Pengawasan Penyelenggaraan PMT Lokal Paparan Itjen.pdf

Pengawasan PMT Lokal

1. Pengawasan
Terhadap
Penyelenggaraan
PMT Lokal

2. Anggaran Menu PMT Lokal
SumberPembiayaan:
PembiayaankegiatanPMT berbahanpanganlokal
dapatberasaldariberbagaisumber, yaituDAK
Non Fisik, APBN, APBD, Dana Desa dan sumber
pendanaanlainnya.
Tujuan DAK Non Fisik:
1.Membiayaioperasionalkegiatanprogram
prioritasnasionaldi bidangkesehatan.
2.Meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan di daerah
3.Mendukung operasionalisasi layanan publik
daerah.
4.DAK non fisikdialokasikanberdasarkanjumlah
sasarandan satuanbiayayang dibutuhkan
untukmempermudah aksesibilitasmasyarakat
terhadaplayanandasarpublikyang semakin
berkualitas.
PenggunaanDAK Non FisikuntukPMT Lokal:
1.DAK Non Fisikdigunakanuntukmendanai
kegiatankhususyang merupakanurusandaerah
dan sesuaidenganprioritaspembangunan
kesehatannasional, termasukkegiatanPMT
berbahanpanganlokal.
2.Intervensiyang dilakukanpada Balita dan Ibu
Hamil denganmasalahgiziberupa:
•tatalaksanapenyakitpenyerta;
•PMT berbahanpanganlokal;
•pemberianedukasidan konselingpola
pemberianmakan; serta
•pemantauanstatus gizidan pertumbuhan
sertastimulasiperkembangan.

3. RealiasiBOK PMT LokalTahun 2023-2024 dan Alokasi2025
3
* Enam (6) Kab/Kota tidak mendapatkanalokasi: DKI Jakarta : Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, KepulauanSeribu
** realisasiper 22 September 2025
BOK PMT
Lokal
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi**
Anggaran Rp 1,29 Triliun
Rp877,07 Milyar
(67,5%)
Rp 1,88 Triliun
Rp 1,47 Triliun
(78,0%)
Rp 1,89 Triliun
Rp 970,1 Milyar
(52,1 %)
Kab/Kota 433 Kab/kota 426 Kab/Kota 506 Kab/Kota506 Kab/Kota508 Kab/Kota*508 Kab/Kota
Puskesmas 6,324 6,115 (97%) 10.060 9.986 (99%) 10.133

4. 4
PUSAT PROVINSI/KAB/KOTA PUSKESMAS
•Menyusun Landasan Hukum
dan Petunjuk Teknis
•Sosialisasi dan orientasi
•Advokasi lintas sektor
•Asistensi dan monitoring
•Evaluasi, pemberian umpan
balik (feedback) dan diseminasi
•Berkoordinasi dengan Puskesmas, lintas
program dan lintas sektor serta
pemangku kebijakan terkait
•Sosialisasi dan orientasi
•Advokasi lintas sektor
•Asistensi dan monitoring
•Evaluasi dan pemberian umpan balik
(feedback)
DESA/KELURAHAN
Keluarga melakukan praktik di rumah:
Pemberian makan yang tepat dan
aneka ragam makan, kebersihan diri
dan lingkungan, memantau
pertumbuhan dan perkembangan
serta kesehatan balita,
memanfaatkan Buku KIA
•Berkoordinasi dengan Dinkes, Puskesmas
lainnya, Desa/Kelurahan dan Posyandu
setempat
•Koordinasi Internal (dokter, tenaga gizi)
•Perencanaan, persiapan, pelaksanaan,
termasuk pembekalan tim pelaksana
•Pendampingan kepada tim pelaksana dan
kader
•Pencatatan dan pelaporan
•Monitoring dan evaluasi
•Berkoordinasi dengan Puskesmas, PKK, kader,
tokoh masyarakat, dll
•Menyelenggarakan Musyawarah Masyarakat
Desa (MMD)/ Musyawarah Masyarakat
Kelurahan (MMK)
•Dukungan keberhasilan penyelenggaraan
kegiatan PMT berbahan pangan lokal
•Melakukan pemantauan bersama Puskesmas
PemberianMT
BerbahanPanganLokal
Kunjungan Rumah/
Konseling Gizi
POSYANDU
•Menyediakan data kegiatan posyandu
per bulan (deteksi dini pertumbuhan dan
perkembangan)
•Verifikasi data sasaran bersama pihak
Puskesmas dan Desa/Kelurahan
•Aktif dalam penyelenggaraan PMT berbahan
pangan lokal melalui koordinasi dengan
Puskesmas dan Desa/Kelurahan
•Edukasi gizi dan kesehatan
•Melakukan pencatatan
•Pemantauan serta evaluasi bersama
Puskesmas
Pembagian Peran pada Penyelenggaraan PMT Berbahan Pangan Lokal

5. Tahapan Penyelenggaraan PMT Berbahan Pangan Lokal
Perencanaan Persiapan dan
Pelaksanaan
Pencatatan
dan Pelaporan
Pembekalan Tim Pelaksana
Advokasi dan Koordinasi
dengan Desa/Kelurahan, PKK,
Pihak Potensial Lainnya
Koordinasi Pembelian Bahan
Makanan Berbahan Pangan
Lokal sesuai Siklus Menu
Koordinasi Pengolahan Bahan
Makanan sesuai dengan Siklus
Menu
Koordinasi Distribusi PMT
Berbahan Pangan Lokal
disertai edukasi integrasi
dengan Lintas Program dan
Lintas Sektor Terkait
Penerapan Protokol Kesehatan
untuk Pencegahan Penyakit
Dalam penyediaan dan
pelaksanaan PMTberbahan
panganlokal, puskesmas
dapatbekerjasama dengan
satuan pelayanan pemenuhan
makanan bergizi di wilayah
setempat, jika telah beroperasi
(dengancatatanSPPG di
wilayah masihmampuuntuk
mendukungpenyediaanPMT
berbahanpanganlokal)
Penyusunan Kerangka Acuan
Pelaksanaan Kegiatan
Penetapan Tim Pelaksana
Puskesmas
Verifikasi dan Penetapan Data
SasaranPenerima PMT
Berbahan Pangan Lokal
Penetapan Lokasi Kegiatan
Penyusunan Siklus Menu sesuai
Standar
Penyusunan Rencana
Anggaran Kegiatan
Penetapan Metode
PenyelenggaraanPMT
Berbahan Pangan Lokal
Melakukan Pencatatan
Berkesinambungan terhadap
Data Sasaran dan Keluaran
antara lain Input, Proses,
Output dan Outcome
Melakukan Pelaporan
Berjenjang terhadap Data
Sasaran dan Keluaran antara
lain Input, Proses, Output dan
Outcome
Pencatatan dan Pelaporan
Dilakukan dari Tahap
Penentuan Sasaran sampai
dengan Berakhirnya Intervensi
PMT Berbahan Pangan Lokal
Monitoring
Evaluasi
•Koordinasi Pelaksanaan
Pemantauan Harianoleh
Kader
•Bersama Kader Melakukan
Pemantauan Mingguan
•Koordinasi Pelaksanaan
Pemantauan Bulanan untuk
Perbaikan
Penyelenggaraan PMT
Berbahan Pangan Lokal
•Penyediaan Formulir
Pemantauan
•Melakukan Evaluasi
termasuk Menganalisis Hasil
Intervensi
45
1 2 3 4
Catatan:
•Daerah yang melaksanakanpemberianMakanBergiziGratis (MBG) bagiibu
hamildan balitatetapmelaksanakanPMT lokalbagiibuhamildan balita
bermasalahgizi.
•MBG menggantikansatuporsimakananutamauntukpemenuhangizi.
PMT Lokaldiberikansebagaitambahanasupanhariantidakmenggantikan
makananutama).
•Pada hariyang samadenganpemberianMBG, PMT lokalberupamakanan
selingan/kudapanpadatgizi.

6. Three lines of defense terhadappengawasanpenyelenggaraanPMT Lokal
6
Pihakyang bertanggungjawabterhadappelaksanaan
program PMT Lokal, yaitu:
•KepalaDinkesProvinsi/Kabupaten/Kota
•KepalaPuskesmas
•Tenaga pelaksanaPMT di tingkatPuskesmas(ahligizi, juru
masak, dll)
•PemerintahDaerah sebagaipenanggungjawab
anggarandan kebijakan
1
st
Line
2
nd
Line
3
rd
Line
Pihakyang melakukanpemantauandan evaluasiterhadap
pelaksanaanprogram PMT Lokal,yaitu:
•PemilikProgram di Kemenkes
•Unit pengawasaninternal di DinkesProvinsi/Kabupaten/Kota
•Tim pemantauindependenyang ditunjukoleh Dinkes
InspektoratJenderal, berperan:
•memberikanasuransindependenterhadapefektivitasdan efisiensi
pengendalianinternal dalampelaksanaanprogram PMT Lokal.
•Melakukanaudit internal
•memberikanrekomendasiperbaikanjikaditemukanadanyakekurangan.

7. Dinas Kesehatan memiliki peran krusial dalam pengawasan
penyelenggaraanPMT Lokal
7
Pengawasanmutu
makananmencakupkualitas
bahanbaku, proses
pengolahan, dan kandungan
gizimakanantambahan.
Koordinasidengan
Puskesmas, tenagakesehatan,
pemerintahdaerah, dan
masyarakat.
Tujuan PengawasanDinkes:
•EfektivitasProgram:Memastikan
tercapainyatujuan, yaitu
meningkatkanstatus gizimasyarakat,
terutamapada kelompoksasaran
yang membutuhkan.
•EfisiensiAnggaran:Memastikan
anggaran yang dialokasikan
digunakansecara efisiendan tidak
terjadi pemborosanatau
penyimpangan.
•KepatuhanTerhadapPeraturan:
Memastikanpelaksanaanprogram
sesuai dengan peraturanperundang-
undangan, standar, dan pedoman
yang berlaku.
Pelaporanmengenai
pelaksanaanprogram seperti
kepadaKemenkesdan
Pemda

8. Inspektorat Daerah BerkontribusiPentingdalam Keberhasilan
PelaksanaanPMT Lokal
8
MembantuKepala
Daerah membinadan
mengawasipelaksanaan
PMT Lokalyang menjadi
kewenangannya
Pengawasandilakukan
pada seluruhtahapan
pelaksanaanPMT Lokal
(Perencanaan,
Pengadaan, Produksi,
Distribusidan Monev)
Tujuan PengawasanInspektoratDaerah:
•Akuntabilitas: Memastikan
pelaksanaanprogram dapat
dipertanggungjawabkansecara
transparandan akuntabel.
•Efektivitasdan Efisien:Memastikan
program dan anggaran yang
dialokasikandigunakansecara efektif
dan efisiendan tidak terjadi
pemborosanatau penyimpangan.
•KepatuhanTerhadapPeraturan:
Memastikanpelaksanaanprogram
sesuai dengan peraturanperundang-
undangan, standar, dan pedoman
yang berlaku.

9. Itjenmemilikiperanpentingdalammemastikanakuntabilitasdan
transparansipenyelenggaraanPMT Lokal
9
assurans, pada tahap
perencanaan,
penganggarandan
pelaksanaan
konsultansi, dengan
memberikansaran dan
masukan
TujuanPengawasanItjen:
•MemastikanAkuntabilitas:untuk
memastikanbahwaanggaranyang
digunakansecaraakuntabeldan
transparansertatidakterjadi
penyimpanganataupenyelewengan.
•MeningkatkanEfektivitas:untuk
meningkatkanstatus gizimasyarakat,
terutamapada kelompoksasaran
yang membutuhkan.
•MendorongKepatuhan:mendorong
pihak-pihakterkaituntukselalupatuh
terhadapperaturanperundang-
undangan, standar, dan prosedur
yang berlakudalampelaksanaan
program PMT Lokal.

10. PotensiRisiko PelaksanaanPMT Lokal
10
Perencanaan Anggaran dan Administrasi PelaksanaanProgram Monitoring dan Evaluasi
•Alokasi usulan tidak sesuai dengan
sasaran (kekurangan/kelebihan)
•Anggaran yang adatidak mengcover
seluruhsasaranBalita dan Ibu Hamil
bermasalah
•DuplikasiAnggarankarenabeberapa
unit atauprogram mengusulkan
anggaranuntukkegiatanPMT lokal
yang sama.
•Kesulitandalam pengadaan bahan
bakulocal karenaketerbatasan
pasokanatau hargayang tidak stabi
•Distribusimakanan belummeratadan
belumtepatsasaran
•Daerah belummemilikisistem yang
memadaiuntuk memantaukualitas
makanan tambahan, efektivitas
distribusidan dampak dari
pelaksanaanPMT sertaterhadapstatsu
gizipenerima
Berikut contohpertanggungjawaban dan administrasi kegiatan PMT berbahan pangan lokal
Laporan Keuangan
a)Pembelian bahan pangan: kuitansi, nota
pembelian dan bukti setor pajak (jika ada dan
sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang
berlaku).
b)Jasa penyelenggaraan makanan: tanda terima
uang jasa penyelenggaraan dan daftar hadir tim
pelaksana PMT lokal masing-masing
Desa/Kelurahan.
c)Manajemen: kuitansi dan nota pembelian ATK,
materai, fotokopi, dll.
Laporan Pelaksanaan Fisik
a)Daftar penerima PMT lokal untuk sasaran Ibu Hamil dan Balita
bermasalahgizi, ditandatangani oleh sasaran atau
orangtua/pengasuh sasaran.
b)Laporan pelaksanaan PMT lokal (proses kegiatan, hasil kegiatan,
hambatan/masalah, kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut, lampiran
siklus menu) disertai dokumentasi foto kegiatan di tiap lokasi.
c)Rekapitulasi hasil penimbangan Berat Badan (BB) balita sasaran setiap
1 (satu) minggu selama pelaksanaan kegiatan.
d)Rekapitulasi hasil penimbangan Berat Badan (BB) ibu hamil setiap 1
(satu) bulan selama pelaksanaan kegiatan.