Partisipasi Masyarakat (Musrenbangkal).pptx

partisipasi masyarakat musrenbang

1. “ Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Perencanaan Pembangunan Desa ” Dalam Musrenbangkal Untuk Penyusunan RKPKal

2. PARTISIPASI adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat ;

3. PENDAPATAN DESA PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI : PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA, HASIL ASET DESA, SWADAYA, PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ( DANA DESA) BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA BANTUAN KEUANGAN DARI APBN, APBD PROVINSI DAN APBD KAB/KOTA. HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH

4. APBKAL adalah Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan Cakupan bidang yang ada didalam APBKal : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Penanggulangan Bencana , Keadaan darurat dan Keadaan Mendesak .

5. Perecanaan Kalurahan : Perencanaan Kalurahan   adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga   kalurahan  yang terdiri dari beragam aktor dan pihak yang ada di  kalurahan   untuk merencanakan pembangunan di  kalurahan   dalam Musyawarah   kalurahan . Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kalurahan .

6. 1. Pemberdayaan . Yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa . 2. Partisipatif . Yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan . 3. Berpihak pada Masyarakat . Yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin . Pelaksanaan perencanan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sekaligus syarat , yaitu sebagai berikut :

7. 4. Terbuka : Yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa . 5. Akuntabel : Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar , baik pada pemerintah desa maupun pada masyarakat . 6. Selektif : Yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. 7. Efisien dan Efektif : Yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia . 8. KeberlanjutanM : Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus simultan dan berlangsung terus-menerus . 9. Cermat : Yaitu data yang diperoleh cukup obyektif , teliti , dapat dipercaya , dan menampung aspirasi masyarakat . 10. Proses Berulang : Yaitu pengkajian terhadap suatu masalah / hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik

8. KEWENANGAN KALURAHAN KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL, PALING SEDIKIT TERDIRI ATAS: SISTEM ORGANISASI MASYARAKAT ADAT; PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT; PEMBINAAN LEMBAGA DAN HUKUM ADAT; PENGELOLAAN TANAH KAS KALURAHAN; PENGEMBANGAN PERAN MASYARAKAT KALURAHAN. 2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KALURAHAN, PALING SEDIKIT TERDIRI ATAS: PENGELOLAAN TAMBATAN PERAHU; PENGELOLAAN PASAR KALURAHAN; PENGELOLAAN TEMPAT PEMANDIAN UMUM; PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI; PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN MASYARAKAT KALURAHAN; PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN POSYANDU ; PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SANGGAR SENI DAN BELAJAR; PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KALURAHAN DAN TAMAN BACAAN; PENGELOLAAN EMBUNG KALURAHAN; PENGELOLAAN AIR MINUM BERSKALA KALURAHAN, DAN PEMBUATAN JALAN KALURAHAN ANTAR PERMUKIMAN KE WILAYAH PERTANIAN; CATATAN : KEWENANGAN DIMAKSUD ANGKA 1 DAN 2, DISESUAIKAN DENGAN SITUASI, KONDISI DAN KEBUTUHAN LOKAL.

9. Lanjutan KEWENANGAN KALURAHAN 3.KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA 4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN CATATAN : KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI BIAYA)

10. Pembangunan kalurahan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan berkelanjutan .