materi ini terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan kementerian desa pdt
Size: 11.55 MB
Language: none
Added: Sep 09, 2025
Slides: 18 pages
Slide Content
Biro Kepegawaian dan Organisasi SOSIALISASI PENGENALAN APLIKASI E-TUKIN Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
Pemberian dan pemotongan tunjangan kinerja dilakukan dengan memperhitungkan laporan kinerja bulanan (60%) dan kehadiran (40%) sesuai Permendesa Nomor 3 Tahun 2020 . Setiap ASN, CASN dan Pegawai lainnya penerima Tunkin wajib membuat laporan kinerja bulanan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan jabatan yang merupakan realisasi capaian kinerja pegawai setiap bulannya . TUNJANGAN KINERJA 02 Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% ( delapan puluh persen ) dari jabatan pelaksana tertinggi sampai dengan calon PNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS. 03 PEMBAYARAN TUNKIN CPNS Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
PEMBERHENTIAN DAN POTONGAN 04 Diberhentikan sementara sebagai PNS; Diberhentikan sebagai PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan *; Diangkat menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan ; Diberhentikan secara hormat dari jabatan negeri dan mendapat uang tunggu ; Ditugaskan pada instansi lain atau badan lain diluar lingkukngan kementerian ; dan Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi . PENGHENTIAN TUNKIN KARENA Tidak membuat laporan kinerja Tidak mencapai nilai kerja yang disyaratkan Terlamba tmasuk Pulang cepat ( pulang sebelum waktunya ) Tidak mengganti waktu terlambat dalam toleransi Tidak masuk kerja tanpa keterangan Cuti Sakit lebih dari 2 hari Cuti sakit tanpa surat dokter Cuti Alasan Penting lebih dari 7 hari POTONGAN TUNKIN KARENA * Pemberhentian Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang diberhentikan sebagai PNS karena meninggal dunia, Tunjangan Kinerja dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya . Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
PENGATURAN JAM KERJA Absensi masuk kerja : 05:00 – 11:59 Absensi jam pulang ( Senin-Kamis ): 16:00 – 23:59 Absensi jam pulang ( Jumat ): 16:30 – 23:59 Jam Toleransi 07:31 s.d 08:00 05 * Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah . Hari Jam Kerja * Senin-Kamis 07.30 s.d 16:00 Jumat 07:30 s.d 16:30 Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
PENGURANGAN BERDASARKAN KOMPONEN CAPAIAN KINERJA 06 Nilai Capaian Kinerja Potongan 90 s.d 120 0% 70 s.d 89 10% 50 s.d 69 15% < 50 20% Pengurangan Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. Pengurangan Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang dijatuhi hukuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
PENGURANGAN BERDASARKAN KETERLAMBATAN 07 Tingkat Keterlambatan (TL) Waktu Terlambat Potongan Harian TL 1 1 s.d s.d < 30 menit 0,5% TL 2 31 s.d < 60 menit 1% TL 3 61 s.d < 90 menit 1,5% TL 4 > 90 Menit dan/ atau tidak mengisi daftar hadir masuk jam kerja 2% TL 5 07.31 s.d 08.00 ( < 30 Menit waktu toleransi ) 0,5 ( tidak mengganti waktu keterlambatan toleransi ) Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
PENGURANGAN BERDASARKAN PULANG CEPAT 08 Tingkat Pulang Sebelum Waktunya (PSW) Waktu Terlambat Potongan Harian PSW 1 1 s.d 30 menit 0,5% PSW 2 31 s.d 60 menit 1% PSW 3 61 s.d 90 menit 1,5% PSW 4 > 90 menit dan/ atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja 2% TK Tanpa Keterangan 5% ( maksimal 100% dalam 1 bulan ) Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
PENGURANGAN BERDASARKAN TUGAS BELAJAR 09 KETERANGAN TUNJANGAN KINERJA YANG DIBAYARKAN Tugas Belajar (TB 1) 50% per bulan Tugas Belajar melebihi waktu yang diberikan berdasarkan Tugas belajar dari pimpinan unit kerja , paling lama 1 tahun (TB 2) 25% per bulan Tugas Belajar melebihi waktu yang diberikan berdasarkan Tugas belajar dari pimpinan unit kerja dan belum dapat menyelesaikan Tugas belajarnya (TB 3) 15% per bulan Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
PENGURANGAN BERDASARKAN CUTI/ DINAS /DIKLAT 10 KETERANGAN Potongan Cuti Tahunan (CT) - Dinas Luar (DL) - Diklat (DKT) - Cuti sakit dengan surat dokter 1-2 hari secara berturut-turut (CSSD 1) - Cuti sakit dengan surat dokter > 2 hari – 6 bulan (CSSD 2) 2,5% per hari Cuti sakit dengan surat dokter > 6 – 18 bulan (CSSD 3) 90% per bulan Cuti sakit tanpa surat dokter (CSTS) 3 % per hari Cuti alasan penting 1 s.d 7 hari (CAP 1) - KETERANGAN Potongan Cuti alasan penting 8 s.d 14 hari (CAP 2) 25% per bulan Cuti alasan penting 15 s.d 31 hari (CAP 3) 50% per bulan Cuti besar penuh 1 bulan (CB 1) Tidak mendapat tunkin Cuti besar tidak penuh 1 bulan (CB 2) Proposional Cuti Melahirkan anak ke 1 s.d 3 (CM 1) - Cuti Melahirkan anak ke 4 dst (1 bulan penuh ) (CM 2) Tidak mendapat tunkin Cuti Melahirkan anak ke 4 dst ( tidak 1 bulan penuh ) (CM 3) Proposional Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
PEMBERIAN TUNKIN PEGAWAI YANG MERANGKAP PLT 11 Merangkap Plt dalam Jabatan Pemberian Tunkin Keterangan Setingkat Tambahan 20% dari jabatan yang dirangkap Jangka waktu paling sedikit selama 1 ( satu ) bulan atau 22 ( dua puluh dua ) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam 1 ( satu ) tahun anggaran 1 Tingkat di atas jabatan definitif Menerima tunjangan kinerja jabatan definitifnya ditambah tunjangan kinerja sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dengan tunjangan kinerja jabatan definitnya 1 Tingkat di bawahnya - Pejabat Fungsional Menerima tunjangan kinerja jabatan fungsionalnya ditambah 20% dari tunjangan kinerja jabatan yang dirangkapnya Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
ABSENSI MANUAL 12 Rekam Kehadiran secara elektronik atau aplikasi daring e- presensi dapat diganti secara manual apabila : Perangkat rekam Kehadiran elektronik atau aplikasi daring e- presensi rusak atau tidak berfungsi dengan disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama serta melakukan uji rekam Kehadiran kembali ; Pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam Kehadiran elektronik atau aplikasi daring e- presensi ; Terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ; atau Pegawai yang bersangkutan menjalankan tugas yang menuntut adanya penyesuaian jam kerja meliputi protokol , kehumasan , ajudan , dan, teknisi . Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
13 Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI PEMBUDAYAAN E-TUKIN SERENTAK
Kontrol Pengisian Laporan Bulanan ( Monev Mingguan ) Setiap Kamis KaTU cek pengisian laporan bulanan . KaTU rekap daftar ASN yang belum menyelesaikan laporan . KaTU dan Kabag melaporkan daftar ASN yang belum mengisi laporan ke WA group KaTU dan Kabag . 14 Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI Setiap Jumat KaTU cek perbaikan pengisian laporan bulanan . KaTU rekap daftar ASN yang masih belum mengisi laporan . KaTU download absensi tiap Jumat dan konfirmasi kehadiran kepada ASN.
Proses Administrasi Tukin Setiap Tanggal 1 KaTU / PIC Tukin UKE II membuat rekap nilai laporan kinerja bulanan yang sudah ditandatangani Pimti Pratama serta rekap kehdiran bulanan . KaTU / PIC Tukin UKE II menginput nilai laporan kinerja bulanan dan data kehadiran pegawai pada aplikasi e- tukin . Setiap Tanggal 2 Bagian Kepegawaian / PIC Tukin di UKE I memverifikasi hasil input pada aplikasi e- tukin dan sampaikan file usulan pencairan Tukin ke PPK. KPA cek akhir untuk OTP. Setiap Tanggal 3 OTP untuk pencairan Tukin. KPA cek pencairan Tukin. 15 Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI Setiap Tanggal 4 Tukin cair
Manfaat Tukin Cair Serentak ASN memperoleh take home pay penuh pada awal bulan . Menimbulkan rasa kebersamaan sekementerian . Menguatkan rasa percaya diri dalam pengelolaan diri . Membahagiakan seluruh ASN Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi . 16 Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI
Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI Sanksi Bagi ASN yang Telat mengumpulkan Lapkin “ASN yang terlambat mengurus Tukin baru bisa diproses kembali paling cepat tanggal 15 pada bulan yang sama .”
Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI @birokepo.kemendespdtt Terima Kasih Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal ementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi RI