PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.pptx

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.pptx

1. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

2. UU No. 20 Ta HUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 01 PP NO. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAW AI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 02 03 04 05 LANDASAN HUKUM PPPK PERMENPAN RB NO. 6 TAHUN 2024 TENTANG PENGADAAN PEGAW AI APARATUR SIPIL NEGARA PERMENPAN RB NO. 70 TAHUN 2020 TENTANG MASA PERJANJIAN KERJA PEGAW AI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PERATURAN KEPALA BKN NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PPPK

3. 01 PNS APARATUR SIPIL NEGARA 02 PPPK warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan Pasal 1 UU No.20 tahun 2023 tentang ASN

4. PERJANJIAN KERJA TUGAS TARGET KINERJA MASA PERJANJIAN KERJA HAK DAN KEWAJIBAN LARANGAN SANKSI Perjanjian Kerja PPPK dengan Instansi Pemerintah paling sedikit memuat

5. NILAI DASAR ASN AKUNTABEL Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN Pasal 3 dan 4 KOMPETEN HARMONIS LOYAL KOLABORATIF ADAPTIF BERORIENTASI PELAYANAN komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas saling peduli dan menghargai perbedaan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan membangun kerja sama yang sinergis

6. HAK PPPK Penghasilan Lingkungan Kerja Pengembangan Diri 01 05 02 06 04 08 03 07 Penghargaan bersifat Motivasi Tunjangan dan Fasilitas Bantuan Hukum Jaminan Sosial Cuti berdasarkan UU No.20 tahun 2023 tentang ASN

7. KEWAJIBAN PPPK Taat pada pancasila, UU 45 dan Pemerintahan yang sah Bersedia ditempatkan diseluruh NKRI Menaati Peraturan yang Sah Menjaga Netralitas Melaksanaan Nilai Dasar ASN dan Kode Etik ASN berdasarkan UU No.20 tahun 2023 tentang ASN

8. GAJI UANG MAKAN TUNJANGAN KINERJA PENGHASILAN PPPK adapun Komponen Penghasilan PPPK setiap Bulannya terdiri atas:

9. KOMPONEN GAJI PPPK GAJI POKOK TUNJANGAN ISTERI/SUAMI TUNJANGAN ANAK TUNJANGAN PANGAN/BERAS TUNJANGAN JABATAN UMUM PEMBULATAN POTONGAN 01 02 03 04 05 06 07 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 /PMK.05/2020

10. DIBERIKAN BERDASARKAN GOLONGAN GAJI POKOK PPPK ADA KENAIKAN GAJI BERKALA SETIAP 2 TAHUN SEKALI BERDASARKAN PERPRES NO. 11 TAHUN 2024 Golongan Rentang Gaji Berdasarkan Masa Kerja I Rp. 1.938.500 - Rp.2.900.000 II Rp. 2.116.900 - Rp. 3.071.200 III Rp. 2.206.500 - Rp. 3.201.200 IV Rp. 2.299.800 - Rp. 3.336.600 V Rp. 2.511.500 - Rp. 4.189.900 VI Rp. 2.742.800 - Rp. 4.367.100 VII Rp. 2.858.800 - Rp. 4.551.800 VIII Rp. 2.979.700 - Rp. 4.744.400 IX Rp. 3.203.600 - Rp. 5.261.500 X Rp. 3.339.100 - Rp. 5.484.000 XI Rp. 3.480.300 - Rp. 5.716.000 XII Rp. 3.627.500 - Rp. 5.957.800 XIII Rp. 3.781.000 - Rp. 6.209.800

11. TUNJANGAN KINERJA Tunjangan kinerja diberikan kepada PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS pada masing masing Kementerian Negara/ Lembaga. Besaran yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja PNS pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

12. UANG MAKAN PPPK Uang makan adalah uang yang diberikan kepada PPPK untuk keperluan makan berdasarkan daftar hadir pada hari kerja selama 1 bulan dengan besaran sesuai dengan SBM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan uang makan tidak diberikan jika pegawai tidak hadir kerja (dengan alasan apapun), cuti, melakukan perjalanan dinas.

13. PENILAIAN KINERJA PPPK Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan,dan pengembangan kompetensi. Penilaian kinerja PPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK. Berdasarkan PP No.49 Tahun 2018

14. CUTI TAHUNAN CUTI SAKIT CUTI MELAHIRKAN CUTI BERSAMA diberikan kepada PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja. dapat diberikan tanpa syarat telah bekerja terus menerus 1 tahun jika ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia, mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; melangsungkan perkawinan pertama. dan Sakit keras dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan. PPPK yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan melampirkan surat keterangan dokter. PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 (satu setengah) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokters atau bidan. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, PPPK berhak atas cuti melahirkan. Lamanya hak atas cuti melahirkan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan. Cuti bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan cuti bersama bagi pegawai negeri sipil. Cuti bersama tidak mengurangi cuti tahunan. CUTI PPPK BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BKN NO.7 TAHUN 2022

15. Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan. 01 02 03 04 Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam Pengembangn kompetensi Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan. Pengembangan Kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PPPK pasal 39 dan 40 pp No.49 tahun 2018

16. PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan; 01 02 03 Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda kehormatan (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada pppK mempunyai hasil penilaian kinerja yang paling baik. PEMBERIAN PENGHARGAAN PPPK Berdasarkan PP No.49 tahun 2018

17. DISIPLIN PPPK Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pp No.49 tahun 2018

18. PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PPPK dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana jangka waktu perjanjian kerja berakhir meninggal dunia tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. atas permintaan sendiri melakukan pelanggaran disiplin pppK berat; perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK 01 01 02 03 05 03 02 04 Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

19. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan tidak dengan hormat Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan pidana umum menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana

20. SEKIAN DAN TERIMAKASIH