PAPARAN WEBINAR SELAIS_KEPALA BAPPEDA.pptx

BAPPEDA

1. DATA SEBAGAI KUNCI PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC OLEH: DALAM EBINAR SELASI “FGD – BENGKALIS DALAM ANGKA” BENGKALIS, 9 OKTOBER 2024

2. Nama : RINTO, SE., M.Si Tempat/Tgl lahir : Tanjung Samak, 01 Juni 1981 Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Bengkalis Alamat : Jl. Tanah Gambut Narasumber

3. APA ITU DATA? Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif , kualitatif maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya . Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta Sistem data dan informasi adalah suatu sistem informasi yang diperlukanbagiprosesperencanaanuntukmenghasilkankebijakan dan keputusan tentang rencana pembangunan , sasaran dan hasil yang telah dicapai . This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

4. Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Oleh karena itu ketersediaan data dan statistik yang ada merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam: menyusun perencanaan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program dan sasaran yang telah ditetapkan Sehingga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan efektif APA ITU DATA?

5. PENTINGNYA DATA DI ERA OTONOMI DAERAH Pemda dituntut memanfaatkan sumber daya (resources) yang ada secara optimal Data yang akurat pada setiap tahapan perencanaan Implementasi Sistem Perencanaan yang lebih komprehensif dan sistematis Otonomi Daerah

6. POTENSI SUMBER DAYA DAERAH Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1 Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya 2 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) 3 Potensi Sumber Daya Spasial / Kewilayahan 4 Potensi sumber daya daerah adalah set sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat memacu pertumbuhan daerah tersebut Potensi sumber daya daerah selalu dikaitkan dengan kemajuan daerah tersebut, jika potensi semakin berkembang maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan daerah tersebut sehingga pembangunan daerah semakin maju dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat Umumnya terdiri atas :

7. 5 Per mendagri No. 18 Tahun 2020 1 Un d ang - Un d a n g No 2 5 T a hu n 200 4 P a sal 3 Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan pengumpulan data dan dokumen pendukung ; penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD P a sal 31 Pe r encan a an p e mban g u n a n d i d a s ar k an p a da d at a d a n i n f o r m asi ya n g aku r at d a n d a p at d i pe r t a ng g ungjawabka n . Un d ang - Un d a n g No 2 3 T a hu n 201 4 3 P asal 144 P e r en c a n a a n pemban g u n a n D a e r ah d i d a s ar k an p a da da t a d an i n f o r masi y a n g d i k elo l a d al am Si s t em I n f o r masi P e m b a n g unan D a e r a h . Permen d agri No 8 6 T a hu n 201 7 P a sal 274 Pe r encan a an pembangunan d aerah d i d as a rk an p a da d a t a d an i n f o r masi yang d i k e l ola d a l am Sis t em I n f o r masi Pemban g un a n D a e r ah 4 P as a l 4 Permen d agri No 7 T a hu n 201 9 P a sal 391 Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah ( Informasi Pembangunan Dan Keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi . (1 ) P em e r i n t ah Dae r a h W A J I B m e n y edia k an i n f o r m asi P e m e r i n t ah a n D a e r ah y a n g t e r d i r i a t a s : a . I n f o r m a si P e m b a n g unan D a e r a h ; d a n b. I n f o r masi K eua n g an D a e r a h ; (2 ) I n f o r masi Pem e r i n t a h an D a e r ah s eba g a i ma n a d i m a k sud p a da ayat (1) , d i k elo l a d al am S I P D . 2 KEBUTUHAN DATA PERENCANAAN, DIAMANATKAN OLEH … 6 Per mendagri No. 59 Tahun 2021 P a sal 1 Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

8. 8 PENTINGNYA DATA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Data Penerima tidak akurat , Bantuan social menjadi tidak tepat sasaran

9. UU Nomor 23 Tahun 2014 Data Berkualitas Perencanaan Berkualitas Pembangunan berkualitas Tujuan Pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat PENTINGNYA DATA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

10. Sebagai analisis permasalahan dalam penyusunan kebijakan rencana pembangunan daerah Penetapan indikator-indikator pembangunan Evaluasi hasil pencapaian pembangunan Peran Data Pembangunan berawal dari data dan menghasilkan data Setiap Tahapan Perencanaan membutuhkan Data dan Informasi Penyusunan rencana membutuhkan data sebagai baseline/ realisasi terkini yang digunakan untuk penyiapan rancangan awal rencana pembangunan , baik jangka panjang , menengah maupun tahunan . Penetapan rencana membutuhkan data untuk penghitungan target mendatang yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Pengendalian perencanaan membutuhkan data sebagai controller terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan Evaluasi pelaksanaan rencana juga membutuhkan data untuk melihat capaian kinerja kebijakan /program/ kegiatan dengan membandingkan antara target dan capaian pembangunan Siklus penyusunan perencanaan pembangunan ( T -2 hingga T +1 ), artinya dimulai dari menyusun kajian kebijakan , penulisan dokumen perencanaan sampai dengan pengendalian atas pelaksanaan , yang menjadi input penyusun rencana tahun berikutnya  butuh data berkualitas DATA DALAM SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIDASARKAN PADA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN UU 25/2004

11. RKPD • BAB I I Gambaran Umum Kondisi Daerah • BAB II I Gambaran Keuangan Daerah • BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah RPJMD • BAB I I Gambaran Umum Kondisi Daerah • BAB II I Gambaran Keuangan Daerah • BAB V Visi , Misi , Tujuan dan Sasaran RPJPD BAB I I Gambaran Umum Kondisi Daerah KEBUTUHAN DATA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH RPJPD Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 ( enam ) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir RPJMD Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik RKPD Ditetapkan dengan Perkada RENSTRA PD Ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan RENJA PD Ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan SDG’s Dokumen Perencanaan Lainnya Arahan Gubernur ( Mendesak ) Renstra Renja Lakip dan LKjIP SPM Bansos / Banpem / Subsidi Dokumen Perangkat Daerah Lainnya Bappeda Perangkat Daerah RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264 RENCANA PERANGKAT DAERAH UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-273

12. KEBUTUHAN DATA DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN Desember Januari a. Penyiapan data; b. Pengolahan data; c. Penyusunan analisis dan evaluasi pembangunan. a. Penyusunan analisis dan evaluasi pembangunan; b. Penyampaian hasil analisis dan evaluasi pembangunan; c. Penyusunan draft Rancangan Awal RKPD. a. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD; b. Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. Dan Seterusnya Februari BAPPEDA BENGKALIS DISKOMINFOTIK BENGKALIS BAPPEDA BENGKALIS BAPPEDA BENGKALIS

13. Proses kompilasi data yang meliputi pengumpulan, pembersihan, penyeragaman format, dan penyimpanan data dan metadata. Proses pengolahan dan analisa data yang mengubah data menjadi informasi dan informasi menjadi insight atau pengetahuan baru. Proses visualisasi informasi dan insight atau pengetahuan agar mudah dipahami decision maker. Proses publikasi atau penyebarluasan hasil visualisasi informasi dan insight atau pengetahuan. Proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan secara data-driven oleh pengambil keputusan agar lebih terukur. PENTINGNYA DATA SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN DAERAH

14. INDIKATOR IMPLEMENTASI Kependudukan Mengetahui jumlah penduduk, jenis kelamin dan kelompok umur, fertilitas, mortalitas, mobilitas/migrasi, sebaran penduduk, sebagai bahan proyeksi jumlah penduduk setiap periode tahunan dan sensus penduduk (10 tahunan) Ketenagakerjaan Mengetahui keadaan ketenagakerjaan di indonesia untuk perencanaan ketenagakerjaan nasional (semesteran dan tahunan) Kemiskinan Sebagai data penghitungan jumlah masyarakat miskin dengan periode tahunan Potensi Desa Digunakan untuk penentuan status perkotaan/pedesaan dan tertinggal/tidak tertinggal (bersamaan dengan sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi) Kesehatan Sebagai salah satu komponen penghitungan indeks pembangunan manusia setiap periode tahunan Perumahan Data perumahan (periode tahunan dan 10 tahunan) JENIS DATA SEKTORAL

15. INDIKATOR IMPLEMENTASI Produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi Menjadi indikator perkembangan pembangunan indonesia setiap triwulan Inflasi (Indeks Harga Konsumen) Mengetahui pola konsumsi masyarakat Indeks Harga Perdagangan Besar  Menggambarkan kondisi perekonomian secara umum, deflator pdb, dan digunakan sebagai dasar penghitungan eskalasi proyek bangunan/konstruksi (bulanan) N i l a i T uka r P e t an i M enghitung indeks yang diterima petani, indeks bppbm, dan nilai tukar petani (bulanan) Produksi Mengetahui produktivitas tanaman pangan (4 bulanan) JENIS DATA SEKTORAL

16. INDIKATOR IMPLEMENTASI Industri Untuk mendapatkan karakteristik perusahaan industri (tahunan Ekspor dan Impor Untuk mengukur perkembangan ekspor/impor (bulanan dan tahunan) Transportasi nasional Memperoleh data angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara (bulanan dan tahunan) Keuangan Daerah Menyediakan data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah/provinsi (tahunan) Konstruksi Diperoleh gambaran mengenai penyerapan tenaga kerja disektor konstruksi, struktur biaya maupun jumlah serta nilai produksi dari output yang dihasilkan (tahunan) JENIS DATA SEKTORAL

17. BEBERAPA DATA INDIKATOR KEBUTUHAN TAHUN 2025 - 2029 I MM (Ind eks Modal Manusia) 1 IBEI ( Indeks Ekonomi Biru Indonesia ) 2 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 3 Persentase satuan pendidikan yan g mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca ii) Numerasi 4 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 5 Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 6 Indeks Inovasi Daerah 7 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) 8

18. Penyedia dan Sumber Data BPS merupakan Lembaga penyedia data yang dapat dipertanggungjawabkan di Indonesia Perangkat Daerah sebagai Produsen Data Sektoral Sumber-sumber data : Sensus Survei : Susenas, Sakernas, SDKI, Supas, SUSI, Podes Catatan administrasi instansi pemerintah : Pendidikan, Kesehatan, Imigrasi, Ekspor Impor, Hotel, dll This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

19. Hambatan Penggunaan Data Dalam Proses Perencanaan Ketersediaan data daerah yang kurang memenuhi untuk kebutuhan perencanaan sehingga menggunakan data yang tidak update 1 Manajemen data yang kurang diintegrasikan sehingga banyak data terpisah-pisah meski berada dalam satu instansi 2

20. Penutup Perlu adanya peran aktif pemerintah dalam membentuk Sistem Informasi dan Manajemen Database yang terintegrasi untuk perencanaan pembangunan yang dapat diakses oleh semua stakeholders 1 Perlunya kerjasama antara Instansi Pemerintah dengan BPS dalam penyediaan data 2

21. Terima Kasih