PERATURAN KETENAGAKERJAAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS.pptx

PERATURAN KETENAGAKERJAAN.pptx

1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERATURAN KETENAGAKERJAAN

2. A. MEMAHAMI RUANG LINGKUP KEPEGAWAIAN Kepegawaian adalah seseorang atau sumber daya manusia yang mana bekerja pada suatu organisasi tetentu , naik itu sebagai pegawai di pemerintahan maupun swasta untuk dapat memenui kebutuhan hidupnya .

3. Klasifikasi kepegawaian KARYAWAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

4. KARYAWAN Karyawan merupakan sumber daya manusia yang bekerja di suatu perusahaan atau instansi untuk mengerjakan sebuah tugas operasional dan mengharap balas jasa berupa komisi atau gaji . Karyawan dapat disebut sebagai pegawai atau pekerja

5. Jenis – jenis KARYAWAN

6. Karyawan tetap Pekerja yang memiliki perjanjian atau kontrak dengan lembaga atau perusahaan tempatnya kerja dengan jangka waktu yang tidak ditetapkan dan bisa disebut sebagai pekerja permanen .

7. Hak Karyawan tetap Mendapatkan imbalan kerja dengan jumlah yang telah dijanjikan jika karyawan tetap tersebut telah mendapatkan kewajibannya dengan baik . Mendapatkan jaminan dari atasan berupa jaminan kehidupan yang wajar serta layak Mendapatkan status yang jelas , waktu dan cara kerjanya pada atasan Mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan karyawan lainnya , naik dalam tugas dan kewajibannya serta dalam penghasilan dengan jangka yang sehat

8. Hak Karyawan tetap Mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas yang diberikan oleh atasan kepadanya menurut perjanjian yang berlaku Mendapatkan pelakuan baik dari karyawan lain melakui penghormatan dan penghargaan yang layak yang selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia Mendapatkan jaminan lainnya dari atasan berupa perlindungan serta kesehatan selama hubungan kerja berlangsung

9. Ketentuan Karyawan tetap Karyawan tetap tidak mempunyai batasan jangka waktu dalam bekerja di perusahaan Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan tetap dituangan dalam “ perjanjian kerja waktu tidak tertentu ” Masa kerja dari karyawan tetap akan dihitung sejak masa percobaan berlangsung Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan bukan karena pelanggaran berat atau pengunduran diri , karyawan akan tetap mendapatkan uang pesangon sesuai dengan undang-undang yang berlaku .

10. Karyawan TIDAK tetap (KONTRAK) Karyawan yang memiliki kontrak dalam waktu yang sudah ditentukan . Karyawan kontrak dipekerjakan saat dibutuhkan sesuai kontrak yang disepakati Karyawan dapat diberhentikan sewaktu-waktu Ketika jasanya sudah tidak dibutuhkan lagi

11. Manfaat Karyawan TIDAK tetap bagi perusahaan Berkurangnya biaya-biaya perusahaan Memiliki kontrol yang lebih baik dalam pihak internal perusahaan Memiliki biaya perbaikan yang terukur Memiliki akses teknologi yang baru yang dapat berfokus pada bisnis inti dengan cara yang mudah dan lebih ekonomis Biaya tetap memungkinkan diubah menjadi biaya variable Pengendalian biaya fleksibel yang tinggi dalam memenuhi berbagai permintaan menjadi lebih mudah untuk dikendalikan

12. kerugian Karyawan TIDAK tetap bagi perusahaan Menjadi bergantung pada pemasok Tenaga kerja yabg mempunyai kemampuan atau kompetensi tinnggi menjadi bekurang Memiliki biaya tersembunyi Perusahaan akan kesulitan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan karyawan system kontrak Pengetahuan dan sentuhan untuk perkembangan inovasi menjadi hilang

13. Karyawan swasta Karyawan yang bekerja di lembaga atau ogranisasi nonpemerintah berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati bersama . Karyawan swasta tidak memiliki kebijakan khusus akan tunjangan dari pemerintah , memberian tunjangan diserahkan kepada perusahaan pemberi kerja .

14. Hak Karyawan swasta Hak untuk mengembangkan potensi Hak menerima upah Hak jaminan social dan K3 ( keamanan , Kesehatan, dan keselamatan kerja ) Hak membentuk serikat pekerja Hak cuti , berlibur dan istirahat

15. Hak Karyawan swasta Hak pelindungan atas PHK Hak penempatan tenaga kerja Hak memiliki waktu kerja yang sesuai Hak mendapatkan kesejahteraan Hak khusus pegawai perempuan

16. Uu mengenai Hak Karyawan swasta Hak mengembangkan potensi diatur dalam UU No.21 Tahun 2000 dan UU No. 12 Tahun 2003. Menyatakan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mengembangkan minat , bakat maupun kemampuan melalui pelatihan kerja Hak menerima upah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 Ayat (30). Menyebutkan bahwa upah adalah hak dalam bentuk uang sebagai imbalan yang dibayarkan oleh pengusaha atas jasa atau pekerjaan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja kesepakatan dan perundang-undangan .

17. Uu mengenai Hak Karyawan swasta Hak jaminan sosial dan K3 diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 menyatakan bahwa setiap pekerja / buruh mempunyai hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja , moral dan kesusilaan , serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia berdasarkan nilai agama.

18. Uu mengenai Hak Karyawan swasta Hak membentuk serikat diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 dan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 104, bahwa setiap pekerja / buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja . Serikat pekerja digunakan sebagai wadah bagi buruh / pekerja untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak terkait termasuk pejabat penting di perusahaan .

19. Uu mengenai Hak Karyawan swasta Hak cuti , berlibur dan istirahat diatur dalan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 79 menyatakan bahwa pemilik usaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja / buruh , sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pegawai bekerja selama 1 tahun .

20. Uu mengenai Hak Karyawan swasta Hak perlindungan atas PHK diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminisasi dari perusahaan . Hak-hak pegawai yang di PHK: Satu kali Uang Pesangon (UP) Satu kali Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Satu kali Uang Penggantian Hak (UPH) Hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama

21. Uu mengenai Hak Karyawan swasta Hak Penempatan Tenaga Kerja diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 31, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih , mendapatkan atau pindah kerja serta mendapatkan penghasilan yang layak .

22. Uu mengenai Hak Karyawan swasta Hak memiliki waktu kerja yang sesuai diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (2) yang menyatakan : 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 pekan untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 pekan untuk 5 hari kerja dalam 1 pekan Jika jam kerja melebihi ketentuan di atas , maka pegawai dianggap lembur dan berhak mendapatkan upah tambahan .

23. Uu mengenai Hak Karyawan swasta Hak Mendapatkan Kesejahteraan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 99 menyatakan bahwa pekerja / buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

24. Uu mengenai Hak Karyawan swasta Hak khusus pegawai perempuan diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 dalam pasal 81 dan pasal 82 ayat (1) menyebutkan bahwa pegawai perempuan berhak atas cuti menstruasi pada hari pertama dan kedua ( jika merasakan sakit tak tertahan ). Dan dalam pasal 82 menyatakan bahwa mendapatkan cuti 1,5 atau 40 hari untuk melahirkan .

25. Masa kerja karyawan swasta Masa kerja pegawai swasta juga ditentukan berdasarkan kebutuhan atau kontrak yang disepakati dengan perusahaan . Masa kerja pegawai swasta juga beragam tergantung aturan dan kebijakan perusahan atau instansi tersebut .

26. Masa kerja pegawai swasta biasanya ditawarkan dari 1 tahun , dan sebagian diawali dengan dengan masa percobaan . Terdapat perusahaan yang tidak mengizikan karyawannya resign selama kontrak berlangsung , namun ada juga perusahaan yang memperbolehkan karyawannya resign dengan syarat tertentu . Seperti membayar penalty dan melakukan pengajuan 30 hari sebelumnnya .

27. kewajiban karyawan swasta

28. Kelebihan karyawan swasta Lingkungan kerja yang profesional

29. Kekurangan karyawan swasta Tidak ada kepastian kerja

30. Jenis status pekerjaan karyawan Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tertentu (PKWTT) Karyawan yang dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus – menerus , tidak dibatasi dengan jangka waktu . Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Karyawan yang dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat sementara , sekali selesai , pekerjaan musiman , atau terkait dengan produk baru yang masih dalam percobaan .

31. Jenis karyawan kontrak pkwt Karyawan kontrak berdasarkan jangka waktu Karyawan kontrak berdasarkan selesainya pekerjaan Karyawan harian lepas

32. Tanggung jawab karyawan

33. Pegawai negeri sipil ( pns )

34. Definisi pns Merupakan warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat , ditentukan , diangkat , dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional . Mendapatkan mandate tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya . Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Taun 2021.

35. Kewajiban pns ( Pasal 3) Setia dan taat sepenuhnya terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

36. Kewajiban pns ( pasal 3) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian , kejujuran , kesadaran , dan tanggung jawab Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap , perilaku , dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan Menyimpan rahasia jabatan Bersedia ditempatkan diselurh NKRI

37. Larangan pns Menyalahgunakan wewenang Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin Bekerja pada perusahaan asing tanpa izin Memiliki , menjual , membeli , mengendalian , menyewakan atau meminjamkan barang milik negara Melakukan pungutan di luar ketentuan

38. Larangan pns Melakukan kegiatan yang merugikan negara Bertindak sewenang-wenang pada bawahan Menghalangi berjalannya tugas kedinasan Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayanai

39. Larangan pns Dilarang memberikan dukungan kepada capres / cawapres , cabub / wabub , calon anggota dewan dengan cara : Ikut kampanye Menggunakan atribut partai Menggunakan fasilitas negara untuk kampanye Membuat kegiatan yang mengarah pada keberpihakan untuk salah satu calon Memberikan dukungan disertai identitas diri

40. Jenis – jenis pns

41. Sanksi pns Tingkat hukuman PNS dibagi kedalam tiga ketegori ( ringan , sedang dan berat ).

42. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( pppk /p3k)

43. Definisi pppk Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu , diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu .

44. Persyaratan pppk Usia paling rendah 20 tahun , dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS, PPPK, TNI, Polri , dan karyawan swasta Tidak menjadi anggota partai politik

45. Persyaratan pppk Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan Memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku Sehat jasmani dan rohani Persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai jabatan

46. Pengisian jabatan pppk Kriteria Umum Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia Jabatan yang diperlukan untuk pecepatan peningkatan organisasi Jabatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan strategis nasional Bukan jabatan dibidang rahasia negara, pertahanan , keamanan dsb Bukan jabatan yang harusnya diisi PNS

47. Pengisian jabatan pppk Kriteria Khusus Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dan organisasi profesi Bukan jabatan yang bekedudukan sebagai pejabat Pembina kepegawaian yang memiliki wewenang

48. Perbedaan pns dan pppk

49. Berdasarkan status kepegawaian Berdasarkan UU No. 5/2024

50. Berdasarkan hak

51. Berdasarkan manajemen

52. Berdasarkan masa kerja

53. PNS dan PPPK BERDASARKAN PROSES SELEKSI

54. Tugas mandiri Jelaskan pengertian karyawan secara umum ! Sebutkan apa saja hak karyawan tetap ! Uraikan apa yang anda ketahui tentang karyawan swasta ! Apa saja tanggung jawab yang dimiliki karyawan dalam suatu perusahaan ? Uraikan pendapat anda mengenai perbedaan PNS dan PPPK berdasarkan masa kerja !

55. Landasan hukum ketenagakerjaan

56. Landasan hukum ketenagakerjaan Hukum ketenagakerjaan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003. Mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum , selama , dan sesudah kerja . Bertujuan untuk : Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan tenaga kerja Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya Mengatur hubungan tenaga kerja dengan pengusaha atau atasan

57. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Undang-UndangNo . 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

58. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

59. Prinsip dasar aparatur sipil negara ( asn ) Asas Persatuan dan Kesatuan Asas Keadilan dan Kesetaraan Asas Nondiskriminatif

60. Kode etik dan kode perilaku asn Melaksanakan tugasnya dengan jujur Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin Melayani dengan sikap hormat , sopan , dan tanpa tekanan Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan UU Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara Memegang teguh nilai dasar ASN Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai displin pegawai ASN

61. Nilai dasar asn

62. Nilai dasar asn

63. Tugas INDIVIDU Carilah informasi di internet mengenai kasus perusahaan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan !