PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN (1).pptx (1).pptx

erdddsd

1. KOMPETENSI ASN PENGEMBANG Nurlina S.Sos Mulai Presentasi BKPSDM KOTA SAMARINDA

2. 02 DASAR HUKUM 1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 4). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Tentang Masalah

3. KOMPETENSI Berkaitan dengan tugas , pokok , fungsi , kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan , yaitu memberikan pelayanan publik ; Pelaksanaan ke pemerintahan yang baik ; Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah , baik itu lingkungan internal organisasi , maupun lingkungan eksternal organisasi ; Perkembangan ilmu pengetahuan , teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa di tolak dan di cegah lagi ; Pelaksanaan otonomi daerah . Kompetensi bagi seorang Pegawai Negeri Spil (PNS) memang bisa disikapi dengan hal berbeda . Bagi yang peduli dengan konsep rencana karier yang jelas , kompetensi menjadi jalan untuk meraih jenjang karier secara fair dan transparan , berbeda dengan sikap seorang ASN dengan prinsip “ hidup seperti air yang mengalir ”, maka kompetensi bisa jadi hanya menjadi kata tanpa makna . Pengembangan kompetensi harus berdasarkan perencanaan dan sesuai kebutuhan organisasi , berdasarkan hasil pemetaan kompetensi Seorang ASN di tuntut untuk mempunyai kompetensi yang memadai , karena : 03 Oleh Korina Villanueva

4. Undang-Undang ASN 2). Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh ) JP dalam 1 ( satu ) tahun . 1). Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan Undang-Undang ASN telah mengamanah kan bahwa ASN memiliki hak untuk pengembangan diri , ( pengembangan talenta dan karier dan atau pengembangan kompetensi ) sesuai pasal 49 setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi , yang dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi . Sistem pembelajaran terintegrasi merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN yaitu : terintegrasi dengan pekerjaan , sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN dan terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi . Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 4, yang berbunyi : 04

5. BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI Kegiatan terfokus lain semisal , kursus , penataran , bimbingan teknis dan sosialisasi Tugas belajar Pelatihan struktural kepemimpinan , manajerial , teknis , fungsional dan pelatihan sosial kultural 06 Kegiatan sejenis seminar/ konferensi / sarasehan , workshop atau lokakarya Pengembangan Kompetensi dapat berupa Klasikal Non Klasikal Jenis Pengembangan Kompetensi :

6. Pembelajaran alam terbuka ( outbond ) dan kegiatan patok banding (benchmarking) BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta /Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah Kegiatan belajar lain seperti belajar mandiri , komunitas belajar , bimbingan di tempat kerja dan magang / praktik kerja 01 02 03 05 Pelatihan jarak jauh dan detasering (secondment) 04 Coaching, mentoring dan e-learning 05

7. TERIMA KASIH Selesai BKPSDM KOTA SAMARINDA