Peran Kelembagaan untuk pemerintahan Egile.pptx

kelembagaan egile untuk mendukung kinerja pemda

1. Kelembagaan yang Egile, Mendukung Kinerja Pemda Dalam Pelayanan Publik Oleh . PROF. DR. MUHADAM LABOLO

2. Agenda; Problem Kelembagaan Provinsi Realitas Provinsi sebagai WPP dan Pemerintah Daerah Desain Kelembagaan yang Egile

3. Problem Kelembagaan Provinsi

4. Posisi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat ( Tinjauan Akademik & Normatif )

5. Susunan Pemerintahan

6. Problem Struktural

7. Problem Konstitusional

8. Problem Yuridis; Kedua; Instansi vertikal di Wilayah tertentu (6 urusan absolut). Artinya bukan selain 6 kementrian yang menyenggarakan urusan absolut. Jadi tidak ada Kanwil atau Kandep di daerah. Ketiga ; Gubernur dan atau Bupati Walikota sebagai Penanggungjawab Urusan Pemerintahan Umum . Apakah Presiden sdh melimpahkan 7 urusan dalam Psl 25 kepada Gub / Bupati / Walikota atau belum ? Dan dengan mekanisme / cara apa ( dekon atau desen ). Pertama; Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Kecuali Korbinwas SPM Kemendagri, urusan kementrian lain mana? Perlu diingat bahwa GWPP adalah wakil pemerintah (semua kementrian dan Lembaga), bukan semata wakil Kemendagri) Pasal 1 point (9) UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa, Dekonsentrasi adalah pelimpahan urusan pemerintahan kepada;

9. Problem Implementasi 1 2 3 4 Sesuai pasal 10 ayat (1) Gubernur sebagai WPP dapat dilimpahkan urusan absolut lewat mekanisme dekonsentrasi . Dari 6 kementrian dan Lembaga , belum ada satupun yang melimpahkan , sebab semua memilih melaksanakan sendiri . Sesuai pasal 19 ayat (1) urusan konkuren dapat dilimpahkan pada Gubernur sebagai WPP lewat mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan . Persoalannya , selain kemendagri , kementerian mana yang melimpahkan ? Semuanya memilih melaksanakan sendiri . Jangan heran surat kementrian pusat bisa langsung memanggil guru ke Jakarta, atau memerintahkan kepala desa tanpa melewati Gubernur sebagai WPP. Sesuai Pasal 25, Urusan Pemerintahan Umum dapat dilimpahkan kepada Gub sebagai WPP yang dibantu oleh instansi vertikal. Persoalannya, lewat mekanisme apa pelimpahan akan dilakukan? Karena tidak disebutkan maka upaya melimpahkan sejumlah urusan seperti Kesbangpol kepada Gub sebagai WPP sejak dulu tidak terjadi. Dengan mempelajari realitas itu kesimpulannya , Gubernur sebagai WPP di daerah terkesan lemah dari aspek kewenangan . Itu berimplikasi pada organisasi , pembiayaan dan personil .

10. Perlu revisi UU 23/2014 agar konsisten dengan UUD 45 terkait asas penyelenggaraan Pemda, mekanisme pelimpahan urusan pemerintahan umum, serta ketegasan Gub sebagai WPP Solusi Memperkuat Gubernur Sebagai WPP 01. Konsistensi di level Kebijakan 02. Supporting Kewenangan di level instansi vertikal 03. Supporting 3P di level Implementasi Selain 6 intansi vertikal yang disebutkan dalam UU, semestinya semua kementrian dan Lembaga melimpahkan sejumlah urusan konkuren dalam hal korbinwas kepada Gubernur selaku WPP. Gub sebagai WPP bukan semata wakil Mendagri , tapi semua kementrian dan lembaga . Bila semua instansi vertical yang disebut maupun tidak melimpahkan sejumlah kewenangan kepada Gub sebagai WPP maka kewenangan , organisasi , pembiayaan , perlengkapan , hingga personilnya akan lebih kompleks , bukan sekedarnya saja .

11. Pasal 1 UU No. 23/ 2014 Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab Instansi Vertikal adalah perangkat kementrian dan/atau lembaga pemerintah nonkementrian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

12. PP 33/2018 PELAKSANAAN GWPP Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah serta pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik . Sebagai wakil pemerintah pusat , tugas dan wewenang gubernur diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018.

13. Relasi Bertingkat Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas , penguatan tugas dan wewenang gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil Pemerintah pusat di wilayah provinsi dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan . Dalam pelaksanaan peran gubemur sebagai wakil pemerintah pusat , hubungan antara gubernur dengan bupati / wali kota bersifat bertingkat , dimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar melaksananakan otonominya dalam koridor norma , standar , prosedur , dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat .

14. Pasal 1 ayat (2), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Mempunyai Tugas; Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota; Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya; Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

15. pasal 1 Ayat (3), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Memiliki Wewenang : Membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota; Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota;dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pasal 1 ayat (4), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang di antaranya Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus (DAK) pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya; Melantik bupati/wali kota; dan 1.Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.

17. Sekretaris Gubernur Dalam PP No. 33/2018 ini juga disebutkan, gubernur dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi, dan dipimpin oleh sekretaris gubernur. Pasal 2 ayat (4) PP No. 33/2018, sekretaris daerah karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

18. PENDANAAN Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat , menurut PP ini , dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara , dan merupakan bagian dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui mekanisme dekonsentrasi .

19. Sekretariat, yaitu perangkat gubernur yang bertugas mendukung pelayanan administrasi keuangan, perencanaan, dan umum; Unit kerja, yaitu perangkat gubernur yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat pada 5 (lima) bidang: a. pemerintahan, b. hukum dan organisasi, c. keuangan, d. perencanaan, dan e. pengawasan. PERANGKAT GUB

20. Evaluasi Pasal 6 pada PP No. 33/2018 menegaskan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap laporan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setiap tahun dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait.

21. Desain Kelembagaan yang Egile

22. TERIMA KASIH