paparan PAD pada DPD-16 Okt 2025 utnuk prov NTB.pptx

paparan PAD

1. Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Mataram , 16 Oktober 2025 Difokuskan pada Pengawasan atas Penerimaan Asli Daerah © Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2025

2. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DASAR HUKUM : UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PENGERTIAN PAD : PAD adalah pendapatan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri , dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk membiayai otonomi daerah JENIS-JENIS PAD : Pajak Daerah : yaitu pungutan wajib yang dilakukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung Retribusi daerah : yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yng diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi /badan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan : yaitu pendapatan yang berasal dari penyertaan modal pemerintah kepada BUMD atau kerja sama dengan pihak ketiga Lain-lain PAD yang sah : yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah , seperti : hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan , jasa giro / deposito / pendapatan bunga lain,

3. Komposisi Pendapatan Daerah Lingkup Provinsi NTB Per Triwulan II Tahun 2025, posisi Pendapatan Daerah Lingkup NTB didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar 79,86%, disusul oleh PAD sebesar 19,25%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah sebesar 0,89%. Struktur pendapatan daerah Provinsi NTB secara konsisten didominasi oleh komponen Transfer ke Daerah (TKD), sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah relatif kecil . Kontribusi PAD per triwulan II pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya, ditopang peningkatan kinerja pajak didukung opsen dan peningkatan kinerja pemungutan retribusi oleh pemda

4. Pertumbuhan PAD Lingkup Provinsi NTB Secara keseluruhan , pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Triwulan II tahun 2025 menunjukkan tren positif . Pajak Daerah mengalami pertumbuhan ditopang perbaikan tata kelola, Digitalisasi administrasi perpajakan, serta perluasan basis pajak melalui penerapan kebijakan pajak opsen. Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan ditopang peningkatan efektivitas pemungutan retribusi, serta penyesuaian tarif atau peningkatan volume layanan, khususnya pada BLUD Bidang Kesehatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan mengalami kontraksi , mengindikasikan kontribusi dari aset atau investasi pemda belum optimal atau bersifat tidak rutin Lain-lain PAD Yang Sah juga mengalami kontraksi , utamanya disebabkan pergeseran pencatatan penerimaan dari BLUD yang kini masuk ke retribusi 1. 2. 3. 4.

5. Pertumbuhan PAD Spasial Lingkup NTB PAD per Juni 2025 tumbuh pada enam pemda, dengan pertumbuhan tertinggi pada Pemerintah Provinsi NTB, ditopang perbaikan kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah . PEMDA PAD JUNI 2024 PAD JUNI 2025 growth Provinsi Nusa Tenggara Barat 545,07 1.002,72 84% Kab . Lombok Timur 53,30 93,23 75% Kab . Dompu 10,39 16,72 61% Kab . Lombok Tengah 80,48 103,14 28% Kab. Sumbawa Barat 38,98 47,28 21% Kab . Sumbawa 63,51 65,03 2% Kab. Lombok Utara 81,89 77,43 -5% Kab . Lombok Barat 220,43 180,95 -18% Kota Mataram 217,59 142,76 -34% Kota Bima 68,85 22,73 -67% Kab . Bima 96,32 3,96 -96% Total 1.476,81 1.755,95 19% Sedangkan pada lima pemda lainnya, terjadi kontraksi . Kontraksi tertinggi terjadi pada Kab. Bima, sehubungan turunnya Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain yang cukup signifikan (Rp90 Miliar) dibanding tahun lalu.