Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara.pdf

"Pemantauan & Pengendalian Pencemaran Udara":

📘 Tujuan Utama Presentasi ini membahas kebijakan nasional dan lokal dalam mengendalikan pencemaran udara, dengan fokus pada implementasi di Kota Jambi.

📜 Regulasi Nasional Mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan standar emisi dan mekanisme pemantauan kualitas udara. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan seperti koordinasi antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur.

🏙️ Studi Kasus Kota Jambi

Kualitas udara tahun 2023 berada di kategori “Sedang” (IKU rata-rata 63).

Target penurunan ISPU sebesar 20% dalam 5 tahun melalui Perda No. 3 Tahun 2016.

Dilakukan uji emisi kendaraan sebagai bagian dari kampanye “Langit Biru”.

📡 Pemantauan Udara Ambien

Hanya satu alat AQMS tersedia, dikelola oleh KLHK dan DLH Jambi.

Kelebihan: real-time dan terintegrasi nasional.

Kekurangan: cakupan terbatas dan biaya tinggi.

Presentasi ini menyoroti perlunya penguatan kebijakan dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

1. PEMANTAUAN &
PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA
Kelompok 2

2. PP NOMOR 22 TAHUN 2021 PP Nomor 22 Tahun 2021 mengenai
Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
adalah regulasi yang dirancang untuk
mengendalikan serta menekan
tingkat pencemaran udara di
Indonesia. Peraturan ini mencakup
standar baku mutu emisi, kewajiban
industri, serta mekanisme
pemantauan kualitas udara.
PP Nomor 22 Tahun 2021 memiliki
potensi yang signifikan untuk
meningkatkan pengelolaan dan
perlindungan lingkungan, terutama
melalui standarisasi pemantauan
kualitas udara. Namun efektivitasnya
di lapangan masih mengalami
beberapa kendala. Hal ini terlihat
pada beberapa studi kasus yang
pernah terjadi di Indonesia.

3. Berdasarkan penelitian pada tahun
2024 oleh Gerifa pada konflik
masyarakat dengan Perusahaan
Daerah di Kabupaten Lampung
Tengah. Penelitian ini menunjukkan
bahwa Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup masih
menghadapi berbagai tantangan yang
disebabkan oleh beberapa hal seperti
kurangnya koordinasi antar lembaga,
penegakan hukum yang lemah, serta
keterbatasan sumber daya.
Selain itu, tantangan lainnya adalah
bagaimana implementasi dari PP
Nomor 22 Tahun 2021 ini masih belum
merata. infrastruktur pemantauan
kualitas udara di kota-kota besar
sudah relatif lengkap, berbanding
dengan daerah terpencil yang
memiliki keterbatasan media,
sehingga data dan respon terhadap
pencemaran udara tidak konsisten.

4. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA
DI KOTA JAMBI

5. PENDAHULUAN Pengendalian pencemaran udara sangat penting karena kualitas udara yang buruk
dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kualitas
hidup. Data Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Jambi menunjukkan bahwa
kualitas udara berada pada kategori "Sedang" dengan nilai rata-rata 63 pada
tahun 2023. Meskipun demikian, masih terdapat fluktuasi yang perlu diperhatikan,
terutama dalam konteks kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari
presentasi ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian
pencemaran udara di Kota Jambi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan
dan penguatan kebijakan guna meningkatkan kualitas udara dan kesehatan
masyarakat.

6. KEBIJAKAN Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun
2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang
memuat tentang penanggulangan pencemaran udara yang bertujuan untuk
mengurangi pencemaran udara di Kota Jambi. Tujuan spesifik dari kebijakan ini
adalah untuk menurunkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sebesar 20%
dalam 5 tahun.
Kebijakan ini juga didasarkan pada Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan
pentingnya pengendalian pencemaran lingkungan untuk melindungi kesehatan
masyarakat dan lingkungan hidup.

7. KEBIJAKAN

8. 1. Uji Emisi Kendaraan

9. Latar Belakang & Tujuan
Pelaksanaan Uji Emisi
Bagian dari Kampanye langit Biru untuk
pengendalian pencemaran udara.
Evaluasi kondisi udara dan dampak emisi
kendaraan di Kota Jambi.
Memberikan informasi kepada pemilik
kendaraan mengenai kondisi mesin dan emisi
gas buang.
Dilaksanakan selama 3 hari (17-19 Oktober
2023).
Target: 1.500 kendaraan diuji.
Lokasi: Halaman Damkar, depan WTC
Batanghari, dan Gedung Senam Jambi.
Hasil
Rencana & Kebijakan ke
Depan
Emisi kendaraan di Kota Jambi masih dalam
batas aman
Rencanan penerapan regulasi uji emisi
kendaraan.
Usulan mewajibkan hasil uji emisi saat
perpanjangan STNK.
Upaya peningkatan kualitas udara melalui
kebijakan lingkungan yang lebih ketat.

10. 2. Pemantauan Udara Ambien di Sekitar Jalan

11. Kelebihan
Kekurangan
Pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Jambi, termasuk wilayah Kota Baru,
saat ini bergantung pada satu-satunya alat Air Quality Monitoring System (AQMS) yang ditempatkan
di halaman Kantor Wali Kota Jambi. Alat ini merupakan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) dan dikelola bersama oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi serta
Pemerintah Kota Jambi.
Pemantauan Real-Time.
Membantu pengambilan keputusan.
Terintegrasi dengan sistem nasional.
Jumlah alat terbatas.
Biaya pengadaan dan pemeliharaan tinggi.
Cakupan pemantauan tidak merata.

12. Diskusi Interaktif

13. Instruksi Insidental Pimpinan Daerah

14. TERIMA KASIH
Sekian