Paparan Coaching Baru 2017 (1) (1) coaching SIGI.pptx

akuntabilitas kinerja

1. Akuntabilitas kinerja

2. 1. SASARAN REFORMASI BIROKRASI Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi Pemerintah yang efektif dan efisien Pelayanan publik yang baik dan berkualitas Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah Pemerintah belum efektif dan efisien Pelayanan publik masih buruk REFORMASI BIROKRASI Akuntabilitas Kinerja adalah salah satu upaya percepatan Reformasi Birokrasi

3. 2 ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI Money Follow Program Alokasi anggaran harus digunakan untuk untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil) e-Government Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik Stop Pemborosan Anggaran Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai Fokus Kinerja bukan SPJ ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/ kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat EFISIENSI

4. AMANAT PERATURAN DAN URGENSI U U Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara P P Nomor 8 Tahun 2 006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil Katalisator penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Amanat UU ASN untuk membangun Birokrasi Berbasis Kinerja Sebagai fondasi dalam pemberian tunjangan kinerja Mendorong Terciptanya Pembangunan Yang Berkelanjutan Performance as Sustainable Result (P4) ( Bouckaert , Et.Al , 2017) URGENSI

5. MANAJEMEN KINERJA

6. MANAJEMEN KINERJA 01 Menetapkan Tujuan / Sasaran Prioritas yang Jelas ( Outcomes ) 02 Mengukur Pencapaian Tujuan / sasaran ( performance indicators ) . 03 Menetapkan Target 04 Mengaitkan Tujuan dengan Program dan Kegiatan (Program follow Result) Good Governance / Orientasi Hasil Pemerintahan yang Berorientasi Kegiatan

7. SAKIP SEBAGAI MANAJEMEN KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RPJMD Renstra RKPD Renja/RKT Perjanjian Kinerja KUA /PPAS RKA DPA IKU Mekanisme pengumpulan data kinerja Laporan Kinerja Reviu atas Laporan Kinerja Pedoman Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Berkala

8. MANAJEMEN KINERJA SEKTOR PUBLIK RPJMN/D Laporan Keuangan Laporan Kinerja Revi u oleh APIP Laporan Keuangan Reviewed Laporan Kinerja Reviewed Audit Keuangan Audit Kinerja Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kinerja Tahunan Daftar Penetapan Anggaran Perjanjian Kinerja Rencana Strategis SAKIP

9. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA RENCANA STRATEG IS PERBAIKAN BERKELANJUTAN SISTEM AKUNTABIITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMDA SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERJANJIAN KINERJA MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN PENGUKURAN KINERJA MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT PENGELOLAAN DATA KINERJA MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN LAPORAN KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR REVIU DAN EVALUASI KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

10. EVALUASI AKUNTABILTAS KINERJA PERJANJIAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN DATA KINERJA PELAPORAN KINERJA REVIU DAN EVALUASI KINERJA RKP DAN RKA PERBAIKAN BERKELANJUTAN MEMASTIKAN SASARAN K/L SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT MEMASTIKAN DATA-DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARA SAKIP 10 RENCANA STRATEG IS

11. EVALUASI AKUNTABILTAS KINERJA Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan Tahunan Penetapan Anggaran Kontrak Kinerja Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama Metode Pengukuran Kinerja Mekanisme Pengumpulan Kinerja Pengukuran Kinerja Analisis Capaian Kinerja Transparansi Pelaporan Kinerja Pedoman Evaluasi Internal Pelaksanaan Evaluasi Internal Pemantauan Capaian Kinerja Evaluasi Program Pencapaian target Keandalan informasi kinerja Benchmarking capaian kinerja Capaian kinerja perspektif stakeholder METODE EVALUASI: Penelahaan Dokumen Wawancara Presentasi pimpinan instansi/unit kerja Observasi lapangan Benchmark instansi dan negara lain LAPORAN HASIL EVALUASI: Memetakan kondisi penerapan akuntabilitas kinerja Memberikan rekomendasi perbaikan Kategori Nilai AA > 90 - 100 A > 80 – 90 BB > 70 – 80 B > 60 - 70 CC > 50 - 60 C > 30 - 50 D 0 - 30 EVALUATOR : KEMENPANRB BPKP INSPEKTORAT PROVINSI

12. KOMPONEN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 12 30 25 10 15 20

13. 13 Peringkat Nilai AA > 90 -100 A > 80-90 B B > 70-80 B >60-70 CC >50-6 C >30-50 D 0-30 Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis . A kuntabilitas kinerja yang baik : Budaya kinerja telah menjadi budaya organisasi ; Seluruh Unit kerja telah dapat mengidentifikasi kinerja yang seharusnya ; Cascading kinerja telah dilakukan minimal sampai level struktural terendah ; Pengintegrasian antara Perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran ; Setiap anggota organisasi memiliki ukuran kinerja yang jelas dan merupakan usaha mencapai kinerja organisasi ; Sistem monev dilakukans ecara berkala dan mampu memitigasi risiko ketidaktercapaian kinerja ; Sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja yang andal ; Sistem pelaporan telah mampu menyajikan kinerja yang seharusnya dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ; Capaian kinerja telah dijadikan dasar reward and punishment. ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

14. TINGKATAN DAN RUANG LINGKUP MANAJEMEN KINERJA

15. MINIMUM REQUIREMENT PEMDA UNIT PK ES3/4 RENCANA AKSI EVALUASI INTERNAL CASCADING APLIKASI MANAJEMEN KINERJA AA A ADA Y ADA Y ADA Y 3/3 OPD ADA Y ADA Y ADA, INTEGRASI ADA, IMPLEMENTASI KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL T KWAL Y CASCADING CASCADING CASCADING BB ADA Y ADA Y ADA Y 2/3 OPD ADA Y ADA Y ADA ADA, KUALITAS KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y CASCADING CASCADING CASCADING OPD B ADA Y ADA Y ADA Y 1/3 OPD ADA Y ADA P X X KWAL Y KWAL Y KWAL T KWAL T KWAL T 1/3 OPD 1/3 OPD PEMDA CC ADA Y ADA Y X X X X X X KWAL Y KWAL T C ADA Y ADA Y X X X X X X KWAL T KWAL T D TIDAK ADA TIDAK ADA X X X X X X ® onn 2017

16. KINERJA VS KERJA KINERJA KERJA Tujuan Sasaran Outcome Hasil Kondisi positif yang ingin diwujudkan Kondisi Negatif yang ingin dihilangkan Strategi/cara untuk mencapai kinerja Program, Kegiatan, Sub-kegiatan, komponen, dan anggaran

17. PENERAPAN KINERJA vs KERJA TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KINERJA KERJA

18. KINERJA atau KERJA? PERNYATAAN KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan Terwujudnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam sektor pertanian Tersalurkannya bantuan hibah pendidikan kepada masyarakat terpencil Menurunnya kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja Terbangunnya perumahan rakyat di wilayah pesisir KINERJA KERJA KERJA KERJA KINERJA KINERJA

19. INDIKATOR KINERJA Definisi: Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan indikasi/ciri-ciri tercapainya suatu kinerja (tujuan/sasaran/program/kegiatan). Indikator kinerja yang baik memiliki prasyarat: Berorientasi hasil sesuai tingkatannya SMART: Spesifik (Jelas, tidak berdwimakna) Measureable (dapat diukur) Achievable/Attainable (dapat diraih) Relevant (relevan dengan kinerja yang ingin diukur) Time Bound (memiliki batasan waktu pengukuran )

20. INDIKATOR KINERJA BERORIENTASI HASIL SESUAI KONTEKSNYA INDIKATOR TINGKAT Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase temuan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Jumlah dokumen perencanaan Bappeda Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan Dinas Sosial Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah DPPKAD ORIENTASI HASIL TIDAK ORIENTASI HASIL TIDAK ORIENTASI HASIL TIDAK ORIENTASI HASIL ORIENTASI HASIL

21. SPESIFIC/SPESIFIK Indikator kinerja harus memberikan informasi yang spesifik tentang hasil atau capaian kinerja (Tujuan/Sasaran/Outcomes) , dan tidak berdwimakna TUJUAN / SASARAN / KINERJA INDIKATOR KINERJA Meningkatnya kesejahteraan petani Jumlah petani yang sejahtera Terwujudnya kesadaran hukum di lingkungan angkutan umum Jumlah masyarakat yang taat hukum % Petani dengan pendapatan minimal Rp.xxx.xxx,- / tahun Rata-rata pendapatan petani Kurang spesifik (kriteria sejahter berbeda-beda) Lebih spesifik % angkutan kota yg memenuhi syarat kelayakan % pengemudi angkot yg memiliki izin mengemudi sesuai dgn klasifikasinya Kurang spesifik Lebih spesifik

22. MEASUREABLE/TERUKUR Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif; Jika ada dua pihak atau lebih yang mengukur dengan indikator kinerja tersebut, simpulannya sama TUJUAN / SASARAN / KINERJA INDIKATOR KINERJA Meningkatnya pemahaman peserta bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat pemahaman peserta bimbingan teknis % peserta bimtek yang mampu menjawab 80% pertanyaan benar Bagaimana mengukurnya? Lebih terukur

23. CONTOH INDIKATOR TERUKUR Jumlah Persentase Kategori Level/Tingkat (dengan metode pengukuran yang jelas) Rasio Rata-rata Indeks Dan lain-lain ...

24. RELEVANT / RELEVANSI Indikator kinerja harus terkait langsung (sedekat mungkin) dengan apa yang akan diukur (kondisi yg akan diukur) TUJUAN / SASARAN / KINERJA INDIKATOR KINERJA Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat Jumlah sekolah yang menerima bantuan hibah pendidikan A ngka kelulusan R ata -rata nilai UAN Angka Melanjutkan Tidak dapat mengukur taraf pendidikan masyarakat Lebih relevan

25. IKU –DAN- IKK Ditetapkan oleh masing-masing daerah Menggambarkan perbedaan antardaerah Sesuai dengan kemampuan/ kebutuhan perbedaan antar daerah Mengacu pada tugas fungsi utama Ditetapkan oleh Kemendagri Setiap daerah memiliki IKK yang sama dengan target berbeda Didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Menggambarkan urusan wajib/pilihan pada tugas fungsi utama

26. cascading

27. CASCADING KINERJA DIHUBUNGKAN DENGAN STRUKTUR ORGANISASI © oaching

28. POHON KINERJA OUT-PUT OUTCOME INTERMED OUTCOME ® onn 2016 OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUTCOME OUTCOME PEMDA SKPD BDANG SUB BDANG © oaching

29. Sasaran Strategis /Result Indikator Target Sasaran Strategis /Result Indikator Target 10 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 1 Pastikan Tujuan/Sasaran/Outcome berorientasi hasil , jelas dan terukur 2 Tentukan faktor-faktor pendukung tercapainya Tujuan/Sasaran/Outcome (tentukan outcome kecilnya untuk menuju outcome yang lebih besar) 3 Rancang proses bisnis yang harus dilalui/dilakukan untuk mencapai outcome kecil tersebut 4 Jabarkan outcome kecil dan proses bisnis ke dalam Program, kegiatan dan anggaran Outcome yang tidak jelas, tidak bisa dipahami, dan sulit diukur akan mempersulit proses analisis dan penyusunan program kegiatan Instansi Pemerintah / SKPD/OPD Sasaran Indikator Target Sasaran Indikator Target Sasaran Indikator Target Kondisi keberhasilan apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai outcome instansi? Proses D Proses A Proses B Proses B output output output output anggaran anggaran anggaran anggaran Outcome kecil = sasaran program, Proses bisnis = kegiatan alokasi anggaran tidak didasarkan pada jabatan, tetapi pada kegiatan yang menunjang sasaran strategis

30. 11 EVALUASI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN FORM EVALUASI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN TUJUAN Indikator Tujuan SASARAN STRATEGIS Indikator Sasaran Target Sasaran Program Target Kegiatan Output Kegiatan Anggaran Relevan XXX XYZ YYY YXZ 99 XYZ 99 ZYX 99 Rp..... Ya YYY ABC DEF GHIJ 99 KLMHN 99 MKNJH 99 Rp..... Tidak XYY Yuuygyufe Iigcrew Bvfgrt 99 Nbghtu 99 Hnbgtr 99 Rp..... Tidak ZXX Uyhfgtrr Uyytgf Kjuyhg 99 Etubgff 99 ouijng 99 Rp..... Tidak TOTAL : 3 Rp......

31. MANFAAT PENERAPAN SAKIP Organisasi Menciptakan organisasi yang mengetahui kinerja yang akan dihasilkan Tatalaksana Menciptakan proses bisnis yang akan membantu pencapian kinerja . Karena akan memberikan penjabaran kinerja yang saling berelasi satu sama lain untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari organisasi . Sumber Daya Manusia Setiap individu SDM memiliki ukuran dan target kinerja . Hal tersebut akan dijadikan dasar reward and punishment SAKIP | Budaya Kinerja Setiap individu dan unit kerja sudah secara otomatis bertanggung jawab atas pencapaian target kinerjanya

32. Novan Kharisma 081519151523 (WA) [email protected]