PAPARAN KUNJUNGAN ASDEP 19102023 (1).pptx

implementasi rb dan spbe

1. IMPLEMENTASI RB DAN SPBE Bagian Organisasi, 19 Oktober 2023 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

2. POIN – POIN PAPARAN 1. UPAYA dan STRATEGI IMPLEMENTASI RB DAN KENDALANYA 2. PROGRES SPBE DAN KENDALANYA 3. PRAKTIK BAIK DAN KENDALANYA 4. TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN, INVESTASI DAN PRIORITAS PRESIDEN 5. PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN KENDALANYA DAN UPAYA MEWUJUDKAN SDM UNGGUL 6. PROGRAM UNGGULAN DAN INOVASI

3. 01 PERBAIKAN ROADMAP AGAR SELARAS DENGAN ROADMAP NASIONAL MENYUSUN RENCANA AKSI SOSIALISASI EVALUASI RB 02 03 UPAYA DAN STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI RB

4. SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 SUDAH TERTUANG DALAM DOKUMEN PERENCANAAN/ANGGARAN (Permenpan RB No 2 Tahun 2023 terbit 1/3/2023 dan Permenpan RB Nomor 9/2023 terbit 26/7/2023) KURANGNYA KOORDINASI INTERNAL PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI PENGAMPU RB GENERAL DAN TEMATIK DENGAN PD PROVINSI/K/L INDEKS RB GENERAL ADA YANG BARU/BELUM FAMILIAR MISALNYA INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN, INDEKS REFORMASI HUKUM, INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TERJADI RASIONALISASI ANGGARAN 2X DALAM TAHUN BERJALAN KENDALA

5. PROGRES SPBE TERSUSUNNYA ARSITEKTUR SPBE MELALUI SIA (SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR) KEMENPAN RB MENGGUNAKAN PUSAT DATA NASIONAL (PDN) SEJAK JANUARI 2023 MENGGUNAKAN SPLP (SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH) PORTAL KATINGAN MENGUPAYAKAN INTEGRASI DAN INTEROPERABILITAS LAYANAN

6. —Kendala: Jaringan internet terintegrasi masih terbatas di 4 (empat) kecamatan Terbatasnya anggaran untuk pembiayaan/rasionalisasi Peningkatan kompetensi SDM TIK belum menjadi prioritas dibanding STUNTING dan KLA (belum terelaborasi dengan baik dalam dokumen perencanaan ke depan) UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DALAM SPBE 1 . Pengadaan Tenaga Ahli bidang TIK 2. Penempatan mahasiswa magang/kerja praktek di Diskominfostandi 3. Pelatihan terkait peningkatan kompetensi SDM SPBE (Government Transformation Academy) 4. Peningkatan kompetensi SDM SPBE tingkat desa

7. UPAYA PENCIPTAAN STRUKTUR, BUDAYA DAN KOMPETENSI DIGITAL STRUKTUR PENGUATAN FUNGSI TIM SPBE DAN DEWAN/PELAKSANA SMART CITY BUDAYAMELAKUKAN KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER, MENDORONG INOVASI, BEKERJA MENGACU PADA SOP+IMPROVISASI, MENGUTAMAKAN PENGGUNAAN APLIKASI UMUM DAN BERBAGI PAKAI, MELAKUKAN PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MELALUI PPID KOMPETENSIMENYEDIAKAN TA TIK DAN MELAKSANAKAN PELATIHAN/BIMTEK BAGI ASN DAN APARATUR DESA TERKAIT DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

8. Kendala dan Hambatan : 1. Penguatan upaya fungsi tim koordinasi SPBE belum optimal 2. SPBE belum menjadi perhatian khusus dibandingkan infrastruktur 3. Terbatasnya anggaran untuk SPBE 4. TA terbatas terutama untuk pembangunan / pengembangan aplikasi 5. Aplikasi – aplikasi khusus milik pemerintah Kabupaten Katingan belum terintegrasi sehingga SDI belum bisa optimal SARAN DAN MASUKAN PENGUATAN UPAYA FUNGSI TIM DENGAN TIDAK MEMBEBANKAN SPBE HANYA PADA DISKOMINFOSTANDI IMPLEMENTASI SPBE HARUS MENJADI PRIORITAS/TERTUANG DALAM DOKUMEN PERENCANAAN/PENGANGGARAN KE DEPAN TERAKOMODASINYA ANGGARAN PEMBANGUNAN SPBE (DOMAIN KEG. PEMERINTAHAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI SERTA LAYANAN) PENAMBAHAN TENAGA AHLI SEGERA MENGUPAYAKAN INTEGRASI/INTEROPERABILITAS DAN MENYUSUN PEDOMAN MANAJEMEN ASET TIK (SEDANG DIAJUKAN)

9. 1. MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE 2. MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI 3. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 4. MEMPERBAIKI SISTEM EVALUASI DAN PENGUKURAN KINERJA 5. MENINGKATKAN KOLABORASI DAN KEMITRAAN PRAKTIK BAIK

10. KENDALA DALAM PELAKSANAAN PRAKTIK BAIK FAKTOR – FAKTOR SEPERTI AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN RESPONSIVITAS YANG MERUPAKAN PRINSIP DALAM TATA KELOLA YANG BAIK BELUM OPTIMAL DILAKSANAKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI BELUM MERATA KARENA KONDISI GEOGRAFIS, MINIMNYA SDM BIDANG TI DAN YANG ADA KOMPETENSINYA BELUM MEMADAI, SEHARUSNYA SEMUA PD PUNYA TIM IT KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BELUM OPTIMAL DI SEMUA LINI, BUKAN HANYA RSUD, DISDUKCAPIL DAN DPMPTSP SISTEM EVALUASI KINERJA BELUM SEPENUHNYA MENJADI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN /MEMBUAT PERBAIKAN, HASIL KEGIATAN MONEV SEHARUSNYA MENJADI DASAR MENENTUKAN PRIORITAS KE DEPAN BELUM SEPENUHNYA DILAKUKAN KOLABORASI DAN KEMITRAAN BELUM MENJADI SEMANGAT DALAM PELAKSANAAN KINERJA

11. TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN UPAYANYA APA SAJA? CROSSCUTTING KINERJA /KOLABORASI ANTAR PD ANTARA LAIN BAPPEDALITBANG, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS SOSIAL, DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA, DINAS KESEHATAN, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SARAN DAN MASUKAN: MASIH BUSINESS AS USUAL , BELUM TERGAMBAR CAPAIAN BERDAMPAKNYA DAN MINIM INOVASI

12. PERCEPATAN KEBIJAKAN PENDUKUNG INVESTASI 1. Sosialisasi dan bimtek secara intensif kepada pelaku usaha 2. Melaksanakan kegiatan identifikasi, penyelesaian dan evaluasi permasalahan pelaku usaha 3. Melaksanakan pengawasan penanaman modal sesuai dengan kewenangan kabupaten

13. TEMATIK PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI MELIBATKAN: DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN, BKAD DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN: DKUKMP  MENYUSUN SK TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PDN KAB. KATINGAN, MENYUSUN DOKUMEN TKDN KABUPATEN KATINGAN BKAD  MENGHIMPUN SSH YANG MENCANTUMKAN TINGKAT PDN UNIT LAYANAN PENGADAAN MEREALISASI/MENERAPKAN PDN PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

14. PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEJABAT FUNGSIONAL YANG DILANTIK: 231, 1 mutasi 1 pensiun KENDALA Belum optimalnya pelaksanaan sistem kerja baru JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL: 233 sesuai PSO

15. UPAYA MEWUJUDKAN SDM UNGGUL PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI Memfasilitasi terlaksananya pembinaan Jabatan Fungsional oleh Instansi Pembina berupa Penetapan Angka Kredit awal , koordinasi pelatihan peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional , serta pelaksanaan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan Melaksanakan Pemetaan Kompetensi dan Potensi pejabat fungsional dan pelaksanaa Kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara melalui Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam bentuk Talent Pool

16. PROGRAM UNGGULAN DAN INOVASI: SUDAH TERLAKSANA SESUAI CAPAIAN RPJMD 2018-2023 (7 Misi): 1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum 2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan 3. Memantapkan pembangunan perdesaan; 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender; 5. Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih dan komunikasi; 6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan; 7. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam heterogenitas, suku, adat istiadat dan sosial budaya.

17. PADA RPD 2024-2026 TEMA PEMBANGUNAN ADALAH MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN DENGAN PRIORITAS SBB: PENGUATAN EKONOMI LOKAL, PENGUATAN SDM, PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAERAH, PEMANTAPAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN SOSBUD DAN MODERASI BERAGAMA, PENGUATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PERCEPATAN PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI

18. INOVASI PENGGIATAN INOVASI DILAKSANAKAN OLEH BIDANG LITBANG BAPPEDALITBANG YANG SUDAH MENGHASILKAN INOVASI – INOVASI LOKAL YANG DIBERI INSENTIF TAMBAHAN ANGGARAN BAGI PEMENANG UNTUK MEREALISASIKAN INOVASI TERSEBUT

19. TERIMA KASIH