pancasila sebagai sistem etika materi ppt

ppt

1. Kelompok 5 : Aldo Putra Wendara (2212120031) Zidan Galih Nugroho (2212120042) Meryl Amara (2212120054) Jessica Gabriella (2212120061) Rahma Yulia Citra (2212120049) Amanda Beauty Lady (2212120032) Zalmia Valentina (2212120046) Lia Auliya Ayu Nurjanah (2212120062) Pancasila Sebagai Sistem Etika

2. PENGERTIAN ETIKA Secara etimologis (asal kata), etika berasal dari bahasa Yunani, ethos , yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Dalam bahasa Arab, padanan kata etika adalah akhlak yang merupakan kata jamak khuluk yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat (Zakky, 2008: 20.)

3. ALIRAN ALIRAN BESAR ETIKA Dalam kajian etika dikenal tiga teori/aliran besar, yaitu deontologi, teleologi dan keutamaan. Setiap aliran memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai apakah suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk 1 . Etika Deontologi Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant. Kant menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut karena akibat tadi tidak menjamin universalitas dan konsistensi dalam bertindak dan menilai suatu tindakan.

4.   2. Etika Teleologi Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkrit ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban, nilai norma yang lain. 3. Etika Keutamaan Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar.

5. Esensi pancasila sebagai sistem etika Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia indonesia dalam semua aspek kehidupannya.

6. Nilai yang pertama yakni ketuhanan Secara hirarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaedah dan hukum Tuhan. Nilai kedua yakni kemanusiaan Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan, antara lahir dan batin, jasmani dan rohani. Sedangkan keadaban mengindikasi keunggulan manusia di banding dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Nilai yang ketiga yakni persatuan Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena sangat mungkin seseorang seakan akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama, namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan maka pandangan dari etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik.

7. 4. Nilai keempat yakni kerakyatan Dalam kaitan dengan kerakyatan terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kata hikmat/kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah di banding mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui/bermanfaat untuk orang banyak. Namun perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang di dasarkan pada konsep hikmah/kebijkasanaan . 5. Nilai yang kelima yakni keadilan Nilai keadilan pada sila kelima lebih di arahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif.

8. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Etika Sumber Historis Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai Philosofische Grondslagatau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa orde lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Sumber Sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Sumber Politis Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika Politik memiliki 3 dimensi yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri.

9. Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orangtua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran antar pelajar. Kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN.

10. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Contohnya seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dll. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di riau sehingga menimbulkan kabut asap.

11. Kesimpulan Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara, seperti korupsi (penyalahgunaan kekuasaan) dapat diminimalkan.

12. TERIMA KASIH!!