Penanganan dan Pelanggaran Pemilihan_.pptx

penanganan pelanggaran

1. Dede Selamet Permana Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur , Wakil Gubernur , Walikota , Wakil Walikota dan Bupati Serta Wakil Bupati .

2. Tugas dan Wewenang menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan. menyelesaikan temuan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan.

3. Jenis-jeins Pelanggaran Administrasi Tindak Pidana Pemilu Kode Etik Pelanggaran Lainnya

4. Definisi Jenis-Jenis Pelanggaran Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara , prosedur , dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

5. Dugaan Pelanggaran LAPORAN TEMUAN Administrsi Kode Etik Tindak Pidana Pemilu Hukum Lainnya Bukan Pelanggaran Penerimaan Laporan / Temuan Kajian Klarifikasi Kajian Rekomendasi PENANGANA N

6. TEMUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN DAPAT BERASAL DARI.. LAPORAN

7. SYARAT FORMIL PELAPORAN

8. SYARAT MATERIL PELAPORAN

9. Ketentuan Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilihan Perbawaslu Nomor 8, Tahun 2020 Pasal 1 ayat (23) Hari adalah 1x24 ( satu kali dua puluh empat ) jam dalam hari menurut kalender . Pasal 23 ayat (1) Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), paling lama 3 ( tiga ) Hari terhitung setelah Laporan atau Temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima . Pasal 23 ayat 2 Dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari.

10. KAJIAN AWAL PLENO MEMENUHI UNSUR KLARIFIKASI KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN T indak Pelanggaran Administrasi Yang Memenuhi Unsur MENERUSKAN PELANGGARAN KE KPU

11. Terimakasih