PERBANDINGAN HUKUM PIDANA 1 agus purnomo.pptx

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

1. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA Pertemuan 1 Tanggal 4 Oktober 2025 Oleh : Dr. Agus Pramono , S.H., M.H. MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG 2025

2. BAB I PENDAHULUAN Riwayat Perkembangan Adolf F. Schitzer mengemukakan , bahwa pada abad ke-19 perbandingan hukum itu berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum . Perkembangan pada abad ke-19 terjadi di Eropa ( khususnya Jerman , Prancis , Inggris ) dan Amerika bersifat perorangan dilakukan oleh Montesquieu ( Prancis ), Mansfield ( Inggris ) dan Von Feuerbach, Thibaut dan Gans (di Jerman ) Kemudian berkembang dalam bentuk kelembagaan . Di Perancis , misalnya : Berdiri Institut Perbandingan Hukum di College de France (1832) Berdiri Institut Perbandingan Hukum di University of Paris (1846) Terbentuknya Badan / Lembaga Historical and Comparative Jurisprudence di Oxford (1869) diketuai Sir Henry Maine.

3. Tokoh terkenal dari Cambridge University ialah Prof. Gutteridge yang mengajarkan Hukum Hindu, Hukum Islam dan Huku Romawi . Pelopor dari Comparative law ialah Montesquieu karena dia yang pertama kali menyadari bahwa “ the rule of law tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang abstrak , tetapi harus dipandang sebagai suatu latar belakang historis dari lingkungan di mana hukum itu befungsi ” Dalam perkembangan sekarang , perbandingan hukum tidak mempunyai objek tersendiri , tetapi mempelajari hubungan-hubungan sosial yang telah menjadi objek studi dari cabang-cabang hukum yang telah ada . Jadi merupakan suatu metode keilmuan / penelitian dalam memahami objek ilmu hukum .

4. Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, anatra lain : Comparative Law, Comparative Juriprudence , Foreigen Law ( istilah Inggris ), Droit Compare ( istilah Prancis ), Rechtsvergelijking ( istilah Belanda ) dan Rechtsvergleichung atau vergleichende Rechglehre ( istilah Jerman ) Perbedaan antara Comparative Law dengan Foreign Law , yaitu : Comparative Law mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya ; Foreign Law Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain. Di dalam Black’s Law Dictionary dikemukakan , bahwa Comparative Juriprudence ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum ( the study of principles of legal science by the comparison of various system of law )

5. W. EWALD ( dalam Esin , Critical Comparative Law ) mengemukakan , bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis ( Comparative law is an essentially philosophical activity ). Perbandingan ilmu hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual ( intellectual conceptions ) yang ada di balik intitusi / lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing ). Prof. Jaakko Husa ( Elgar Encyclopedia of Comparative Law , 2006), membedakan antara : “ macro-comparative law ” dan “ micro-comparative law ”. Perbandingan hukum makro , lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar / luas , seperti masalah sistematika , penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum ; sedangkan perbandingan hukum mikro , berkaitan dengan aturan-aturan hukum , kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus / aktual .

6. Dalam menjelaskan perbandingan sistem hukum ( legal system ), Jaakko Husa mengemukakan , bahwa “ legal system ” dapat dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas . Dalam arti sempit “ legal system ” adalah sistem hukum formal dari berbagai negara ; sedangkan dalam arti luas , “ legal system ” tidak hanya mencakup aturan , lembaga , jurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum , tetapi juga mencakup berbagai unsur hubungan sosial , faktor sejarah , ideologi , budaya dan tradisi . Dari berbagai pengertian di atas sangatlah jelas , bahwa perbandingan hukum sangat penting dan diperlukan dalam memahami hukum . R.H.S. Tur ( The Dialectic of General Jurisprudence and Comparative Law ‘, 1997. Dalam Critical Comparative Law , bahwa ilmu hukum umum ( general jurisprudence) dan perbandingan hukum (comparative law) merupakan dua sisi yang berbeda dari mata uang yang sama ( a different sides of the same coin ). Ilmu hukum umum tanpa perbandingan adalah kosong dan formal; sebaliknya perbandingan hukum tanpa ilmu hukum umum adalah buta dan tidak dapat membedakan-bedakan .

7. Perbandingan Hukum sebagai Suatu Metode Penelitian / Keilmuan Rudolf D. Schlessinger dalam bukunya ( Comparative Law , 1959) mengemukakan antara lain : Comparative law merupakan metode penyelidikan dengan tuuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu ; Comparative law bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum , bukan suatu cabang hukum ( is not a body of rules and principles ); Comparative law adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum ( is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem ). “ Istilah perbandingan hukum ” dan bukan “ hukum perbandingan ” menurut Dr. G. Guitens-Bourgois sebagai berikut : Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum . Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum , melainkan hanya suatu metode studi , yakni perbandingan . Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat peraturan , maka jelaslah bahwa “ hukum perbandingan ” ( vergelijkende recht ) itu tidak ada . Metode untuk membanding-bandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum tidak mengakibatkan perumusan-perumusan aturan-aturan yang berdiri sendiri tidak ada aturan hukum perbandingan ”

8. Perbandingan hukum sebagai suatu metode dikemukakan oleh : 1. Sunarti Hartono : Perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu seperti misalnya hukum tanah , hukum perburuhan atau hukum acara , akan tetapi sekedar merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum , dalam bidang mana pun juga . 2. Van Apeldoorn : Objek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan . Ilmu hukum tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri , tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya . Untuk mencapai tujuannya itu , maka digunakan metode sosiologis , sejarah dan perbandingan hukum . Metode sosiologis untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya . Metode sejarah , untuk meneliti perkembangan hukum dan Metode perbandingan hukum , untuk membandingkan berbagai tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat .

9. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto , mengemukakan bahwa ketiga metode tersebut saling berkaitan dan hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan . Metode sosiologis tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah , hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan hasil dari suatu perkembangan ( dari zaman dahulu ), metode perbandingan hukum juga tidak boleh diabaikan karena hukum merupakan gejala dunia . Metode sejarah juga memerlukan bantuan dari metode sosiologis , karena perlu diteliti faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan hukum . Metode perbandingan tidak akan membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif ; tetapi juga diperlukan data tentang berfungsinya atau efektivitas hukum sehingga diperlukan metode sosiologis . Juga diperlukan metode sejarah untuk mengetahui perkembangan dari hukum yang diperbandingkan .

10. Eratnya hubungan antara perbandingan hukum dengan sejarah hukum dan sosiologi hukum , terlihat dari pendapat para sarjana sbb : Van der Velden Perbandingan hukum sulit dibedakan dari sejarah hukum . Membedakan perbandingan hukum dari sosiologis hukum , lebih sulit lagi . Sir Frederic Pollock (1903) Tidak ada perbedaan antara ( ilmu ) sejarah hukum dan ( ilmu ) perbandingan hukum , kedua-duanya berarti sejarah umum dari hukum . Joseph Kuhler Istilah “ sejarah hukum universal” sama dengan “ perbandingan hukum ” Max Rheinstein dalam perbandingan hukum itu tidak hanya berusaha atau bermaksud untuk lebih memahami hukumnya sendiri , melainkan mencari kejelasan tentang fungsi sosial dari hukum pada umumnya , maka itu sebenarnya adalah sosiologi hukum . Perbandingan hukum yang bersifat empiris ini terutama menggunakan metode fungsional , dan mencari hukum-hukum ( menurut statistik ) sehubungan dengan asal mula , pertumbuhan , jatuhnya , maksud bentuk dan perwujudan hukum sebagai gejala sosial budaya .

11. Menurut Heseel E. Yntema , menyatakan : Perbandingan hukum hanyalah nama lain untuk ilmu hukum dan bagian integral dari bidang yang lebih luas dari ilmu pengetahuan sosial . Sebab , seperti cabang ilmu pengetahuan lain ia mempunyai pandangan kemanusiaan yang universal; ia memandang , meskipun tekniknya berbeda bahwa masalah keadilan pada dasarnya sama menurut waktu dan tempat di seluruh dunia . G.J. Sauveplaane menyatakan bahwa perbandingan hukum tidak sama dengan sosiologi hukum : Metode fungsional menambah pada perbandingan hukum suatu dimensi sosiologis . Ini tidak berarti bahwa perbandingan hukum tidak hanya bergerak di bidang penelitian empiris , akan tetapi juga berusaha untuk mencapai tujuan-tujuaya di bidang hukum sendiri , yang menuju kepada perbandingan dan penilaian kritis bahan yang ditemukan .

12. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto , yakni : di dalam ilmu hukum dan praktik hukum metode perbandingan sering diterapkan . Namun , dalam penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang tidak mempelajari ilmu-ilmu sosial lainnya , metode perbandingan dilakukan tanpa sistematik atau pla tertentu Oleh karena itu , penelitian-penelitian hukum yang mempergunakan metode perbandingan biasanya merupakan penelitian sosiologis hukum , antropologi hukum , psikologi hukum dan sebagainya yang merupakan penelitian hukum empirik . Walaupun belum ada kesepakatan , namun ada beberapa model atau paradigma tertentu mengenai penerapan metode perbandingan hukum , antara lain :

13. Constantinesco ia mempelajari proses perbandingan hukum dalam : Fase pertama Mempelajari konsep-konsep (yang diperbandingkan ) dan menerangkannya menurut sumber aslinya . Mempelajari konsep-konsep itu di dalam kompleksitan dan totalitas dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh , yaitu dengan melihat hierarki sumber hukum itu dan menafsirkannya dengan menggunakan metode yang tepat atau sesuai dengan tata hukum yang bersangkutan . Fase kedua Memahami konsep-konsep yang diperbandingkan , yang berarti , mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri , dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum , serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif .

14. 2. Kamba Ia juga membicarakan tiga fase : deskripsi , analisis dan eksplanasi . Ia menekankan juga pendekatan fungsional dan pendekatan pemacahan masalah sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi perbandingan lintas budaya . Schmidlin , mengemukakan : Analisa menurut hukum ( legal analysis ) Analisis menurut morfologi-struktural Analisis yang bersifat evolusi-historis dan fungsional ( historical evolutional and functional analysis ) Soerjono Soekanto Perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan yang mencakup : Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur , dan Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut .

15. Terima Kasih