PAPARAN IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BAPPERIDA 2025.pptx

Paparan Implementasi SAKIP

1. BAPPERIDA KOTA CILEGON IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Disampaikan Oleh: Drs. SYAFRUDIN, M.Si ( Plt . Kepala Bapperida Kota Cilegon )

2. PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

3. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Memiliki kedudukan strategis sebagai kordinator perencanaan seluruh perangkat daerah sehingga berpotensi menjadi unsur Think Tank Pemerintah Daerah; Memilikiperan strategis sebagai pengendali pembangunan daerah seiring dengan adanya fungsi monitoring dan evaluasi ; Memiliki jaringan koordinasi luas baik dengan mitra kerja dalam negeri maupun luar negeri; Manajemen perubahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis reformasi birokrasi ; dan Ketersediaan sumber daya berupa sarana prasarana , anggaran yang cukup memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Belum optimalnya sinergi antar perencanaan pemerintah daerah dengan perangkat daerah Ketersediaan data perencanaan yang aktual dan andal belum optimal Masih lemahnya pengendalian kinerja perencanaan Masih lemahnya tindak lanjut hasil evaluasi kinerja B e l u m o p t i m a l m n y a e k o s i s t e m ri s e t da n i no v a si Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan pelayanan publik serta ketentraman , ketertiban , demokrasi dan hukum melalui penyediaan data untuk : Pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan , rencana , dan/ atau program pembangunan daerah ; Perumusan alternatif penyempurnaan program pembangunan daerah dan/ atau kegiatan ; dan Penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan daerah dan/ atau kegiatan . Dinamika geopolitik dan geoekonomi , terutama berupa eskalasi persaingan antarnegara dan munculnya kekuatan baru . Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Tata kelola pemerintahan belum optimal yang ditandai belum optimalnya reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan masih rendahnya persepsi anti korupsi. Reformasi birokrasi berdampak serta sinergi dan kolaborasi lintas sektor berbasis teknologi informasi

4. PERENCANAAN KINERJA REKOMENDASI LHE AKIP 2024 TINDAK LANJUT Perencanaan Kinerja : 22,37 Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja : 4,80 Pemenuhan Standar Dokumen Perencanaan kinerja : 9,00 Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Kinerja : 8,57 Pada Renja   PerubahanTahun 2026 Rekomendasi : Agar dilakukan internalisasi kepada setiap pegawai di lingkungan Bappedalitbang Kota Cilegon terkait perencanaan kinerja , sehingga setiap pegawai memahami , peduli dan berkomitmen pada perencanaan kinerja . Agar dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja selalu di validasi oleh Pimpinan .

5. ALUR PERENCANAAN KINERJA RPJMD RENSTRA RENJA PK ESSELON 2 DIALOG KINERJA MPH SKP RENAKSI/ RENCANA PROSES

6. POHON KINERJA BAPPERIDA SKP ESSELON 2 SKP ESSELON 3 SKP ESSELON 4, KATIM SKP PELAKSANA/ ANGGOTA TIM Kinerja Proses

7. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2024 REALISASI 2023 CAPAIAN (%) 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur Nilai Lakip 80 Point 83,11 Point 104 % Indeks RB Perangkat Daerah 78 Point 95,87 Point 123 % Indeks Perencanaan 95.00 % 99,48 % 105 % Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan 99,20 % 99,48 % 100 % 2 Meningkatnya Budaya Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah 65,00 Poin 42,49 Poin 65 % NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN Kinerja (%) CAPAIAN Rp (%) 1 2 3 4 5 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Rp 33.822.980.371 Rp 25.574.878.503 95,88% 75,61 % 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp 22.475.794.060 Rp 19.416.604.175 113,5 % 86,39 % 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Rp 5.861.301.477 Rp 2.750.975.622 105 % 46,93 % 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rp 2.368.962.584 Rp 1.056.314.006 100 % 44,59 % 4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rp 3.116.922.250 Rp 2.350.984.700 65 % 75,43 %

8. PERANAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREEM DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA CILEGON

9. PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREEM TAHUN 2024

10. Capaian I n d i k a t o r Makro K o t a C i l e g o n T a h u n 2 2 4 , 6 7 8 8 3 % 3 , 7 % P e r s e n t a s e I P , M G i n i 3 R a t i o K e m i s k 5 i n a n T P T L P E 4 , 8 4 % 6 , 8 %

11. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota, Provinsi , dan Nasional Tahun 2024

12. PERSENTASE KEMISKINAN EKSTREM KOTA CILEGON Ket : Kota Cilegon Menjadi satu-satunya yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem (0%) diantara 8 Kab /Kota sesuai target Presiden RI tahun 2024

13. Peranan Bappedalitbang dalam penanggulangan kemiskinan ekstream adalah sebagai Koordinator TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), h al ini diatur dalam Keputusan Walikota Cilegon Nomor 465.05/Kep.65 Bappeda /2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cilegon . PERANAN BAPPEDALITBANG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREEM​ Program Penanggulangan kemiskinan dilakukan sesuai amanat keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat , strategi peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat , serta strategi pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan . Ketiga strategi tersebut didukung beberapa strategi penunjang sebagai katalisator dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan , yang meliputi pertumbuhan yang inklusif , data yang terintegrasi , sumber daya pemerintah yang unggul dan berintegritas , regulasi yang adaptif , inklusivitas pada sistem pembangunan , serta penyelenggaraan konvergensi , graduasi , dan replikasi .

14. Membuka Akses pada p e k e r j aa n d a n infrastruktur dasar yang layak. P e n i n g k a t a n K a p a s i t a s sumber daya manusia P e n i n g k a t a n k a p a s i t a s pelaku usaha UMKM Menyediakan dan m e m p e r m u d a h a k s e s pembiayaan UMKM Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh program perlindungan sosial Memastikan Komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan program di daerah Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan, anak, penyandang disabilitas dan lansia M e l i b a t k a n M u l t i p i h a k : komunitas, universitas dan swasta Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem terkait pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan (NIK, Akta kelahiran, dsb). Peningkatan akses layanan dasar; Meningkatkan konektivitas antar wilayah; Mendorong konvergensi anggaran Memastikan konsolidasi program; Meningkatkan kerja sama multi pihak. P e n g u r a n g a n Beban Pengeluaran Masyarakat P e n i n g k a t a n Pendapatan Masyarakat P e nu r un a n Jumlah Kantong- kantong Kemiskinan K e b i j a k a n & 3 S t r a t e g i P e n g h a p u s a n K e m i s k i n a n E k s t r e m

15. M e n i n g k a t k a n P e n d a p a t a n Pelatihan Tenaga Kerja; Pelatihan UMKM/IKM; Pelatihan untuk Nelayan; Pemberian Bibit Tanaman untuk Urban Farming; Pemberian Modal; Pemagangan; Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. M e n g u r a n g i B e b a n P e n g e l u a r a n JSCB (Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat); Santunan kematian; Bantuan sosial anak yatim/terlantar; Bantuan sandang anak terlantar; Bantuan permakanan lanjut usia terlantar; Bantuan Logistik Kebencanaan (buffer stock, penyediaan sandang, bantuan kelompok rentan dan makanan siap saji/dapur umum); Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) APBD kota; Beasiswa siswa tidak mampu (SD/SMP); B e a s i s w a f u l l s a r j a n a ; Honor guru madrasah, guru ngaji, guru honorer; Operasi pasar; Bazaar murah; Penanganan kerawanan pangan. 3 Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon M e n g u r a n g i K a n t o n g K e m i s k i n a n Rumah Tidak Layak Huni); 1 . R S - R T L H ( R e h a b ili t a s i S os i a l - prasarana lingkungan warga ( s a li r a ) 1 j u t a p e r r w ; 2 . D a n a p e m b a n g un a n s a r a n a kawasan perumahan & permukiman; 3 . P e m b a n g un a n i n f r a s t r u k t u r Pembangunan rutilahu; Pembangunan sanitasi dan air bersih.

16. PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2025

17. Peranan Bapperida dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon adalah sebagai sekretaris Tim yang bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan tim seta menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tim , h al ini diatur dalam Keputusan Walikota Cilegon Nomor 500/Kep.213-EKSDA/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah PERANAN BAPPERIDA DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI​ harus menjalankan 9 langkah konkrit sebagai program utama percepatan pertumbuhan ekonomi daerah . Program tersebut adalah : Percepatan Realisasi APBD; Percepatan Realisasi PMA ( Penanaman Modal Asing ) dan PMDN ( Penanaman Modal Dalam Negeri); Percepatan Realisasi Proyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah ; Pengendalian Harga Bahan Pokok ; Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal ; Perluasan Kesempatan Kerja ; Peningkatan Produktivitas Pertanian , Perkebunan, Perikanan , dan Peternakan sesuai potensi local; Peningkatan Output Industri Manufaktur sesuai Potensi Lokal ; dan Mempermudah Perizinan Berusaha .

18. PENGUKURAN KINERJA REKOMENDASI LHE AKIP 2024 TINDAK LANJUT Pengukuran Kinerja : 23,67 Pelaksanaan Pengukuran Kinerja : 3,00 Proses Pengukuran Kinerja : 9 Pemanfaatan Pengukuran Kinerja : 11,67 Membuat Cascading Membuat Perjanjian Kinerja Membuat SOP Pengumpulan data kinerja Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala Monitoring E Sakip secara berkala Menyusun SKP berdasarkan PK Kepala Dinas Memuat Rencana Proses Kinerja Capaian kinerja OPD sebagai dasar penilaian nilai kinerja individu (SKP) Monitoring dan evaluasi kinerja eselon 3 secara berkala Rapat evaluasi capaian kinerja Rekomendasi : Agar dilakukan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional . Agar dilakukan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan . Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja .

19. KINERJA PROSES (BULANAN) OUTPUT (TRIWULANAN) OUTCOME (TAHUNAN) DIALOG KINERJA PROSES (BULANAN OUTPUT (TRIWULANAN) OUTCOME (TAHUNAN) KLAIM KINERJA PROSES (BULANAN) OUTPUT (TRIWULANAN) OUTCOME (TAHUNAN) VERIFIKASI KINERJA PROSES (BULANAN) OUTPUT (TRIWULANAN) OUTCOME (TAHUNAN) REKONSILIASI DATA HASIL PENGUKURAN KINERJA BULANAN UK PEMBAYARAN TPP TRIWULANAN UK PROGNOSIS DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUNAN UNTUK PELAPORAN DAN JUGA SEBAGAI DATA KINERJA PERANGKAT DAERAH PADA EKIN BKN YANG MENENTUKAN KUOTA NILAI SKP ALUR PENGUKURAN KINERJA

20. LAPORAN KINERJA REKOMENDASI LHE AKIP 2024 TINDAK LANJUT Pelaporan Kinerja : 13,93 Dokumen Pelaporan Kinerja : 3,00 Standar Dokumen Pelaporan Kinerja : 4,50 Pemanfaatan Dokumen Pelaporan Kinerja : 6,41 Penyusunan Draft Laporan Kinerja Tahunan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja OPD tiap bulan Rekomendasi : Agar informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

21. ALUR PELAPORAN KINERJA

22. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal REKOMENDASI LHE AKIP 2024 TINDAK LANJUT Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: 25 Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : 5,00 Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : 7,50 Implementasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : 12,5 Mengoptimalkan proses Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada tahun 2025 dan 2026 Rekomendasi : -

23. ALUR EVALUASI INTERNAL SE PENILAIAN MANDIRI EVAL INTERNAL PENGISIAN KERTAS KERJA EVALUASI PENUTUPAN KKE INTERNAL PENYERAHAN KEPADA TIM EVALUASI AKIP EVALUASI AKIP OPD PENERBITAN LHE

24. TERIMA KASIH