Pengertian, Fungsi, dan peran dasar teori dalam dokumen KLHS.

Menjelaskan Pengertian, Fungsi, dan peran dasar teori dalam dokumen KLHS.
Membahas struktur dan isi Bab II KLHS Provinsi Bali secara mendalam.
Menilai kecukupan dan relevansi teori yang digunakan.
Memberikan refleksi kritis terhadap penerapan teori dalam konteks lokal Bali.

1. Dasar Teori KLHS Oleh: Adick Made Surya Kencana Suweta 2482811004 Luh Ayu Adi Wardani 2482821007

2. Tujuan Presentasi Menjelaskan Pengertian , Fungsi , dan peran dasar teori dalam dokumen KLHS. Membahas struktur dan isi Bab II KLHS Provinsi Bali secara mendalam . Menilai kecukupan dan relevansi teori yang digunakan . Memberikan refleksi kritis terhadap penerapan teori dalam konteks lokal Bali. 2

3. Pengertian Dasar Teori dalam KLHS

4. Fungsi dan Peran Dasar Teori Dalam KLHS

5. ISI DARI DASAR TEORI KLHS RPJMD PROVINSI BALI 5

6. Konsep Pembangunan Berkelanjutan 2.1.1

7. 7 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 2.1.2

8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 8

9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2.2.3 Ruang Lingkup Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan . Kajian risiko dan dampak lingkungan . Keberlanjutan layanan ekosistem . Perubahan iklim dan bencana . Strategi adaptif dan mitigatif . 9 2.2.4 Arti Penting Perlindungan Lingkungan Lebih Awal KLHS membantu mencegah dampak negatif sejak tahap perencanaan kebijakan . Menyempurnakan Proses Perencanaan Mendorong perencanaan yang lebih sistematis , berbasis data, dan berpandangan jangka panjang . Menawarkan Alternatif Kebijakan KLHS membuka ruang eksplorasi solusi yang lebih berkelanjutan dan kontekstual . Meningkatkan Transparansi dan Keterlibatan Publik Membuka ruang dialog antara pemerintah , masyarakat , dan pemangku kepentingan lainnya . Mengurangi Risiko dan Biaya Jangka Panjang Dengan mencegah masalah sejak dini , kebijakan menjadi lebih efisien dan tahan risiko .

10. 10 Teori Pemerintahan Daerah Konsep pemerintahan daerah berasal dari istilah local government , yang mencakup tiga makna : Pemerintah lokal : lembaga seperti kepala daerah dan DPRD sebagai pelaksana pemerintahan daerah . Pemerintahan lokal : aktivitas pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan . Wilayah lokal : area administratif tempat pelaksanaan pemerintahan otonom . Dimensi Konsep Pemerintahan Daerah: Sosial Ekonomi Geografi Hukum Politik Administratif Implikasi dalam KLHS Pemerintah daerah tidak hanya pelaksana kebijakan pusat , tapi juga aktor penting dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan lokal melalui KLHS. 2.3.1

11. Fungsi Pemerintah Daerah dalam KLHS 2.3.5

12. Teori Perkembangan Wilayah 12 2.4

13. Provinsi Bali Dalam Konteks Sejarah 📜 Pembentukan Provinsi Bali Bali telah menjadi bagian dari Republik Indonesia sejak proklamasi tahun 1945. Awalnya tergabung dalam Provinsi Sunda Kecil bersama NTT dan NTB. Provinsi Bali resmi terbentuk berdasarkan UU No. 64 Tahun 1958 . 🏛️ Awal Pemerintahan di Bali Pemerintahan daerah dipimpin oleh Badan Pelaksana Pemerintah (BPP) . BPP terdiri dari tokoh-tokoh seperti A.A. Gede Oka, I Gusti Gde Subamia , dan I Wayan Dangin . DPR Sementara Bali dilantik pada 1950 di Pendopo Bali Hotel, Denpasar. 🏙️ Ibu Kota Provinsi Awalnya ibu kota berada di Singaraja . Resmi dipindahkan ke Denpasar tahun 1960 . 2.5.1

14. 🌍 Konsep Pembangunan Wilayah Bertujuan wujudkan kesejahteraan , pertumbuhan ekonomi , dan pelestarian lingkungan . Menggunakan pendekatan : sektoral , basic needs , growth poles (Perroux), dan growth centers (Friedman). Mengedepankan pendekatan terpadu : SDA, SDM, dan lingkungan . 🏞️ Kondisi Bali yang Unik SDA terbatas , tapi memiliki kekayaan budaya dan keindahan alam . Sistem ekonomi Bali berbasis budaya , pariwisata , dan kearifan lokal . 🌱 Arah Pembangunan Bali Pro-growth, pro-job, dan pro-poor. Mengedepankan konsep Tri Hita Karana sebagai filosofi pembangunan . 🧭 Kesimpulan Pengembangan wilayah Bali harus berbasis potensi lokal dan memperhatikan prinsip keberlanjutan demi menjaga ciri khas Bali di tengah dinamika global. 14 Provinsi Bali dalam Pembangunan Wilayah 2.5.2

15. Penilaian Dasar Teori KLHS Provinsi Bali. 📘 Kekuatan Dasar Teori: Relevan dengan Tujuan KLHS dan SDGs Teori- teori yang digunakan ( pembangunan berkelanjutan , tata kelola pemerintahan daerah , daya dukung lingkungan , dll .) selaras dengan prinsip global dan nasional seperti SDGs dan Perpres No. 59 Tahun 2017. Terstruktur dan Sistematis Penyusunan Bab II mengikuti alur logis : dari pengantar konsep global → prinsip dasar → aplikasi lokal → pendekatan wilayah. Ini menunjukkan keteraturan kerangka berpikir yang baik . Menggunakan Multi- Disiplin Ilmu Tidak hanya teori lingkungan , tapi juga teori pemerintahan , ekonomi wilayah, dan kebijakan publik . Ini memperkaya cakupan analisis

16. Penilaian Dasar Teori KLHS Provinsi Bali. 📙 Kelemahan Dasar Teori: Minimnya Pendekatan Kuantitatif dan Spasial Bab II cenderung deskriptif dan normatif . Belum terlihat bagaimana teori-teori tersebut dihubungkan dengan data statistik , peta sebaran wilayah , atau proyeksi dampak berbasis model. Keterkaitan Kontekstual Masih Lemah Beberapa teori besar belum dijelaskan secara spesifik dalam konteks Bali. Misalnya , tidak banyak penjelasan bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan diterjemahkan dalam sistem Subak atau Tri Hita Karana. Kurang Ilustrasi atau Visualisasi Tidak ada bagan , diagram, atau model visual yang menjelaskan hubungan antar teori , atau antara teori dan realita pembangunan Bali. Padahal ini sangat penting untuk memperjelas logika keterkaitan .

17. REKOMENDASI PERBAIKAN DASAR TEORI 17

18. REKOMENDASI PENGUATAN DASAR TEORI 18

19. Refleksi Kritis terhadap Dasar Teori KLHS Provinsi Bali 19

20. Refleksi Kritis terhadap Dasar Teori KLHS Provinsi Bali 20 🔍 Sudahkah teori menjadi alat prediksi masa depan ? ➡️ Seharusnya teori dalam KLHS membantu melihat risiko jangka panjang , seperti degradasi sumber air, krisis pangan , hingga bencana iklim . Tapi sebagian besar masih fokus pada deskripsi masa kini , belum banyak memproyeksikan skenario atau peringatan dini . 🔍 Bagaimana posisi teori terhadap nilai-nilai lokal Bali? ➡️ KLHS seharusnya bukan hanya ilmiah , tapi juga kontekstual . Sayangnya , belum semua teori yang dipakai memuat atau menghargai prinsip Tri Hita Karana, pola ruang adat , dan sistem nilai masyarakat Bali yang sangat penting dalam menjaga harmoni pembangunan . “Dasar teori seharusnya bukan hanya mengisi halaman Bab II, tetapi menjadi napas dan kompas seluruh proses KLHS. Tanpa refleksi dan keberanian untuk mengaitkan teori dengan konteks , KLHS bisa kehilangan arah dalam menghadapi tantangan Bali masa kini dan mendatang .”

21. Thank you Sesi tanya jawab