Pengelolaan sp4n Lapor berdasarkan PERNEBPANRB

SP4N LAPOR

1. Kebijakan Terbaru berdasarkan PermenPANRB No. 5 Tahun 2025 Silvia Diaz | Analis Kebijakan Pertama PENGELOLAAN SP4N-LAPOR! 17 Juni 2025| Kejaksaan Agung Republik Indonesia

2. POIN PEMBAHASAN Latar Belakang Tujuan Perubahan PermenPANRB PermenPANRB 5/2025 LAPOR! Versi 4.0

3. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Melalui Aplikasi LAPOR! 3 Definisi Layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik. Prinsip mendorong “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang . Dasar Hukum 1 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2 Perpres No. 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3 Perpres No. 95 Tahun 201 8 Tentang SPBE 4 Per menpan 5 Tahun 2025 Tentang Pe doman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 5 Per menpan 46 Tahun 2020 Tentang Roadmap SP4N Tahun 2020-2024 6 Kepmenpan 680 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pelayanan Publik Tata Kelola Instansi Pengelola Nasional Keterhubungan dengan K/L/PD SP4N-LAPOR! telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan . Sesuai Perpres SPBE, selanjutnya setiap instansi diwajibkan memanfaatkan aplikasi LAPOR! di dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik . 7 Per mendagri No 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah

4. 4 Masyarakat Masyarakat menyampaikan laporan melalui berbagai kanal LAPOR! Admin Nasional ( KemenPANRB ) Melakukan Verifikasi & disposisi ke pada KLD yang berwenang Laporan dapat langsung masuk ke Admin Instansi bila Pelapor memilih sendiri Instansi tujuan atau melalui subdomain/prefix SMS Admin Instansi KLD Melakukan Verifikasi & disposisi kepada Unit/OPD yang berwenang Pejabat Penghubung Memberikan respon awal dan tindak lanjut iOS / Android Twitter, Line, Telegram, dan Facebook ( dalam pengembangan ) ISI LAPORAN RESPON AWAL TINDAK LANJUT RESPON PELAPOR LAMPIRAN RATING Kolom tindak lanjut dan respon pelapor yang bisa langsung diakses oleh pelapor ( rahasia ) atau publik ALUR PENGELOLAAN SP4N-LAPOR

5. Perkembangan lingkungan strategis, implementasi, dan tata kelola dari SP4N menuntut dilakukannya penyempurnaan pengaturan dan infrastruktur pendukung sistem; Hasil audit SP4N-LAPOR! dari BRIN dan BSSN di tahun 2023 merekomendasikan perlunya perbaikan pengelolaan pengaduan melalui penguatan regulasi dan pengembangan aplikasi; KemenPANRB akan menyusun PermenPANRB tentang Pedoman SP4N dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum dan operasional untuk penguatan dalam hal kelembagaan, pengelolaan, penghargaan dan sanksi, juga penyediaan aplikasi dari penyelenggaraan SP4N-LAPOR!. LATAR BELAKANG

6. TUJUAN PERUBAHAN PERMENPANRB Penguatan Kelembagaan Akuntabilitas Optimalisasi Pemanfaatan Standardisasi

7. Pedoman resmi yang mengatur sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional di Indonesia. Peraturan ini sifatnya mencabut PermenPANRB No. 62 Tahun 2018. PERMENPANRB NO. 5 TAHUN 2025

8. 8 Pokok perubahan Kelembagaan : Penyesuaian kelembagaan pengelola SP4N-LAPOR: Sesuai dengan Roadmap SP4N-LAPOR: kelembagaan tingkat makro / nasional , meso / simpul (hub) koordinasi , dan mikro / instansi Sesuai dengan PKS Sinergi SP4N-LAPOR! dan SPBE: kelembagaan pengelola di tingkat nasional terdiri dari 5 K/L dengan KemenPAN -RB sebagai Koordinator Nasional. Di tingkat mikro , Kementerian Koordinasi dapat menyusun petunjuk teknis standardisasi kelembagaan pengelola instansi sesuai dengan PermenPAN dan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB. SDM: menambahkan pengaturan ke dalam tiga pokok Penetapan SDM Pengelola Pengaduan : kewajiban penetapan pengelola , status pengelola , dan fungsi ( termasuk menambahkan fungsi pengelola infrastruktur teknologi di Kemenkominfo ), dasar hukum kemungkinan penetapan Jabatan Fungsional Nomenklatur Pengelola : pembagian Admin ( tetap ) Pembinaan dan pengembangan : kewajiban pembinaan dan pengembangan SDM, fungsi KemenPAN sebagai coordinator untuk pengelolaan pengetahuan ( knowledge management )

9. 9 Pokok perubahan Kode etik : Penegasan aturan sebelumnya dan penambahan pengaturan penegakkan kode etik Kewajiban dan larangan : penyesuaian dengan nilai dasar berAKHLAK , penguatan kewajiban dan larangan terutama terkait perlindungan informasi dan penyalah-gunaan kewenangan . Penegakkan : kewajiban sosialisasi , perlindungan kepada SDM pengelola , dan penegakkan sanksi diselaraskan dengan peneggakan kode etik kepegawaian yang berlaku Pembiayaan dan Sarpras : Penambahan klausul tentang sumber pembiayaan (APBN/D) dan aturan petunjuk teknis sectoral; Sarpras tetap dengan penambahan penekanan pada GEDSI. Mekanisme pengelolaan Penerimaan : penyesuaian aplikasi umum sesuai SPBE, persyaratan minimal informasi aduan Pengelolaan : pembedaan prosedur untuk aduan berkadar pengawasan dan tidak , Tindak lanjut : memindahkan prosedur terkait pengawasan dan pelaporan dari masing-masing admin ke bagian monev , menambahkan pengaturan tindak lanjut laporan lebih dari 60 hari dan lintas instansi ( peran Ombudsman), menambahkan klausul memantau tanggapan susulan dari pelapor untuk admin instansi . Menambahkan klausul pengaturan sectoral.

10. 10 Pokok perubahan Pemantauan , Pelaporan , Evaluasi : penyesuaian perkembangan aturan dan penyelarasan mekanisme Pemantauan : penyesuaian peran dan mekanisme sesuai perubahan kelembagaan ( mengacu kepada Roadmap), Menambahkan pemantauan dan evaluasi untuk untuk laporan proyek strategis nasional atau isu prioritas . Pelaporan : Menambahkan detail pengaturan pelaporan sesuai dengan roadmap dan koordinasi intansi dengan hub Evaluasi : membagi mekanisme evaluasi pada masing-masing tingkat pengelolaan sesuai dengan Roadmap Perjanjian Tingkat Layanan /SLA: tetap Pembinaan dan pengawasan : menambahkan sub pengaturan terkait penilaian kinerja Pembinaan : tetap Penilaian kinerja : dasar hukum penilaian kinerja , penetapan indicator kinerja ( termasuk clearance rate), kaitan kinerja pengelolaan pengaduan dengan Reformasi Birokrasi , dan dassar hukum penghargaandan sanksi serta . Pengawasan : Menambahkan Lembaga Ombudsman sebagai pengawas eksternal dan menghilangkan klausul apresiasi dan/ atau sanksi

11. 11 Pokok perubahan Konsolidasi dan interoperabilitas : penyesuaian aturan konsolidasi dengan Perpres SPBE Kewajiban penggunaan aplikas LAPOR! sebagai aplikasi umum . Mekanisme konsolidasi data dan peralihan ke aplikasi LAPOR! Mekanisme interoperabilitas aplikasi sejenis Mekanisme interoperabilitas melalui SPLP

12. 12 Struktur Isi BAB I KETENTUAN UMUM , memberikan panduan bagi penyelenggara untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional dan terintegrasi secara berjenjang; dan memberikan landasan dalam memberikan kepastian tindaklanjut penyelesaian pengaduan bagi penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. BAB II TATA KELOLA LEMBAGA, Tata kelola lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan sistem yang saling terhubung . BAB III PENGELOLA OPERASIONAL PENGADUAN, Pengelola operasional LAPOR! terdiri dari Aparatur Sipil Negara; Anggota TNI/POLRI; dan Pegawai BUMN/BUMD

13. 13 Struktur Isi BAB IV KODE ETIK DAN PRINSIP TATA KELOLA, Pengelola pengaduan wajib menerapkan nilai dasar yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel , kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif BAB V PEMBIAYAAN DAN SARANA DAN PRASARANA, Pembina wajib menjamin tersedianya anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap instansi yang terdiri dari: pengembangan kapasitas SDM pengelola; sosialisasi publik; dukungan sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan; dan anggaran lainnya sesuai dengan kebutuhan. BAB VI MEKANISME SP4N, Mekanisme pengelolaan pengaduan dalam SP4N meliputi: penerimaan; pengolahan; dan tindak lanjut aduan.

14. 14 Struktur Isi BAB VII PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI, Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi LAPOR! dilakukan secara berkala dan berjenjang atas capaian kinerja pengelolaan dan sasaran strategis dari Roadmap Pengembangan LAPOR! BAB VIII STANDAR PELAYANAN LAPOR!, Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintan Daerah dalam mengelola pengaduan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan atas penyelenggaraan LAPOR! sebagai bagian dari standar pelayanan publik. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional meliputi: pengaturan, pengawasan, bimbingan, penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang.

15. 15 Struktur Isi BAB X PENDAYAGUNAAN HASIL PENGADUAN UNTUK PERBAIKAN KEBIJAKAN, Penanggung Jawab pengelolaan pengaduan bertanggung jawab atas koordinasi pendayagunaan data pengaduan masyarakat untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaannya BAB XI INTEGRASI SP4N, Penyelenggara mendukung proses interoperabilitas LAPOR! dengan aplikasi sejenis yang dikecualikan, aplikasi khusus, dan aplikasi umum lainnya melalui layanan SPLP sesuai aturan yang berlaku dan koordinasi Kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika. BAB XI KETENTUAN PENUTUP, Pembina pelayanan publik dapat menetapkan ketentuan mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berlaku untuk lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya masing-masing, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

16. UPDATE APLIKASI LAPOR! Pengembangan Aplikasi LAPOR! Versi 4.0 dengan Pendekatan Microservices Re-engineering sistem arsitektur monolitik menjadi arsitektur berbasis microservices Tujuan Pengembangan SP4N-LAPOR! Versi 4 Fleksibilitas Pengembangan : Mempermudah proses pengembangan dan perawatan aplikasi Skalabilitas : Mendukung lonjakan jumlah pengguna atau pengaduan Keamanan yang Lebih Baik: Layanan terpisah mengurangi risiko kerentanan sistem secara keseluruhan , sehingga serangan pada satu layanan tidak memengaruhi layanan lainnya . Kinerja yang Lebih Tinggi: Mengurangi beban sistem Inovasi Berkelanjutan : Mempermudah integrasi teknologi baru , seperti AI untuk analitik pengaduan atau sistem berbasis big data untuk prediksi tren pelayanan publik Implementasi Mulai April 2025 Piloting LAPOR! V.4.0 ke 10 KLD Pelatihan dan pemberitahuan Operasional V.4

17. TERIMA KASIH 081215744951 Silvia Diaz - KemenPANRB