Peran dan Fungsi Pokja Posyandu Desa.pptx

posyandu

1. PERAN DAN FUNGSI POKJA POSYANDU DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUKABUMI Drs. H. IYOS SOMANTRI, M.Si Wakil Bupati Sukabumi

2. Kelompok Kerja Opersional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan / pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi , Kabupaten /Kota dan Kecamatan Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan pelayanan lainnya sesuai potensi desa. POKJA POSYANDU DESA

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Ps l 9 4 - 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 ttg Desa yang telah diubah dengan PP 47 Ta h un 2015 Psl 150 - 153 K E B I J A K A N P E N G A TUR AN P e r des ttg LKD Kepdes ttg Pokja Posyandu Desa Permendagri 18 Thn 2018 ttg LKD/LAD Permendagri 54 Th 2007 Ttg Pedoman Pembentukan Pokja Operasional Posyandu Permendagri 19 Thn 2011 ttg Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu

4. PEMBENTUKAN POKJA POSYANDU Koordinasi dengan Kepala Desa , Perangkat Desa , Tokoh Masyarakat dan Kader Kesehatan untuk Pembentukan Pokja Posyandu Desa Pokja Posyandu Desa dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa ( Pasal 3 ayat (5) Permendagri 54/2007) Penyusunan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Posyandu sebagai penjabaran kegiatan Posyandu ( Permendagri 18/2018) Terlibat aktif dalam perencanaan dan penyusunan RKPDesa (Juli-September) yang memasukan kegiatan-kegiatan untuk Pengembangan dan Revitalisasi Posyandu dalam RKPDesa serta terlibat sebagai Tim Penyusunan RKPDesa (7-11 orang) Penyusunan APBDesa Pelaksanaan Kegiatan

5. STRATEGI INTERVENSI Revitalisasi Posyandu => Peningkatan status Strata Posyandu ( Kepdes ttg Strata Posyandu ) Penataan Kelembagaan Posyandu dari UKBM menjadi LKD ( Perdes ttg LKD) Pengembangan Kegiatan Posyandu menjadi Posyandu Terintegrasi dan Multifungsi melalui PENGUATAN KELEMBAGAAN POKJA POSYANDU DESA

6. KARAKTER UMUM TUGAS DARI JENIS LKD PERMENDAGRI 18/2018 MEMBANTU KADES DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN MENGGERAKKAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN SWADAYA G O T O N G - R O Y O NG LPM KESEJAHTERAAN KELUARGA . PKK MEMBANTU KEPALA DESA DALAM MENANGGULANGI MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA KARANG TARUNA MASYARAKAT DESA; ( Pasal 7 ayat (4) PO S Y ANDU MEMBANTU KADES DALAM BIDANG PELAYANAN PEMERINTAHAN; MEMBANTU KADES DALAM MENYEDIAKAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PERIZINAN; MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KADES. RT DAN RW M E M B AN T U KE P ALA D E S A D ALAM M ELA K S ANAKAN PEMBER D A Y AAN MEMBANTU KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

7. Fungsi koordinasi,Regulasi Pembinaan dan evaluasi Fungsi koordinasi, Pembinaan dan evaluasi Koordinasi, inovasi, Pelaksana, Pembinaan dan evaluasi Pelaksana , fasilitasi , inovasi , Pembinaan dan evaluasi Pelaksana , fasilitasi , inovasi , Pembinaan dan evaluasi POK JANA L PUSA T POKJANAL PROVINSI POKJANAL KAB/KOTA POKJANAL KEC AMATAN POKJA DESA/KEL URAHAN P ERAN POKJANAL Pelaporan Pembinaan

8. Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu Desa Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas : ketua ; sekretaris ; bendahara ; dan unit-unit sesuai kebutuhan (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain: unit pelayanan ; unit informasi Posyandu ; dan unit kelembagaan . Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari kepala desa , perangkat desa , organisasi kemasyarakatan , organisasi keagamaan , dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan / pengelola Posyandu

9. Struktur Pokja Posyandu Desa

10. POKJANAL POSYANDU 1 Adalah kelompok kerja operasional (Pokanal) yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan / pengelolaan Posyandu . 2 Kedudukan Pokjanal Posyandu Pusat di Pusat , Provinsi , Kabupaten / Kota dan Kecamatan 3 Pembentukannya dengan Kepmendagri , Keputusan Gubernur , Keputusan Bupati / Walikota , Keputusan Camat . 4 Kepengurusan berasal dari instansi / lembaga pemerintah , lembaga lainnya dan anggota masyarakat 1 Adalah kelompok kerja (Pokja) yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan / pengelolaan Posyandu 2 Berkedudukan di Desa / Kelurahan . 3 Pembentukannya dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah . 4 Kepengurusan terdiri dari Kepala Desa , perangkat desa , ormas , organisasi keagamaan dan anggota masyarakat . POKJA POSYANDU Ketentuan Pasal 1 s/d Pasal 3 - Permendagri 54 T ahun 2007 )

11. TUGAS POKJANAL POSYANDU Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Posyandu . 2. Menyampaikan data, informasi dan masalah kepada instansi / lembaga terkait untuk penyelesain tindak lanjut . 3. Menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi sesuai potensi dan kebutuhan lokal . 4. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber pendanaan . 6. Memfasilitasi pengembangan partisipasi , gotong royong dan swadaya masy dalam mengembangkan Posyandu . 5. Melakukan bimbingan , pembinaan , fasilitasi , advokasi , pemantauan dan evaluasi pengelolaan prog ram secara rutin . 7 . Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan melaporkan hasil kegiatan . TUGAS POKJA POSYANDU Mengelola data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Posyandu di desa . 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber pendanaan . 3. Menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi sesuai potensi dan kebutuhan desa / kelurahan . 4. Melakukan bimbingan , pembinaan , fasilitasi , advokasi , pemantauan dan evaluasi pengelolaan program secara rutin . 6. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi , gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu . 5. Melakukan bimbingan , pembinaan , fasilitasi , pemantauan dan evaluasi pengelolaan kegiatan dan kinerja kader . 7. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan melaporkan hasil kegiatan . Ketentuan Pasal 5 s/d Pasal 9 - Permendagri 54 T ahun 2007 )

12. FUNGSI POKJANAL DAN POKJA 1 2 3 5 4 Ketentuan Pasal 10 - Permendagri 54 T ahun 2007 )

13. MUSDES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAFTAR USULAN RKP RANCANGAN RKP SELAMBATNYA BULAN JUNI PENCERMATAN ULANG RPJMDES PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI MUSRENBANGCAM KEPALA DESA T IM P ENYUSUN RKP DESA PENCERMATAN ULANG RPJM DESA; PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA; PENYUSUNAN R ANCANGAN D U RK P DESA PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DESA DAN PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN MASUK KE DESA; INFORMASI TENTANG : PAGU INDIKATIF DESA PROGRAM/KEGIATAN MASUK KE DESA; RANCANGAN RKP DU PELAKSANA KEGIATAN DESA PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN MULAI BULAN JUNI MUSREN BANGDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN RKP DRAFT PERDES RKP PERDES RKP BPD BERSAMA BPD SELAMBATNYA BULAN SEPTEMBER #permendagri 20 /201 8 BERITA ACARA TAHAPAN PENYUSUNAN RKPDESA dan APBDESA SELAMBATNYA BULAN DESEMBER PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN APBDES PERDES APBDES BERSAMA BPD DRAFT PERDES APBDES (PALING LAMBAT 31 DESEMBER) REMBUG STUNTING

14. PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN POSYANDU melalui Penyusunan dan Implementasi Regulasi . PERMENDARI NO 20/ 2018 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA B I DAN G S U B BI D A N G KEGI AT AN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2 2 Sub Bidang Kesehatan 2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 2 2 02 Penyelenggaraan POSYANDU (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader POSYANDU ) 2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa 2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana POSYANDU /Polindes/PKD 2 2 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana POSYANDU /Polindes/PKD ** 2 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

15. Point 4, menyatakan bahwa : Mendorong Pemerintahan Desa / Kelurahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayan Posyandu dalam kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar Surat Edaran Mendagri Nomor 100.3.2.7/2243/BPD tentang Penguatan Posyandu di Tingkat Desa dan Kelurahan PEMBINAAN DAN OPTIMALISASI PERAN POSYANDU

16. 01 02 03 Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs Desa meliputi : Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa Rp PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

17. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM PRIORITAS NASIONAL a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun b. Ketahanan pangan nabati dan hewani c. Pencegahan dan penurunan stunting d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa e. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa g. Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu dana desa setiap desa h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

18. Tugas Sekretariat Pokja Posyandu Desa melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu ; membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/ kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu . menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokjanal Posyandu . menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan . Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu .

19. PELAPORAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI POSYANDU BERBASIS WEBSITE Operasionalisasi SIP Posyandu Berbasis Website diharapkan mampu untuk dapat memberikan kemudahan layanan dalam Pengumpulan Data Posyandu secara Update yg dapat digunakan sebagai bahan Perumusan Kebijakan maupun penyusunan Program dan Kegiatan serta Kordinasi pada Pokjanal tingkat Pusat s.d Pokja Desa/Kelurahan

20. KEBUTUHAN DANA DESA SESUAI MANDAT/ARAHAN PRESIDEN UNTUK TAHUN 2024 NO Kegiatan Regulasi Arahan 1 Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional “ Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional”. 2 Pencegahan Narkoba Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 Aksi RAN : Pelaksanaan Program Desa Bersih dari Narkoba ( Bersinar ) melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan Dana Desa Indikator keberhasilan : terlaksananya program Desa Bersinar melalui Fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan Dana Desa Ukuran keberhasilan : target 2023 sebanyak 120 desa , target 2024 sebanyak 121 desa 3 Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem huruf b “ Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi untuk : b. menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan program padat karya ”

21. KEBUTUHAN DANA DESA SESUAI MANDAT/ARAHAN PRESIDEN UNTUK TAHUN 2024 NO Kegiatan Regulasi Arahan 4 Penanggulangan TBC Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Tanggungjawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi : Tersedianya kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan Eliminasi TBC (Target tahun 2022: 1 (satu) kebijakan) Persentase desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi percepatan Eliminasi TBC (Target tahun 2024: 80%) 5 Percepatan Penurunan Stunting Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 11 ayat (2) ”Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting” (Pasal 11 ayat 2) Kegiatan: melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting. Keluaran (output): Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (Target 90 % pada tahun 2024)

22. KEBUTUHAN DANA DESA SESUAI MANDAT/ARAHAN PRESIDEN UNTUK TAHUN 2024 NO Kegiatan Regulasi Arahan 6 Dana Operasional Pemerintah Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 huruf c Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk : c. Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% ( tiga persen ) dari pagu Dana Desa 7 Ketahanan Pangan Surat Sekretaris Kabinet RI No.B.355-Seskab-PMK-082022 kepada Menteri Desa , PDT, dan Transmigrasi tentang Penyampaian Arahan Presiden terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Rapat Terbatas tentang Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada tanggal 25 Juli 2022, Presiden memberikan arahan terkait penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan , yang intinya : 1. Kaji strategi atau opsi penggunaan Dana Desa untuk urusan berkaitan dengan krisis pangan . Apabila pemanfaatan Dana Desa untuk krisi pangan dimungkinkan , maka penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur desa agar dihentikan terlebih dahulu dan alihkan untuk fokus ke pangan .

23. TERIMA KASIH https://www.youtube.com/watch?v=O8jHYAWXnpQ