Paparan Kelompok I Isu Aktual PADA DIKLAT PKP.pptx

PAPARAN PPT TERKAIT ISU AKTUAL PADA PKP

1. PRESENTASI KELOMPOK Disusun oleh Kelompok I

2. ANGGOTA KELOMPOK RIA HASNAINI, S.STP, MM RIO JUANSA, S.STP, M.IP RINALDI AHMAD, ST

3. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan fiskal yang cukup signifikan. Akibatnya, pemerintah pusat menginstruksikan efisiensi anggaran kepada seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Salah satu instruksi tersebut berdampak pada pemangkasan anggaran berbagai program pelayanan publik, termasuk pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut, kebijakan pemangkasan ini menjadi sorotan dalam konteks kepemimpinan pelayanan (servant leadership), yang seharusnya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. LAtar Belakang

4. RUMUSAN Masalah Apa dampak pemangkasan anggaran terhadap pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah? Bagaimana kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kepemimpinan pelayanan?

5. Dampak Langsung terhadap Pelayanan Publik Pemangkasan Anggaran di Pemda: Apa dan Mengapa? ANALISIS ISU AKTUAL Ketidaksesuaian dengan Prinsip Kepemimpinan Pelayanan

6. ANALISIS 5 W + 1 H What : Pemerintah pusat dan daerah melakukan pemangkasan anggaran belanja operasional dan program-program pelayanan publik di berbagai sektor . Why : - Untuk memenuhi Instruksi Presiden atau Surat Edaran Kemenkeu terkait efisiensi APBD - Terjadi penurunan pendapatan daerah akibat target PAD tidak tercapai atau transfer pusat berkurang - Upaya untuk menyeimbangkan belanja pegawai dengan belanja publik di tengah beban fiskal yang meningkat When : Terjadi sejak tahun anggaran 2024 hingga 2025 dengan puncaknya pada saat penyusunan dan revisi RKPD dan APBD 2025 Where : Hampir di seluruh Pemerintah Daerah ( kabupaten / kota maupun provinsi ), terutama yang bergantung besar pada transfer pusat (DAU/DBH) Who : - Masyarakat Umum , terutama kelompok rentan dan pedesaan yang sangat begantung pada layanan publik dasar - ASN penyelenggara layanan publik yang dibebani pekerjaan tetapi tidak didukung fasilitas - Pemimpin daerah ( bupati / walikota / gubernur ) yang perannya jadi lemah karena terbatasnya anggaran pengawasan dan pengaduan publik How : Kualitas pelayanan publik menurun , pengawasan melemah , nilai-nilai kepemimpinan pelayanan terkikis

7. Kesimpulan dan saran Kesimpulan Kebijakan pemangkasan anggaran di pemda merupakan isu aktual yang menantang komitmen kepemimpinan pelayanan . Tanpa evaluasi yang tepat dan berbasis nilai-nilai pelayanan publik , pemangkasan ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat , menurunkan kualitas hidup warga , dan menciptakan ketimpangan pelayanan antarwilayah . Saran Pemerintah pusat dan daerah perlu mengkaji ulang pendekatan pemangkasan anggaran agar tidak bertentangan dengan semangat melayani rakyat . Diperlukan pemimpin yang berani mengambil keputusan berdasarkan suara rakyat , bukan sekadar loyal pada struktur kekuasaan . Kepemimpinan pelayanan harus menjadi paradigma utama dalam menyusun kebijakan daerah , terutama dalam konteks krisis fiskal dan tekanan efisiensi .

8. TERIMA KASIH