Paparan Lemhannas 34 slide kementerian desa pdt.pptx

paparan terkait lemhanas di lingkungan kementerian desa pdt.

1. PROGRAM AKSI KOLABORASI PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN BANGSA DISAMPAIKAN PADA KEGIATAN PERSIAPAN OLAH SISTEM MANAJEMEN NASIONAL (OLAH SISMENNAS) PENDIDIKAN PENYIAPAN DAN PEMANTAPAN PIMPINAN NASIONAL (P4N) LXVIII TA. 2025 LEMHANNAS RI

2. MANDAT RPJMN 2025-2029 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi , dan hak asasi manusia (HAM) Asta Cita 1 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan , energi , air, ekonomi kreatif , ekonomi hijau , dan ekonomi biru Asta Cita 2 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausahaan , mengembangkan industri kreatif , dan melanjutkan pengembangan infrastruktur Asta Cita 3 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi , pendidikan , kesehatan , prestasi olahraga , kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda, dan penyandang disabilitas Asta Cita 4 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Asta Cita 5 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Asta Cita 6 Memperkuat reformasi politik , hukum , dan birokrasi , serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba Asta Cita 7 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan , alam , dan budaya , serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Asta Cita 8 Visi: B ersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN DESA DAN PDT Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal , Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan sub urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang menyelenggarakan fungsi :: Perumusan , penetapan , dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan , pengembangan ekonomi dan investasi desa , dan penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal ; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian; Koordinasi pelaksanaan tugas , pembinaan , dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; Pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing , penyusunan keterpaduan rencana pembangunan , dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal ; Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal ; Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden

4. Asta Cita 4 Asta Cita 8 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba KONSEP PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 12 RENCANA AKSI BANGUN DESA, BANGUN INDONESIA

5. P embangunan saat ini semakin kompleks dan saling terhubung maka d iperlukan pendekatan kolaboratif yang terintegrasi lintas sektor . Tujuan: Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan program pemerintah. Koordinasi lintas sektor adalah kunci untuk mengatasi kompleksitas kebijakan publik. Dibutuhkan komitmen, komunikasi terbuka, dan sistem yang mendukung. Mari kita bangun sinergi lintas sektor untuk Indonesia yang lebih baik. Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintah Dan Pemangku Kepentingan Mengapa penting Menyatukan visi dan misi program lintas instansi. Menghindari tumpang tindih anggaran dan kegiatan. Meningkatkan capaian kinerja pembangunan lintas bidang. KOLABORASI ANTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

6. DEKLARASI SUBANG UNTUK MENDUKUNG ASTA CITA KE - 6 : MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Menteri Koordinator Bidang Pangan Kepala Kantor Staf Presiden Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Menteri Pertanian Menteri Lingkungan Hidup Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Menteri Perdagangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selasa, 14 Januari 2025 Ditandatangani bersama oleh : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Kepala Badan Pangan Nasional Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian RI Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Penjabat Gubernur Jawa Barat Penjabat Bupati Subang

7. Revitalisasi BUM Desa dan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung Makan Bergizi Gratis 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa (Swasembada Pangan) 2 Desa Swasembada Energi , Air dan Papan 3 Hilirasi Produk Unggulan Desa 4 Pengembangan Desa Ekspor 5 Pemuda dan Pemudi Pelopor Desa 6 Sinkronisasi dan Konsolidasi Program K/L Masuk Desa 7 8 Digitalisasi Desa dan Pengembangan Desa Wisata Peningkatan Investasi Desa melalui pola Kemitraan Nasional dan Investor Luar Negeri 9 10 Penguatan Pengawasan dan Tata Kelola Pembangunan Desa 11 Desa Berketahanan Iklim, Desa Tangguh Bencana dan Bebas Sampah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 12 12 RENCANA AKSI BANGUN DESA, BANGUN INDONESIA

8. REVITALISASI BUM DESA DAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN MENDUKUNG MAKAN BERGIZI GRATIS BUM Desa dapat berperan langsung dalam budidaya , atau mengonsolidasi petani , pekebun , peternak dan nelayan dengan melibatkan Pendamping Desa , Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). BUM Desa mendapat peranan dominan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional BUMDes berperan sebagai Pengelola Lumbung Pangan Desa ( Desa Mandiri Pangan ) Sebagai Unit Layanan Makanan Bergizi Pemasok bahan pangan AKSI 1 KEGIATAN BUMDES UNTUK MENDUKUNG MBG Pemasok Bahan Pangan Mengelola Lumbung Pangan Desa ( Desa Mandiri Pangan ) Mengonsolidasi dan Memberdayakan Petani , Pekebun , Peternak dan Nelayan PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH Pendirian Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih baru dari tidak ada ; Revitalisasi atas Koperasi yang ada di Desa tetapi berstatus tidak aktif ; Pengembangan Koperasi yang sudah ada dengan menambahkan unit usaha / kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Inpres Nomor 9 Tahun 2025. UNIT USAHA /UNIT PELAYANAN KOPDESKEL MP

9. PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH Inpres 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih DASAR ATURAN PRESIDEN MENGINSTRUKSIKAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL UNTUK: menginventarisasi potensi desa ; membentuk / memfasilitasi pengadaan lahan / tanah untuk Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ; melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan desa untuk percepatan pembentukan 80.000 ( delapan puluh ribu ) Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ; melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 80.000 ( delapan puluh ribu ) Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ; memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan 80.000 ( delapan puluh ribu ) Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ; dan membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan 80.000 ( delapan puluh ribu ) Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih . TUJUAN PEMBENTUKAN Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Mendorong Kemandirian Desa Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekonomi

10. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN LOKAL DESA (SWASEMBADA PANGAN) AKSI 2 Pemetaan potensi desa untuk sumber pangan (one village one product/OVOP) Optimalisasi lahan perdesaan dengan tanaman pangan Menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan desa Peningkatan literasi dan edukasi bagi petani milenial Diversifikasi pangan lokal Kolaborasi lintas K/L dalam peningkatan swasembada pangan OPTIMALISASI LAHAN UNTUK TANAMAN PANGAN INOVASI POTENSI DESA UNTUK MENJADI PRODUK UNGGULAN KOLABORASI LINTAS K/L DIVERSIFIKASI PANGAN PENGGANTI NASI

11. DETAIL KEGIATAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN LOKAL DESA (SWASEMBADA PANGAN) AKSI 2 Pemetaan Potensi Desa untuk Sumber Pangan (One Village One Product - OVOP) Survei potensi desa berbasis data dan teknologi GIS. Penyusunan peta pangan desa yang mencakup komoditas unggulan . Pelatihan bagi perangkat desa untuk memanfaatkan data potensi pangan . Revitalisasi Lumbung Pangan Desa Renovasi fisik lumbung desa yang sudah tidak aktif . Pengelolaan lumbung berbasis koperasi atau kelompok tani lokal . Penerapan sistem digital untuk pencatatan stok dan distribusi pangan desa . Diversifikasi Pangan Lokal Promosi pangan alternatif seperti ubi, sorgum , atau jagung . Pelatihan pengolahan produk berbasis pangan lokal untuk meningkatkan nilai jual . Optimalisasi Lahan Pertanian untuk Tanaman Pangan Identifikasi lahan tidur di wilayah desa Penyediaan bibit unggul dan pupuk untuk tanaman pangan . Pendampingan teknis melalui penyuluh pertanian . Peningkatan Literasi dan Edukasi bagi Petani Program Farmpreneur : pelatihan wirausaha berbasis pertanian . Workshop teknologi pertanian modern seperti penggunaan drone untuk pemetaan lahan dan aplikasi IoT untuk irigasi . Kolaborasi K/L untuk Peningkatan Swasembada Pangan Kemitraan dengan K/L dalam penyediaan alat pertanian modern. Program pendanaan bersama melalui BUMDes atau koperasi petani .

12. DESA SWASEMBADA ENERGI, AIR DAN PAPAN AKSI 3 Upaya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menuju Desa Swasembada Energi dan swasembada Air : Kerja sama dengan Kementerian ESDM, PLN, Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten /Kota untuk membangun prasarana listrik sampai ke rumah warga . Memberdayakan desa untuk membangun pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan , yaitu : Pembangkit listrik tenaga surya dengan panel surya Pembangkit listrik kecil dengan tenaga air (micro- hidro ) Pembangunan listrik dengan tenaga angin ( kincir angin ) Pembangunan listrik dengan tenaga biomassa dan biogas Inventarisasi data sumber air di desa Pemeliharaan mata air dan embung desa Penanaman pohon sekitar sumber mata air Mengembangkan panen air hujan Kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan swasembada air Listrik krusial untuk penerangan dan usaha desa , namun 3.246 desa belum terlistrik dan 9,99 juta rumah tangga tidak memiliki akses listrik . Air adalah sumber kehidupan desa , sehingga pemeliharaan sumber air sangat penting

13. DESA SWASEMBADA ENERGI AKSI 3 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pemasangan panel surya di rumah warga atau fasilitas umum ( balai desa dan sekolah ). Pelatihan masyarakat untuk merawat dan memperbaiki panel surya . Monitoring sistem panel surya menggunakan teknologi IoT. PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DARI ENERGI TERBARUKAN Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Survei potensi aliran sungai di desa untuk instalasi mikrohidro . Pembangunan infrastruktur sederhana seperti turbin kecil . Kolaborasi dengan BUMDES dan koperasi desa untuk mengelola hasil listrik secara kolektif . Pembangkit Listrik Tenaga Angin Identifikasi wilayah desa dengan potensi angin yang stabil . Instalasi kincir angin kecil untuk kebutuhan rumah tangga . Edukasi masyarakat tentang pengoperasian dan pemeliharaan kincir angin . Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Biogas Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Biomassa Lokal . Instalasi Pembangkit Listrik Berbasis Biomassa . Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga atau Komunal . Edukasi dan Pelatihan Masyarakat. Pengelolaan Limbah dan Pengolahan Sisa Produksi . Perluasan jaringan listrik desa hingga menjangkau daerah terpencil . Instalasi infrastruktur kelistrikan ke rumah-rumah warga , termasuk meteran listrik berbasis prabayar . Pembangunan gardu induk di wilayah strategis untuk mendukung pasokan listrik yang stabil . KERJA SAMA DENGAN ESDM DAN PLN UNTUK PENINGKATAN AKSES LISTRIK Mengembangkan model investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam investasi Listrik perdesaan Pengembangan pembangkit energi baru terbarukan . Pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa untuk mengelola teknologi EBT. KERJA SAMA DENGAN PIHAK SWASTA UNTUK MENGEMBANGKAN DESA MANDIRI ENERGI

14. DESA SWASEMBADA AIR AKSI 3 Melakukan survei lapangan untuk memetakan sumber air. Membuat database sumber air desa dengan data lokasi , volume, kualitas , dan kondisi . Melibatkan masyarakat setempat untuk memberikan informasi lokal terkait sumber air. INVENTARISASI SUMBER AIR DI DESA Membersihkan area sekitar sumber air secara berkala . Renovasi embung yang rusak untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air. Instalasi sistem pengolahan air sederhana ( filtrasi ) untuk memastikan kualitas air bersih . PEMELIHARAAN MATA AIR DAN EMBUNG DESA MENGEMBANGKAN PANEN AIR HUJAN Instalasi Sistem Panen Air Hujan . Pembuatan Infrastruktur Penyimpanan ( Membuat tangki penyimpanan air hujan yang ramah lingkungan menggunakan material lokal seperti beton atau plastik tahan lama) Memasang filter sederhana pada sistem panen air hujan untuk memastikan kualitas air yang baik untuk keperluan domestik . Penanaman pohon lokal seperti bambu , trembesi , atau pohon keras lainnya yang dapat menyimpan air tanah . Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pohon sebagai penyangga ekosistem sumber air. Kerjasama dengan komunitas penghijauan untuk penyediaan bibit pohon . PENANAMAN POHON DI SEKITAR SUMBER MATA AIR Kerjasama dengan K/L untuk pengadaan infrastruktur air, seperti sistem irigasi dan jaringan pipa. Kemitraan dengan LSM atau organisasi donor untuk pendanaan proyek air bersih . Pelibatan universitas dalam penelitian dan inovasi teknologi sederhana untuk pengelolaan air. KOLABORASI LINTAS SEKTOR UNTUK SWASEMBADA AIR

15. HILIRISASI PRODUK UNGGULAN DESA AKSI 4 Hilirisasi komoditas pertanian adalah proses mengolah produk pertanian mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi . Jadi, bukan hanya menjual hasil panen langsung , tetapi diolah lebih lanjut menjadi produk jadi seperti keripik , jus, atau produk makanan lainnya . Pengembangan sentra-sentra pengolahan produk unggulan Pembentukan Kemitraan Desa-Industri Pembangunan gudang-gudang penyimpanan ( termasuk gudang dingin /cold storage) Pengembangan Sistem Logistik Perdesaan

16. HILIRISASI PRODUK UNGGULAN DESA AKSI 4 Mendirikan pabrik pengolahan skala kecil dan menengah di dekat sumber bahan baku . Menyediakan alat dan teknologi pengolahan modern untuk meningkatkan efisiensi produksi . Memberikan pelatihan kepada masyarakat desa tentang proses hilirisasi , termasuk standar pengolahan , pengemasan , dan distribusi . Pengembangan Sentra Pengolahan Produk Perdesaan Membentuk kemitraan antara BUMDes , koperasi desa , dan perusahaan besar untuk memanfaatkan teknologi dan jaringan distribusi . Menyediakan skema insentif bagi industri yang bekerja sama dengan desa dalam mengolah produk unggulan . Meningkatkan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang difokuskan untuk proses hilirisasi . Pembentukan Kemitraan Desa-Industri Pembangunan gudang dengan fasilitas pengendalian suhu untuk penyimpanan hasil pertanian , perikanan , atau produk sensitif lainnya . Menyediakan fasilitas pengemasan sederhana di dalam gudang untuk meningkatkan daya tarik produk sebelum dipasarkan . Mengintegrasikan gudang dengan sistem teknologi untuk memantau stok secara real-time . Menyediakan kendaraan logistik berbasis komunitas yang dikelola oleh BUMDes . Meningkatkan infrastruktur jalan desa untuk mendukung kelancaran distribusi produk . Mengintegrasikan jadwal transportasi dengan kebutuhan distribusi melalui sistem logistik digital. Pembangunan Gudang Penyimpanan Produk Unggulan Desa ( termasuk cold storage) Pengembangan Sistem Logistik Perdesaan

17. PENGEMBANGAN DESA EKSPOR AKSI 5 Pembinaan agar setiap desa bisa mempunyai produk unggulan berskala ekspor yang dikelola dan diorganisir oleh BUM Desa , contohnya komoditas pertanian , kerajinan dan industri kecil BUM Desa sebagai entitas langsung pelaku ekspor BUM Desa berkolaborasi dengan para pihak , seperti Kementerian/Lembaga (K/L), swasta , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kedutaan RI di luar negeri, dan diikutsertakan dalam pameran produk Indonesia di luar negeri

18. PENGEMBANGAN DESA EKSPOR AKSI 5 Identifikasi Produk Unggulan : Pemetaan potensi desa untuk menemukan produk yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi . Registrasi Ekspor : BUM Desa melengkapi syarat legalitas ekspor seperti sertifikasi , sertifikasi organik , dan standar perdagangan internasional lainnya . Pelatihan Ekspor : Mengadakan pelatihan untuk pengelola BUM Desa terkait prosedur ekspor , dokumen pendukung , hingga pengelolaan risiko . BUM DESA SEBAGAI ENTITAS PELAKU EKSPOR Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) Kementerian Perdagangan : Memfasilitasi partisipasi BUM Desa dalam pameran dagang dan misi dagang internasional . Kolaborasi dengan Swasta Kemitraan dengan eksportir profesional untuk membantu proses logistik dan distribusi . Kolaborasi dengan LSM Program pendampingan untuk pengembangan merek lokal yang berorientasi ekspor . KOLABORASI BUM DESA DENGAN BERBAGAI PIHAK UNTUK MENDUKUNG EKSPOR MOU DENGAN MENDAG TERKAIT PENGEMBANGAN DESA EKSPOR

19. PEMUDA PEMUDI PELOPOR DESA AKSI 6 Kunci sukses dalam mengelola bonus demografi adalah memberdayakan pemuda . Keberhasilan peningkatan kapasitas pemuda juga turut menyelesaikan problem negara Middle Income Trap. Program Pemuda Pelopor Desa bertujuan untuk memberdayakan pemuda desa sebagai agen perubahan di desanya , misal : Pemuda Pelopor Pertanian ; Pemuda Pelopor Peternakan ; Pemuda Pelopor Desa Wisata ; Pemuda Pelopor Digitalisasi ; Pemuda Pelopor Teknologi dan Inovasi ; Pemuda Pelopor Keamanan Pangan Desa ; Pemuda Pelopor Desa Kreatif ; Pemuda Pelopor Seni dan Budaya ; Pemuda Pelopor Pengolahan Limbah Desa;dan Program ini dirancang untuk menginspirasi , memotivasi , dan memberikan platform kepada pemuda untuk berkontribusi secara nyata dalam memajukan desanya serta memberikan apresiasi dan meningkatkan kapasitas pemuda yang telah berkontribusi bagi desa .

20. PEMUDA PEMUDI PELOPOR DESA AKSI 6 Pengembangan Olahraga Desa Pembentukan dan pelatihan kelompok olahraga desa. Penyelenggaraan turnamen antar desa secara rutin. Penyediaan fasilitas olahraga dasar di desa (lapangan, perlengkapan olahraga). Penguatan Organisasi Pemuda Desa Literasi digital: pelatihan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Edukasi tentang manajemen organisasi, kepemimpinan, dan pengelolaan kegiatan berbasis masyarakat. Peningkatan Kapasitas Pemuda Desa Beasiswa pendidikan formal untuk pemuda berprestasi. Pelatihan vokasi bersertifikat. Program magang di perusahaan mitra untuk memberikan pengalaman kerja praktis. Edukasi Pencegahan Perilaku Negatif Seminar anti-narkoba bekerja sama dengan BNN atau LSM terkait. Penyuluhan tentang bahaya perjudian dan perkelahian dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan Pemuda Wirausaha Desa Pelatihan kewirausahaan: pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan. Pendampingan usaha berbasis potensi desa (misalnya, usaha kerajinan, hasil pertanian, atau pariwisata). Fasilitasi akses permodalan melalui kerjasama dengan BUMDes Program pembelajaran berbasis desa di pesantren (ekonomi kreatif, pertanian, dan teknologi). Pendampingan santri untuk berperan aktif dalam program pembangunan desa. Kolaborasi pesantren dengan BUMDes untuk mengembangkan potensi lokal. Penguatan Pesantren sebagai Pusat Pembelajaran Desa

21. KONSOLIDASI PROGRAM K/L MASUK DESA AKSI 7 Informasi program sektoral ke desa wajib disampaikan ke Pemerintah Desa untuk integrasi pembangunan . Dana program sektoral ke desa diperkirakan Rp 362 triliun per tahun . Konsolidasi program sektoral dari pusat dan daerah diperlukan agar mendukung agenda " membangun dari Desa " untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan . Kegiatan meliputi : Menyusun Peraturan Pemerintah untuk konsolidasi anggaran yang masuk ke desa dalam rangka mendukung Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa . Menyampaikan usulan agar Kementerian Keuangan mencatat seluruh anggaran K/L yang masuk ke Desa . Pemerintah Desa mencatat dalam APBDes atas anggaran program sektoral dari K/L dan Pemda yang masuk Desa . PEMBANGUNAN DI DESA SECARA KOLABORATIF

22. KONSOLIDASI PROGRAM K/L MASUK DESA AKSI 7 Analisis kebutuhan prioritas desa berdasarkan potensi dan permasalahan spesifik , seperti infrastruktur , pemberdayaan ekonomi , pendidikan , atau kesehatan . Identifikasi praktik terbaik pengelolaan anggaran desa yang sudah berhasil diimplementasikan . Menyelenggarakan forum konsultasi publik dengan pemangku kepentingan , termasuk pemerintah daerah , organisasi desa , kepala desa , BUMDes , dan masyarakat . Menyusun rancangan peraturan yang mencakup mekanisme konsolidasi anggaran untuk desa dalam rangka pembangunan desa berbasis potensi lokal , dan partisipasi masyarakat . Melaksanakan uji publik dan finalisasi dokumen sebelum disahkan . Menyusun Peraturan Pemerintah untuk konsolidasi anggaran yang masuk ke desa dalam rangka mendukung Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa . Penyampaian surat resmi dari Kementerian Desa kepada Kementerian Keuangan untuk membahas sistem pencatatan aliran dana ke desa . Mengadakan rapat koordinasi lintas sektor untuk menentukan mekanisme pelaporan anggaran K/L ke desa . Pengembangan aplikasi atau modul khusus dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) atau Sistem Informasi Desa untuk mencatat seluruh anggaran K/L. Pelatihan bagi operator keuangan di tingkat desa untuk memahami sistem pencatatan baru . Usulan kepada Kementerian Keuangan untuk Mencatat Seluruh Anggaran K/L yang Masuk ke Desa Sosialisasi kepada pemerintah desa mengenai pentingnya mencatat seluruh dana sektoral dalam APBDes . Penyediaan pedoman teknis tentang tata cara pencatatan anggaran sektoral ke dalam APBDes , termasuk format laporan yang terintegrasi dengan sistem keuangan desa ( Siskeudes ). Pelatihan perangkat desa untuk mengidentifikasi sumber dana sektoral dan memasukkannya ke dalam perencanaan anggaran desa . Pendampingan oleh tenaga ahli atau pendamping desa untuk memastikan implementasi pencatatan sesuai dengan regulasi . Pencatatan Anggaran Program Sektoral oleh Pemerintah Desa dalam APBDes

23. DIGITALISASI DESA DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA AKSI 8 Terdapat 27 ribu desa memiliki potensi wisata , namun baru 6 ribu desa yang dikembangkan BUM Desa . Percepatan dilakukan dengan teknologi informasi untuk pemasaran , ticketing , pengelolaan wisata , dan laporan keuangan . Akses internet dengan sinyal kuat baru mencapai 52.721 desa , sehingga dibutuhkan pembangunan infrastruktur telematika di desa . Marketplace Desa : pembuatan marketplace untuk menampilkan produk unggulan desa Bank Data Potensi Ekonomi Desa : pembuatan sistem terpadu untuk pendataan potensi ekonomi dan usaha yang ada di setiap desa di Indonesia Konten Kreator Desa : pelatihan kepada masyarakat untuk dapat melakukan promosi digital dengan tema kearifan lokal masing- masing desa Revitalisasi Sistem Informasi Desa (SID) sesuai dengan mandat UU Desa untuk memperkuat Pembangunan Desa yang dikelola secara partisipatif dan deliberatif dengan berbasis Data Desa Pengembangan Obyek Wisata (POW), meliputi : pembangunan Toilet Umum , Gazebo/ Saung , Kolam Pemandian , Balai Kesenian , Sarana Hunian ( Penginapan Wisata ), Jalur Pedestrian, Area Parkir , Gapura , serta sarana dan prasarana pendukung lainnya Peningkatan kapasitas pelaku wisata dalam promosi desa wisata , agar pelaku wisata di Desa dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pengunjung / wisatawan

24. DIGITALISASI DESA DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA AKSI 8 Pengembangan aplikasi atau website e-commerce berbasis desa. Pendataan produk unggulan desa. Pelatihan bagi UMKM desa untuk mengelola toko daring, termasuk proses pengemasan, logistik, dan pemasaran. Survei dan pemetaan potensi ekonomi desa. Pengembangan sistem berbasis teknologi untuk mengelola data potensi ekonomi secara real-time. Workshop produksi konten, termasuk fotografi, videografi, dan pengeditan. Pelatihan strategi pemasaran digital melalui media sosial. Kolaborasi dengan influencer lokal untuk mempromosikan hasil karya kreator desa. Modernisasi platform SID ( user-friendly dan berbasis data real-time). Integrasi data desa dengan Bank Data Potensi Ekonomi Desa. Monitoring dan evaluasi penggunaan SID untuk perencanaan pembangunan. Pembangunan infrastruktur wisata (toilet umum, gazebo, kolam pemandian, balai kesenian, jalur pedestrian, dll). Pembangunan sarana hunian (homestay) untuk wisatawan. Kolaborasi dengan komunitas lokal untuk menjaga kebersihan dan keamanan wisata. Workshop tentang manajemen wisata, hospitality, dan pengelolaan pengunjung. Pelatihan berbahasa asing untuk pemandu wisata lokal. Penyusunan panduan layanan wisata berbasis kearifan lokal. Bank Data Potensi Ekonomi Desa Marketplace Desa Konten Kreator Desa Revitaslisasi Sistem Informasi Desa Pengembangan Obyek Wisata Desa Peningkatan Kapasitas Pelaku Wisata Desa

25. PENINGKATAN INVESTASI DESA MELALUI POLA KEMITRAAN NASIONAL DAN INVESTOR DARI LUAR NEGERI AKSI 9 Produk unggulan desa dan kawasan kerja sama antar desa dapat ditingkatkan skala ekonominya melalui peningkatan investasi masuk desa . Produk pertanian dan kerajinan dapat ditingkatkan menjadi industrialisasi Perdesaan . Kualitas produk industri kecil dapat ditingkatkan agar bisa menjadi supplier industry besar . KEGIATANNYA : Kompilasi data statistik dan spasial Industrialisasi dan Hilirisasi Produk Unggulan Perdesaan Business matching dengan investor, terutama pada bidang yang sama Perluasan Kerja Sama kemitraan usaha Kolaborasi lintas Kementerian dalam peningkatan investasi di desa

26. PENINGKATAN INVESTASI DESA MELALUI POLA KEMITRAAN NASIONAL DAN INVESTOR DARI LUAR NEGERI AKSI 9 Survei lapangan untuk mengumpulkan data tentang sumber daya lokal dan potensi desa. Penggunaan teknologi seperti GIS (Geographic Information System) untuk memetakan potensi lahan, infrastruktur, dan lokasi strategis. Penyusunan basis data desa yang terintegrasi, seperti profil desa digital, yang memudahkan akses bagi investor. Pembangunan sentra industri kecil dan menengah (IKM) di desa. Pelatihan bagi masyarakat desa untuk mengolah produk mentah menjadi produk jadi yang bernilai jual tinggi (contoh: kopi, minyak kelapa, kerajinan tangan). Penyediaan alat produksi melalui program bantuan dari pemerintah atau mitra usaha. Penyelenggaraan investment forum tingkat desa atau kabupaten . Sesi presentasi potensi desa kepada calon investor melalui video, brosur , dan laporan profil desa . Pendampingan teknis kepada desa untuk menyiapkan proposal investasi yang menarik dan berbasis data. Mengidentifikasi mitra usaha potensial seperti perusahaan ritel besar, eksportir, atau marketplace digital. Menyusun perjanjian kemitraan berbasis win-win solution , di mana desa mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan perusahaan mendapat suplai produk berkualitas. Membentuk koperasi atau badan usaha milik desa (BUMDes) yang bertindak sebagai pengelola kemitraan. Kerjasama antara Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan untuk mendukung pengembangan infrastruktur dasar dan insentif pajak. Program one-stop service untuk mempermudah investor dalam proses perizinan dan pendanaan. Pengumpulan Data Statistik dan Spasial yang Akurat Industrialisasi dan Hilirisasi Produk Unggulan Desa Business Matching Kolaborasi Lintas K/L untuk Investasi Desa Perluasan Kerjasama Kemitraan Usaha

27. PENGUATAN PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA AKSI 10 Dana Desa maupun anggaran program sektoral yang masuk Desa harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Desa , agar rakyat Desa bebas dari kemiskinan dan kelaparan . Korupsi di Desa sangat membahayakan pelaksanaan agenda: “ Membangun Indonesia dari Desa untukPemerataan Kesejahteraan ”. Perlu adanya penguatan peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melawan korupsi di Desa . Penerapan pembangunan partisipatif ( dari , oleh, dan untuk Masyarakat Desa ) Penerapan akuntabilitas sosial Penerapan Open Government Indonesia (OGI) di Desa Desa Anti Korupsi untuk pencegahan dan penanganan korupsi di Desa . Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan penanganan masalah yang mengarah pada terjadinya korupsi . Penerapan Sistem Peringatan Dini sebagai bagian dari mitigasi resiko terjadinya korupsi di Desa AUDIENSI DAN PENANDATANGANAN MOU DALAM PENGUATAN PENGAWASAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA, BERSAMA JAKSA AGUNG, KAPOLRI, PANGLIMA TNI DAN KETUA KPK

28. PENGUATAN PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA AKSI 10 Pembangunan Partisipatif Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan prioritas pembangunan. Pelatihan tentang penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Pembentukan kelompok kerja berbasis masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi proyek pembangunan. Akuntabilitas Sosial Desa Penyampaian laporan keuangan dan kegiatan desa secara terbuka kepada masyarakat . Penyediaan papan informasi desa ( anggaran , proyek , dan capaian ) Melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan dana desa . Open Government Indonesia (OGI) di Desa Membangun Sistem Informasi Desa (SID) berbasis digital untuk mempublikasikan informasi desa secara daring. Membentuk Desa Forum Publik untuk mengumpulkan masukan masyarakat secara langsung. Pelatihan prinsip keterbukaan dan pengelolaan data desa. Desa Anti Korupsi Pelatihan integritas dan anti korupsi bagi kepala desa dan perangkat desa. Kode etik perangkat desa untuk memastikan prinsip transparansi. Penandatanganan komitmen bersama "Desa Bersih Korupsi" oleh seluruh perangkat desa. Pembuatan layanan pengaduan sebagai media aspirasi masyarakat. Pengembangan aplikasi pengaduan digital untuk laporan cepat berbasis teknologi. Pembentukan unit pengaduan independen yang bertugas menyelidiki dan menyelesaikan laporan masyarakat. Early Warning System Pengawasan keuangan desa berbasis teknologi untuk memantau penggunaan anggaran secara real-time . Menyusun indikator risiko korupsi (proyek yang terlambat selesai atau laporan keuangan yang tidak sesuai). Layanan Pengaduan Masyarakat Desa

29. DESA BERKETAHANAN IKLIM, DESA TANGGUH BENCANA DAN BEBAS SAMPAH AKSI 11 UPAYA MENUJU DESA BERKETAHANAN IKLIM DAN DESA TANGGUH BENCANA: Pengembangan aksi lokal desa menghadapi perubahan iklim , Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam merespon bencana dan perubahan iklim , Memastikan kebijakan dana desa dapat digunakan untuk perubahan iklim kebencanaan tingkat desa Peningkatan kapasitas penghidupan ( livelihood ) masyarakat desa pasca bencana Kolaborasi program desa tangguh bencana lintas Kementerian/Lembaga. Mengembangkan desa bebas sampah PEMBANGUNAN TANGGUL DI SUNGAI PENANAMAN POHON DI DESA MODUL AKSI DESA BERKETAHANAN IKLIM BAGI PARA PENDAMPING DESA

30. DESA BERKETAHANAN IKLIM, DESA TANGGUH BENCANA DAN BEBAS SAMPAH AKSI 11 AKSI LOKAL DESA UNTUK PERUBAHAN IKLIM Penanaman pohon lokal untuk mengurangi risiko banjir dan erosi . Pembuatan sistem pengelolaan air hujan (rainwater harvesting) untuk memitigasi kekeringan . Pelatihan petani tentang teknik pertanian adaptif , seperti penggunaan varietas tahan perubahan iklim . KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MERESPONS PERUBAHAN IKLIM Pelatihan dasar kebencanaan ( evakuasi , pertolongan pertama , dan manajemen risiko ). Simulasi tanggap darurat ( contoh : simulasi banjir atau gempa bumi ). Edukasi masyarakat tentang tanda-tanda awal bencana dan langkah mitigasi yang dapat dilakukan . KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK PERUBAHAN IKLIM DAN BENCANA Penyusunan pedoman penggunaan dana desa untuk proyek perubahan iklim dan kebencanaan . Pemberian insentif kepada desa yang mengalokasikan dana untuk kegiatan ramah lingkungan dan tangguh bencana . Monitoring penggunaan dana desa untuk memastikan program tersebut terlaksana secara efektif . PENINGKATAN KAPASITAS PASCA BENCANA Pelatihan kewirausahaan bagi korban bencana untuk menciptakan sumber pendapatan baru . Pengadaan alat dan modal usaha untuk mendukung penghidupan kembali setelah bencana . Rehabilitasi lahan dan fasilitas yang rusak akibat bencana untuk mendukung produktivitas ekonomi desa . KOLABORASI DESA TANGGUH BENCANA LINTAS K/L Kerjasama lintas K/L untuk menyediakan sumber daya dan dukungan teknis . Pelaksanaan program percontohan (pilot project) desa tangguh bencana dengan kolaborasi lintas sektor .

31. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL AKSI 12 Penetapan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal , sebagai dasar implementasi kebijakan afirmasi program Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029 Penetapan Perpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal untuk tahun 2025-2029 sebagai dasar penetapan lokus program afirmasi untuk Daerah Tertinggal 2025-2029 Percontohan pengelolaan ketahanan pangan skala lokal di Daerah Tertinggal Percontohan pengelolaan jaringan air bersih menuju desa swasembada air di Daerah Tertinggal

32. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL AKSI 12 P enerbitan Peraturan Presiden ( Perpres ) tentang Penetapan Daerah Tertinggal untuk Periode 2025-2029 Penetapan kriteria daerah tertinggal berbasis data terbaru dari BPS dan Kementerian Desa , PDT. Identifikasi daerah yang memenuhi kriteria tersebut melalui pendekatan partisipatif . Pengesahan Perpres oleh Presiden sebagai dasar penentuan lokus program pembangunan . Program Percontohan Pengelolaan Jaringan Air Bersih Menuju Desa Swasembada Air Pembangunan infrastruktur dasar seperti sumur bor , tangki penyimpanan , dan jaringan distribusi air. Pelatihan bagi masyarakat lokal untuk mengelola dan memelihara jaringan air bersih secara mandiri . Kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mendukung pembiayaan dan keberlanjutan program. Revisi PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kajian akademis untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi PP No. 78 Tahun 2014. Pelibatan pakar , pemerintah daerah , dan masyarakat dalam pembahasan perubahan peraturan . Penyusunan dokumen revisi peraturan yang mencakup kebijakan afirmasi baru untuk program pembangunan daerah tertinggal tahun 2025-2029. Pemetaan lahan potensial untuk pengembangan tanaman pangan lokal. Pelatihan bagi petani tentang teknik pertanian modern dan ramah lingkungan. Penyediaan bantuan bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian. Program Percontohan Ketahanan Pangan Skala Lokal di Daerah Tertinggal

33. TERIMA KASIH