Perencanaan Partisipatif berkelanjutan (armita amelia).pptx

dfdfdsfsdfds

1. PERENCANAAN PARTISIPATIF BERKELANJUTAN Oleh Nama : Armita Amelia Nim : G2F125001

2. Latar Belakang Dalam konteks pembangunan berkelanjutan , perencanaan partisipatif memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi , sosial , dan lingkungan . Masyarakat dapat berkontribusi dalam memberikan masukan terkait pemanfaatan sumber daya alam secara bijak , menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan , serta memastikan bahwa pembangunan tidak merugikan generasi mendatang . Prinsip keberlanjutan ini sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif , adil , dan berorientasi jangka panjang . Di Indonesia, gagasan mengenai perencanaan partisipatif berkelanjutan semakin relevan mengingat adanya tantangan besar seperti perubahan iklim , urbanisasi yang cepat , serta kesenjangan pembangunan antarwilayah . Instrumen seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ),

3. Definisi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Konvensional Perencanaan pembangunan konvensional merupakan pendekatan yang berkembang pada masa awal pembangunan pasca-kemerdekaan di banyak negara berkembang , termasuk Indonesia. Model ini sangat dipengaruhi oleh teori pembangunan modernisasi , yang menekankan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang harus dikelola oleh pemerintah pusat dan kalangan teknokrat . Perencanaan Pembangunan Partisipatif Perencanaan ini berangkat dari pemahaman bahwa masyarakatlah yang paling mengetahui kebutuhan , potensi , dan masalah yang dihadapi di lingkungannya . Dengan demikian , masyarakat harus dilibatkan secara aktif mulai dari tahap perencanaan , pelaksanaan , hingga pengawasan pembangunan .

4. Konsep Partisipatif Berkelanjutan Pengertian Partisipatif Berkelanjutan Partisipatif berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap tahap proses pembangunan , dengan keterlibatan yang konsisten , mendalam , dan berkesinambungan . Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak identifikasi masalah , penyusunan rencana , pelaksanaan program, hingga pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan . Prinsip Partisipasi Berkelanjutan Inklusivitas . Transparansi dan akuntabilitas Keberlanjutan Pemberdayaan . Kolaborasi dan kemitraan Keadilan sosial dan keberpihakan

5. Ruang Lingkup Partisipasi Berkelanjutan Ruang lingkup partisipatif berkelanjutan sangat luas karena mencakup berbagai aspek pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung . Ruang lingkup ini dapat dilihat dari dimensi Sektor pembangunan , Tahapan siklus pembangunan , Hingga skala geografis dan aktor yang terlibat

6. Dasar Hukum dan Kebijakan Partisipasi Berkelanjutan di Indonesia UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004) Undang-Undang Desa (UU No.6 Tahun 2014) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) Kebijakan Nasional dan Agenda Global (RPJPN, RPJMN, dan SDGs Indonesia)

7. Implementasi Partisipatif Berkelanjutan Peran Stakeholder Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator , regulator, dan pengarah utama dalam implementasi partisipatif berkelanjutan . Masyarakat merupakan aktor utama dalam konsep partisipasi berkelanjutan . Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat , tetapi juga berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan , merumuskan prioritas , memberikan aspirasi , serta mengawasi jalannya Pembangunan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah . Sektor Swasta berperan melalui implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) , kemitraan pembangunan , serta inovasi teknologi . Partisipasi sektor swasta penting karena mereka memiliki sumber daya finansial , teknologi , dan jaringan luas yang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan . Akademisi dan Lembaga Penelitian berperan sebagai penyedia data, kajian ilmiah , serta rekomendasi berbasis penelitian . Mereka membantu mengidentifikasi permasalahan , merumuskan solusi , serta mengevaluasi dampak pembangunan .

8. Hambatan dan Tantangan Implementasi Partisipatif Berkelanjutan di Indonesia Keterbatasan kapasitas masyarakat Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami hak mereka untuk berpartisipasi , prosedur perencanaan pembangunan , dan cara menyampaikan aspirasi secara efektif . Birokrasi , regulasi , dan faktor politik Struktur birokrasi yang hierarkis dan panjang masih menjadi tantangan signifikan . Ketidaksetaraan sosial dan akses teknologi Partisipasi sering didominasi oleh kelompok yang memiliki akses informasi , sumber daya , atau posisi sosial yang lebih tinggi , sementara kelompok rentan seperti perempuan , pemuda, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas sering terpinggirkan . Lemahnya pengawasan , transparansi , dan budaya sosial Meskipun mekanisme partisipasi diharapkan meningkatkan transparansi , praktik penyalahgunaan wewenang , manipulasi data, atau korupsi masih terjadi .

9. Strategi Mengatasi Hambatan Implementasi Partisipatif Berkelanjutan di Indonesia Peningkatan kapasitas masyarakat Strategi utama untuk mengatasi keterbatasan kapasitas masyarakat adalah melalui program pendidikan , pelatihan , dan sosialisasi mengenai hak-hak partisipasi , mekanisme perencanaan pembangunan , serta prosedur pengawasan program. Reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi Untuk menghadapi kendala birokrasi yang rumit , pemerintah perlu melakukan penyederhanaan prosedur perencanaan dan mekanisme forum partisipasi . Penguatan inklusivitas dan akses teknologi Mengatasi ketimpangan sosial dan digital dapat dilakukan dengan menciptakan kebijakan yang menargetkan kelompok rentan seperti perempuan , pemuda, penyandang disabilitas , dan masyarakat miskin agar memiliki akses yang setara dalam forum partisipasi . Penguatan pengawasan , transparansi , dan budaya partisipatif Strategi penting lain adalah memperkuat mekanisme pengawasan melalui audit partisipatif , keterbukaan informasi , dan forum monitoring masyarakat . Kolaborasi multipihak dan inovasi berbasis teknologi Implementasi partisipasi berkelanjutan juga memerlukan sinergi antara pemerintah , masyarakat , sektor swasta , akademisi , dan organisasi masyarakat sipil .

10. Inovasi dan Masa Depan Partisipatif Berkelanjutan di Indonesia Peran Teknologi Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar untuk memperkuat implementasi partisipatif berkelanjutan di Indonesia. Inovasi digital memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih luas , cepat , dan transparan dalam proses pembangunan , sekaligus menciptakan mekanisme yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan lokal . Kecenderungan Global Partisipatif Berkelanjutan Dalam beberapa dekade terakhir , partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan telah menjadi tren global yang semakin menonjol . Secara keseluruhan , kecenderungan global menunjukkan bahwa partisipasi berkelanjutan semakin menjadi standar praktik pembangunan yang efektif dan demokratis . Peluang Pengembangan Perencanaan Partisipatif Berkelanjutan di Indonesia Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan partisipasi berkelanjutan karena keberagaman sosial , sumber daya alam yang melimpah , dan kemajuan teknologi digital yang semakin cepat . Salah satu peluang utama adalah digitalisasi partisipasi masyarakat , yang memungkinkan warga dari berbagai wilayah baik perkotaan maupun pedesaan untuk terlibat aktif dalam pembangunan . Platform digital seperti e- Musrenbang , kanal aspirasi publik , dan aplikasi pemantauan proyek dapat diperluas dan diintegrasikan secara nasional .

11. Kesimpulan Partisipasi masyarakat berkelanjutan merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang inklusif , demokratis , dan adaptif di Indonesia. Konsep ini menekankan keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan pembangunan , mulai dari perencanaan , pelaksanaan , hingga evaluasi , dengan tujuan memastikan hasil pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat . Implementasi partisipatif berkelanjutan telah dilakukan melalui berbagai program, seperti Dana Desa, e- Musrenbang , Kampung Iklim, dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Program-program ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas , transparansi , dan keberlanjutan pembangunan .

12. Rekomendasi Peningkatan kapasitas dan literasi masyarakat Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan program pelatihan dan sosialisasi secara berkelanjutan yang fokus pada pemahaman hak-hak partisipasi , mekanisme perencanaan pembangunan , dan literasi digital. Reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi Proses perencanaan pembangunan harus disederhanakan agar lebih responsif , transparan , dan mudah diakses masyarakat . Penguatan teknologi dan infrastruktur digital Untuk mengatasi keterbatasan partisipasi berbasis digital, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi , termasuk jaringan internet yang merata di seluruh wilayah, penyediaan perangkat digital bagi masyarakat , serta pengembangan platform partisipatif yang mudah digunakan , aman , dan interaktif . Penguatan inklusivitas dan kolaborasi multipihak Partisipasi berkelanjutan tidak hanya bergantung pada masyarakat dan pemerintah , tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta , akademisi , dan LSM.

13. SEKIAN TERIMA KASIH