Penerapan BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah.pptx

Penjelasan BLUD Kesehatan

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) PP No 23/2005 ttg BLU PP No. 58/2005 ttg PKD Permendagri No. 61/2007 ttg BLUD

2. Lay Out Gambaran Umum Tentang BLUD Pengelolaan Keuangan BLUD Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan Anggaran Akuntansi dan Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan Lain-lain

3. Gambaran Umum Tentang BLUD Sebelum ditetapkan sebagai BLUD berstatus sebagai SKPD/Unit Kerja SKPD Segala sesuatunya diatur oleh Pemerihtan; Penetapan, Organisasi dan Tatakerja, Standar Pelayanan, Tarif, Anggaran, dsb Kekayaan dan dana BLUD merupakan kekayaan dan bagian dari kas Daerah. Setelah penetapan sebagai BLUD dipandang sebagai entitas akuntansi dan pelaporan SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mcngutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

4. Gambaran Umum Tentang BLUD Tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dapat dijual, meliputi Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. kecuali pelayanan yang bersifat mandatori atau pelayanan sipil yang hanya merupakan kewajiban (monopoli) Pemerintah karena perintah peraturan perundang-undangan, seperti pelayana KTP, Imigrasi, Paspor, Sertifikat Pertanahan, STNK dan SIM. SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mcngutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

5. Gambaran Umum Tentang BLUD Menjalankan aktivitas produksi dan menyelenggarakan manajemen produksi; mengelola sumber daya untuk ditransformasi menjadi output. Menjalankan aktivitas penjualan dan pengamanan pendapatan. Tarif dan SPM ditetapkan Pemerintah Daerah. berhak menarik dana secara berkala dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar selisih ( mismatch ) antara; jumlah kas yang tersedia ditambah perkiraan pemasukan kas dikurangi proyeksi pengeluaran kas SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mcngutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

6. Gambaran Umum Tentang BLUD BLU mengelola satker dan anggaran secara mandiri. BLU diberikan fleksibilitas dalam; pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. mempekerjakan tenaga profesional non PNS, serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya Sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran, Pertanggungjawabannya. Pada BLU dibentuk Dewan Pengawas BLU dikelola ala bisnis berdasarkan prinsip efisinensi dan produktivitas. SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mcngutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

7. Pengelolaan Keuangan BLUD Pengelolaan Keuangan Ala Bisnis Siklus Pengelolaan Keuangan Aspek pendukung Pengelolaan Keuangan Lingkup Pengelolaan Keuangan BLUD Sumbar Daya Pendapatan Piutang Penerimaan Kas Pelayanan Pengeluaran Kas Hutang Area Pengelolaan Keuangan

8. Pengelolaan Keuangan BLUD Pengelolaan Keuangan Ala Bisnis Siklus Pengelolaan Keuangan Aspek pendukung Pengelolaan Keuangan Lingkup Pengelolaan Keuangan BLUD Penganggaran; Angg Pendapatan Angg Belanja Proyeksi Lap Keu Perbendaharaan; Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Adm Piutang/Hutang AKLAP; Neraca, Lap Aktivitas, CALK Pengendalian; Angg Pendapatan Angg Belanja

9. Pengelolaan Keuangan BLUD Internal Control; Lingkungan Pengendalian; penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dsb Penilaian Risiko (risk assessment), Aktivitas/Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, Monitoring/Pemantauan Pengendalian Intern. Pengelolaan Keuangan Ala Bisnis Siklus Pengelolaan Keuangan Aspek pendukung Pengelolaan Keuangan Lingkup Pengelolaan Keuangan BLUD

10. Pengelolaan Keuangan BLUD Dalam PP 23/2005; Perencanaan dan Penganggaran; Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Pendapatan dan Belanja; Pengelolaan Kas; Pengelolaan Piutang dan Utang; Investasi; Pengelolaan Barang; Penyelesaian Kerugian; Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan; Akuntabilitas Kinerja; Surplus dan Defisit. Batasan Lingkup Bahasan; Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan Anggaran Akuntansi dan Pelaporan Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Ala Bisnis Siklus Pengelolaan Keuangan Aspek pendukung Pengelolaan Keuangan Lingkup Pengelolaan Keuangan BLUD

11. Perencanaan & Penganggaran P asal 10 dan pasal 11 PP. No. 23/2005 & Permendagri No. 61/2007 sebagai pelaksanaan dari pasal 150 PP No. 58/2005; BLUD menyusun Renstra Bisnis, mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD. Renstra bisnis BLUD dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja. BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis, disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya. Dasar Hukum Konsep Dasar Penyusunan RENSTRA Penyusunan RBA

12. Perencanaan & Penganggaran Fungsi Perencanaan dan Penganggaran; Merupakan komitmen dari pimpinan kepada stakeholder. Alat untuk mengkoordinasikan seluruh unsur-unsur dalam organisasi, agar segenap kegiatan dapat terarah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dinyatakan dalam perencanaan dan penganggaran. A lat untuk mengukur kinerja korporat atau masing-masing unit kerja yang ada dilingkungan korporat. Perencanaan & Penganggaran BLUD merupakan bagian dari Perencanaan & Penganggaran instansi induknya. Perencanaan merupakan bagian dari siklus Manajemen  diperlukan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Penganggaran institusi yang dikelola ala bisnis menggunakan basis akrual Dasar Hukum Konsep Dasar Penyusunan RENSTRA Penyusunan RBA

13. Perencanaan & Penganggaran Visi; suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Misi; sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik. Program strategis; proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Pengukuran pencapaian kinerja; pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja. Rencana pencapaian lima tahunan; rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun. Proyeksi keuangan lima tahunan; perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun. Dasar Hukum Konsep Dasar Penyusunan RENSTRA Renstra bisnis BLUD mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD. Penyusunan RBA

14. Sistematika Penulisan RENSTRA K/L Permeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS No. 5/2009 tentang RENSTRA K-L 2010-1014

15. RJPP (Keputusan Meneg BUMN No. KEP-102/MBU/2002) Rencana Jangka Panjang sekurang-kurangnya memuat : 1. Pendahuluan; memuat penjelasan tentang; Latar belakang dan sejarah, Visi – Misi, Tujuan dan Arah pengembangan perusahaan. 2. Evaluasi pelaksanaan Renstra yang baru lalu; memuat penjelasan tentang; Evaluasi pelaksanaan Renstra (pebandingan antara Renstra dengan RBA dan realisasi setiap tahunnya), Pencapaian tujuan dan penyimpangannya, Pelaksanaan strategi dan kebijakan, dan Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan. 3. Posisi perusahaan saat ini; memuat penjelasan tentang; Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman tiap bidang kegiatan dan penentuan bobot serta peringkat masing-masing & posisi Perusahaan saat ini, 4. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Renstra; meliputi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. 5. Tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya.

16. RJPP (Keputusan Meneg BUMN No. KEP-102/MBU/2002) 5. Tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya (lanjutan); Tujuan ; tujuan yang hendak dicapai pada akhir Renstra ; Sasaran; Sasaran perusahaan serta sasaran bidang-bidang /unit-unit secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya ; Strategi ; strategi yang digunakan setiap tahunnya , meliputi strategi korporasi , strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap bidang /unit kegiatan ; Kebijakan-kebijakan umum dan fungsional ; Program kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap tahunnya ; Matrix keterkaitan antara sasaran , strategi , kebijakan dan program kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan perusahaan secara rinci ; Asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan ; Program investasi dan proyeksi sumber dana penggunaan dana investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun ; Proyeksi laporan keuangan pokok, meliputi aliran kas , neraca , laporan aktivitas, setiap tahun selama 5 (lima) tahun ; dan Hal- hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan .

17. Langkah-langkah Penyusunan RENSTRA K-L Langkah I : Persiapan Langkah II : Identifikasi Kondisi Umum , serta Analisis Potensi dan Permasalahan K/L Langkah III : Penyusunan Visi dan Misi K/L Langkah IV : Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L Langkah V : Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Langkah VI : Penyusunan Program dan Kegiatan Langkah VII : Penyusunan Target dan Pendanaan K/L ( berbasis K erangka P engeluaran J angka M enengah ) Peraturan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 5/2009 tentang RENSTRA K-L 2010-1014

18. Visi (Harapan ttg masa depan) Misi (Jalur bisnis yang dipilih) Tujuan & Sasaran Strategis + Uraian Indikator Kebutuha Sumber Daya : SPA (Sarana, Prasarana, Alat), SDM, Sistem Informasi, Pemasaran, Dana, dsb P R O G R A M : OPERASIONAL, SDM, KEUANGAN, ....DK K EBIJAKAN & STRATEGI Bangunan RENSTRA Arah Pengembangan : 20X1 ........ 20X2 ........ 20X3 ........ 20X4 ........ 20X5

19. Perencanaan & Penganggaran RBA = Rencana Bisnis dan Penganggaran Rencana Binsins: Program, Kegiatan & Target Kinerja Penganggaran: Anggaran Pendapatan & Belanja  Proyeksi Hasil Usaha (Laba – Rugi/Surplus - Devisit) Anggaran Investasi Proyeksi Laporan Keuangan Pokok ( Neraca , Laporan Aktivitas , Cash Flow , Catatan atas Lap Keu/CALK ). Muatan RBA (ps 73 (1) Permendagri No 61/2007); kinerja tahun berjalan; asumsi makro dan mikro; target kinerja; analisis dan perkiraan biaya satuan; perkiraan harga; anggaran pendapatan dan biaya; besaran persentase ambang batas; prognosa laporan keuangan; perkiraan maju ( forward estimate ); rencana pengeluaran investasi/modal; dan ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD. Dasar Hukum Konsep Dasar Penyusunan RENSTRA Penyusunan RBA Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD

20. Perencanaan & Penganggaran Proses Penyusunan RBA (Permenkes No. 550/MENKES/SK/VII 2009); Pengarahan Direksi (policy statement) Pengiriman daftar isian RKA ke setiap psuat tanggungjawab Pengembalian daftar isian RKA dari pusat tanggungjawab ke Komite Anggaran Pembuatan draft RBA Pembahasan RBA; Direksi & Staf Internal Direksi Direksi vs. Dewan Pengawas Penyampaian draft RBA & pagu indikatif, Pembahasan dengan PPKD Distribusi dan Sosialisasi RBA ke pusat tanggungjawab Dasar Hukum Konsep Dasar Penyusunan RENSTRA Penyusunan RBA Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD

21. Hubungan Rencana Bisnis vs Anggaran TARGET PENJUALAN SUMBER DAYA AGGARAN BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN KEGIATAN RENCANA PENGELUARAN KAS RENCANA PENERIMAAN KAS ANGGARAN INVESTASI PROYEKSI LABA/(RUGI) PROYEKSI ARUS KAS RENCANA BISNIS PENGANGGARAN

22. Mengapa Harus Menyusun RBA Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan: UU Perbendaharaan, PP, Permenkeu, Perdirjen Anggaran, dsb . RBA BLU merupakan bagian dari RKAKL/ RKAK SKPD, APBN/APBD RBA merupakan bagian dari siklus manajemen. RBA media merencanakan masa depan yang lebih baik (alat belajar bisnis). RBA (Unit) mencerminankan posisi unit dalam organisasi. RBA dapat mempererat kebersamaan.

23. Cara Praktis Penyusunan RBA Dapatkan data Prognosa Tahun Berjalan: Realisasi RBA sd bulan terakhir + Perkiraan Realisasi bulan ini sd. Desember. Buat analisis SWOT, dan tetapkan Asumsi-asumsi (Makro & Mikro) yang mempengaruhi. Atas dasar data, analisis & asumsi di atas, susun: Rencana Bisnis, mencakup: Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Kerja & Jadwal Waktu. Penganggaran, meliputi: Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja & Anggaran Investasi. D a p a t mengg unakan pendekatan balance-score-card dg memperhatikan posisi masing-masing unit dalam rantai nilai ( value chain ) siklus usaha RS.

24. Bagaimana Menyusun RBA yang Baik Unit-unit/pusat tanggung jawab perlu: Menyelenggarakan administrasi yang memadai mengenai; sumber daya dan pemanfaatannya, kegiatan & hasil produksinya, serta pendapatan dan belanja. Dilibatkan dalam pengendalian anggaran. Unit keuangan: Menyediakan informasi tambahan mengenai realisasi anggaran masing-masing unit/pusat tanggung jawab. Mendistribusikan anggaran ke masing-masing unit sesuai RBA definitif dan bertindak selaku koordinator pengendalian anggaran.

25. Pelaksanaan Anggaran BLUD melaksanakan anggaran berdasarkan RBA definitif yang disusun setelah pengesahan DPA BLUD. DPA BLUD digunakan sebagai dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD, khususnya untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebesar selisih ( mismatch ) jumlah kas yang tersedia ditambah perkiraan penerimaan dan proyeksi pengeluaran , dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA-BLUD. Kepala BLUD sebagai PA/KPA, dibantu oleh PPK, Bendahara, Pejabat Pemeriksa SPM, Penandatangan SPM, sesuai ketentuan yang berlaku Pengantar Pengelolaan Pendapatan, Piutang & Penerimaan Kas Pengelolaan Belanja, Utang & Pengeluaran Kas Pengadaan & Pengelolaan Barang Penyelesaian Kerugian

26. Pelaksanaan Anggaran Pengamanan Pendapatan, dimulai dari Pendaftaran, identifikasi penanggung biaya pasien, jenis biaya yang ditanggung & penerapan uang jaminan. Adminstrasi Piutang & Penagihan: Piutang RS pada dasarnya perorangan Pengamanan penerimaan: upayakan seluruhnya melalui bank  namun kadang-kadan sulit diidentifikasi . Penerimaan tunai disetorkan ke bank secara utuh, Pemisahan penerimaan dan pengeluaran Konfirmasi dan Rekonsiliasi Pengantar Pengelolaan Pendapatan, Piutang & Penerimaan Kas Pengelolaan Belanja, Utang & Pengeluaran Kas Pengadaan & Pengelolaan Barang Penyelesaian Kerugian Pelayanan Pendapatan Piutang & Penagihan Penerimaan Kas

27. Pelaksanaan Anggaran Pengendalian Anggaran; Pendistribusian anggaran, Penyusunan RKO, Penyelenggaraan Kartu Kendali. Verifikasi bukti pengeluaran Pemilahan biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel  fleksibilitas vs ambang batas . Pengendalian kebutuhan mendesak Pemisahan Penerimaan dg Pengeluaran Kas Pengantar Pengelolaan Pendapatan, Piutang & Penerimaan Kas Pengelolaan Belanja, Utang & Pengeluaran Kas Pengadaan & Pengelolaan Barang Penyelesaian Kerugian RBA RKO Pelaks Angg Pengeluaran Kas Kewajiban

28. Pelaksanaan Anggaran Manajemen Persediaan; Penerapan formularium, Penetapan saldo minimum, Prosedur Pengadaan Barang & Jasa; sesuai kebutuhan, dengan harga yang wajar. Pencatatan & Pelaporan. Meyakinkan saldo persediaan – tip stock opname Pengantar Pengelolaan Pendapatan, Piutang & Penerimaan Kas Pengelolaan Belanja, Utang & Pengeluaran Kas Pengadaan & Pengelolaan Barang Penyelesaian Kerugian User Requirement PO Stock ? Pengadaan Pengawasan/ Penerimaan Pemakaian/ Penjualan

29. Pelaksanaan Anggaran Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Pengantar Pengelolaan Pendapatan, Piutang & Penerimaan Kas Pengelolaan Belanja, Utang & Pengeluaran Kas Pengadaan & Pengelolaan Barang Penyelesaian Kerugian

30. Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi adalah suatu sistem informasi Masalah Akuntansi; Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan, Penyajian & Pengungkapan Akuntasi BLU; berdasarkan SAK & SAP SAK berdasarkan IFRS. Gambaran Umum Laporan Keuangan Akuntansi Hasil Usaha Akuntansi Pos-Pos Neraca Event dok journal Akun W/S Lapkeu Sub Akun CALK

31. Akuntansi dan Pelaporan Dasar Hulum; Permenkeu No. 76/PMK.05/2008 Kep . Men k es . RI. No . 1982/MENKES/SK/XII/2010 Tujuan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna Tanggungjawab atas Lap Keu Pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU Komponen Lap Keu LRA, Neraca, Lap Arus Kas, CALK Konsolidasi Lap Keu BLU kedalam Lap Keu Pemda Gambaran Umum Laporan Keuangan Akuntansi Hasil Usaha Akuntansi Pos-Pos Neraca

32. Akuntansi dan Pelaporan Gambaran Umum Laporan Keuangan Akuntansi Hasil Usaha Akuntansi Pos-Pos Neraca Neraca

33. Akuntansi dan Pelaporan Gambaran Umum Laporan Keuangan Akuntansi Hasil Usaha Akuntansi Pos-Pos Neraca Lap Aktivitas

34. Akuntansi dan Pelaporan Gambaran Umum Laporan Keuangan Akuntansi Hasil Usaha Akuntansi Pos-Pos Neraca Lap Arus Kas CALK

35. Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi Pendapatan Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Hibah Pendapatan APBN Pendapatan Usaha Lainnya Keuntungan Penjualan Aset Tetap Pendapatan dari kejadian luar biasa Akuntansi Biaya Biaya Layanan Biaya Umum & Adm Biaya Lainnya Rugi Penjualan Aset Tetap Biaya dari kejadian luar biasa Gambaran Umum Laporan Keuangan Akuntansi Hasil Usaha Akuntansi Pos-Pos Neraca

36. Pendapatn RS Pendapatan Operasional Rawat Jalan Rawat Darurat Rawat Inap Hibah Hibah Pemerintah Hibah Non Pemerintah Pendapatan APBD Pend. Usaha Lainya; Jasa Giro, Bunga Deposito, Sewa Ruang, Parkir, dsb Karcis Pmeriksaan Konsultasi Tindakan Penunjang Obat/Alkes

37. Beban RS Beban bahan Beban Jasa Pelayanan Beban Pegawai Beban Penyusutan Sarana Medik Beban Pemeliharaan Sarana Medik Beban Asuransi Beban langganan dan daya Beban Pelatihan Tenaga Medik Beban Penelitian Medik Beban Amortisasi biaya Pengembangan Beban Layanan Beban Umum & Administrasi

38. Beban RS Beban Pegawai Beban Administrasi Kantor Beban Penyusutan Beban Pemeliharaan Beban langganan dan daya Beban Pelatihan Beban Penelitian Beban Amortisasi biaya Pengembangan Beban Layanan Beban Umum & Administrasi

39. Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi Aset Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Piutang Lain-lain Persediaan Uang Muka Biaya dibayar dimuka Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Aset Lainnya Akuntansi Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Akuntansi Ekuitas Gambaran Umum Laporan Keuangan Akuntansi Hasil Usaha Akuntansi Pos-Pos Neraca

40. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Pembinaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Pembinaan BLUD meliputi pembinaan teknis dan pembinaan keuangan; Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD. Pembinaan Pengawasan Evaluasi Kinerja

41. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Dilakukan oleh pengawas internal, dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD, yang dapat dibentuk dengan mempertimbangkan: keseimbangan antara rnanfaat dan beban; kompleksitas manajemen; dan volume dan/atau jangkauan pelayanan. Pengawas internal (internal auditor) dimaksud bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD. Pembinaan Pengawasan Evaluasi Kinerja

42. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam: memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas); memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas); memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. Penilaian kinerja dari aspek non keuangan dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan. Pembinaan Pengawasan Evaluasi Kinerja

43. Terima Kasih