PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO BY DEWI NELY SAHADAH.pptx

DewiNelySahadah 0 views 13 slides Sep 24, 2025
Slide 1
Slide 1 of 13
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13

About This Presentation

Presentasi ini memberikan kontribusi terhadap literatur dengan menganalisis peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi makro, khususnya dalam kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan perdagangan internasional. Paper ini menyajikan analisis komprehensif tentang bagaimana pengeluaran pemerintah, perpa...


Slide Content

PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO Disusun oleh Dewi Nely Sahadah

TUJUAN Presentasi ini disajikan untuk mengulas peran pemerintah dalam perekonomian makro, khususnya dalam hal kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan internasional. Selain itu, makalah ini akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian makro.

Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena perekonomian secara keseluruhan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan distribusi pendapatan. Dalam mencapai kestabilan dan kesejahteraan ekonomi, peran pemerintah sangat penting, baik sebagai regulator, fasilitator, maupun sebagai penggerak utama dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah memiliki alat dan kebijakan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kondisi ekonomi makro, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. PENDAHULUAN

1. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, yang mencakup pengeluaran pemerintah dan penerimaan negara, seperti pajak. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan ini untuk mencapai tujuan ekonomi makro tertentu.

a. Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di saat perekonomian mengalami resesi atau stagnasi, pemerintah dapat meningkatkan belanja publik untuk mendorong permintaan agregat dan menciptakan stimulus ekonomi. b. Penerimaan Negara (Pajak) Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kebijakan pajak yang progresif dapat mendistribusikan pendapatan dengan adil, serta membantu mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, pajak yang efisien dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. c. Kebijakan Defisit dan Surplus Anggaran Pemerintah juga menggunakan kebijakan defisit anggaran dan surplus untuk mengatur stabilitas ekonomi. Pada kondisi resesi, pemerintah mungkin harus membelanjakan lebih banyak daripada pendapatannya (defisit anggaran) untuk merangsang ekonomi. Sebaliknya, pada masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah dapat meningkatkan surplus anggaran untuk menghindari inflasi berlebihan.

Kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan tingkat suku bunga. Dalam hal ini, bank sentral berperan penting sebagai lembaga yang mengatur kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Moneter

b. Pengaturan Suku Bunga Suku bunga adalah salah satu alat utama kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat investasi dan konsumsi. Jika suku bunga rendah, maka konsumsi dan investasi cenderung meningkat, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, jika suku bunga terlalu rendah dan permintaan berlebihan, dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. a. Pengaturan Jumlah Uang yang Beredar Bank sentral dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka dan cadangan wajib minimum. Jika inflasi meningkat, bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara meningkatkan suku bunga dan menjual surat berharga pemerintah. c. Stabilitas Nilai Tukar Kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang. Pemerintah melalui bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

3. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Perdagangan Internasional Perdagangan internasional adalah aspek penting dalam perekonomian makro. Pemerintah berperan dalam merancang kebijakan yang membuka pasar internasional bagi produk domestik serta melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil.

a. Kebijakan Impor dan Ekspor Pemerintah dapat menggunakan kebijakan impor dan ekspor untuk mengatur aliran barang dan jasa. Dalam situasi ketidakseimbangan neraca perdagangan, pemerintah dapat mengurangi impor dan meningkatkan ekspor untuk memperbaiki posisi ekonomi negara. b. Kebijakan Tarif dan Kuota Pemerintah juga dapat mengenakan tarif atau kuota untuk melindungi industri dalam negeri dari produk asing yang lebih murah atau subsidi yang diberikan oleh negara lain. Kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu dan menciptakan lapangan pekerjaan. c. Perjanjian Perdagangan Internasional Pemerintah dapat menjalin perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain untuk membuka pasar ekspor, mengurangi hambatan perdagangan, dan menarik investasi asing. Perjanjian ini penting untuk memperkuat posisi ekonomi negara dalam sistem perdagangan global.

4. TANTANGAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO

a. Ket idakpastian Ekonomi Global Perubahan kondisi ekonomi global, seperti krisis keuangan, perang dagang, atau fluktuasi harga energi, dapat mempengaruhi perekonomian domestik dan menyulitkan pemerintah dalam merancang kebijakan yang efektif. b. Pengangguran dan Kesenjangan Sosial Pemerintah harus mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kesenjangan sosial, yang sering kali dipicu oleh kemajuan teknologi dan perubahan struktur industri. Solusi yang diambil harus memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. c. Inflasi yang Tidak Terkendali Mengendalikan inflasi adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara inflasi yang terlalu rendah dapat menandakan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Peran pemerintah dalam ekonomi makro sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan internasional, pemerintah dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, kebijakan yang tepat dan responsif dapat memban t u p em er in ta h me n gelola p ere k on o m i an d engan lebih efektif. kesimpulan

Mankiw, N. G. (2019). Principles of Economics (8th ed.). Cengage Learning. Dapat diakses di: https://www.cengage.com/c/principles-of-economics-8e-mankiw/ Blanchard, O. (2017). Macroeconomics (7th ed.). Pearson Education. Dapat diakses di: https://www.pearson.com/store/p/macroeconomics/P100000657519 Krugman, P., & Wells, R. (2018). Macroeconomics (5th ed.). Worth Publishers. Dapat diakses di: https://www.macmillanlearning.com/college/us/product/Macroeconomics/p/131900070X Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kebijakan Fiskal dan Moneter. (2022). Dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/ daftar pustaka