Paparan Perhutanan Sosial di Mandailing Natal KPH 8.pptx

Perhutanan Sosial

1. PERCEPATAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN DI WILAYAH UPTD KPH VIII KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL Oleh : AMAR TAUFIQ

2. LATAR BELAKANG Membangun Indonesia dari pinggiran , didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu : lahan , kesempatan usaha dan sumberdaya manusia . Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar . Secara umum luas wilayah kehutanan di UPTD KPH Wilayah VIII Kotanopan seluas 153.120 Ha dengan hampir 50 % penduduk Kabupaten Mandailing Natal bergantung pada lahan hutan dalam mata pencariannya . Sedangkan sumber daya manusianya dalam mengelola hutan yang baik masih sangat jauh pengelolaannya , karena rata – rata tamatan sekolah mereka SMP, paling tinggi pun tamatan SMA.

3. LATAR BELAKANG Khususnya di Kecamatan Panyabungan Timur yang sangat memprihatinkan dan wilayah tersebut mempunyai tanaman terlarang yaitu tanaman ganja yang menjadi penyokong tanaman terluas di Kabupaten Mandailing Natal bahkan di Indonesia yang sampai saat ini masih bertahan bahkan tambah luas . Sedangkan potensi kesuburan tanah dan tanaman sangat potensi untuk dikembangkan dengan baik . Baik di tanah maupun di bawah tanah yaitu tambang emas , mineral, dan batu bara. Dengan latar belakang tersebut selayaknya kita buat percepatan dan pengembangan perhutanan social khususnya di wilayah Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.

4. 1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan : Undang-undang ini memberikan dasar hukum tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan , termasuk perhutanan sosial . 2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan : Peraturan pemerintah ini memberikan rincian lebih lanjut tentang pengelolaan perhutanan sosial , termasuk jenis-jenis izin , hak dan kewajiban pelaku perhutanan sosial , dan mekanisme pengelolaan . 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial: Peraturan menteri ini merupakan turunan dari PP No. 23 Tahun 2021 dan memberikan detail operasional tentang pelaksanaan perhutanan sosial , termasuk tata cara perizinan , pemanfaatan hasil hutan , dan monitoring. LANDASAN HUKUM

5. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang lestari , di mana masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat menjadi pelaku utama dalam mengelola hutan negara atau hutan hak / hutan adat Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini , dibuat dalam lima skema pengelolaan , Hutan Desa: Pengelolaan hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa ..  Hutan Kemasyarakatan: Pengelolaan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat Hutan Tanaman Rakyat: Pengelolaan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalm rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan . Hutan Adat: Pengelolaan hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat . Kemitraan Kehutanan: kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan , pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan , jasa hutan , izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan . DEFENISI DAN PENJELASAN PERHUTANAN SOSIAL

6. Manfaat utama perhutanan sosial adalah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan , meningkatkan kesejahteraan masyarakat , mengurangi konflik tenurial, serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal seperti illegal logging.  Perhutanan sosial bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan , sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan . Skema perhutanan sosial juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan menjamin integritas ekosistem hutan . MANFAAT DAN TUJUAN

7. DESKRIPSI WILAYAH SEBARAN HUTAN KPH WILAYAH VIII PETA WILAYAH KERJA KPH UNIT XXX KPHL MANDAILING NATAL No. Kabupaten Kecamatan Luas (Ha) Luas (%) I. Mandailing Natal     1. Batang Natal 10.096,26 6,59   2. Bukit Malintang 2.931,47 1,91   3. Huta Bargot 8.580,76 5,60     4. Kotanopan 11.728,27 7,66     5. Muara Batang Gadis 2.580,14 1,69     6. Muara Sipongi 10.507,34 6,86     7. Naga Juang 2.797,90 1,83     8. Natal 5.459,03 3,57     9. Pakatan 10.060,73 6,57     10. Panyabungan Kota 13.027,77 8,51     11. Panyabungan Barat 4.660,58 3,04     12. Panyabungan Selatan 2.493,62 1,63     13. Panyabungan Timur 33.434,99 21,84     14. Panyabungan Utara 2.431,55 1,59     15. Puncak Sorik Marapi 1.389,29 0,91     16. Siabu 10.891,00 7,11     17. Tambangan 4.771,50 3,12     18. Ulu Pungkut 14.883,19 9,72 II Tapanul Selatan Sayur Matinggi 193,90 0,13 III Padang Lawas   Barumun 11,10 0,01   Ulu Barumun 189,61 0,12     Total 153.120,00 100

8. PENCAPAIAN PEMBENTUKAN PERHUTANAN SOSIAL Nama Persetujuan Perhutanan Sosial Beserta Luasannya KTH Ingin Maju Desa Huta Bangun Kec . Panyabungan Timur luas 93 Ha. KTH Maju I Desa Banjar Lancat Kec . Panyabungan Timur luas 78 Ha KTH Maju II Desa Banjar Lancat Kec . Panyabungan Timur luas 60 Ha. KTH Mawar Desa Huta Bangun Kec . Panyabungan Timur luas 87 Ha. KTH Subur Tani Desa Aek Nabara Kec . Panyabungan Timur luas 67 Ha. KTH Tor Sidaldal De sa Angin Barat Kec . Tambangan luas 100 Ha KTH Subur Desa Saba Dolok Kec . Kotanopan luas 52 Ha KTH Sinasahan Lestari Desa Saba Dolok Kec . Kotanopan luas 31 Ha KTH Bukit Berkah Madu Desa Gunung Tua Julu Kec . Panyabungan luas 68 Ha KTH Berkah Kopi Desa Pagur Kec . Panyabungan Timur luas 112 Ha KTH LPHD Matahari Desa Huta T inggi Desa Panyabungan Timur luas 1.075 Ha SK Persetujuan Perhutanan Sosial

9. BANTUAN YANG DIBERIKAN NO NAMA KTH JENIS BANTUAN TAHUN 1. Maju I Bantuan Bibit Stup Lebah Madu RHL dari BPDAS 2. Maju II Bantuan Bibit RHL dari BPDAS 3 Subur Mesin Rousting Kopi Bibit Tanaman Keras 4 pagur Bibit Tanaman Kopi Dan Tanaman Keras Mesin Rousting Kopi

10. No. PROVINSI JENIS IJIN LOKASI UPTD. KPH NAMA KPS NO. SK Luas (Ha) Keterangan KAB./KOTA KEC. DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Sumatetera Utara HKm Mandailing Natal Panyabungan Timur Hutabangun KPH Wilayah VIII Kotanopan Ingin Maju SK.3220/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2020 Tanggal 20/05/2020 93   2. HKm Panyabungan Timur Banjar Lancat Maju I SK.3237/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2020 Tanggal 20/05/2020 78   3. HKm Panyabungan Timur Banjar Lancat Maju II SK.3222/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2020 Tanggal 20/05/2020 60   4. HKm Panyabungan Timur Hutabangun Mawar SK.3181/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2020 Tanggal 14/05/2020 87   5. HKm Panyabungan Timur Aek Nabar Subur Tani SK.3180/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2020 Tanggal 14/05/2020 67   6. HKm Panyabungan Gunung Tua Julu Bukit Berkah Madu SK.10385/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 87   IDENTIFIKASI POTENSI DAN NILAI EKONOMI PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL

11. IDENTIFIKASI POTENSI DAN NILAI EKONOMI PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL No. PROVINSI JENIS IJIN LOKASI UPTD. KPH NAMA KPS NO. SK Luas (Ha) Keterangan KAB./KOTA KEC. DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.   HKm   Panyabungan Timur Pagur   Berkah Kopi SK.10384/MENLHK-PSKL/PKPS/PSKL.0/9/2023 117   8. HKm Tambangan Angin Barat Tor Sidaldal Nomor : 8248 Tahun 2024 120   9. HKm Kotanopan Saba Dolok Sinasahan Lestari Nomor : 8249 Tahun 2024 36   10. HKm Kotanopan Hutapuli Subur Nomor : 8250 Tahun 2024 26  

12. MONEV DAN PEMBINAAN KPS

13. PRODUK KPH WILAYAH VIII KOTANOPAN

14. TERIMA KASIH