Pengelolaan Keuangan Desa 2025 PKA-1.pptx

mediadjazman 5 views 20 slides Sep 19, 2025
Slide 1
Slide 1 of 20
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20

About This Presentation

Pengelolaan Keuangan Desa 2025 PKA-1.


Slide Content

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGUATAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 TONI DARMAWAN, S.STP., M.H.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaiman a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun sebagaiman a telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemdes; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa; Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2018 tentang SOTK Pemdes; Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; DASAR HUKUM

Kepala Desa PKPKD SekDes Koord PPKD KaUr Keu Bendahara KaUr Pel Keg Angg PPKD KaSie Pel Keg Angg Tata usaha dan umum Perencanaan Pemerintahan Kesejahteraan Pelayanan STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Permendagri 20/2018 – Perbup 44 Tahun 2024

Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat PKA adalah Pelaksana Kegiatan Desa yang terdiri dari Kaur dan Kasi. Perbup 44/2024 PENGERTIAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN Kegiatan sesuai dengan Tupoksi Kaur dan Kasi

Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan , yaitu : Urusan Tata Usaha dan Umum Urusan Keuangan Urusan Perencanaan Sekretariat Desa paling sedikit 2 (dua) urusan , yaitu : Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan Urusan Keuangan Perbup SOTK 38/2018 TUPOKSI KAUR DAN KASI Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi , yaitu : Seksi Pemerintahan Seksi Kesejahteraan Seksi Pelayanan Sekretariat Desa paling sedikit 2 (dua) seksi , yaitu : Seksi Pemerintahan; dan Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. KAUR KASI

TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PELAKSANAAN KEUANGAN DESA Pelaksanaan K euangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

DPA Terdiri atas : Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Rencana Kerja Kegiatan Desa Rencana Anggaran Biaya (RAB) ,

Kepala Desa PerKaDes Penjabaran APBDes PerDes APBDes KASIE/KAUR DPA OK DPA Sekretaris Desa Verifikasi DPA Kepala Desa KAUR KEUANGAN RA K Desa OK RA K Desa Sekretaris Desa Verifikasi RAK Desa DPA OK DPA RAK Desa 1 4 5 3 hari 6 hari 2 3 15 hari 1 4 5 2 3 PROSEDUR PENYUSUNAN DPA DAN RAK DESA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU Unsur Pengelola Tugas dan Tanggungjawab Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) Meyusun DPA – Dokumen Pelaksanaan Anggaran . Mengajukan SPP – surat permintaan pembayaran Memfasilitasi pengadaan Barang dan Jasa Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan Sekretaris Desa :   Memverifikasi DPA Memverifikasi persyaratan pengajuan SPP Kepala Desa Menyetujui DPA Menyetujui SPP Kaur Keuangan sebagai Bendahara   Menyusun RAK Desa Melakukan pembayaran / pengeluaran uang dari kas Desa Mencatat transaksi dan menyusun Buku Kas Umum Mendokumentasikan bukti bukti pengel u aran

PENYUSUNAN DPA PBJ SPP PEMBAYARAN BUKU KAS PEMBANTU KEG PELAKSANAAN KEUANGAN

K ASI / KAUR DPA OK PerKaDes Penjabaran APBDes PerDes APBDes SPP Sekretaris Desa SPP Verifikasi Kepala Desa SPP OK KAUR Keuangan Catat dalam BKU, Buku Pembantu Panjar dan Pajak Catat dalam buku pembantu kegiatan Pengguna anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang / jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 hari SWAKELOLA REALISASI PENGELOLAAN SWAKELOLA

REALISASI PENGELUARAN PENYEDIA BARANG Penyedia Barang Penerimaan Barang PerDes APBDes a Tagihan PerKaDes Penjabaran APBDes KaSie / KAUR DPA OK Pernyataan tanggung jawab belanja SPP tagihan Penerimaan Barang Sekretaris Desa Pernyataan tanggung jawab belanja tagihan SPP Verifikasi Penerimaan barang Kepala Desa Catat dalam BKU, Buku Pembantu Panjar dan Pajak Pernyataan tanggung jawab belanja KAUR Keuangan tagihan Penerimaan Barang SPP OK Catat dalam Buku Pembantu Kegiatan

Terima Kasih
Tags