Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.pptx

Penyelesaian sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan daban pengawas pemilihan umum yang dilaksanakan dengan mekanisme mediasi dan adjudikasi

1. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2. Sengketa Proses Pemilu Sengketa proses Pemilu merupakan Sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota. (Psl. 466 UU Pemilu). Keputusan KPU/KPU Prov/KPU Kabupaten/KPU Kota yang dimaksud dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara . [Psl. 4 ayat (2) Perbawaslu 18/2017 juncto Psl 4 ayat (1) Perbawaslu 18/2018).

3. Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Sengketa Mediasi/Musyawarah Adjudikasi

4. Objek Sengketa Proses Pemilu Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota. (Pasal 466 UU Pemilu). Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa proses Pemilu yakni Surat Keputusan dan/atau Berita Acara. (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018)

5. Subjek Sengketa Proses Pemilu Pemohon: partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; Partai Politik Peserta Pemilu; bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; calon anggota DPD; bakal Pasangan Calon; dan Pasangan Calon.

6. Subjek Sengketa Pemilu Termohon: KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.

7. Pemohon oleh Parpol Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.

8. Tahapan Penyelesaian Proses Pemilu Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilakukan dengan cara: menerima permohonan; memverifikasi secara formal dan materiil permohonan; melakukan mediasi atau musyawarah antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

9. Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan. Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi. Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. Surat kuasa khusus harus didaftarkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat mengajukan permohonan, proses Mediasi, atau proses Adjudikasi penyelesaian sengketa di Pengawas Pemilu. Kuasa hukum syang ditunjuk oleh Pemohon atau pihak terkait merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termohon dapat menunjuk kuasa hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perbawaslu No. 27/2018)

10. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerjasejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon. Perhitungan 12 (dua belas) hari kerja penyelesaian sengketa proses Pemilu terhitung sejak permohonan diregister hingga dibacakan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

11. Tata Cara Pengajuan Permohonan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara: Menyampaikan secara langsung ke loket penerimaan permohonan sengketa di sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kotalangsung; atau Tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

12. MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

13. Persiapan dan Pra Mediasi , Menyiapkan fasilitas Pelaksanaan Mediasi Konfirmasi dan pendataan kehadiran para pihak Mengarahkan para pihak untuk menempati ruang transit secara terpisah sebelum memasuki ruang mediasi. Para pihak terlebih dahulu memasuki ruang mediasi sebelum mediator; Tim kerja mempersilahkan kepada mediator untuk memasuki ruang mediasi; dan Pimpinan mediasi dapat memulai proses mediasi. PERSIAPAN PRA MEDIASI

14. TAHAPAN PELAKSANAAN MEDIASI pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka; penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak; perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu; penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan penandatangan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan.

15. Pertama : Pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka Pernyataan sambutan kepada para pihak; Memperkenalkan diri mediator; Menjelaskan perannya, tidak berpihak; dan Menerangkan ketentuan mediasi.

16. Kedua: Penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak Mediator mempersilahkan kepada para pihak (diawali Pemohon dan dilanjutkan oleh Termohon) untuk menyampaikan hal-hal, sebagai berikut: Kronologis masalah dari objek yang disengketakan; legal standing (kedudukan hukum) para pihak; dan kerugian atau kepentingan langsung para pihak

17. Ketiga: Perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tahapan ini mediator menjembatani para pihak untuk: mediator mempersilahkan Pemohon untuk menyampaikan tawaran poin-poin kesepakatan mediator mempersilahkan Termohon untuk menyampaikan tawaran poin-poin kesepakatan Pemohon dan Termohon menanggapi tawaran poin-poin kesepakatan

18. Keempat: Penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator Mediator menjembatani para pihak untuk memecahkan masalah dari objek yang disengketakan dengan cara: Mengetahui, mengkaji posisi dan kepentingan para pihak; Menggali opsi-opsi penyelesaian tiap masalah dari objek yang disengketakan; Membahas tiap opsi penyelesaian masalah dari objek yang disengketakan; dan Memilih opsi terbaik dari opsi-opsi penyelesaian masalah dari objek yang disengketakan. Mempersilahkan kepada pihak pemohon dan dilanjutkan oleh pihak Termohon untuk mengadakan perubahan-perubahan opsi penyelesaian masalah dari objek yang disengketakan; Membangun kesepakatan awal para pihak; dan Menawarkan, mengembangkan dan melaksanakan dari kesepakatan. Menyiapkan rancangan kesepakatan dengan merujuk pada kesepakatan awal Membahas ulang rancangan kesepakatan dan melakukan perubahan jika dianggap perlu.

19. Kelima: Pembuatan dan Penandatangan Kesepakatan Pelaksanaan tahapan ini, mediator mempersilahkan kepada para pihak untuk menandatangani kesepakatan akhir yang telah dibuat oleh para pihak. Kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara (PSPP – 12) dan diformalisasikan (ditandatangani dan dibacakan) oleh mediator. Selanjutnya, materi Berita Acara kesepatan tersebut ditungkan dalam Format Putusan (PSPP – 13).

20. TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN Jika tuntutan pemohon hanya disetujui sebagian dan pemohon menolak, proses mediasi dianggap tidak mencapai kesepakatan; dan Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan dengan Adjudikasi. Pengawas Pemilu membuat Berita Acara mediasi tidak tercapai kesepakatan.

21. ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

22. Majelis Adjudikasi Bawaslu dapat dipimpin paling sedikit 3 (tiga) Anggota Bawaslu, terdiri atas 1 (satu) Anggota Bawaslu sebagai Ketua dan 2 (dua) orang Anggota Bawaslu sebagai anggota majelis sidang. Bawaslu Provinsi, jika jumlah Anggota Bawaslu Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang anggota, dihadiri sekurang2nya 5 (lima) orang anggota, bila berjumlah 5 (lima) orang dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kab/Kota, jika jumlah Anggota Bawaslu Kab/Kota berjumlah 5 (lima) orang anggota, dihadiri sekurang2nya 3 (tiga) orang anggota, bila berjumlah 3 (tiga) orang dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Bawaslu Kab/Kota. Jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Kab/Kota terdapat kekurangan, majelis adjudikasi sebagaimana dimaksud diatas dapat ditambahkan dari pengawas pemilu setingkat diatasnya Majelis pengganti sebagaimana diatas hanya mengajukan pendapat secara tertulis kepada Pleno Bawaslu Provinsi, Kab/Kota dan tidak mempunyai kewenangan mengambil putusan PSPP (Pasal 25 Perbawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu)

23. Tim Ajudikasi Merupakan pembantu (supporting team) Majelis Sidang Terdiri dari: 1 orang sekretaris (Pegawai ASN Kesekretariatan, memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan). 1 orang asisten Majelis Sidang (bertugas untuk membantu pimpinan majelis sidang dalam memimpin jalannya Adjudikasi dan menyusun rancangan putusan). 1 orang Notulen (bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan). 1 orang Perisalah (pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan). (Psl. 26 Perbawaslu 18/2017)

24. Tahapan Adjudikasi Penyampaian Pokok Permohonan Pihak Pemohon Penyampaian Jawaban Pihak Termohon Penyampaian Tanggapan Pihak Terkait ( jika ada ) Pembuktian Penyampaian kesimpulan para pihak Pembuatan dan Pembacaan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu .

25. Tanggapan Pihak Terkait Pimpinan Majelis Adjudikasi memberi kesempatan kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum Pihak Terkait untuk mengajukan dan membacakan Tanggapan Pihak Terkait atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon; Pembacaan Tanggapan Pihak Terkait dibacakan pada sidang adjudikasi maksimal pada sidang adjudikasi kedua; Majelis ajudikasi memerintahkan kepada Pihak Terkait untuk mengajukan bukti pada agenda pembuktian adjudikasi; Pihak terkait mengajukan bukti, saksi, ahli, dan daftar bukti sebelum menghadirkan saksi atau ahli kepada majelis adjudikasi.

26. Pembuktian Alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. surat; b. keterangan Pemohon dan Termohon; c. keterangan Saksi; d. keterangan Ahli; e. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya;dan/atau f. Pengetahuan majelis sidang. (Psl 31 ayat (1) Perbawaslu 18/2017)

27. Kesimpulan Para Pihak Para pihak menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Pimpinan Majelis Adjudikasi; Pimpinan Majelis Adjudikasi menerima dan memeriksa kesimpulan tertulis para pihak terhadap tahapan adjudikasi yang telah dilaksanakan.

28. Putusan Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaiaan sengketa proses Pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota berisi: a. kepala putusan yang terdiri dari lambang garuda, nama lembaga, judul putusan, nomor putusan, kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; identitas Pemohon ; ( Persona standi judicio ) Identitas Termohon; ( Persona standi judicio ) d. Pokok permohonan Pemohon ( fundamentum petendi/posita dan petitum ); e. jawaban Termohon; f. tanggapan pihak terkait; (Jika ada) g. bukti; h. keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan; i. pertimbangan hukum yang terdiri atas: 1) kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,atau Bawaslu Kabupaten/Kota; 2) kedudukan hukum; 3) tenggang waktu pengajuan Permohonan; dan 4) pokok permohonan; dan i. amar Putusan.

29. Teknis Penyusunan Putusan Permohonan Pemohon: Terdiri dari pokok-pokok pemasalahan yang dimohonkan pemohon ( Dapat mengambil semua permohonan dari pemohon dengan memeriksa detail dari kata-kata yang typo ataupun hal-hal yang kurang pokok permohonan). Jawaban Termohon: Terdiri dari pokok-pokok Jawaban atas permohonan pemohon ( Dapat mengambil semua jawaban termohon dengan memeriksa detail dari kata-kata yang typo ataupun hal-hal yang kurang jawaban temohon) Tanggapan pihak terkait: Terdiri dari pokok-pokok tanggapan pihak terkait. Dapat mengambil semua jawaban pihak terkait dengan memeriksa detail dari kata-kata yang typo ataupun hal-hal yang kurang dari jawaban pihak terkait. Bukti: Bukti berisi daftar alat bukti yang ditandai berupa Bukti Pemohon (P-1, dan seterusnya) Bukti Termohon (T-1, dan seterusnya) dan Bukti Pihak Terkait ( PT-1 dan Seterusnya). keterangan saksi, ahli, lembaga pemberi keterangan: Terdiri dari pokok-pokok keterangan saksi, ahli, dan lembaga pemberi keterangan (Dapat diambil dari notulen dan risalah)

30. Teknis Penyusunan Putusan (Lanjutan) kesimpulan para pihak. Kesimpulan yang diberikan para pihak. Pertimbangan Hukum: Berisi pertimbangan Kewenangan Bawaslu/Provinsi/Kab/Kota, Pertimbangan kedudukan hukum pemohon, Pertimbangan tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pertimbangan bagaimana Proses Penerbitan putusan objek sengketa, Pertimbangan Substansi permohonan sengketa yang dimohonkan. Dalam melakukan pertimbangan, majelis harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), bukti para pihak, keterangan saksi para pihak, keterangan ahli yang berkesesuaian, keterangan pemberi keterangan.

31. Teknis Penyusunan Putusan (Lanjat) Amar Putusan Amar tidak boleh bertentangan dengan pertimbangan hukum Amar tidak boleh bertentangan dengan kesimpulan Amar Putusan berisi antara lain sebagai berikut ( Memilih salah satu dari amar putusan yang ada di bawah ) : Mengabulkan permohonan seluruhnya apabila seluruh amar putusan yang dimohonkan beralasan hukum untuk seluruhnya; atau Mengabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya, apabila: satu atau lebih amar putusan yang dimohonkan pemohon beralasan hukum untuk sebagian; dan satu atau lebih amar putusan yang dimohonkan pemohon tidak beralasan hukum untuk sebagian lainnya atau; Menolak permohonan seluruhnya apabila seluruh amar putusan yang dimohonkan pemohon tidak beralasan hukum. Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Dalam Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa setiap segi permohonan yang diajukan dan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian dan mengabaikan gugatan selebihnya. Putusan tidak