Panduan Pelatihan Mobilisasi Sumberdaya untuk CSO

hanifahharis2 21 views 25 slides Nov 25, 2024
Slide 1
Slide 1 of 25
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25

About This Presentation

Materi untuk pelatihan mobilisasi sumberdaya untuk CSO di Indonesia yang bekerja untuk implementasi agenda perempuan perdamaian dan keamanan


Slide Content

MANUAL PELATIHAN UNTUK
MOBILISASI SUMBER DAYA BAGI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL YANG
BEKERJA UNTUK AGENDA PEREMPUAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN
DI WILAYAH ASEAN





Disusun oleh
Jennifer Mbithi
International Consultant for WPS & HA

Alih Bahasa & Editor
Siti Hanifah
National Consultant for WPS Specialist

Jakarta, 20-22 November 2024
Indonesia

1. Pendahuluan
Saat kawasan ASEAN bergulat dengan isu-isu kompleks berupa konflik dan
ketidaksetaraan, agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS) telah muncul
sebagai kerangka kerja penting untuk mempromosikan kesetaraan gender dan
memberdayakan perempuan dalam upaya membangun perdamaian. Organisasi
masyarakat sipil (OMS) memainkan peran penting dalam memajukan agenda WPS,
mengadvokasi pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, dan
mengatasi tantangan unik yang dihadapi perempuan dalam situasi konflik dan
pascakonflik.
Manual pelatihan ini secara khusus dirancang untuk meningkatkan kemampuan
mobilisasi sumber daya OMS yang berfokus pada inisiatif WPS dalam konteks ASEAN.
Dengan menyadari beragamnya lanskap sosial-politik di seluruh negara anggota ASEAN,
panduan ini menyediakan strategi dan perangkat yang disesuaikan yang dapat
dimanfaatkan OMS untuk mengamankan pendanaan dan sumber daya yang diperlukan
untuk melaksanakan program WPS yang efektif.
Peserta akan menjajaki aspek-aspek penting dari mobilisasi sumber daya, termasuk
mengidentifikasi peluang pendanaan dari sumber pemerintah, antarpemerintah, dan
sektor swasta, mengembangkan proposal yang berdampak dan menarik minat calon
donor, serta mengembangkan kemitraan strategis yang meningkatkan kolaborasi dan
visibilitas. Selain itu, pelatihan akan membahas pentingnya pemantauan dan evaluasi
inisiatif WPS untuk menunjukkan dampak dan menarik dukungan berkelanjutan.
Dengan membekali OMS dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memobilisasi
sumber daya secara efektif, kami bertujuan untuk memperkuat kapasitas OMS dalam
memberikan kontribusi bermakna terhadap agenda WPS, membina lingkungan tempat
perempuan dapat memimpin, memengaruhi, dan menciptakan perdamaian
berkelanjutan di komunitas mereka.
2. Tujuan Pelatihan
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas OMS dalam mobilisasi sumber
daya dan meningkatkan pemahaman mereka tentang beberapa komponen utama
mobilisasi sumber daya termasuk cara mengidentifikasi sumber daya, mengembangkan
strategi mobilisasi sumber daya, menulis proposal yang baik dan membangun kemitraan
strategis dengan entitas lain serta hubungan yang baik dengan donor. Selain itu, selama
pelatihan, OMS akan belajar cara menyusun Proposal ke UN Women dan persyaratan
serta kriteria khususnya.
3. Komponen utama dari manual ini meliputi.
Bagian 1: Memahami Mobilisasi Sumber Daya
✓ Definisi mobilisasi sumber daya dalam konteks organisasi nirlaba, LSM, OMS,
dan inisiatif komunitas lainnya.

✓ Mengidentifikasi Sumber Daya; informasi tentang berbagai jenis sumber daya
(dalam bentuk finansial, manusia, material, barang).
✓ Menjelaskan mengapa mobilisasi sumber daya penting untuk keberlanjutan dan
pertumbuhan organisasi.
✓ Tren dan tantangan dalam mobilisasi sumber daya.
Bagian 2: Menyusun Rencana Aksi Mobilisasi Sumber Daya
✓ Prinsip-prinsip utama mobilisasi sumber daya
✓ Langkah-langkah kunci dalam mobilisasi sumber daya
Bagian 3: Kemitraan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Mobilisasi
Sumber Daya
✓ Identifikasi dan keterlibatan mitra sumber daya dan pemangku kepentingan
✓ Menganalisis kompatibilitas pemangku kepentingan berdasarkan mandat
organisasi
✓ Membangun dan mempertahankan kemitraan atau jaringan strategis untuk
mobilisasi sumber daya bersama.
Bagian 4: Menyusun Proposal
✓ Memberikan pedoman untuk menulis proposal pendanaan yang berhasil.
✓ Memberikan panduan kepada OMS tentang cara menanggapi Call For
Proposal (Panggilan Proposal) dari UN Women.

Bagian 1: Memahami Mobilisasi Sumber Daya
1.1. Definisi istilah
Mobilisasi sumber daya mengacu pada proses pengumpulan dan pemanfaatan berbagai
jenis sumber daya—finansial, manusia, fisik, dan informasi—untuk mencapai tujuan
tertentu, dalam konteks pengembangan sosial, komunitas, atau organisasi. Berikut ini
adalah jenis-jenis sumber daya utama yang terlibat:
1. Sumber Daya Keuangan : Termasuk dana yang diperoleh melalui sumbangan,
hibah, investasi, atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Sangat penting
untuk mendanai proyek dan biaya operasional.
2. Sumber Daya Manusia : Hal ini terkait dengan orang-orang yang terlibat,
termasuk staf, relawan, jaringan, pakar gender, dan anggota masyarakat.
Keterampilan, pengetahuan, dan komitmen mereka sangat penting untuk
melaksanakan inisiatif.
3. Sumber Daya Fisik : Aset berwujud seperti fasilitas, peralatan, dan teknologi
yang mendukung operasi dan aktivitas selama pelaksanaan proyek.
4. Sumber Informasi : Data, penelitian, dan pengetahuan yang digunakan untuk
pengambilan keputusan dan strategi, seperti analisis pasar, praktik terbaik, dan
penilaian kebutuhan masyarakat serta produk pengetahuan lainnya.
5. Sumber Daya Sosial : Jaringan dan hubungan dengan organisasi lain, pemangku
kepentingan, Kemitraan dengan LSM lain, lembaga pemerintah, dan organisasi
internasional yang bekerja di WPS, Hubungan masyarakat yang memfasilitasi
penjangkauan dan mobilisasi akar rumput. Dan dapat memberikan dukungan dan
peluang kolaborasi.
Mobilisasi sumber daya bukanlah penggalangan dana karena mencakup berbagai
jenis sumber daya seperti yang tercantum di atas. Mobilisasi sumber daya yang efektif
melibatkan identifikasi, akses, dan pemanfaatan sumber daya ini secara strategis untuk
meningkatkan dampak dan keberlanjutan proyek atau inisiatif.
Penggalangan dana mengacu pada proses strategis untuk memperoleh sumber daya
keuangan dan dukungan guna mendukung inisiatif tertentu. Proses ini melibatkan
keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi
internasional, mitra sektor swasta, dan anggota masyarakat, untuk memastikan
pendanaan bagi program dan proyek.
1.2. Sumber pendanaan:

i) Hibah - Penghargaan finansial yang diberikan oleh lembaga pemerintah,
organisasi internasional, yayasan, atau badan filantropi untuk mendukung proyek
atau inisiatif tertentu. Hibah biasanya tidak perlu dikembalikan dan sering kali
ditujukan untuk mengatasi masalah sosial tertentu, termasuk yang terkait dengan
kesetaraan gender dan perdamaian.

Jenis Hibah:
o Hibah Pemerintah: Dana yang disediakan oleh pemerintah nasional atau
lokal untuk mendukung program yang selaras dengan tujuan kebijakan
publik.
o Hibah Organisasi Internasional: Dana dari entitas seperti Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, USAID, SIDA yang mendukung proyek yang
selaras dengan tujuan global.
o Hibah Yayasan: Pendanaan dari yayasan swasta yang memprioritaskan
tujuan tertentu, dalam hal ini yayasan yang mendukung hak-hak
perempuan, misalnya Ford Foundation telah mendanai berbagai inisiatif
untuk mempromosikan partisipasi dalam pembangunan perdamaian.
ii) Kemitraan – Kolaborasi antara OMS dan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah, entitas sektor swasta, dan lembaga nirlaba lainnya.
Kolaborasi ini dapat meningkatkan mobilisasi sumber daya dengan menyatukan
keahlian, jaringan, dan pendanaan.
Jenis Kemitraan:
o Kemitraan Publik-Swasta (KPS): Upaya kolaboratif antara pemerintah
dan organisasi sektor swasta untuk mendanai inisiatif yang melayani
kepentingan publik.
o Inisiatif Multi-Pemangku Kepentingan : Kolaborasi yang melibatkan
beberapa pemangku kepentingan, termasuk OMS, pemerintah, dan
lembaga internasional, sering kali ditujukan pada proyek yang lebih besar
dengan dampak yang lebih luas.
o Jaringan OMS : Kolaborasi antar organisasi OMS dengan minat yang sama
meningkatkan peluang mereka untuk mengakses pendanaan.
iii) Crowdfunding – memanfaatkan platform daring untuk mengumpulkan sejumlah
kecil uang dari sejumlah besar orang, yang memungkinkan OMS untuk mendanai
proyek-proyek tertentu secara langsung dari masyarakat. Metode ini
mendemokratisasi pendanaan dan dapat melibatkan khalayak yang lebih luas
dalam mendukung tujuan-tujuan sosial.
Jenis-jenis Crowdfunding:
o Crowdfunding Berbasis Imbalan: Penyumbang menerima imbalan
nonfinansial sebagai imbalan atas kontribusinya.
o Crowdfunding Berbasis Donasi: Penyumbang menyumbangkan dana
tanpa mengharapkan imbalan.
Inisiatif Crowdfunding di Negara-negara ASEAN:
Kitabisa di Indonesia: Crowdfunding telah muncul sebagai metode populer bagi
CSO untuk mengumpulkan dana. Platform seperti Kitabisa di Indonesia telah

memungkinkan organisasi untuk mendapatkan pendanaan untuk tujuan sosial
seperti bantuan bencana, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan.
SparkRaise di Singapura: SparkRaise, yang berbasis di Singapura, dikenal karena
mendanai proyek inovasi sosial dan kesetaraan gender. SparkRaise
menghubungkan CSO regional dengan donatur internasional.
Weeboon di Thailand: Weeboon adalah platform crowdfunding Thailand yang
populer yang mendukung inisiatif amal dan berbasis komunitas.
Spark Project di Filipina: Spark Project adalah platform berbasis di Filipina yang
berfokus pada perusahaan kreatif dan sosial, yang sering digunakan untuk
advokasi dan pembangunan perdamaian.
Platform Digital untuk Penggalangan Dana: Platform global seperti GlobalGiving
dan GoFundMe memberi CSO kesempatan untuk menjangkau donatur
internasional dan mempromosikan proyek mereka.
iv) Sponsorship Perusahaan - dukungan finansial atau barang dari perusahaan
untuk mendanai inisiatif atau acara tertentu. Perusahaan sering kali terlibat
dalam sponsorship sebagai bagian dari strategi Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR) mereka, dengan menyelaraskan merek mereka dengan tujuan
sosial.
Jenis-jenis Sponsorship Perusahaan:
o Sponsorship Acara: Perusahaan mendanai acara-acara tertentu yang
diselenggarakan oleh OMS, seperti konferensi, lokakarya, atau program
penjangkauan masyarakat.
o Sponsorship Program: Dukungan finansial berkelanjutan untuk program-
program tertentu yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan.
Dengan memanfaatkan berbagai peluang ini, organisasi dapat meningkatkan
kapasitasnya untuk mengimplementasikan inisiatif yang berdampak.

Gambaran umum dan pentingnya mobilisasi sumber daya bagi OMS
Gambar 1: Pentingnya Mobilisasi Sumber Daya
1


1.3. Tren dan tantangan dalam mobilisasi sumber daya dalam konteks ASEAN
Tren mobilisasi sumber daya untuk OMS telah mengalami pergeseran selama bertahun-
tahun terutama terkait dengan implementasi Rencana Aksi Regional untuk Perempuan,
Perdamaian, dan Keamanan (RPA WPS) di Kawasan ASEAN. RPA menekankan peran
penting OMS dalam implementasi Agenda WPS dan pada gilirannya telah menumbuhkan
banyak minat dari pemerintah dan organisasi internasional untuk mendukung organisasi
yang bekerja pada WPS sehingga menciptakan peluang baru untuk mobilisasi sumber
daya. Meskipun ada perkembangan positif ini, beberapa tantangan tetap ada terutama
dengan sumber daya keuangan yang terbatas dan berbagai komitmen politik yang

1
PANDUAN OMS ECOSOCC. Mobilisasi sumber daya untuk organisasi masyarakat sipil
MOBILISASI
SUMBERDAYA
dalam bentuk A
Diversifikasi
dan perluasan
sumberdaya
Memenuhi
tanggungjawab
pada komunitas

Meminimalisir
ketergantungan
terhadap 1 atau
2 donor
Mempromosika
n kemandirian
budget
Dapat
mengalokasikan
dan
menggunakan
sumber daya
dengan tepat
Memperluas
hubungan
dengan
patner
Memaksimal
kan dampak
program
Keberlanjutan
organisasi dan
programnya

menghambat efektivitas upaya mobilisasi sumber daya. Bagian ini menguraikan
beberapa tren dan tantangan utama dalam mobilisasi sumber daya di kawasan ini
terutama mereka yang bekerja di WPS.
Beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berubah statusnya dari negara berkembang
menjadi negara maju di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perubahan status ini
diakui sebagai sebuah prestasi yang patut dibanggakan, karena menunjukkan kemajuan
ekonomi Indonesia dan perannya yang penting dalam perdagangan global. Namun
perubahan status ini juga memiliki konsekuensi, yaitu Indonesia kemungkinan akan
kehilangan sebagian fasilitas dan kemudahan perdagangan internasional yang pernah
dinikmatinya, juga dukungan donor terhadap OMS. Hal ini penting untuk disikapi dengan
memastikan sumber daya yang dimiliki oleh OMS untuk mengimplementasikan agenda
WPS tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan untuk mendukung advokasi dan
menguatkan resiliensi masyarakat.


Tren
i. Meningkatnya Kesadaran dan Advokasi: Meningkatnya pengakuan terkait
pentingnya peran perempuan dalam pembangunan perdamaian dan keamanan.
Organisasi regional dan masyarakat sipil secara aktif mengadvokasi inisiatif WPS,
yang mengarah pada lebih banyak peluang pendanaan.
ii. Meningkatnya komitmen Pemerintah: Pemerintah telah menunjukkan
komitmen kuat untuk menyusun, mengadopsi, dan mengimplementasikan
Rencana Aksi Nasional tentang Perdamaian dan Keamanan Perempuan (NAP
WPS) dan mengalokasikan dana untuk ini. Beberapa negara ASEAN telah
mengintegarsikan dan mengadopsi agenda WPS ke dalam rencana aksi nasional
mereka, menyelaraskan strategi lokal dengan kerangka kerja global Resolusi
Dewan Keamanan PBB 1325 dan menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur
untuk memobilisasi sumber daya. Indonesia sendiri telah mengimplementasikan
Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) sejak 2014 sebagai adopsi atas agenda WPS
ini, dan pendanaannya masih didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
dan Daerah (APBN dan APBD).
iii. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional: Negara-negara ASEAN semakin
banyak bermitra dengan badan-badan internasional seperti PBB, yang
menyediakan bantuan keuangan dan teknis untuk inisiatif WPS, meningkatkan
upaya mobilisasi sumber daya.
iv. Gerakan Akar Rumput: Organisasi perempuan dan gerakan akar rumput tengah
mendapatkan momentum, yang sering kali menghasilkan mekanisme pendanaan
inovatif, seperti penggalangan dana berbasis masyarakat dan inisiatif keuangan
mikro yang mendukung partisipasi perempuan dalam perd amaian dan
keamanan.
v. Platform Digital untuk Penggalangan Dana: Munculnya perangkat digital telah
membuka peluang bagi organisasi untuk menjangkau khalayak yang lebih luas
untuk kampanye penggalangan dana, meningkatkan kesadaran dan dukungan
finansial untuk inisiatif WPS.

Tantangan
i. Pendanaan Terbatas: Meskipun kesadaran meningkat, sumber daya keuangan
untuk inisiatif WPS masih terbatas. Banyak program kesulitan mendapatkan
pendanaan berkelanjutan, terutama di tingkat akar rumput. Banyak OMS
bergantung pada sumber pendanaan yang terbatas, dan sering kali sangat
bergantung pada beberapa donor utama. Hal ini dapat menyebabkan kerentanan
jika para donor tersebut mengubah prioritas atau mengurangi pendanaan.
ii. Persaingan Ketat untuk Mendapatkan Pendanaan : Dengan keterbatasan
sumber daya donor dan semakin banyaknya organisasi yang mengajukan
permohonan hibah, CSO harus berinovasi untuk menunjukkan kekhasannya dan
menunjukkan dampaknya. Di kawasan ASEAN, CSO yang berfokus pada
pemberdayaan perempuan dan WPS sering kali bersaing untuk mendapatkan
dana donor yang sama, sehingga kolaborasi dan jaringan menjadi hal yang
penting.
iii. Kemauan dan Komitmen Politik yang Berbeda : Tingkat komitmen politik yang
berbeda di antara negara-negara anggota ASEAN dapat menghambat
implementasi inisiatif WPS. Dalam beberapa kasus, perubahan kepemimpinan
dapat memengaruhi prioritas agenda nasional.
iv. Hambatan Budaya dan Sosial: Norma dan stereotip gender tradisional dapat
menghalangi keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan,
sehingga membatasi kesempatan untuk mobilisasi sumber daya yang
menargetkan pemberdayaan perempuan.
v. Upaya yang Terfragmentasi: Inisiatif WPS dapat terfragmentasi di berbagai
organisasi dan sektor, yang menyebabkan inefisiensi dan tantangan dalam
koordinasi. Kurangnya koordinasi di antara OMS dapat menyebabkan upaya yang
terduplikasi, yang dapat melemahkan dampak keseluruhan dan mempersulit
perolehan pendanaan.
vi. Kesenjangan kapasitas: Hal ini terkait dengan kurangnya keterampilan yang
diperlukan untuk memobilisasi sumber daya termasuk kurangnya keterampilan
dalam penulisan proposal dan menanggapi permintaan proposal sehingga
kehilangan peluang untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Selain itu,
kurangnya akses ke teknologi atau keterampilan yang diperlukan untuk
memanfaatkan platform penggalangan dana digital secara efektif. Hal ini
membatasi kemampuan mereka untuk terlibat dengan donatur internasional
atau berpartisipasi dalam kampanye daring. Selain itu, beberapa OMS tidak
memiliki kapasitas untuk mengukur dan melaporkan perubahan dampak
berbasis bukti secara efektif, yang dihasil dari pengelolaan program. Selain terkait
dengan pengembangan kerangka logis program baik dalam perencanaan,
implementasi, monitoring dan evaluasi, keterbatasan keterampilan menulis
proposal dalam bahasa Inggris seringkali membuat OMS tidak percaya diri untuk
mengajukan proposal, meskipun kerja mereka sangat terkait dengan peluang
yang ada.
Mobilisasi sumber daya yang efektif bagi OMS di WPS dalam konteks ASEAN
memerlukan kemitraan dan kolaborasi yang kuat di antara OMS, dan antara OMS dan
mitra pembangunan lainnya, komitmen politik dan niat baik yang kuat, serta

penerapan mekanisme pendanaan inovatif yang mendukung kontribusi perempuan
terhadap perdamaian dan keamanan. Pendekatan terpadu seperti itu merupakan
kunci untuk mengatasi tantangan yang ada.
Diskusi Kelompok 1: Identifikasi tantangan dan peluang dalam mobilisasi
sumber daya di Indonesia
Panduan Pertanyaan
a. Identifikasi tantangan yang dihadapi organisasi Anda dalam memobilisasi
sumber daya (misalnya, keterbatasan dana, keterampilan menulis proposal,
masalah penyelarasan donor).
b. Apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut
c. Jenis penggalangan dana seperti apa yang paling sesuai untuk organisasi anda
Bagian 2: Menyusun Rencana Aksi Mobilisasi Sumber Daya
Mobilisasi sumber daya mencakup 3 konsep terpadu.
ii) Membangun hubungan
- Membangun hubungan berkelanjutan dengan mitra sumber daya
- Kemitraan strategis dengan OMS lain dan mitra pembangunan
- Transparansi dalam tindakan dan intervensi membangun kepercayaan di
antara mitra
iii) Komunikasi dan prospek
- Komunikasi Efektif tentang Dampak
- Pelaporan tepat waktu
iv) Manajemen dan pengembangan organisasi
- Sistem akuntabilitas kelembagaan
- Mobilisasi sumber daya harus sejalan dengan kewajiban normatif yang
ada
- Mobilisasi sumber daya harus didasarkan pada Rencana Strategis dan
tujuan organisasi.
2.1. Langkah-langkah kunci dalam mobilisasi sumber daya
Identifikasi Mengkomuni
kasikan hasil
Mengelola
dan
Melaporkan
Negosiasi Melibatkan

Gambar 2: Langkah-langkah utama dalam mobilisasi sumber daya
2

1. Identifikasi - tidak hanya mencakup berbagai jenis sumber daya potensial tetapi juga
mitra potensial yang sesuai dengan isu yang membutuhkan dukungan serta kelompok
yang akan mendapatkan manfaat dari program. Dalam langkah ini, tindakan yang harus
dilakukan ada dua:
• Melakukan Penelitian/Asesmen Potensi Sumber Daya:
o Penelitian menyeluruh untuk mengidentifikasi individu, yayasan,
perusahaan, dan lembaga pemerintah yang sejalan dengan misi
organisasi. Ini termasuk meninjau prioritas pendanaan, hibah
sebelumnya, dan bidang minat, cara mendapatkan pendanaan atau
dukungan, dan persyaratan yang ada dalam perjanjian kemitraan. Masing-
masing mungkin memiliki persyaratan dan modalitas yang berbeda.
o Menggunakan basis data donor, platform daring, dan koneksi jaringan
untuk menyusun daftar sumber pendanaan potensial.
o Melibatkan organisasi lain yang telah berhasil dalam upaya mobilisasi
sumber daya untuk belajar dari mereka.

• Mengidentifikasi Kebutuhan:
o Menetapkan secara jelas kebutuhan spesifik organisasi Anda, seperti
jumlah total dana yang dibutuhkan, jenis sumber daya yang dibutuhkan
(misalnya sumber daya manusia seperti konsultan dan ahli, dukungan
kapasitas teknis seperti peralatan dan pelatihan), dan jangka waktu untuk
sumber daya tersebut.
o Menyusun tujuan program yang logis dan bagaimana sumber daya yang
diajukan akan membantu mencapainya.
2. Melibatkan; Setelah menyusun desain program dilakukan berdasarkan hasil
penelitian, selanjutnya menemui mitra potensial dan mempresentasikan organisasi dan
program yang diusulkan dengan cara terbaik. Hal ini dilakukan dengan cara:
• Membangun hubungan:
o Melakukan pendekatan kepada calon donatur melalui acara jejaring,
perkenalan pribadi, atau kampanye penjangkauan. Membangun
hubungan membutuhksn waktu untuk membangun kepercayaan dan
kredibilitas.
o Menyelenggarakan sesi informasi atau lokakarya untuk memperkenalkan
organisasi dan program-program kepada calon donatur.

• Mengomunikasikan Proposisi Nilai Organisasi Secara Efektif:
o Menyusun narasi menarik yang mengartikulasikan misi, visi, dan dampak
program organisasi yang meliputi statistik jumlah penerima manfaat,
kisah sukses, dan testimoni yang menunjukkan efektivitas program.

2
Langkah-langkah kunci untuk mobilisasi sumber daya (FAO 2015)

o Menyesuaikan program organisasi agar selaras dengan nilai dan minat
setiap calon donatur, meyakinkan bagaimana dukungan mereka dapat
embuat perbedaan yang signifikan.
2. Negosiasi; tahapan initerkait dengan menyepakati perjanjian dan ketentuan serta
syarat-syarat kerjasama. Jenis-jenis kemitraan dan perjanjian bervariasi tergantung
pada donaturnya. Pada Gambar 3dibawah, menunjukkan beberapa jenis perjanjian
pendanaan yang umum.
Dua hal yang harus dilakukan dalam tahap ini adalah;
• Diskusi tentang Peluang Pendanaan:
o Awali diskusi tentang potensi pendanaan, baik melalui pertemuan tatap
muka, panggilan telepon, atau proposal tertulis. Konsep kerjasama yang
akan diajukan harus disampaikan dengan jelas dan percaya diri.
o Mendengarkan minat dan kekhawatiran donor dan sesuaikan proposal
agar selaras dengan prioritas mereka.

• Mengklarifikasi Harapan dan bernegosiasi serta menyetujui persyaratan
kerjasama:
o Menetapkan ekspektasi yang jelas mengenai ketentuan pendanaan, hasil
proyek, jadwal, dan persyaratan pelaporan. Pastikan kedua belah pihak
memiliki pemahaman yang sama tentang indikator keberhasilan dari
kerjasama tersebut.
o Menyusun draf perjanjian atau kontrak yang menguraikan ketentuan-
ketentuan ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Gambar 3: Jenis-jenis perjanjian pendanaan
Ragam Bentuk
Perjanjian
Pendanaan
Teknis
Kerjasama
program
Mekanisme
Dukungan
Multipatner
Program
Bersama
PBB
Program
Kerjasama
Pemerintah
Dana
perwalian
mitra
multilateral
Dana
Yayasan

4. Manajemen & pelaporan paling efektif dilakukan dengan mengikuti rencana kerja dan
jadwal proyek secara saksama dan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang
sudah ditentukan. Oleh karena itu, organisasi harus:
• Mengimplementasikan Perjanjian:
o Setelah ada kepastian terkait dengan pendanaan, yang harus dilakukan
adalah memastikan sumber daya dialokasikan secara efisien dan efektif
untuk memenuhi tujuan proyek. Selanjutnya menyusun rencana
pengelolaan proyek yang menguraikan peran, tanggung jawab, dan jadwal.
o Memastikan staf terlatih dan diperlengkapi untuk mengelola sumber daya
secara efektif.
• Memantau Kemajuan:
o Melacak dan menilai pelaksanaan proyek secara berkala terhadap tujuan
yang disepakati dengan menggunakan alat seperti indikator kinerja,
jadwal, dan anggaran untuk mengevaluasi kemajuan.
o Proaktif dalam mengidentifikasi segala tantangan atau penundaan dan
mengomunikasikannya kepada pemangku kepentingan bila diperlukan.
• Laporan
o Memberikan informasi terkini secara berkala kepada para donatur dan
menjalin komunikasi terbuka dengan para donatur dengan memberikan
informasi terkini secara berkala tentang status, keberhasilan, dan
tantangan proyek. Hal ini dapat dilakukan melalui laporan terjadwal,
buletin, atau pertemuan informal.
o Menyesuaikan laporan untuk menyediakan informasi yang relevan bagi
setiap donatur.
• Dokumen Dampak:
o Mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengukur dampak inisiatif
yang didanai. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, studi kasus, dan
metode penilaian lainnya.
o Membuat laporan komprehensif yang merinci tidak hanya pengeluaran
keuangan tetapi juga hasil kualitatif dan kuantitatif.
5. Mengkomunikasikan Hasil; menyusun rencana komunikasi yang jelas di awal
perjanjian/kemitraan sangat penting. Komunikasi hasil proyek yang efektif mencakup
pengakuan mitra
3
, hasil utama, pembelajaran, dan peluang untuk program selanjutnya.
Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengadvokasi dukungan lebih lanjut untuk
melanjutkan kemitraan . Langkah ini meliputi:
• Berbagi Kisah Sukses:
o Menyusun narasi dan konten visual yang menarik yang menunjukkan
dampak dukungan donatur. Menggunakan cerita untuk terhubung secara

3
FAO (2012) Panduan untuk Mobilisasi Sumber Daya. Mempromosikan kemitraan dengan FAO. Organisasi
Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dapat diakses secara daring di
http://www.fao.org/docrep/016/i2699e/i2699e00.pdf (Diakses 22 November 2022)

emosional dengan audiens, dengan mengilustrasikan contoh nyata
tentang bagaimana pendanaan telah membuat perbedaan.
o Menyajikan perubahan positif penerima manfaat tertentu dan kisah
mereka yang dihasilkan oleh dukungan yang diterima.
• Melibatkan Para Pemangku Kepentingan:
o Memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk berbagi hasil,
termasuk media sosial, buletin, acara komunitas, dan kegiatan apresiasi
donatur, serta melibatkan komunitas yang lebih luas untuk mengapresiasi
kontribusi donatur.
o Penting menyusun laporan dampak tahunan yang merangkum
pencapaian, pembelajaran, dan rencana selanjutnya, yang didistribusikan
secara luas kepada para pemangku kepentingan.
Dengan melakukan tahapan ini, organisasi tidak hanya dapat mengamankan sumber
daya yang mereka butuhkan tetapi juga membangun hubungan yang langgeng dengan
para donatur dan menunjukkan akuntabilitas dan dampak. Pendekatan ini
menumbuhkan budaya transparansi dan kepercayaan, yang mendorong dukungan dan
kolaborasi yang berkelanjutan.
Sesi interaktif
1. Latihan pembelajaran -Mengidentifikasi satu OMS yang telah
mengembangkan dan menggunakan rencana mobilisasi sumber daya untuk
berbagi pengalaman mereka.
2. Latihan Kelompok 2 - Melengkapi rencana aksi mobilisasi sumber daya

Bagian 3: Kemitraan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Mobilisasi
Sumber Daya
Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan aspek penting dari mobilisasi sumber
daya bagi organisasi, khususnya bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Keterlibatan
yang efektif membantu membangun hubungan, menumbuhkan kepercayaan, dan
mengamankan sumber daya yang diperlukan. Berikut ini adalah ikhtisar komponen dan
strategi utama untuk pelibatan pemangku kepentingan dalam mobilisasi sumber daya:
1. Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan
• Jenis-jenis Pemangku Kepentingan :
o Donor : Yayasan, perusahaan, lembaga pemerintah, dan filantropis
perorangan.
o Penerima manfaat : Komunitas atau kelompok yang dilayani oleh
organisasi.
o Mitra : OMS lain, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga
akademis.
o Relawan : Individu yang mendukung pekerjaan organisasi dengan waktu
dan keterampilan mereka.
o Pemimpin Komunitas : Tokoh berpengaruh yang dapat mengadvokasi
dan menyuarakan inisiatif organisasi.
2. Menganalisis Kepentingan Pemangku Kepentingan
• Memahami Motivasi : Menilai apa yang mendorong minat setiap pemangku
kepentingan dalam mendukung organisasi (misalnya, dampak sosial, tanggung
jawab perusahaan, nilai-nilai pribadi).
• Keselarasan dengan Misi : Menentukan bagaimana sasaran dan tujuan
organisasi selaras dengan kepentingan dan nilai para pemangku kepentingan.
3. Mengembangkan Strategi Keterlibatan
• Komunikasi yang Disesuaikan : Menyusun strategi komunikasi yang
dipersonalisasi untuk berbagai pemangku kepentingan, dengan mengidentifikasi
aspek program yang selaras dengan minat mereka.
• Membangun Hubungan : Melibatkan pemangku kepentingan melalui acara
jaringan, rapat, dan pertemuan informal untuk menumbuhkan kepercayaan dan
koneksi.
• Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan : melibatkan
pemangku kepentingan dalam diskusi tentang pengembangan program, yang
dapat meningkatkan investasi mereka dalam keberhasilan organisasi.
4. Menciptakan Peluang untuk Berpartisipasi
• Lokakarya dan Forum : Menyelenggarakan acara yang memungkinkan
pemangku kepentingan memaham program organisasi dan memberikan
masukan.

• Peluang Menjadi Relawan : Melibatkan pemangku kepentingan dengan
menawarkan cara untuk terlibat, baik melalui kesukarelaan, advokasi, atau
partisipasi dalam kampanye.
• Komite Penasihat : Membentuk komite yang mencakup para pemangku
kepentingan untuk memberikan masukan dan panduan mengenai program dan
strategi mobilisasi sumber daya.
5. Berkomunikasi secara teratur
• Update dan Laporan : Memberikan update rutin kepada pemangku kepentingan
tentang kemajuan proyek, penggunaan dana, tantangan, dan keberhasilan
melalui buletin, laporan narasi dan keuangan, dan media sosial.
• Bercerita dan pelaporan dampak: Membagikan kisah menarik tentang dampak
dukungan pemangku kepentingan, menggunakan testimoni dan studi kasus
untuk menggambarkan hasil.
6. Meminta Umpan Balik dan Pembelajaran
• Survei dan Penilaian : Melakukan survei untuk mengumpulkan umpan balik dari
pemangku kepentingan tentang pengalaman dan persepsi mereka terhadap
organisasi. Secara reguler pemangku kepentingan diminta untuk memberikan
masukan, diskusi terfokus, dan melakukan interview untuk memahami
pengalaman dan harapan mereka.
• Peningkatan Berkelanjutan : Menggunakan umpan balik pemangku kepentingan
untuk menyempurnakan strategi keterlibatan, program, dan upaya mobilisasi
sumber daya.
7. Membangun Hubungan Jangka Panjang
• Mempertahankan Keterlibatan : Menjaga hubungan dengan pemangku
kepentingan harus terus dilakukan, selain untuk memastikan dukungan sumber
daya, juga dimaksudkan untuk membangun kemitraan jangka panjang.
• Tujuan Bersama : Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk
mengembangkan tujuan bersama, yang dapat menghasilkan manfaat bersama
dan dukungan berkelanjutan.
Latihan Kelompok 3: Mengisi Matriks Pemangku Kepentingan. Peserta memetakan
calon donor yang mendukung program WPS di Indonesia dan kawasan ASEAN.

Bagian 4:Penyusunan Proposal
A. Menyusun Proposal yang Menarik
Penyusunan proposal merupakan komponen penting dari strategi mobilisasi sumber
daya secara keseluruhan dan secara langsung dikaitkan dengan perkembangan dan
manajemen organisasi.
Dalam persiapan penulisan proposal, organisasi harus mempertimbangkan
pemahaman yang jelas tentang kebutuhan program. Hal ini dapat dilakukan melalui
langkah-langkah berikut.
a. Menentukan Tujuan dan Sasaran Proyek
i. Apa yang ingin Anda capai?
ii. Bagaimana Anda akan mencapainya?
iii. Siapa penerima manfaat utama?
Dalam proyek terdapat dua jenis tujuan:
Tujuan umum yang biasanya tidak dapat diukur karena organisasi atau proyek tidak
dapat mencapai tujuan umum, hanya berkontribusi terhadapnya.
Tujuan khusus: Hasil yang konkret dan terukur yang menjadi dasar evaluasi. Tujuan ini
harus komprehensif, dapat dicapai dalam jangka waktu dan ruang lingkup proyek, dan
selaras dengan tujuan umum.
b. Menyusun Argumentasi
Dalam penulisan proposal, penting untuk menyusun argumentasi mengapa proyek itu
penting . Argumen tersebut harus berdasarkan bukti dan data yang akurat. Argumentasi
juga dijadikan sebagai teori perubahan untuk setiap intervensi.
i. Apa kebutuhan utama yang akan diatasi oleh proyek ini?
ii. Apa dampak potensial dari proyek ini? Siapa yang akan mendapat manfaat dan
bagaimana?
iii. Apa yang proyek ini berikan kepada masyarakat?
iv. Apa yang baru, inovatif, dan kreatif dari proyek ini?
v. Dengan proyek ini, apa yang organisasi dan staf Anda akan berikan?
c. Merencanakan Proses
Pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan rincian lebih lanjut mengenai proyek
tersebut:
i. Apa yang akan dilakukan? (kegiatan)
ii. Di mana? (umum dan khusus)

iii. Bagaimana? (metode)
iv. Siapa saja yang akan terlibat?
v. Output apa saja yang akan dihasilkan?
vi. Kapan kegiatan dan output akan terjadi?
vii. Bagaimana kemajuan akan dipantau dan dievaluasi?
viii. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan? (finansial, manusia)
4.1. Penulisan proposal
Komponen utama proposal yang efektif:
1. Ringkasan Eksekutif
Dokumen satu halaman yang merangkum poin-poin utama dalam proposal. Dokumen
ini dirancang agar mudah dibaca dan diserap serta memberikan gambaran tentang apa
yang dapat diharapkan oleh pengulas proposal dalam isi proposal. Dokumen ini
mencakup versi singkat dari:
• Apa masalah utamanya dan konteksnya.
• Apa yang organisasi rencanakan untuk mengatasi masalah tersebut; bagian ini
mencakup tujuan.
• Mengapa ini penting.
• Siapa yang akan mendapatkan manfaat, dan bagaimana.
• Durasi proyek

2. Latar Belakang/Rasionalisasi
Bagian ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
• Apa masalah/kebutuhan/isu penelitian yang akan direspon?
• Apa sifat masalah yang dihadapi masyarakat sasaran atau wilayah pelayanan?
• Bagaimana proyek dibangun berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan
sebelumnya atau menambah nilai?
• Bagaimana proyek ini sesuai dengan prioritas lembaga pemberi hibah dan organisasi
sendiri? Jelaskan hubungannya di sini.
Jangan hanya fokus pada masalah, tetapi tunjukkan peluang dan kemungkinan potensial
(solusi) untuk mengatasi masalah yang akan menjadi dasar bagi tujuan Anda. Latar
belakang harus dibuat dengan jelas dan ringkas.
3. Tujuan
Tujuan yang jelas harus menjelaskan kepada donor apa strategi utama:
• Menjelaskan apa yang diharapkan dari proyek tersebut. Merumuskan tujuan dan
sasaran yang jelas dan terukur. Mengembangkan tujuan SMART ( Specific,
Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bond: Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai,
Relevan, dan Berbatas Waktu).
• Mengidentifikasi penerima manfaat dan menjelaskan dampak yang akan dicapai.
• Menjelaskan strategi utama dan outcome/hasil yang diharapkan.

4. Deskripsi Proses: Aktivitas dan Metode
Bagian ini merinci bagaimana cara mencapai tujuan dan hubungan yang jelas antara
aktivitas, tujuan, dengan sub bagian berikut.
• Metode.
• Kerangka hasil termasuk dampak, hasil, keluaran dan Kegiatan
• Prosedur Pemantauan dan Evaluasi (M&E) ; Pentingnya M&E dalam proposal
• Teknik untuk mengukur keberhasilan dan dampak
• Matriks risiko
• Penempatan staf/administrasi.
Bagian ini akan membahas strategi penyebaran (kelompok sasaran, berbagai audiens di
berbagai tingkatan, dan berbagai strategi serta metode untuk menjangkau kelompok-
kelompok ini). Bagian ini akan menjelaskan strategi pemantauan dan evaluasi (M&E);
mendefinisikan makna evaluasi (eksternal, partisipatif); dan merinci bagaimana proses
pemantauan akan dilakukan.
5. Deskripsi Manajemen

• Organisasi: informasi tentang organisasi, sejarah singkat, relevansi proposal
dengan prioritas/misi, keahlian teknis untuk menunjukkan kapasitas dalam
mengelola proyek, program, dan layanan yang ditawarkan kepada audiens atau
komunitas yang dilayani.
• Tim proyek: siapa mereka; peran dan tanggung jawab mereka, dan mengapa tim
ini tepat untuk proyek tersebut.
• Mengelola risiko: risiko kelembagaan mencakup kapasitas organisasi untuk
mengelola proyek, kompetensi teknis, dan keterampilan fiskal; risiko lain yang
dapat ditangani dalam deskripsi organisasi adalah risiko politik, keamanan, dan
sosial.

6. Dampak
Menguraikan dampak yang diharapkan dari proyek di berbagai tingkatan, termasuk;

• Dampak langsung dan tidak langsung.
• Potensi untuk mempengaruhi kebijakan atau sistem
• Skalabilitas dan keberlanjutan hasil

7. Anggaran
Anggaran harus realistis dan dapat dicapai. Besarnya permintaan harus dapat diterima
oleh donor. Selain itu, anggaran harus menunjukkan kontribusi dari donor lain dan
organisasi yang meminta, jika memungkinkan. Anggaran harus komprehensif yang
mencakup semua biaya kegiatan, operasional, dan administratif yang terkait dengan
pelaksanaan proyek. Bagian ini harus mencakup:
• Kategori anggaran.
• Catatan anggaran terperinci.

• Kontribusi organisasi dan kontribusi donatur lainnya.

8. Kesimpulan
Kesimpulan merangkum poin-poin utama proposal, menegaskan kembali apa yang ingin
dilakukan organisasi Anda dan mengapa hal itu penting, serta menggarisbawahi
mengapa organisasi tersebut membutuhkan dan layak mendapatkan pendanaan untuk
mencapainya dan menyatukan argumen-argumen. Kesimpulan harus menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Mengapa proyek ini diperlukan dan penting.
• Mengapa organisasi Anda merupakan organisasi yang tepat untuk
mengimplementasikan proyek tersebut.
• Mengapa donatur harus mempertimbangkan proposal tersebut.
• Apa yang bisa dicapai?

9. Lampiran
Informasi tambahan yang relevan untuk mendukung berbagai bagian proposal. Ini dapat
mencakup:
• Bibliografi, referensi.
• Penjelasan terperinci tentang poin-poin dari bagian sebelumnya.
• Penggunaan alat perencanaan seperti Pendekatan Kerangka Logis atau format
lain dari donatur.
• Laporan dan informasi organisasi.
Latihan kelompok 4
Aktivitas 1: Diskusi kelompok tentang pengalaman dalam penulisan proposal.
Tantangan, praktik terbaik, dll.
Aktivitas 2: Lokakarya Penulisan Proposal

B: Merespon Panggilan Proposal (Call for Proposal) UN Women
UN Women dapat melibatkan OMS melalui 3 proses yang berbeda:
➢ Proses mitra pelaksana (Implementing Partners) – mitra dipilih untuk
melaksanakan dokumen proyek secara penuh.
➢ Proses pihak yang bertanggung jawab (Responsible Parties) – memilih mitra
program untuk hasil dan keluaran tertentu.
➢ Proses hibah kecil (Small Grants) - memilih OMS untuk memperkuat atau
membangun kapasitas OMS
UN Women dalam menentukan keterlibatan organisasi berdasarkan 4 persyaratan
utama berikut:
✓ Proposal teknis 70%
✓ Proposal keuangan 30%
✓ Resume untuk calon personel
✓ Dokumen wajib penilaian kapasitas.
Persyaratan ini juga diberlakukan dalam memilih mitra program, termasuk:
a) Orientasi hasil dan akuntabilitas atas hasil : minimal, Mitra Program harus
berkontribusi terhadap hasil baik pada keluaran rencana kerja (Work Plan) maupun
tingkat keluaran (output) dalam dokumen proposal dalam kerangka hasil yang relevan.
Keterlibatan pada tingkat yang lebih rendah (tingkat aktivitas) harus didukung oleh
justifikasi yang memadai.
b) Efisiensi: biaya transaksi yang terkait dengan pengelolaan beberapa perjanjian
dengan Mitra Program akan dikurangi dengan memastikan kontribusi lembaga. Biaya
yang bisa ditanggung oleh lembaga dengan kapasitas yang dimilikinya tidak dihitung
sebagai biaya proyek. (kontribusi lembaga, in kind).
c) Uji tuntas dan transparansi: penilaian kapasitas akan selalu menjadi pertimbangan
utama dalam pemilihan semua jenis Mitra Program. Alat yang tepat akan digunakan
untuk tujuan ini. Meskipun tujuannya adalah untuk memilih Mitra Program dengan
kapasitas untuk memberikan hasil, pertimbangan yang tepat akan diberikan kepada
mereka yang mungkin tidak memiliki kapasitas penuh untuk melakukannya tetapi
dianggap relevan dan penting bagi hasil yang akan dicapai dan keberlanjutannya di masa
mendatang.
d) Prinsip penilaian kapasitas: kriteria berikut harus diadopsi sebagai bagian dari
proses penilaian kapasitas:
✓ Ketepatan pendekatan teknis terhadap keluaran program/rencana kerja: seperti
yang dijelaskan dalam Kerangka Acuan untuk penugasan.
✓ Kapasitas untuk memberikan hasil yang diharapkan: kapasitas teknis, kapasitas
tata kelola dan manajemen, serta kapasitas keuangan dan administratif Mitra
Program (termasuk pertimbangan gender).

✓ Relevansi mandat dan peran organisasi Mitra Program untuk menerapkan hasil
yang diharapkan dan berkontribusi pada keberlanjutan hasil tersebut.
Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan antara lain:
- Memahami panggilan proposal dan menyelaraskannya dengan prioritas UN
Women
- Mempelajari pedoman UN Women untuk mitra yang bertanggung jawab (RP), cara
menafsirkan dan mengikuti pedoman tertentu.
- Menanggapi panggilan proposal dari UN Women dan kriteria seleksi termasuk
penilaian kapasitas, penulisan proposal, anggaran dan perencanaan keuangan.

Latihan Kelompok Praktis: Meninjau dan Menanggapi contoh CFP dari UN Women

Templat Panggilan Proposal untuk Mitra Pelaksana.docx

LAMPIRAN

Studi Kasus untuk Kerja Kelompok (Latihan Kelompok 2 dan Latihan Kelompok 4 ;
Aktivitas 2
Program Perempuan Perdamaian dan Keamanan akan segera diluncurkan di Indonesia
dengan berbagai kategori mitra termasuk lembaga pemerintah, LSM Internasional,
Badan PBB, dan OMS. Program ini difokuskan pada penguatan partisipasi perempuan
dalam proses perdamaian dan mediasi, pencegahan konflik, dan pembangunan
perdamaian. Pendekatannya meliputi lokakarya peningkatan kapasitas, kampanye
advokasi, dan kemitraan dengan pemerintah daerah untuk memastikan keterlibatan
perempuan dalam proses perdamaian. Hasil keseluruhan dari program ini adalah untuk
memastikan partisipasi perempuan dalam proses mediasi dan perdamaian serta
meningkatkan kebijakan yang mempromosikan pendekatan keamanan yang peka
gender.
Informasi latar belakang
Indonesia memiliki sejarah konflik dan kekerasan yang kompleks. Beberapa daerah
mengalami berbagai bentuk kerusuhan, termasuk konflik etnis, gerakan separatis, dan
bencana alam. Meskipun demikian, perempuan telah memainkan peran penting dalam
mempromosikan perdamaian dan stabilitas dalam komunitas mereka. Akan tetapi,
kontribusi mereka sering tidak diakui dan tidak didukung dalam proses perdamaian
formal. Program Perempuan Perdamaian dan Keamanan bertujuan untuk menjembatani
kesenjangan ini dengan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam inisiatif
pembangunan perdamaian.
Faktor Kontekstual
1. Lanskap Sosial-Politik: Indonesia adalah negara demokrasi dengan komitmen
terhadap kesetaraan gender sebagaimana diartikulasikan dalam kebijakan
nasionalnya. Namun, implementasi aktualnya sering kali tertinggal karena
norma-norma patriarki yang mengakar dan hambatan sistemik dalam struktur
politik.
2. Keragaman Regional: Dengan lebih dari 17.000 pulau dan berbagai kelompok
etnis, konteks lokal dapat sangat bervariasi. Keragaman ini memerlukan
pendekatan khusus yang menghargai perbedaan budaya sekaligus
mempromosikan peran perempuan dalam proses perdamaian.
3. Kerangka Kerja yang Ada: Indonesia merupakan penanda tangan beberapa
kerangka kerja internasional, termasuk UNSCR 1325, yang menekankan
keterlibatan perempuan dalam perdamaian dan keamanan, melalui Peraturan
Presiden No.18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS). Program ini berupaya untuk

menyelaraskan dengan komitmen ini sekaligus mengatasi kesenjangan dalam
implementasi di tingkat lokal.
Kesimpulan
Program Perdamaian dan Keamanan Perempuan di Indonesia merupakan inisiatif
penting yang bertujuan untuk mengubah lanskap pembangunan perdamaian dengan
memprioritaskan keterlibatan perempuan. Dengan mengatasi hambatan sistemik dan
mempromosikan budaya inklusivitas, program ini tidak hanya berupaya untuk
meningkatkan peran perempuan dalam proses mediasi dan perdamaian, tetapi juga
untuk mendorong perubahan masyarakat yang lebih luas yang menghargai dan
mendukung kesetaraan gender. Melalui kemitraan strategis, pengembangan kapasitas,
dan advokasi yang efektif, program ini bercita-cita untuk menciptakan kerangka kerja
perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua anggota
masyarakat.
Templat rencana aksi mobilisasi sumber daya
Langkah-langkah praktis Kegiatan Tanggung jawab Jangka
waktu
Mengidentifikasi
Melibatkan
Negosiasi
Mengelola dan Melaporkan
Mengkomunikasikan hasil
Melembagakan mobilisasi
sumber daya sebagai fungsi
utama

Merefleksikan pelajaran yang
didapat dalam mobilisasi
sumber daya

Template Matriks Pemangku Kepentingan
Pemangku
kepentingan
Kategori
(Pemerintah,
INGO,
Badan PBB,
dll)
Mandat
dalam
kaitannya
dengan
organisasi
Program
yang
didanai
Total
kontribusi
dalam 5
tahun
terakhir
Potensi
kolaborasi
di masa
depan
Sumber
daya yang
harus
dimobilisasi
Garis
Waktu