pancasila Dasar ini merupakan basis moralitas bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sehingga konsekuensinya segala keputusan, kebijaksanaan serta arah dari tujuan negara indonesia harus dapat dikembalikan secara moral kepada dasar-dasar tersebut. 10. ANALISIS PERBANDINGAN ANTAR DIMENSI ETIKA POLITIK Suatu perbuatan manusia untuk dasar kehendak pribadinya telah dijustifikasi oleh nilai moral yang ada pada dirinya sendiri dengan mempertimbangkan efek dari perbuatannya itu terhadap orang lain dan lingkungan hidupnya

29. Tugas Buat lah resume pancasila sebagai etika politik sebanyak 5 lembar dengan cover, berikan contoh pelanggaran etika politik yang pernah ada di Indoensia selama ini Buatlah 5 pertanyaan tentang pancasila sebagai etika politik dan berikan pada teman yang no absennya di bawah anda Jawablah pertanyaan yang diberikan oleh teman anda ke pada anda

30. TRIMAKASIH SAMPAI JUMPAAAA