Penyusunan dan Penyampaian LK Triwulan III 2025 Puslapbinkuhan.pptx

Roum4 8 views 26 slides Oct 25, 2025
Slide 1
Slide 1 of 26
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26

About This Presentation

Penyusunan LK


Slide Content

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-208/PB/2025 tanggal 30 September 2025 Penyusunan & Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Triwulan III 2025 Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pokok Isi Surat

KETENTUAN REKONSILIASI, PENYUSUNAN, DAN PENYAMPAIAN LK Ketentuan Pelaksanaan Rekonsiliasi Komponen Laporan Keuangan Pedoman Tutup Periode Ketentuan Penyampaian LK

KETENTUAN UMUM TIMELINE Rekon Eksternal s.d. Periode 09 – 2025 Penyelesaian Transaksi s.d Periode 09 – 2025 20 Oktober 2025 Penyusunan dan Penyampaian LK Sanksi Penyelesaian Rekon 31 Oktober 2025 Sanksi Penyampaian LK Tutup Periode 09 – 2025 11 Oktober 2025

Periode Rekonsiliasi Penyelesaian TDK Penyelesaian TDL Penutupan Periode Penerbitan SHR TMT Pengenaan Sanksi s.d. September 2025 s.d. 20 Oktober 2025 s.d. 20 Oktober 2025 Tutup Permanen 11 s.d. 20 Oktober 2025 11 – 20 Oktober 2025 21 Oktober 2025 1. Telah Terbit SHR Tidak terdapat TDK Rupiah dan TDK COA / disetujui dengan catatan Tidak terdapat To Do List yang belum sesuai ketentuan penyelesaiannya melakukan tutup periode semua modul. KEWAJIBAN REKONSILIASI DIANGGAP SELESAI APABILA 2. Telah Terbit SP3S Dalam hal satker telah menyelesaikan kewajiban rekonsiliasi namun diluar waktu yang telah ditentukan atau Sanksi Administratif Satker yang tidak menyelesaikan kewajiban rekonsiliasinya secara tepat waktu akan dikenakan SP2S dan diberikan Sanksi Administratif sesuai ketentuan berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban rekonsiliasi yang ditandai dengan penerbitan SP3S. Satker wajib memonitor hasil rekonsiliasi dan memastikan data Aplikasi SAKTI telah lengkap dan valid. KETENTUAN PELAKSANAAN REKON EKSTERNAL

Persetujuan Transaksi Satker agar melakukan persetujuan transaksi di Modul Persediaan dan Aset Tetap dengan cermat . Termasuk memastikan transaksi pada modul lain telah tuntas diinput . Tutup Periode Tutup periode pada Modul Persediaan , Aset Tetap dan Piutang perlu dilakukan sebelum tutup buku Modul Aklap . Tutup Buku Permanen Aklap Tutup buku permanen Modul Aklap dalam rangka penerbitan SHR dapat dilakukan mulai 11 s.d. 20 Oktober 2025. Setelah tutup buku permanen , data tidak dapat diubah dan cetakan LK berstatus FINAL. Kebijakan Buka Periode Buka Periode dilakukan secara selektif dan terbatas terhadap transaksi yang secara proses bisnis , pencatatan , dan validasi di aplikasi SAKTI harus dibukukan pada periode yang telah tertutup . Satker dapat mengajukan permohonan buka periode kepada Direktorat APK melalui unit konsolidator K/L yang membawahi satker berkenaan . PEDOMAN TUTUP PERIODE

KOMPARASI KOMPONEN LK Laporan Realisasi Anggaran 30 September 2025 vs 30 September 2024 Laporan Operasional 30 September 2025 vs 30 September 2024 Laporan Perubahan Ekuitas 30 September 2025 vs 30 September 2024 Neraca 30 September 2025 vs 31 Desember 2024 ( Audited ) KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN CALK/Lampiran LK Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 tidak disertai CaLK . Namun disertai dengan Lampiran Laporan Keuangan : Informasi Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya Informasi Keuangan Tertentu Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. Tw III Informasi Outstanding Kontrak Signifikan Informasi Progres Likuidasi K/L pada Kabinet Merah Putih Informasi Penting Lainnya Meliputi Kondisi , Hal Khusus Menyangkut Program Strategis / Prioritas Nasional/Program Utama, serta Kondisi Keuangan yang Memerlukan Perhatian Khusus K/L Data capaian output per fungsi dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025.

No. Kategori K/L  Disampaikan Kepada Jadwal Penyampaian  1 UAKPA KPPN Dapat diatur oleh masing-masing K/L sepanjang tidak melampaui batas akhir penyampaian LK tingkat UAPA kepada Kementerian Keuangan (c.q. Direktorat APK, DJPb). 2 UAPPA-W. Kanwil DJPb 3 UAPPA-E1. - 4 UAPA K/L Kemenkeu c.q . Dit. APK, DJPb 31 Oktober 2025 LKKL disampaikan secara berjenjang kepada Menteri Keuangan c.q . Direktur Jenderal Perbendaharaan , dengan jadwal Penyampaian LK Triwulan III Tahun 2025 diatur sebagai berikut :  LK UAKPA dan/ atau UAPPA-W disampaikan dalam bentuk softcopy (.pdf) ke email yang ditetapkan masing masing KPPN dan/ atau Kanwil mitra . LK UAPA (Kementerian/Lembaga) disampaikan dalam bentuk softcopy (.pdf) melalui email [email protected] cc [email protected] , disertai Surat Pengantar . UAKPA dan UAPPA-W mengunggah Surat Pengantar penyampaian LK pada Aplikasi MonSAKTI UAKPA dan/ atau UAPPAW yang tidak / terlambat   menyampaikan LK, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan SPM ( dikecualikan untuk SPM LS Belanja Pegawai , SPM LS Pihak Ketiga , dan SPM Pengembalian ) JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Lampiran Laporan Keuangan Lampiran 1.A Lampiran Informasi Keuangan Tertentu Lampiran 1.B Lampiran Infomasi Penting Lainnya Lampiran 2 Lampiran Data Capaian RO Per Fungsi dan Prioritas Nasional

Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi Sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi belanja barang /modal/ bansos sebesar Rp ..... ( persentase dari pagu belanja barang /modal/ bansos ). Serapan tersebut masih di bawah target penyerapan (< 70%) disebabkan oleh ..... Atas sisa pagu yang belum terealisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025, direncanakan akan direalisasikan pada triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut: ( narasi dapat dikembangkan sendiri sesuai kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga ). Dengan demikian, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 total realisasi adalah sebesar Rp..... dan perkiraan pagu yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp..... Kementerian / Lembaga: Jenis Belanja Pagu Realisasi s.d 30-Sep Sisa Pagu s.d 30-Sep Rencana Realisasi Triwulan IV Estimasi Total Realisasi Estimasi Pagu Tidak Terealisasi A B C D E F (C + E) G (B – F) 51   52   53   57   Total             1. INFORMASI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN S.D. 30 SEPTEMBER 2025 LAMPIRAN I – A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU

Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat sisa pagu/pagu minus belanja pegawai sebesar Rp..... dan diestimasikan sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat sisa pagu/pagu minus belanja pegawai sebesar Rp..... Namun demikian terdapat sebanyak ..... satker yang mengalami pagu minus pada belanja pegawai sebesar Rp..... ( berdasarkan To-Do List MonSAKTI ). Atas pagu minus satker tersebut, Kementerian ..... telah melakukan/mengusulkan revisi anggaran antar jenis belanja/satker untuk menyelesaikan pagu minus belanja pegawai. ( narasi dapat dikembangkan sendiri sesuai kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga ) 1. INFORMASI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN S.D. 30 SEPTEMBER 2025 LAMPIRAN I – A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU Kementerian / Lembaga: Jenis Belanja Uraian Pagu Realisasi s.d 30-Sep Rencana Realisasi Tw IV Total Realisasi Estimasi Sisa/Minus Pagu A B C D E F (D +E) G (C – F) 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS           5112 Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/ Polri           5113 Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara           5114 Belanja Gaji Dokter PTT           5115 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS           5116 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK           5121 Belanja Honorarium           5124 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito          

Informasi Pagu Blokir Kementerian/Lembaga Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp..... Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat pembukaan blokir sebesar Rp..... sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar Rp...... ( narasi dapat dikembangkan sendiri sesuai kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga ) 1. INFORMASI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN S.D. 30 SEPTEMBER 2025 LAMPIRAN I – A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU No. Kode Belanja Pagu Blokir Pagu Rencana Buka Blokir Rupiah Tanggal 1 51 2 52 3 53 4 dst        

Informasi Outstanding Kontrak Kementerian/Lembaga Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat ..... kontrak yang masih outstanding dengan nilai kontrak sebesar Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... Berdasarkan outstanding kontrak tersebut , sebanyak ..... kontrak merupakan outstanding kontrak signifikan (Tingkat signifikansi disesuaikan berdasarkan nilai sisa kontrak terbesar minimal 20 kontrak outstanding atau sesuai jumlah kontrak outstanding untuk K/L dengan jumlah kontrak ≤ 20) dengan rincian sebagai berikut : ( bersambung ) 2. INFORMASI OUTSTANDING KONTRAK LAMPIRAN I – A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU No. Eselon I Jumlah Kontrak Nilai Total Kontrak Realisasi Sisa Nilai Kontrak                                     Total        

Informasi Outstanding Kontrak Signifikan Kementerian/Lembaga Sumber : Aplikasi OMSPAN tanggal ..... ( disarankan 1-3 Oktober 2025 ) Berdasarkan outstanding kontrak signifikan tersebut , sebanyak ..... kontrak diperkirakan dapat diselesaikan tepat waktu dan sebanyak ..... kontrak tidak dapat diselesaikan tepat waktu. ( narasi penjelasan dapat dikembangkan sendiri sesuai kondisi pada masing-masing Kementerian/Lembaga ) 2. INFORMASI OUTSTANDING KONTRAK LAMPIRAN I – A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU No. Kode Satker Nomor Kontrak Uraian Kontrak Tanggal Mulai Tanggal Akhir Nilai Kontrak Realisasi Sisa                                                      

Kementerian ..... sebagai pengampu Kementerian ..... yang dilikuidasi telah melakukan pengalihan aset dan kewajiban dengan ringkasan progres likuidasi sebagai berikut: Progres Likuidasi Berdasarkan Jumlah Satker Progres Likuidasi Berdasarkan Mutasi Nilai Aset dan Kewajiban Kementerian/Lembaga dapat memberikan informasi tambahan berupa mekanisme penyelesaian likuidasi pada masing masing pos ataupun kendala penyelesaian likuidasi , atau penjelasan lainnya . 3. INFORMASI PROGRES LIKUIDASI K/L PADA KABINET MERAH PUTIH LAMPIRAN I – A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU Jumlah satker Terlikuidasi Selesai Likuidasi Dalam Proses % Progres Penyelesaian         Pos Neraca Nilai Saldo 31 Desember 2024 (Audited) Nilai Saldo 30 September 2025 Mutasi % Progres Likuidasi A B C D (B - C) E (D / B x 100%) Aset         -  Aset Lancar         -  Aset Tetap         -  Properti Investasi         -  Piutang Jangka Panjang         -  Aset Lainnya         Kewajiban         -  Kewajiban Jangka Pendek         -  Kewajiban Jangka Panjang        

Kondisi Penjelasan informasi mengenai kondisi dapat meliputi reorganisasi , pergantian pimpinan , kepemilikan aset seperti melimpahkan atau menerima aset hasil likuidasi , dan lain sebagainya . Hal Khusus Menyangkut Program Strategis / Prioritas Nasional/Program Utama Penjelasan informasi mengenai Hal Khusus Menyangkut Program Strategis memuat penjelasan program strategis yang meliputi penjelasan atas target dan capaian secara ringkas . Misalnya Badan Gizi Nasional menjelaskan program Makanan Bergizi Gratis, Kementerian Koperasi menjelaskan program Koperasi Merah Putih, atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjelaskan program Sekolah Garuda. Kondisi Keuangan yang Memerlukan Perhatian Khusus K/L Memuat keterangan dan penjelasan akun-akun yang signifikan baik LRA, LO, LPE, dan Neraca. Pemilihan akun signifikan tersebut mempertimbangkan rasio persentase akun terkait dengan total pendapatan / belanja / aset / kewajiban / beban pada setiap komponen laporan keuangan , akun yang khusus pada K/L tersebut , dan pertimbangan kebutuhan manajerial lainnya untuk diuraikan lebih lanjut . Misalnya Kementerian Keuangan menjelaskan akun pendapatan perpajakan , Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan akun belanja modal ( infrastruktur ) dan akun aset , atau Kementerian Sosial menjelaskan akun belanja sosial . LAMPIRAN I – B. INFORMASI PENTING LAINNYA Penyusunan informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya sebagaimana poin (A) dan (B) pada Entitas Akuntansi di bawah K/L dapat disesuaikan dengan kebutuhan Entitas Pelaporan .

Untuk memastikan keandalan pelaporan dan pengungkapan pada LKKL atas capaian Rincian Output Triwulan III Tahun 2025, setiap K/L diharapkan dapat melakukan mekanisme / langkah-langkah sebagai berikut : Melakukan identifikasi atas setiap Rincian Output dan alokasinya yang terdapat dalam database RKA-K/L dan DIPA yang telah ditetapkan menjadi bagian dari Prioritas Nasional Tahun 2025.  Identifikasi RO Prioritas Nasional K/L memastikan anggaran RO Prioritas Nasional Triwulan III telah ditagging secara akurat di masing-masing satker pelaksana PN. Tagging Anggaran PN Triwulan III 2025 Satker wajib merekam dan memvalidasi data target dan capaian output melalui Aplikasi SAKTI. Rekam dan Validasi Capaian Output Setiap jenjang pelaporan menjamin tidak ada anomali pada data capaian RO, khususnya dalam perbandingan target vs realisasi volume RO, dan keterkaitannya dengan penyerapan anggaran . Cek Keandalan Data Perekaman dan validasi data capaian RO berpedoman dengan petunjuk teknis Validasi Data Realisasi Capaian Output Satker . Petunjuk Teknis Data RO yang telah divalidasi digunakan dalam pelaporan capaian RO Triwulan III Tahun 2025 secara berjenjang , mulai dari satker hingga LKKL. Pelaporan Berjenjang pada LK LAMPIRAN 2 : PENYAJIAN RO PER FUNGSI APBN DAN PN

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada ..... ( diisi nama Satker / Eselon I/Kementerian/Lembaga) antara lain sebagai berikut : … PENYAJIAN DATA CAPAIAN RO PER FUNGSI APBN PADA LAMPIRAN 2 LAPORAN KEUANGAN Contoh :

RO yang ditagging sebagai Prioritas Nasional dapat diungkapkan pada Catatan Lainnya dengan ketentuan maksimal data per tabel sebanyak sepuluh baris, data lainnya disampaikan dalam lampiran LKKL . Contoh : Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada ( diisi nama Satker / Eselon I/Kementerian/Lembaga ) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional ( diisi kode PN dan nama PN ) dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran , Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut : Prioritas Nasional 01 – Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi , dan Hak Asasi Manusia . Pelaksanaannya di antaranya melalui ( diisi jumlah program prioritas ) program prioritas , ( diisi jumlah kegiatan prioritas ) kegiatan prioritas , yang tersebar di ( diisi jumlah satker pengampu PN terkait ) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp ( diisi total pagu RO yang ditagging PN terkait ) dan realisasi sebesar Rp ( diisi total realisasi RO yang ditagging PN terkait ) dengan rincian sebagai berikut : Kementerian/Lembaga: Prioritas Nasional 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Program / Kegiatan Prioritas Pagu Realisasi % Satuan Output Target Capaian Output % PENYAJIAN DATA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PADA LAMPIRAN 2 LAPORAN KEUANGAN

Monitoring TDK dan To Do List Akun yang memerlukan perhatian khusus

DATA TDK SEPTEMBER 2025 KEMENTERIAN PERTAHANAN (DITARIK PADA TANGGAL 14/10/2025 PUKUL 18:17) Status Rekonsiliasi UO Total Kementerian Pertahanan Mabes TNI Mabes TNI AD Mabes TNI AL Mabes TNI AU Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk 9 22 117 77 41 266 Rekon selesai, Todolist selesai, Belum Tutup Periode 10 21 130 52 58 271 Rekon selesai, Todolist belum selesai, Belum Tutup Periode 4 2 73 6 21 106 Rekon belum selesai, Todolist selesai, Belum Tutup Periode 12 4 3 19 Rekon belum selesai, Todolist belum selesai, Belum Tutup Periode 1 9 3 13 Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi (Rekon belum selesai, Todolist selesai, Belum Tutup Periode) 1 1 1 3 Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi (Rekon belum selesai, Todolist belum selesai, Belum Tutup Periode) 1 1 Total 24 46 343 143 123 679

DATA TO DO LIST SEPTEMBER 2025 KEMENTERIAN PERTAHANAN (DITARIK PADA TANGGAL 14/10/2025 PUKUL 18:17) No Menu Modul Periodisasi Jumlah 1 Persediaan Belum Approve PER BULANAN 359 2 Persediaan Belum Didetilkan PER BULANAN 2773 3 Aset Belum Didetilkan MAT BULANAN 155 4 Aset Belum Validasi Approve MAT BULANAN 369 5 RK Aset ke Persediaan Belum RM MAT BULANAN 11495 6 TK Internal Belum TM Internal Persediaan PER BULANAN 29 7 RK Persediaan Belum RM PER BULANAN 1 11 TK Persediaan Belum TM PER TRIWULANAN 950 15 Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya GLP TAHUNAN 229 16 Transaksi Resiprokal GLP TAHUNAN 38 17 Saldo Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan GLP TAHUNAN 27 18 Monitoring SPM Koreksi belum catat nomor SP2D Koreksi GLP TAHUNAN 25 19 Pengembalian Melebihi Realisasi Selain Akun 51XXXX GLP TAHUNAN 1 22 Pagu Minus Akun 51XXXX (Basis SP2D) GLP LAINNYA 1123 23 Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB MAT LAINNYA 696 24 Saldo Akun Tidak Normal GLP LAINNYA 48 25 Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan PER LAINNYA 360 26 Pagu Minus Selain Akun 51XXXX (Basis SP2D) GLP LAINNYA 3 27 Pendapatan Pajak Non DJP dan DJBC GLP LAINNYA 2 28 Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja (51XXXX) GLP LAINNYA 2

AKUN YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS PADA NERACA PERCOBAAN AKRUAL KEMENTERIAN PERTAHANAN (DITARIK PADA TANGGAL 14/10/2025 PUKUL 18:17) No Kode Akun Uraian Akun Jumlah Satker Nilai Total Debit ( Kredit ) Keterangan 1 391113 Koreksi Nilai Persediaan 56 1.362.462.571.220 Sumber selain sawal persediaan kemungkinan perlu dieliminasi . 2 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 152 4.928.504.949.392 Sumber selain penyusutan transaksional / sawal aset tetap kemungkinan perlu dieliminasi . 3 391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 9 645.657.723.288 Sumber selain penyusutan / amortisasi transaksional / sawat aset lainnya kemungkinan perlu dieliminasi . 4 391119 Koreksi Lainnya 45 (31.618.464.622) Sumber selain penyesuaian beban / pendapatan TAYL kemungkinan perlu dieliminasi . 5 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 28 (7.227.321.058) Perlu dieliminasi dengan akun pengurangan aset . 6 425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 16 (8.662.883.612) Perlu dikoreksi ke akun yang lebih spesifik . 7 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 8 (193.129.591.143) Kemungkinan perlu dieliminasi dengan akun beban penyesuaian nilai persediaan .

AKUN YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS PADA NERACA PERCOBAAN AKRUAL KEMENTERIAN PERTAHANAN (DITARIK PADA TANGGAL 14/10/2025 PUKUL 18:17) No Kode Akun Uraian Akun Jumlah Satker Nilai Total Debit ( Kredit ) Keterangan 8 491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 58 (15.067.248.149.259) Sumber selain BMN yang diperoleh bukan dari belanja / hibah perlu dieliminasi . 9 593121 Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges 1 110.000 Beban khusus KPBC. Perlu direklas antar beban . 10 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 17 2.945.202.126.920 Kemungkinan perlu dieliminasi dengan akun pendapatan penyesuaian nilai persediaan . 11 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 12 4.790.608.355 Akun sudah dinonaktifkan pada KEP-291/PB/2022 sehingga perlu direklas ke beban ekstrakomtabel 52. 12 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan 1 21.622.000 Akun sudah dinonaktifkan pada KEP-291/PB/2022 sehingga perlu direklas ke beban ekstrakomtabel 52.

AKUN YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS PADA NERACA PERCOBAAN AKRUAL KEMENTERIAN PERTAHANAN (DITARIK PADA TANGGAL 14/10/2025 PUKUL 18:17) No Kode Akun Uraian Akun Jumlah Satker Nilai Total Debit ( Kredit ) Keterangan 13 595115 Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya 1 79.500.000 Akun sudah dinonaktifkan pada KEP-291/PB/2022 sehingga perlu direklas ke beban ekstrakomtabel 52. 14 595122 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU 3 44.658.205 Akun sudah dinonaktifkan pada KEP-291/PB/2022 sehingga perlu direklas ke beban ekstrakomtabel 52. 15 596111 Beban Pelepasan Aset 31 983.365.184.228 Sumber selain usul hapus aset perlu dieliminasi .

KEMENKEU MELAYANI LEBIH BAIK TERIMA KASIH
Tags