Perizinan Berbasis Resiko untuk pembelajaran

Pembelajaran untuk pemula dalam mengurus perizinan berbasis resiko

1. PP NOMOR 28 TAHUN 2025 DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN VOKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

2. UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DASAR HUKUM PERMENAKER NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN

3. Alur Penerbitan Perizinan Berusaha Pelaku Usaha Permohonan Perizinan Berusaha melalui OSS Notifikasi Permohonan k e p a d a P e n e r b i t Perizinan Berusaha* Notifikasi Penerbit Perizinan Berusaha* melalui OSS RBA Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha a.n. Penerbit Perizinan Berusaha* Disetujui Kurang Lengkap Ditolak Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan Sistem OSS menyampaikan penolakan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan oleh Penerbit Perizinan Berusaha*

4. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

5. PELAKU USAHA

6. Perizinan Berusaha untuk Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 78421 ( Pelatihan Kerja Teknik Swasta ), 78422 ( Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta ), 78423 ( Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta ), 78424 ( Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta ), 78425 ( Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta ), 78426 ( Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta ), 78427 ( Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta ), dan 78429 ( Pelatihan Kerja Kejuruan Lainnya Swasta (YTDL)) 8 KBLI untuk Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Memiliki tingkat risiko Menengah Tinggi , sehingga pelaku usaha perlu mengurus NIB dan Sertifikat Standar yang diverifikasi

7. Persyaratan Verifikasi Sertifikat Standar untuk Kegiatan Usaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar usaha dari OSS; Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja ; Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha Pelatihan Kerja ; Melampirkan profil lembaga Pelatihan Kerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja yang memuat : struktur organisasi dan uraian tugas ; daftar dan riwayat hidup Instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan ; program kerja usaha Pelatihan Kerja dan rencana pembiayaan selama 3 ( tiga ) tahun ; program Pelatihan Kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan ; kapasitas pelatihan pertahun ; dan daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan .

8. PENGAWASAN

9. SANKSI

10. SANKSI

11. KETENTUAN PENUTUP

12. TERIMA KASIH