Paparan Manajemen DAPODIK & Verval PTK - Copy.pptx

Paparan manajemen dapodik dan verval ptk

1. DAPODIK KETENAGAAN DAN VERVAL PTK (NUPTK & PTK BARU) PERPRES NOMOR 39 TAHUN 2019.tentang SATU DATA INDONESIA

2. PERMASALAHAN PENGAJUAN MANAJEMEN DAPODIK & VERVAL PTK

3. MANAJEMEN DAPODIK KETENAGAAN

4. 1. PENGAJUAN MUTASI / TARIK DATA PTK 2. PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN PTK 3. PERUBAHAN STATUS PTK 4. PENAMBAHAN PENUGASAN 5. RESERT AKUN PTK

5. Persyaratan nya : ~ MEMBAWA IDENTITAS NIK (KTP) / NUPTK ( bila sudah punya) ~ DATA SUDAH HARUS DILEPAS/DIMUTASIKAN DARI DAPODIK SEKOLAH LAMA ~ HARUS ADA SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN KELUAR DARI SEKOLAH LAMA ~ MEMBAWA SK PENGANGKATAN DAN SK PEMBAGIAN TUGAS DARI SEKOLAH BARU ~ SURAT TUGAS DARI KEPSEK ~ SURAT PENGANTAR DARI CABDIN WILAYAH MASING- MASING

6. Persyaratan nya : * MEMBAWA IDENTITAS NIK (KTP) / NUPTK ( bila SUDAH PUNYA) * HARUS ADA SURAT PERMOHONAN GANTI STATUS KEPEGAWAIAN DARI KEPSEK * MEMBAWA SK PENGANGKATAN DAN SK PEMBAGIAN TUGAS DARI SEKOLAH * SURAT TUGAS DARI KEPSEK * SURAT PENGANTAR DARI CABDIN WILAYAH MASING- MASING

7. Persyaratan nya : ~ MEMBAWA IDENTITAS NIK (KTP) / NUPTK ( bila sudah punya) ~ HARUS ADA SURAT PERMOHONAN GANTI STATUS PTK DARI KEPSEK ~ MEMBAWA SK PENGANGKATAN DAN SK PEMBAGIAN TUGAS DARI SEKOLAH ~ SURAT PENGANTAR DARI CABDIN WILAYAH MASING-MASING ~ SURAT TUGAS DARI KEPSEK

8. Persyaratan nya : ~ MEMBAWA IDENTITAS NIK (KTP) / NUPTK ( bila sudah punya) ~ HARUS ADA SURAT PERSETUJUAN / KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) DARI KEPSEK MASING- MASING ~ MEMBAWA SK PEMBAGIAN TUGAS DARI SEKOLAH (YG DITUJU) ~ SURAT PENGANTAR DARI CABDIN WILAYAH MASING-MASING ~ SURAT TUGAS DARI KEPSEK

9. Persyaratan nya : ~ MEMBAWA IDENTITAS NIK (KTP) / NUPTK ( bila sudah punya) ~ HARUS ADA SURAT PERMOHONAN DARI KEPSEK ~ SURAT PENGANTAR DARI CABDIN WILAYAH MASING-MASING ~ SURAT TUGAS DARI KEPSEK 5. RESERT AKUN PTK

10. VERVAL PTK BARU VERVAL NUPTK https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id

11. sudah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id . belum memiliki NUPTK; dan telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional T A H A P penetapan calon penerima NUPTK; dan penetapan penerima NUPTK. A. SYARAT PENETAPAN CALON TAHAP DAN SYARAT PENERBITAN NUPTK

12. Untuk Guru PNS atau CPNS dan PPPK di Sekolah Negeri; (1.) SK Pengangkatan PNS/CPNS/PPPK dan atau SK Penugasan dari Dinas Pendidikan. Apabila pada SK Pengangkatan dijelaskan tentang nama guru yang bersangkutan beserta satuan pendidikan dimana guru tersebut ditugaskan maka cukup melampirkan SK Pengangkatan saja . Jika tidak , maka harus melampirkan juga SK Penugasan (SPMT) dari Kepala Dinas Pendidikan terkait penempatan / penugasan guru tersebut , (2.) Ijazah SD atau sederajat , (3.) Ijazah SMP atau sederajat , (4.) Ijazah SMA/ SMK atau sederajat , (5.) Ijazah S1 atau D4 . SYARAT PENGAJUAN NUPTK

13. Untuk guru non PNS ( diangkat oleh yayasan ) di sekolah swasta ; (1.) SK Pengangkatan dari Ketua Yayasan (minimal telah mengajar / bekerja 1 tahun di satu sekolah induk ), dengan bisa menunjukkan SK yg dikeluarkan oleh Yayasan sekolah tersebut (2.) SK Penugasan dari Kepala Sekolah / Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar mengikuti TMT SK Pengangkatan dari Yayasan (3.) Ijazah SD atau sederajat , (4.) Ijazah SMP atau sederajat , (5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat , (6.) Ijazah S1 atau D4. catatan : setelah OPS mengupload dokumen harus ada approve/ persetujuan dari OPY

14. ALUR VERVAL DAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN NUPTK Satpen Swasta (upload dokumen ) Satpen Negeri (upload dokumen ) YAYASAN (OPY) ( aprove dokumen ) Dinas Pendidikan ( verifikasi / aprove dokumen ) PUSDATIN ( verifikasi /approve/ penerbitan )

15. PENONAKTIFAN NUPTK

16. KONSEP PENONAKTIFAN NUPTK NUPTK yang telah diterbitkan dapat dilakukan Penonaktifan P r in s i p permohonan dari pemilik NUPTK; tidak terdata sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, diantaranya: beralih tugas dari jabatan; beralih profesi; meninggal dunia; purna tugas; lainnya… D i k a r e na k a n

17. PERSYARATAN PENONAKTIFAN NUPTK NU P TK Seseorang PTK yang karena sesuatu hal berhenti menjadi PTK, maka PTK yang bersangkutan wajib dan merupakan keharusan untuk menonaktifkan NUPTK yang telah dimiliki . Dokumen persyaratan penonaktifan NUPTK disiapkan oleh PTK yang bersangkutan , dalam bentuk scan dokumen asli dengan tipe file PDF (.pdf), kemudian diserahkan ke Operator Sekolah untuk di- upload melalui aplikasi verval PTK. Dokumen persyaratan penonaktifan NUPTK adalah sebagai berikut : Surat pernyataan bermaterai PTK utk menonaktifkan NUPTK; Surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan; dan Surat persetujuan dari Cabang Dinas Wilayah setempat . Penonaktifan NUPTK yang diajukan operator sekolah membutuhkan persetujuan ( approve ) Dinas Pendidikan, dan Pusat (PUSDATIN)

18. SISTEM APLIKASI PENONAKTIFAN NUPTK Penonaktifan NUPTK dilakukan dalam jaringan sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id LAMAN Status NUPTK yang sudah nonaktif diinformasikan melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status STATUS

19. VERVAL PTK BARU # SEKOLAH NEGERI # SEKOLAH SWASTA / YAYASAN

20. FORM INPUT GTK/PTK BARU

21. ~ SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN PTK BARU DARI KEPSEK ~ MENGISI FORM PTK BARU ~ fotocopy ligalisir dokumen pendukung ~ surat tugas dari kepsek ~ surat pengantar dari cabdin wilayah nOTE : untuk memasukkan / pengisian data didalam verval ptk baru dilakukan oleh operator dinas provinsi / induk # SEKOLAH NEGERI

22. ~ SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN PTK BARU DARI KEPSEK ~ MENGISI FORM PTK BARU ( bisa minta di cabdin masing masing) ~ fotocopy ligalisir dokumen pendukung ~ surat tugas dari kepsek ~ surat pengantar dari cabdin wilayah nOTE : untuk memasukkan / pengisian data didalam verval ptk baru dilakukan oleh operator yayasan DOKUMEN YANG DIUPLOAD PADA VERVAL TAMBAH PTK BARU: 1. SURAT PENGANGKATAN/PEMBAGIAN TUGAS TERBARU; 2. DOKUMEN R.10 (ANALISA KEBUTUHAN GTK); 3. IJAZAH TERAKHIR . # SEKOLAH SWASTA / YAYASAN

23. SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA, DENGAN SATU DATA TERIMA KASIH