Pengawasan_PK sesuai dengan contoh sebagai r ferensiD.pptx

Abcd

1. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri nomor 73 tahun 2020)

2. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Lanjutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496)

4. Tujuan Pengawasan Pengawasan pengelolaan keuangan desa bertujuan: meningkatkan akuntabilitas pemdes mencegah terjadinya penyelewenangan anggaran meningkatkan partisipasi masyarakat menjamin efisiensi, efektivitas dan kebermanfaatan dana

5. Unsur yang melaksanakan pengawasan Unsur Pengawas Tugas Keterangan APIP melakukan pengawasan dalam bentuk: - Reviu - Monitoring - evaluasi - pemeriksaan; dan - pengawasan lainnya Pasal 6 ayat (1) Camat melakukan pengawasan dalam bentuk: - evaluasi rancangan Perdes APBDes - evaluasi Pengelolaan Keuangan desa dan aset desa; dan - evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDes Pasal 19 ayat (2)

6. Unsur Pengawas tugas keterangan BPD melaksanaan pengawasan melalui: - perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa - pelaksanaan kegiatan - laporan pelaksanaan APBDes - capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa Pasal 20 ayat (2) Masyarakat Desa melakukan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa Pasal 23 ayat (1) Pendamping Desa (Tenaga Pendamping Profesional) membantu pemerintah desa dalam perencanan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban desa. Rencana Materi dalam Perbup Pengawasan

7. Bentuk Pengawasan lainnya oleh APIP Pasal 6 ayat (6) Permendagri 73 Tahun 2020 menyatakan bahwa bentuk pengawasan lainnya oleh APIP, terdiri atas: Sosialisasi mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa; pendidikan dan pelatihan pengawasan pengelolaan keuangan desa; pembimbingan dan konsultansi pengawasan pengelolaan keuangan desa; pengelolaan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa; dan penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

8. Langkah kerja Pengawasan oleh Camat A. Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa langkah kerja evaluasi rancangan perdes APBDesa mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 8 A Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

9. B. Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ( tercantum dalam Lampiran IV huruf B Hal. 69 )

10. C. Evaluasi Dokumen laporan pertanggungjawaban APBDes ( tercantum dalam Lampiran IV huruf C hal. 73 )

11. Alur Penyampaian hasil pengawasan oleh camat Hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat disampaikan kepada bupati dan ditembuskan pada APIP Daerah (Pasal 19 ayat (4)) Hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat menjadi bahan bagi APIP Daerah untuk menentukan ruang lingkup pengawasan PKD (Pasal 19 ayat (5)).

12. Langkah Kerja BPD sebagai berikut: A. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pemerintah Desa Pengawasan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa (Lampiran V huruf A point 1 Hal. 75); Pengawasan kegiatan penyusunan RKP Desa (Lampiran V huruf A point 2 hal 77); Pengawasan Kegiatan Penyusunan APB Desa (Lampiran V huruf A point 3 hal 80); Pengawasan kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa (Lampiran V huruf A point 5 hal 82);

13. B. Pelaksanaan Kegiatan Indikator Masukan ( Lampiran V huruf B Hal 83); Indikator proses (Lampiran V huruf B Hal 83); Indikator Hasil (Lampiran V huruf B Hal 85); Indikator Kualitas Hasil dan Proses (Lampiran V huruf B Hal 86). C. Laporan Pelaksanaan APB Desa Pengawasan terhadap laporan pelaksanaan APB desa tertuang dalam Lampiran V huruf B Hal. 86.

14. Alur penyampaian hasil pengawasan BPD hasil pengawasan BPD disampaikan kepala Kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada Camat dan APIP Daerah (Pasal 21).

15. Permasalahan: minimnya literasi terkait pengawasan keuangan desa oleh unsur BPD, kecamatan dan masyarakat; minimnya koordinasi antar unsur pengawas dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa;

16. Alternatif solusi: peningkatan kapasitas SDM unsur BPD, dan masyarakat dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa. Penguatan peran Kecamatan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa penguatan anggaran kecamatan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. peningkatan koordinasi antar unsur pengawas

17. TERIM A KASI H