Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.pptx

cakupan bahasan tentang definisi, dasar hukum, peran, jenis dan perkembangan perbankan di Indonesia

1. Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank Materi Kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Ekonomi Syariah Semester III STAI Grobogan TA : 2025-2026 Oleh : Hasan Abdul Majid , S.H.I, M.E

2. 1. Pengertian Lembaga Keuangan Pengertian Lembaga Keuangan : Adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan , menghimpun dana, menyalurkan dan atau kedua-duanya . Lembaga Keuangan dibagi 2: Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Non Bank

3. UU RI NO.10 Tahun 1998: Bank  Badan usaha yg menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .

4. 2. Peran Lembaga Keuangan 1 . Pengalihan Aset / Asset Transmutation. 2. Likuiditas / Liquidity 3. Alokasi Pendapatan / Income Allocation 4. Transaksi / Transaction

5. 3. Jenis-jenis Lembaga keuangan Lembaga Keuangan Bank Non Bank Bank Sentral Bank Umum BPR Bank Syariah Pasar Modal Pasar Uang & Valas Pegadaian Leasing Asuransi Dana Pensiun Koperasi Modal Ventura dll

6. 4. Perkembangan Lembaga Keuangan di Indonesia 1. Repelita I, tanggal 1 April 1969 Fungsi Lembaga Keuangan pada waktu itu : Mendorong mobilisasi tabungan , penggunaan secara efektif & produktif . 2. Repelita II Perkembangan LK Asuransi Jiwa, Asuransi Sosial , asuransi kredit , asuransi kerugian,Tabungan Hari Tua , Dana Pensiun , Pasar Uang, Pasar Modal 3. Repelita III Pembentukan Bapepam , PT Danareksa 4. Repelita IV & V Peningkatan peranan LK bank & Bukan Bank 5. Repelita VI Pembentukan PT Permodalan Nasional Madani ( PNM Persero )

7. 4. Perkembangan Lembaga Keuangan di Indonesia 6.Pasca Krisis Ekonomi th 1997  LK mengalami kemunduran , karena berkurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia & luar negeri thd perbankan Indonesia  banyak bank di yg dibekukan (BB Operasi ), BTO dibawah BPPN, karena kredit bermasalah . 7.Pasca Kerusuhan Mei 1998  LK Bukan Bank: Asuransi , Pegadaian banyak dibutuhkan masyarakat 8.Tahun 2003 Kebijakan BI  untuk menggairahkan sektor usaha terutama UKM  Kredit tanpa jaminan

8. Ada beberapa periode : 1. Sebelum deregulasi 2. Sesudah deregulasi 3. Saat krisis ekonomi akhir tahun 1997 4. Tahun 2003 5 . Perkembangan Perbankan di Indonesia

9. I. KONDISI PERBANKAN SEBELUM DEREGULASI ( sebelum 1988) Sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi & politik dari penguasa  pemerintah

10. Keadaan Bank Sebelum Deregulasi 1. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perubahan di Indonesia. 2. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu . 3. Bank banyak menanggung program-program pemerintah . 4. Instrumen pasar uang terbatas . 5. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit .

11. Keadaan Bank Sebelum Deregulasi 6. Kesulitan muncul bank baru . 7. Persaingan antar bank yang tidak ketat . 8. Posisi tawar menawar bank relatif kuat daripada nasabah 9. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit . 10. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat untuk menyimpan dan meminjam uang

12. II. KONDISI PERBANKAN SESUDAH DEREGULASI KEBIJAKAN DEREGULASI Paket Oktober , 27, 1988, yang berisi : Pengerahan dana masyarakat , yg meliputi 1. Kemudahan pendirian kantor Bank 2. Kejelasan aturan pendirian Bank swasta : Modal  Bank Umum min Rp 10 M  BPR min Rp 50 juta 3.Bank & LKBB bisa menerbitkan sertifikat deposito 4.Semua bank bisa menyelenggarakan Tabanas & Tabungan lain

13. II. KONDISI PERBANKAN SESUDAH DEREGULASI PENGENDALIAN KEBIJAKAN MONETER 1. Likuiditas wajib minimum bank & LKBB diturunkan dari 15 % menjadi 2% 2. Batas maksimum pinjaman antar bank ditiadakan 3. Pengembangan pasar Modal

14. II. KONDISI PERBANKAN SESUDAH DEREGULASI Paket 20 Desember 1988 , yang berisi : 1. Aturan penyelenggaraan Bursa Efek oleh swasta 2. Alternatif sumber pembiayaan berupa : > Sewa Guna Usaha/ leasing > Modal Venture/ joint venture > Pasar Modal > Kartu Kredit 3. Bank & LKBB dpt melakukan kegiatan perdagangan surat berharga , kartu kredit dll Paket 29 Januari 1990 , yang berisi : Penyempurnaan program perkreditan kepada UKM agar dilakukan secara luas oleh semua bank

15. III. KONDISI SAAT KRISI EKONOMI AKHIR 1997 Tingkat kepercayaan masyarakat & luar negeri terhadap perbankan Indonesia menurun drastis Sebagian besar Bank dalam keadaan tidak sehat Adanya negatif spread Banyak bank yang dilikuidasi

16. PAKET KEBIJAKAN 25 JANUARI 2005 1. Aturan penggabungan dan akuisisi : BI mempermudah proses akuisisi , merger, dan konsolidasi bank untuk mendorong pertumbuhan bank yang lebih kuat dan efisien . Pemilik baru diperbolehkan mengambil alih bank yang sehat dan dapat menginvestasikan dana dengan jangka waktu tertentu .  2. Batas minimum pemberian kredit PBI No. 7/3/PBI/2005:   Menetapkan pembatasan pemberian kredit , termasuk bagi pihak-pihak terkait . Tujuannya adalah untuk mengelola risiko konsentrasi kredit dan mengurangi risiko kegagalan bank.

17. PAKET KEBIJAKAN 25 JANUARI 2005 3 . Penilaian Kualitas Aktiva Bank: PBI No. 7/2/PBI/2005:   Mengatur tentang penilaian kualitas aset bank, termasuk ketentuan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Bank diwajibkan membentuk PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutupi risiko kerugian dari aset-asetnya .  4 . Kewajiban Lapor PBI No. 7/9/PBI/2005:   Mengatur kewajiban pelaporan bulanan untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah. PBI No. 7/8/PBI/2005:   Mengharuskan pelaporan data debitur untuk meningkatkan transparansi kredit dan manajemen risiko . 

18. PAKET KEBIJAKAN 25 JANUARI 2005 5. Pembatasan transaksi rupiah dan Kewajiban Lapor : PBI No. 7/14/PBI/2005:   Memberlakukan pembatasan pada transaksi valuta asing dan kewajiban pelaporan dari bank dan nasabah .  6 . Pinjaman Luar Negeri PBI No. 7/1/PBI/2005:   Mengatur tentang pinjaman luar negeri bank dan rencana bisnis yang harus memuat pinjaman jangka panjang .

19. SELESAI WASSALAM THANK YOU THANK YOU