Paparan Wahyu Gatut_Pembelajaran RBP REDD+ Kalimantan Timur - July 2024.pptx

Pembelajaran RBP REDD+ Kalimantan Timur

1. PEMBELAJARAN RBP REDD+ PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Disampaikan oleh: WAHYU GATUT PURBOYO Kepala Bidang PSDA Bappeda Prov. Kalimantan Timur

2. LOKASI FCPF CARBON FUND – Mengapa Provinsi Kaltim? Memiliki kawasan hutan yang signifikan M e miliki ancaman deforestasi yang signifikan Dukungan Pemerintah Daerah Komitmen pemerintah daerah Dukungan kelembagaan Adanya mitra pembangunan (pendanaan, SDM, dll) Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat Skala ambisius K e m a ua n P o li tik K a l tim G r een , RAD- GRK, S t r a t e gi d a n Ren c a n a Aksi P r o v i nsi ( S R A P), P e r g u b M o r a to r iu m Iz i n K onsesi L a h a n d a n H u tan D u k u n g a n P e r a tu r a n P e r u n d a ng - u n d a n g a n UU 23/2014 L u a s H u tan : 8.562 . 287 h a D u a k a b u p a t e n t e la h t e r li bat d a la m p r oses a w a l pe n yu s u n a n do k u men pe n g u r a n g a n em i si d a la m k e r a ngka Ca rbon F u nd Be r a u d a n K u tai Ba r a t

3. PENYEBAB DEFORESTRASI & DEGRADASI HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4. Komitmen Pembangunan Hijau di Kalimantan Timur 2008 Gagasan Awal Pembanguna Hijau T e rcantum dalam RPJMD Kaltim 2008 - 2013 Integrasi Program REDD ke dalam RPJMD Kaltim 2013 – 2018 dan Renstra OPD 2011 2015 Pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalami kontraksi 1,2% antara lain karena turunnya harga batubara di pasar global 2010 Deklarasi Kaltim Green dikuatkan dengan Pergub Kaltim No. 22/2011 2013 Transformasi ekonomi dari non – renewable ke renewable resources melalui Agroindustri dan membangun kawasan Industri Maloy Pembentukan DDPI untuk Koordinasi Penngendalian Perubahan Iklim 2016 Pelaksanaan program GGC persiapan program FCPF – C a rbon Fund Deklarasi P e rkebunan Berkelanjutan Penambahan Bidang Baru di Disbun Kaltim : Bidang Perkebunan Berkelanjutan 2017 2019 2020 Penerbitan PERDA Kaltim 7/2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Implementasi program FCPF – C a rbon Fund 2018 PERDA Kaltim 7/2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan PERGUB Kaltim 34/2018 tentang Implementasi Perhutanan Sosial 2021 2022 Penyusunan Pelaporan ERMR 1 Proses Verifikasi dan Validasi ERMR 1 oleh Lembaga AINOR yang di tunjuk oleh WB Pembayaran AP - RBP sebesar USD 20,9 Juta Proses Transfer AP – RBP ke APBD 2023 2024 Pelaksanaan RBP EK-JERP Pergub Kaltim No. 25/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan NEK

5. Luas Wilayah Kaltim : 12,747,924 ha Wilayah Pengukuran Kinerja : 6,508,998 ha (54%) Letter of lntent (Lol) FCPF : 20 September 2017 (Vol Kontrak 22 juta ton CO2eq) Dokumen Rujukan : Emission Reduction Program Document ( ERPD) Provinsi Kalimantan Timur) telah disetujui pada Carbon Fund Meeting ke-19 tanggal 5–7 Februari 2019 di Washington DC Dokumen Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) telah ditandatangan i pada tanggal 25 November 202 0) Perangkat REDD+ yang sudah disiapkan MMR (Measurement, Monitoring & Reporting) Safeguards Benefit Sharing Mechanism Pengelolaan lmplementasi Kelembagaan : Tim Tingkat Nasional Pengelolaan Program Penurunan Emisi GRK dalam kerangka FCPF Provinsi Kalimantan Timur (SK Menteri LHK No SK.287/MENLHK/SETJEN/Set.2/7/2020) SK. Gubernur Kaltim Nomor 522/K.28/2022 Tgl . 20 Januari 2022 Tim Pengelola Program Program Penurunan Emisi GRK Kerangka FCPF TAHAPAN PELAKSANAAN FCPF-CF 45 jt USD 5 jt USD 25 jt USD 2025 : 9 juta ton C02 Pembayaran Terhadap Transfer ER (RBP 3) MMR 2 Periode Kinerja Pelaporan 2 (RP 2) (MMR 2) 2023 : 8 juta ton C02 Pembayaran Terhadap Transfer ER (RBP 2) Additional Fund Dana tambahan FCPF Readiness Fund MMR 3 Periode Kinerja Pelaporan 3 (RP 3) (MMR 3) 2021 : 5 juta ton C02 Pembayaran Terhadap Transfer ER (RBP 1) Readiness Fund Nov 2011-2016: FCPF Readiness Fund 3,6 jt USD 40 jt USD 2025 2023-2024 2019-2020 2017 - 2020: 2021-2022 2011-2016 MMR 1 Periode Kinerja Pelaporan 1 (RP 1) MMR 1 2019: ERPD Kaltim Disetujui Pada 5-7 Feb 2019 Di Washinton DC 2020 : ERPA di tanda tangani pada 20 Nov 2020 Advance Payment 20,9jt USD

6. DUKUNGAN PARA PIHAK PERBAIKAN TATA KELOLA HUTAN KOMPONEN 1 PENGUATAN PEMBINAAN HUTAN DAN LAHAN KOMPONEN 2 MENGURANGI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DALAM WILAYAH PERIZINAN KOMPONEN 3 KAMPUNG IKLIM+ KOMPONEN 4 PENGELOLAAN PROGRAM KOMPONEN 5 KOMPONEN PROGRAM PERSETUJUAN MASYARAKAT DESA MELALUI PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL DAN TANPA PAKSAAN (PADIATAPA) 480 DESA/KELURAHAN 7 KABUPATEN - 1 KOTA PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM KERJA SAMA DENGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Pendanaan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan Hidup : Rp 7,9 Miliar Komitmen Pendanaan 2019-2024: Pemerintah Daerah: Rp 310,2 Miliar UPT KLHK: Rp 44,7 Miliar Mitra Pembangunan: Rp 7,2 Miliar KOMITMEN PEMBAYARAN FCPF-CARBON FUND HINGGA TAHUN 2025: USD 110 JUTA/RP 1,7 T PELAKSANAAN PADIATAPA FCPF-CARBON FUND

7. POKJA FCPF KALTIM KELEMBAGAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM FCPF-CARBON FUND DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

8. BASELINE = 27,47 juta tonCO 2 e PERFORMANCE ER-MR1 35,47 juta ton CO 2 e DEFORESTASI: 114.053 ha/tahun DEFORESTASI: 19.310 ha/tahun DALAM PROSES VERIFIKASI

9. BENEFIT SHARING PLAN PROPORSI PEMBAGIAN MANFAAT RESPONSIBILITY COST (25%) Ditujukan untuk Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim Terdiri : Operational cost  untuk membiayai operasionalisasi perangkat REDD+ Insentif  untuk membiayai pengembangan kebijakan dan peningkatan kapasitas , baik di tingkat pusat dan tingkat sub nasional . PERFORMANCE COST (65%) Ditujukan untuk pelaksana REDD+ yang berkontribusi pada penurunan emisi GRK sebagai insentif Akan didistribusikan untuk entitas REDD+ di Pemprov Kaltim ( Pemda , Swasta , KPH, masyarakat , dan Pusat (UPT) REWARDS (10%) Alokasi penghargaan ditujukan untuk memberi penghargaan kepada masyarakat yang memiliki tingkat deforestrtasi nol atau rendah , dan dapat menunjukan upaya berkelanjutan . Peta tutupan lahan tahun 2006 akan menjadi dasar pengukuran

10. PEMBAYARAN ER BRUTO Tanggung Jawab (25%) Pemerintah Nasional(13.9%) Pemerintah Daerah (11.1%) Pemerintah Provinsi (USD 948.860 / 4,54%) Pemerintah Kabupaten /Kota (USD 1.368.950 / 6,55%) Kinerja (65%) Dinas Kehutanan Provinsi (USD 533.333 /2,55%) KABUPATEN/KOTA (6,8 %) Penghargaan (10%) KLHK (USD 1.778.590 / 8,51%) BPDLH (USD 1.128.600 /5,40%) UPTD KPH dan TAHURA (USD 1.914.440 /9,16%) PROVINSI (15,73%) KLHK – KONSERVASI (0,76 %) DKSDAE KLHK (USD 42.667 /0,20%) BTN Kutai (USD 66.000 /0,32%) BKSDA Kaltim (USD 49.493 /0,24%) DPMPD Kaltim (USD 218.667 /1,05%) DKP Kaltim (USD 159.167 /0,76%) Dinas Perkebunan Kaltim (USD 226.667 /1,08%) DLH Kaltim (USD 235.207 /1,13%) 7 Kabupaten + 1 Kota (USD 1.422.080 /6,80%) DESA DAN MASYARAKAT DESA + LEMBAGA PERANTARA (41,71 %) (USD 8.716.883 /41,71%) DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT LOKAL/ADAT + LEMBAGA PERANTARA (10 %) (USD 2.090.000 /10,00%) Rencana Investasi dari RBP yang Dikelola BPDLH

11. ALUR PENYALURAN DAN SUPERVISI MANFAAT

12. Besaran RBP yang diterima Penghitungan alokasi Nasional, Provinsi , Kabupaten /Kota, Perangkat Daerah  berdasarkan wilayah yang dikelola Penghitungan Alokasi Manfaat Masyarakat per Kabupaten/Kota, berdasarkan 30% wilayah berhutan dan 70% penurunan deforestasi Alokasi per desa/kampung/ kelurahan per kabupaten/Kota, berdasarkan jumlah desa/kampung/ kelurahan penerima di dalam kab / kota Kontrak BPDLH dengan BPKAD Prov/ Kab /Kota Penyusunan Rencana oleh Provinsi , Kabupaten /Kota Asistensi TAPD dan Pengisian SIPD Kontrak BPDLH dengan LEMTARA Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Usulan Kegiatan Masyarakat dan PADIATAPA Penetapan Penerima dan Alokasi Manfaat Validasi Usulan Kegiatan oleh PMU Transfer oleh BPDLH ke Desa / Kelompok Masyarakat Pendampingan Penerima Manfaat oleh LEMTARA Usulan Penerima Reward ke PMU EK PROSES PENYALURAN MANFAAT DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

13. SAAT INI PROSES PENGELOLAAN MANFAAT - MASYARAKAT

14. RENCANA KERJA TAHUNAN PEMERINTAH PROVINSI PERANGKAT DAERAH Rencana Anggaran 2023 Biro Administrasi Pimpinan 9xx.xxx.xxx Biro Perekonomian 10.2xx.xxx.xxx Bappeda Kaltim 2.0xx.xxx.xxx Bappeda Kaltim - DDPI 1.7xx.xxx.xxx DPMPTSP 32xx.xxx.xxx DPMPD Kaltim 3.6 xx.xxx.xxx Diskominfo Kaltim 1.5xx.xxx.xxx DLH Kaltim 5.0xx.xxx.xxx DKP Kaltim 2.8xx.xxx.xxx Disbun Kaltim 5.2xx.xxx.xxx Dishut Kaltim dan UPTD KPH 35.7xx.xxx.xxx TOTAL PROVINSI 69.1xx.xxx.xxx PROVINSI/KABUPATEN/KOTA RENCANA ANGGARAN 2023 Provinsi Kalimantan Timur 69.1xx.xxx.xxx Kutai Kartanegara 4.1xx.xxx.xxx Berau 7.3xx.xxx.xxx Paser 6.3xx.xxx.xxx Kutai Timur 6.8xx.xxx.xxx Penajam Paser Utara 3.2xx.xxx.xxx Mahakam Ulu 4.5xx.xxx.xxx Kutai Barat 5.7xx.xxx.xxx Balikpapan 3.0xx.xxx.xxx TOTAL PEMERINTAH DAERAH 110.4 xx.xxx.xxx RENCANA KERJA TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH Kabupaten /Kota Jumlah Desa Balikpapan 2 Berau 79 Kutai Barat 81 Kutai Kartanegara 68 Kutai Timur 83 Mahakam Ulu 46 Paser 68 Penajam Paser Utara 14 Jumlah 441 Klasifikasi Kelompok Jumlah Masyarakat Hukum Adat 7 Kelompok Tani Peduli Api 10 Proklim Utama dan Lestari Berhutan 13 Desa sudah FPIC berhutan <500 ha 4 Kelompok Tani Hutan 12 Kelompok Adat Terpencil 15 Kelompok Perlindungan Hutan (MMP) 7 Lembaga Pengelola Hutan Desa 15 Kelompok Usaha Perhutanan Sosla Gold 2 Kelompok Usaha Perhutanan Sosla Silver 43 Desa Pemulihan Hutan 22 Total Reward Masyarakat 150 DESA - KINERJA PENURUNAN EMISI KELOMPOK MASYARAKAT - PENGHARGAAN ALOKASI MANFAAT

15. ARAHAN PENGGUNAAN MANFAAT - PEMERINTAH Alokasi Penggunaan : A. Operational Cost Rapat koordinasi Pemantauan pelaksanaan aksi Penyiapan Laporan Aksi Mitigasi dan Pelaksanaan Kerangka Pengaman (safeguards) Sosial dan Lingkungan Hidup B. Capacity Building Peningkatan kapasitas perencanaan aksi mitigasi Kabupaten /Kota Peningkatan kapasitas perencanaan dan pemantauan safeguards RESPONSIBILITY Alokasi Penggunaan : A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Pendampingan penyusunan perencanaaan pembangunan desa dan/atau tata ruang desa menuju desa mandiri dan rendah emisi (Kampung Iklim ) Identifikasi , pengakuan dan pembinaan masyarakat hukum adat , termasuk operasional Panitia Masyarakat Hukum Adat. B. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Penyusunan perencanaan lingkungan hidup (RPPEG, RPPLH, RIP KEHATI, Rencana Aksi Mitigasi, Rencana Aksi Adaptasi ) Pendampingan , pembinaan dan pemantauan Program Kampung Iklim ( Proklim ) Pendampingan dan pembinaan hutan adat Pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten , Taman Kehati , Kawasan Ekosistem Esensial Program terkait Integrated Area Development ( kolaborasi perhutanan sosial ) C. PERKEBUNAN/PERTANIAN TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA Pembinaan dan dukungan untuk kelompok tani menuju pertanian berkelanjutan , rendah emisi dan tanpa bakar Pembinaan perkebunan berkelanjutan Pemantauan areal bernilai konservasi tinggi (ANKT) Pembentukan, pembinaan dan dukungan untuk Kelompok Tani Peduli Api Penilaian usaha perkebunan menuju ISPO D. PERIKANAN Pembinaan kelompok nelayan / pembudidaya perikanan Dukungan pembinaan pengelolaan mangrove dan gambut APL PERFORMANCE /KINERJA PENURUNAN EMISI GRK Green Investment dalam Program FCPF-CF bisa dilihat dari 2 sisi : 1. GI untuk Sektor Publik ( Pemerintah ) 2. GI untuk Sektor Private GI untuk Sektor Publik meliputi semua Komponen yang ada di FCPF-CF yang merupakan investasi hijau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. GI untuk Sektor Private, contoh : - Perlindungan ANKT di Perkebunan bisa menjadi investasi sektor privat untuk menaikkan harga sawit di pasaran dunia. - Terbitnya Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ekonomi Karbon, dimana Pergub ini memberikan peluang kepada sektor private untuk berkontribusi dalam perdagangan karbon . - Dalam skema Perhutanan Sosial , maka KUPS juga bisa bertindak sebagai private dalam mengembangkan bisnisnya .

16. A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Penyusunan tata ruang desa Pelaksanaan Kampung Iklim Operasional dan dukungan sarana produksi bagi masyarakat hukum adat B. PERKEBUNAN Dukungan saprodi dan operasional kelompok tani non- sawit Operasional Kelompok Tani Peduli Api Peningkatan kapasitas budidaya , panen dan pasca panen komoditi perkebunan non- sawit C. PERIKANAN Dukungan saprodi dan operasional kelompok nelayan Penerapan tambak ramah lingkungan Peningkatan kapasitas budidaya , panen dan pasca panen komoditi perikanan budidaya non- tambak D. KEHUTANAN Operasional dan dukungan sarana Masyarakat Peduli Api Operasional Kelompok Tani Hutan dan/ atau Lembaga Perhutanan Sosial Pelaksanaan patroli hutan Dukungan sarana produksi hasil hutan bukan kayu dan/ atau jasa lingkungan ARAHAN PENGGUNAAN MANFAAT - MASYARAKAT

17. PEMBELAJARAN [1] Estimated share of deforestation, by driver Share of total deforestation (%) Estate crops - oil palm 51% Timber Plantation 14% Mining 10% Unsustainable Forest Management 8% Agriculture 6% Unlicensed Land clearing (incl. illegal logging) 10% Fish/shrimp pond 1% Total 2006-2016 100% Estimated share of deforestation, by driver Share of total deforestation (%) Unlicensed Land clearing (incl. illegal logging) 33% Estate crops - oil palm 24% Agriculture 15% Timber Plantation 13% Unsustainable Forest Management 11% Mining 3% Fish/shrimp pond 2% Total 2019-2020 100% change of drivers Peningkatan Aksi pada driver utama Peningkatan perlindungan kawasan berhutan, terutama melalui perencanaan ruang desa/kampung Percepatan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik. Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Tujuan 2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Sasaran 5. Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran 9 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Tujuan 4. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik

18. PEMBELAJARAN [2] metoda penghitungan ER-PD TECHNICAL CORRECTION Perbaikan metoda penghitungan sumber emisi GRK: kebakaran hutan dan lahan Penghitungan uncertainty dengan metoda gabungan ( propagation of error dan Monte Carlo), serta Sample Based Etimation (SBE)

19. CAPAIAN TAHUN 2023 Potensi Luas Areal Bernilai Konservasi Tinggi pada areal Perkebunan:  456.827,13 hektare Anggota Kelompok Tani Hutan dan Masyarakat Peduli Api : 6.630 orang Penambahan Areal Perhutanan Sosial : 53,141 hektare Penambahan Areal Perkebunan Rakyat: 1.250 hektare Luas Kawasan Ekosistem Esensial : 545.713 hektare Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi : 46.497 hektare 57 Kelompok Tani Peduli Api telah menjalin kerja sama dengan perusahaan Pengakuan 2 Masyarakat Hukum Adat dan Penambahan Luas Hutan Adat: 23.867 hektare 13 Desa Memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Desa TAHUN 2024 KEGIATAN DILANJUTKAN DI 480 DESA/KAMPUNG/ KELURAHAN serta 111 KELOMPOK MASYARAKAT DI 7 KABUPATEN DAN 3 KOTA DENGAN PENGGUNAAN MANFAAT YANG DIPEROLEH DARI PEMBAYARAN YANG DIDAHULUKAN ( ADVANCE PAYMENT ) Kepala Keluarga Miskin yang memperoleh dampak program: 14.867 KK Peningkatan Hasil Hutan Non Kayu: 864,9 ton

20. CAPAIAN DEFORESTASI PADA TAHUN 2006-2016: 114.053 hektare / tahun DEFORESTASI PADA TAHUN 2019-2020: 19.310 hektare / tahun HASIL LAINNYA: Perluasan areal bernilai konservasi tinggi dan kawasan ekosistem esensial yang berdampak pada terlindunginya habitat keanekaragaman hayati Peningkatan persetujuan perhutanan sosial , wilayah masyarakat adat dan penambahan luas perkebunan rakyat, berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat , termasuk mengurangi konflik tenurial Pengintegrasian program penurunan emisi GRK ke dalam perenncanaan pembangunan , memberikan kepastian jangka Panjang untuk keberlanjutan program EMISI GRK TAHUN 2006-2016: 27,45 juta ton CO 2 e per tahun EMISI GRK TAHUN 2019-2020: 4,68 juta ton CO 2 e per tahun EMISI GRK BERBASIS HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019-2020 YANG DITURUNKAN: 35,47 juta ton CO 2 e

21. PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PROGRAM https://mrv.kaltimprov.go.id/ PERENCANAAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Perencanaan aksi dilakukan melalui penginputan aksi yang dilakukan dan selanjutnya divalidasi oleh PMU Kalimantan TImur Pelaporan aksi dilakukan melalui penginputan hasil aksi yang dilakukan dan selanjutnya divalidasi oleh PMU Kalimantan TImur Hasil penghitungan emisi dilaporkan melalui Portal MMR Kaltim

22. TANTANGAN Penyelesaian masalah administrasi pencairan dana yang memerlukan kesabaran . Pembuktian komitmen pasca pelaksanaan FCPF-Carbon Fund melalui pengintegrasian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pengintegrasian dan sinkronisasi dengan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Kalimantan Timur Perlunya penyederhanaan metode perhitungan emisi GRK, serta proses validasi dan verifikasi Peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat dari perdagangan karbon Hasil pengukuran tahap 2 dan 3 EK-JERP Carbon Fund diproyeksi lebih besar dari target awal Peningkatan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat pada program penurunan emisi GRK Peluang pendapatan dari skema perdagangan karbon , berkaitan dengan Permen LHK No. 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Mengembangkan investasi perdagangan karbon yang lebih menguntungkan , terutama pada wilayah yang menjadi kewenangan daerah . Pengembangan perdagangan karbon dari pengembangan energi baru dan terbaharukan dari biomassa , sebagai dukungan pencapaian NDC pada sektor Energi . PELUANG

23. SEKIAN DAN TERIMA KASIH