Pengantar RTK Mikro jawa tengah terbaru.pptx

RTK Mikro jawa tengah

1. www.disnakertrans.jatengprov.go.id disnaker_jateng nakertrans.provjateng PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Semarang , 13 – 14 Oktober 2025 PENGANTAR KEBIJAKAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 -2029 Oleh Dra. Yuli Ratna Wahyuning Tyas , M.Si Perencana Ahli Madya DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

2. KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 (‘000) 29.712 Keterangan : PUK : Penduduk Usia Kerja AK : Angkatan Kerja BAK : Bukan Angkatan Kerja MRT : Mengurus Rumah Tangga TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja MRT PUK ≥ 15 th PENGANGGUR AK BEKERJA LAINNYA BAK SEKOLAH 21.909 20.861 1.047 (73,74 %) = TPAK (26,26 % ) (95,22 %) (4,78 % ) = TPT 1.985 (25,44 % ) 4.710 (60,36 %) 1.108 (14,20 %) 7.803 Penduduk Yang Bekerja : Formal (40,36 %) Informal (59,64 %) Penuh (68,62 %) Tidak Penuh (31,38 %) Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2024 TPT (%)

3. PERKEMBANGAN KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2024 Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2020-2024

4. 4 ANGKATAN KERJA MENURUT GOLONGAN UMUR TAHUN 2020-2024 ANGKATAN KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2020-2024 ANGKATAN KERJA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2020-2024 Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2020-2024 Angkatan Kerja sebagian besar berada pada usia produktif 20-49 tahun . Proporsi AK Usia 15-19 tahun cukup kecil . Proporsi AK lulusan pendidikan SD terbesar , diikuti SMP dan SMA Kejuruan dan. Proporsi Diploma terkecil . Tambahan terbanyak / laju tertinggi pada SMA Kejuruan . AK Laki-laki proporsinya lebih besar demikain juga laju pertumbuhan tahunan AK Laki-laki lebih tinggi dari Perempuan. PERKEMBANGAN KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2024

5. 5 PROPORSI DAN PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 DAN 2024 Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2020-2024 PERKEMBANGAN KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2024

6. 6 Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2020-2024 PERKEMBANGAN KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2024 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2020-2024 Pada 2020-2024, PYB terus meningkat terbanyak pada 2024. Sektor Pertanian masih menjadi menjadi lapangan usaha utama , namun cenderung fluktuatif . diikuti Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan . Tambahan PYB terbanyak pada Sektor Pertanian . Sektor yang tumbuh tinggi yaitu Sektor Real Estate dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah , Limbah , dan Daur Ulang .

7. 7 PYB MENURUT GOLONGAN UMUR TAHUN 2020-2024 PYB MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2020-2024 PYB MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2020-2024 Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2020-2024 Penduduk Yang Bekerja umumnya berusia produktif antara 25-54 tahun . Tambahan terbanyak pada 25-29 tahun . Proporsi PYB Usia 15-19 tahun terkecil . Proporsi PYB lulusan pendidikan SD terbesar . Tambahan terbanyak pada SMA Kejuruan sedang Diploma berkurang . Laju tinggi pada SMA Kejuruan (8,42%) dan Universitas (7,33%). PYB Laki- laki proporsinya lebih besar dan tambahannnya lebih banyak daripada perempuan , namun laju pertumbuhannya lebih tinggi pada PYB perempuan . PERKEMBANGAN KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2024

8. 8 PROPORSI DAN PERTUMBUHAN PYB MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 DAN 2024 Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2020-2024 PERKEMBANGAN KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2024

9. 9 TPT MENURUT GOLONGAN UMUR TAHUN 2020-2024 TPT MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2020-2024 TPT MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2020-2024 Sumber : BPS Sakernas Agustus TAHUN 2020-2024 Tingkat Penganggur Terbuka di terus menurun . TPT tertinggi pada usia sekolah / muda 15-19 tahun dan 20-24 Tahun . TPT lulusan SMA Kejuruan dan SMA Umum terbesar . TPT Laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan . PERKEMBANGAN KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020-2024

10. 15

11. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH Agustus 2019 – Agustus 2024 16

12. 17

13. 18

14. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) MENURUT KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH, Agustus 2019 – Agustus 2024 19

15. 20

16. RANGKUMAN HASIL PROYEKSI RTKD PROV. JAWA TENGAH 2024-2029 INDIKATOR PROYEKSI   2024 2025 2026 2027 2028 2029 PUK 29.653.010 29.979.070 30.294.450 30.599.270 30.893.680 31.178.560 TPAK 72,14 72,45 72,79 73,17 73,58 74,02 AK 21.392.331 21.720.071 22.052.381 22.389.341 22.731.033 23.077.461 KK 20.346.603 20.706.468 21.068.161 21.431.460 21.796.099 22.161.776 PT 1.045.728 1.013.604 984.220 957.881 934.933 915.685 TPT 4,89 4,67 4,46 4,28 4,11 3,97 Data dasar yang digunakan untuk proyeksi adalah data BPS Sakernas Agustus Tahun 2018-202 3

17. PROYEKSI VS REALISASI INDIKATOR KETENAGAKERJAAN 2024 Secara umum semua indikator mempunyai tingkat keakurasian yang mendekati 100%, ini dapat diartikan angka realisasi hampir sesuai dengan angka yang diproyeksikan KEGIATAN SAKERNAS PROYEKSI RTKD HASIL PERBANDINGAN 202 4 202 4 Selisih % Keakurasian % ANGKATAN KERJA 21 , 91 juta 21,39 juta 2,38 97,62 BEKERJA 20,89 juta 20,34 juta 2,5 9 7 , 50 PENGANGGUR 1,0 50 juta 1 ,045 juta 0,48 99,52 BUKAN ANGKATAN KERJA 7 , 80 juta 8 ,26 juta 5,57 94 , 43 PENDUDUK USIA KERJA 2 9 , 71 juta 2 9,65 juta , 21 9 9,79           TPAK (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 7 3 , 74 % 72 , 14 % 2 , 17 9 7 , 83 TPT (%) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,78 % 4,89 % 2 , 24 9 7,75 TKK (%) Tingkat Kesempatan Kerja 9 5,22 % 9 5,11 % 0, 11 9 9 , 88 Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 202 4 , RTKD Prov Jateng 202 4 -202 9 , diolah Pusrennaker-Makro

18. 23 Kebijakan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja MAKRO Dan Rencana Tenaga Kerja MIKRO (di Perusahaan )

19. 2045 Memasuki usia emas 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Pemerintah menetapkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045: "Negara Nusantara Berdaulat , Maju , dan Berkelanjutan " RTKJP Merinci langkah-langkah strategis ketenagakerjaan dalam ketenagakerjaan hingga 2045 Mencakup analisis menyeluruh terkait perekonomian , kebutuhan , persediaan dan neraca keseimbangan tenaga kerja Tahapan strategi kebijakan RTKJP: Fondasi transformasi ketenagakerjaan , Perkuatan fondasi transformasi ketenagakerjaan , Akselerasi transformasi ketenagakerjaan , Ekspansi transformasi global ketenagakerjaan , Perkuatan ekspansi Global Ketenagakerjaan UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 7 Ayat (3) Dalam penyusunan kebijakan strategi, dan pelaksanaan program pembanguna n ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah HARUS berpedoman pada perencanaan tenaga kerja

20. 25 PENGERTIAN RENCANA TENAGA KERJA DAERAH ( RTKD) ATAU RTK MAKRO

21. LANDASAN HUKUM PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 7: Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan , pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja . Perencanaan Tenaga Kerja meliputi : Perencanaan Tenaga Kerja Makro , Perencanaan Tenaga Kerja Mikro . Dalam penyusunan kebijakan strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan , pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja . RTK Makro Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten /Kota RTK Makro Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro ; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah RTK Mikro Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja ; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja ; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

22. Tujuan & Manfaat Rencana Tenaga Kerja (Makro) TUJUAN RTK Menyediakan tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa ; Mempermudah pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi : Perluasan kesempatan kerja ; Peningkatan pendayagunaan tenaga kerja ; Peningkatan kualitas tenaga kerja ; Peningkatan produktivitas tenaga kerja ; Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja . 1 2 MANFAAT RTK Perumusan Kebijakan dan Program Ketenagakerjaan Mempermudah dalam penyusunan kebijakan & Program ketenagakerjaan yang efektif, efisien dan tepat sasaran 1 2 Penciptaan Kesempatan Kerja Dapat disusun program-program pembangunan yang dapat membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya untuk menanggulangi masalah Pengangguran Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Dapat disusun program-program untuk mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan, baik pelatihan, penempatan, hubungan industrial maupun pengawasan ketenagakerjaan 3

23. DINAMIKA INTERNAL PERUSAHAAN Pergeseran ketersediaan tenaga kerja Target perusahaan Kompetensi & daya saing tenaga kerja Produktivitas tenaga kerja Keharmonisan hubungan kerja Kesejahteraan tenaga kerja Kesehatan lingkungan kerja Dinamika Perencanaan Tenaga Kerja DATA KETENAGAKERJAAN DARI SUMBER LAIN (SAKERNAS BPS DLL) Globalisasi Ekonomi digital Disrupsi teknologi Bonus demografi Greenjobs Just Transition DINAMIKA DUNIA PERENCANAAN TENAGA KERJA MIKRO PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI PERENCANAAN TENAGA KERJA KAB/KOTA PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PELINDUNGAN TENAGA KERJA KESEJAHTERAAN PEKERJA DAN KELUARGA DATA Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) / Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusaan (WLKP) Online DATA Survei Angkatan Kerja Nasional ( Sakernas ) QUICK COUNT REAL COUNT

24. PERAN PERENCANAAN TENAGA KERJA TERHADAP PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN Analisis Pasar Kerja Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Analisis Kebutuhan Pelatihan Kerja Pelaporan Rencana Tenaga Kerja Perusanaan (RTKP) pada WLKP Online RTKP berisikan jumlah pekerja BINALAVOTAS BINAPENTA BINWAS & K3 PHI JAMSOS RTKJP RTKN IPK RTKP RTK Kawasan Analisis Proyeksi RTKJP: Rencana Tenaga Kerja Jangka Panjang RTKN: Rencana Tenaga Kerja Nasional RTKP: Rencana Tenaga Kerja Perusahaan IPK: Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Barenbang 29

25. 30 RTK Provinsi RTK Kab /Kota SUPPLY DEMAND - Tindak Lanjut - RTKN Proyeksi Keb . TK menurut Sektor dan Jabatan Proyeksi Keb . TK Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Memuat Perkiraan Kesempatan Kerja menurut : Sektor (17 Sektor ) dan Jabatan dalam KBJI 2014 (4 digit) di level nasional . Provinsi dan Jabatan dalam KBJI 2014 (4 digit) Jabatan di setiap Tingkat Pendidikan SLTA keatas di level nasional . Jabatan dan Bersertifikat di 3 provinsi . Tingkat Pendidikan dan Bersertifikat di 3 provinsi . Memuat Perkiraan Kesempatan Kerja Lulusan Pendidikan Vokasi menurut : Sektor (17 Sektor ) dan Jabatan dalam KBJI 2014 (4 digit) di level nasional . Provinsi dan Jabatan dalam KBJI 2014 (4 digit) RANGKAIAN PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN RTKJP PENYUSUNAN KEBUTUHAN PELATIHAN ( Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja ) “ Penyusunan PTK Makro lingkup sektoral /sub sektoral nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, dilakukan oleh instansi Pemerintah pembina sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan di pusat ” Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Sektoral (K/L) Penilaian IPK

26. SIKLUS PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN Pelaksanaan Program Pelatihan Pelaksanaan Program Penempatan Pelaksanaan Program Hubungan Industrial Pelaksanaan Program Pengawasan Tenaga Kerja PERENCANAAN TENAGA KERJA IPK Evaluasi IPK sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja PENGUKURAN 1 EVALUASI 1 PENGUKURAN 2 EVALUASI 2 PENGUKURAN 3 PERENCANAAN 1 PERENCANAAN 2 Manfaat IPK Mengetahui hasil program pembangunan ketenagakerjaan secara keseluruhan Bahan evaluasi , penyusunan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Dasar pengusulan program pembangunan ketenagakerjaan Dasar pembinaan pembangunan ketenagakerjaan di daerah Sebagai masukan penentuan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah

27. RTK seperti apa yang IDEAL? ADA LENGKAP BERKUALITAS Dimanfaatkan Perencanaan Tenaga Kerja Pembangunan Ketenagakerjaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Pembenahan

28. Mengapa Perlu Perencanaan Tenaga Kerja ? Regulasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 7 Ayat (3) Masalah Ketenagakerjaan dpt menghambat pembangunan ekonomi , sehingga kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai Diperlukan Rekomendasi Kebijakan dan Program terkait masalah ketenagakerjaan Hasil PTK adalah Rencana Tenaga Kerja berisi Gambaran tenaga kerja yang tersedia masa mendatang Gambaran tenaga kerja yang dibutuhkan oleh aktivitas ekonomi di masa mendatang Gambaran tenaga kerja yang tidak termanfaatkan oleh kegiatan ekonomi Gambaran aktivitas yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan 1 2 3 Existing Future

29. URUSAN BIDANG PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN NOMENKLATUR URUSAN 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROVINSI 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 2 07 02 1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 2 07 02 1.01 0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 2 07 02 1.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 2 07 02 1.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA KAB/KOTA 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 2 07 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 2 07 02 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG … PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana dalam urusan tenaga kerja terdapat antara lain Program Perencanaan Tenaga Kerja yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan telah dimutakhirkan di dalam SIPD PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

31. Lanjutan …

32. PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah No IKK OUTPUT PROVINSI IKK OUTCOME RUMUS 1 Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Persentase Kab /Kota Yang Menyusun RTK Jumlah Kab /Kota Yang Menyusun RTK --------------------------------------x 100% Jumlah Kab /Kota 2 Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja 3 Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja 4 Jumlah Kabupaten /Kota Yang Telah Dibina Dalam Menyusun RTK Perusahaan No IKK OUTPUT KAB /KOTA IKK OUTCOME RUMUS 1 Dokumen Perencanaan Tenaga Kab /Kota Persentase Kegiatan Yang dilaksanakan yang mengacu ke RTK Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ---------------------------------------x100 % Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/ kota 2 Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja 3 Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja

33. PERAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM RENCANA TENAGA KERJA MIKRO Pusat: Menyusun Arah , Kebijakan , dan Pedoman Perencanaan Tenaga Kerja Membina Aparatur Provinsi dan Kabupaten /Kota dalam perencanaan tenaga kerja Menyiapkan Akumulasi Perencanaan Tenaga Kerja Mikro sebagai bahan perencanaan Tenaga Kerja Nasional Provinsi : Mendorong Perusahaan dalam perencanaan Tenaga Kerja Membina Aparatur Kabupaten /Kota Menyiapkan Akumulasi Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten /Kota sebagai bahan Perencanaan Provinsi Kabupaten /Kota: Mendorong perusahaan dalam perencanaan Tenaga Kerja Melakukan Pembinaan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja di tingkat Perusahaan Melaporkan Perusahaan yang menyusun Tenaga Kerja

34. RTKP PER PROVINSI 2020 - 2024 Provinsi dengan persentase perusahaan yang sudah memiliki RTKP tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 12,78% %. Di sisi lain, Papua Pegunungan memiliki persentase terendah, yaitu hanya 0,37%. Persentase rata-rata perusahaan dengan RTKP di semua provinsi yang tercantum dalam data adalah sekitar 5,35%. 74.15% dari total Perusahaan Terdaftar telah Terlapor . 6.47% dari total Perusahaan Terdaftar melaporkan memiliki Perencanaan Tenaga Kerja . 8.73% dari total Perusahaan Terlapor melaporkan memiliki Perencanaan Tenaga Kerja Sumber : satudata.kemnaker.go.id – Berdasarkan permintaan data. Data Perencanaan Tenaga Kerja pada WLKP Online 2020-2024

35. REKAP DATA WLKP SE-JAWA TENGAH TAHUN 2024 51 No Deskripsi Terdaftar lebih dari 1 tahun dan aktif melapor Terdaftar kurang dari 1 dan mengisi klasifikasi perusahaan dan laporan aktif Total 1. Jml Perusahaan Lapor 9333 4073 13406 2. Jml Tenaga Kerja 1901491 195080 2096571 No Kab/Kota Jumlah perusahaan yang terdaftar Jumlah perusahaan yang terlapor ( membuat laporan di Tahun 2024) Aktif Lapor dan terdaftar lebih dari 1 tahun Terdaftar kurang dari 1 dan mengisi klasifikasi perusahaan dan laporan aktif 1 KAB. CILACAP 4020 474 304 170 2 KAB. BANYUMAS 5275 731 511 220 3 KAB. PURBALINGGA 1798 244 187 57 4 KAB. BANJARNEGARA 1544 166 110 56 5 KAB. KEBUMEN 2417 203 128 75 6 KAB. PURWOREJO 1669 134 90 44 7 KAB. WONOSOBO 1617 121 83 38 8 KAB. MAGELANG 2554 291 189 102 9 KAB. BOYOLALI 2558 244 174 70 10 KAB. KLATEN 3136 380 272 108 11 KAB. SUKOHARJO 3723 608 438 170 12 KAB. WONOGIRI 1702 152 115 37 13 KAB. KARANGANYAR 2885 432 328 104 14 KAB. SRAGEN 2323 200 138 62 15 KAB. GROBOGAN 2513 150 98 52 16 KAB. BLORA 1471 130 86 44 17 KAB. REMBANG 1749 166 120 46 18 KAB. PATI 3450 252 166 86 19 KAB. KUDUS 2440 408 304 104 20 KAB. JEPARA 2890 559 389 170 21 KAB. DEMAK 2911 272 189 83 22 KAB. SEMARANG 4118 469 361 108 23 KAB. TEMANGGUNG 2137 131 93 38 24 KAB. KENDAL 2308 346 235 111 25 KAB. BATANG 1677 249 157 92 26 KAB. PEKALONGAN 2051 131 93 38 27 KAB. PEMALANG 2125 179 120 59 28 KAB. TEGAL 2950 282 198 84 29 KAB. BREBES 2969 259 166 93 30 KOTA MAGELANG 1009 162 107 55 31 KOTA SURAKARTA 4537 826 570 256 32 KOTA SALATIGA 1431 222 166 56 33 KOTA SEMARANG 17305 3272 2222 1050 34 KOTA PEKALONGAN 1288 226 178 48 35 KOTA TEGAL 1819 335 248 87         9333 4073

36. Terima Kasih