PERLINDUNGAN PEKERJA PENYANDANG CACAT, ANAK DAN PEREMPUAN PERT 9-10.pptx

ppt mengenai hukum ketenagakerjaan

1. UNIVERSITAS NGUDI WALUYO UPAYA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

2. FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 01 02 03 Menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan Memberikan penerangan dan penasihat teknis kepada Pengusaha dan Pekerja / Buruh mengenai hal-hal yang dapat menjamin efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakaerjaan Mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya sebagai bahan penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

3. PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Preventif edukatif , upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma, penasihatam teknis , dan pendampingan 01 02 03 Represif non yustisia,upaya diluar Lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraaturan paksa perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/ atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan Per UU Represif yustisia , upaya paksa melalui Lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku PPNS UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

4. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

5. DASAR HUKUM UUD 1945 PASAL 27 (2) UU NO. 8/1957 TENTANG RAT. KON ILO NO. 100 TENTANG PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN UNTUK YANG SAMA NILAINYA UU NO. 7 Tahun 1984 TENTANG RATIFIKASI KONVENSI PBB MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA UU NO. 21/1999 TENTANG RAT. KON. NO 111 MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM UU NO. 18 Tahun 1956 TENTANG RAT. KON. NO. 98 MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARI HAK UNTUK BERORGANISASI DAN UNTUK BERUNDING BERSAMA UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

6. DASAR HUKUM UU NO. 3 TAHUN 1951 TENTANG PENGAWASAN PERBURUHAN UU NO. 21 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN KON. 81/1947 TENTANG PENGAWASAN KET. KERJAAN DALAM INDAG UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 KEPMENAKERTRANS NO. 224/MEN/2003 TENTANG KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

7. PROTECTIVE SIFAT KEBIJAKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG DIARAHKAN PADA PERLINDUNGAN FUNGSI REPRODUKSI CORRECTIVE KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG DIARAHKAN PADA PENINGKATAN KEDUDUKAN PEKERJA PEREMPUAN (PEMBERDAYAAN PEKERJA PEREMPUAN) NON DISKRIMANATIF KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG DIARAHKAN PADA KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

8. PERLINDUNGAN BERSIFAT PROTECTIVE Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari (UU 13/2003 Pasal 76) Pekerja berusia kurang 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s/d 07.00 Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja / buruh yang sedang hamil , yang dapat membahayakan Kesehatan, keselamatan kandungan dan dirinya antara pukul 23.00 s/d 07.00 Istirahat Pada Masa Haid (UU 13/ 2003 Pasal 81) Pekerja yang merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid . 3. Istirahat Hamil, Melahirkan dan Gugur Kandungan (UU 13/2003 Pasal 82) Berhak istirahat 1 ½ bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1 ½ bulan sesudah melahirkan ( perhitungan dokter / bidan ) Untuk gugur kandungan 1 ½ bulan dengan keterangan dokter kandungan atau bidan 4. Kesempatan Untuk Menyusui (UU 13/ 2003 Pasal 83) Pekerja / buruh Perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya , jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja .

9. KEPMENAKER : 224/MEN/2003 Mempekerjakan Pekerja Perempuan Pkl 23.00 S/D 07.00 1. Makan dan minum bergizi min 1400 kal,dan tidak dapat diganti uang 2. Harus layak serta memenuhi syarat hiegyne dan sanitasi , penyajian menu makanan dan minum bervariasi 3. Untuk keamanan dan kesusilaan : Menyediakan petugas keamanan Km/ wc yang layak serta penerangan memadai dan terpisah laki dan prempuan 4. Penyediaan antar jemput dilakukan antara pkl 23.00 s/d 05.00 5. Menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran yang mudah dijangkau dan aman . Kondisi harus dalam kondisi layak , terdaftar di perusahaan UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

10. PERLINDUNGAN BERSIFAT CORECTIVE Larangan PHK bagi pekerja Perempuan karena menikah , hamil , melahirkan , gugur kandungan , atau menyusui bayinya (Pasal 153 ayat 1 huruf e) Perlindungan pada saat bekerja dimalam hari : Pengusaha yang mempekerjakan pekerja Perempuan pada malam hari berkewajiban untuk (Pasal 76): Memberikan makanan dan minuman bergizi (1400 kalori ) Menjaga kesusilaan dan keamanan Menyediakan angkutan antar jemput Usia pekerja 18 tahun keatas . UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

11. PERLINDUNGAN BERSIFAT NON DISKRIMINATIF Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan adanya perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha ( pasal 5 dan 6 UU No. 13/ 2003) Adanya pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan Wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (UU No. 80/1957 dan PP No. 78/2015) Adanya kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan tanpa membedakan ras , warna kulit , jenis kelamin , agama, politik dan asal dalam Masyarakat (UU No. 21/1999) Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan pada lapangan pekerjaan meliputi : Hak untuk bekerja ( sebagai hak azazi ) Hak atas kesempatan kerja yang sama termasuk kriteria seleksi dalam penerimaan pegawai Hak untuk memilih profesi dan pekerjaan , hak promosi , jaminan pekerjaan serta memperoleh pelatihan kejuruan Hak untuk menerima upah yang sama dengan pekerja laki-laki atas pekerjaan yang sama nilainya Hak atas jaminan social, khususnya dalam hal pension, pengangguran , sakit , cacat , lanjut usia dan cuti yang dibayara Hak tas perlindungan K3 termasuk fungsi reproduksi UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

12. PENERIMAAN PEKERJA (LOWONGAN KERJA ) BENTUK KETIDAKADILAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA KESEMPATAN MENGIKUTI PELATIHAN & PROMOSI PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERBEDAAN UPAH PERBEDAAN DALAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PERBEDAAN DALAM USIA PENSIUN PHK BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG MENIKAH UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

13. SANKSI PASAL 185 UU 11/ 2020 Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2), pasal 68, pasal 69 ayat (2), pasal 80, pasal 82, pasal 88A ayat (3) pasal 88E ayat (2), pasal 143, pasal 156 ayat (1), atau pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan paling lama 4 ( empat ) tahun dan/ atau denda paling sedikit rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dan paling banyak rp 400.000.000,00 ( empat ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan . UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

14. SANKSI PASAL 186 UU 11/ 2020 Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) atau ayat (3) atau Pasal 93 ayat (2), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) bulan dan paling lama 4 ( empat ) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 ( empat ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran . UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

15. SANKSI PASAL 187 UU 11/ 2020 Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2) Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 ( satu ) bulan dan paling lama 12 (dua belas ) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran . UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

16. PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

17. APA PERBEDAAN DARI KEDUANYA ANAK YANG BEKERJA (MEMBANTU KEDUA ORANGTUANYA) PEKERJA/ BURUH ANAK (ANAK YANG SEDANG BEKERJA)

18. ANAK YANG BEKERJA CIRI- CIRI MEMBANTU PEKERJAAN ORANG TUANYA DILAKUKAN DALAM WAKTU YANG PENDEK MERUPAKAN BAGIAN DARI PENDIDIKAN (YAITU MENGAJARKAN KEPADA ANAK RASA DISIPLIN, TANGGUNG JAWAB) UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

19. PEKERJA/ BURUH ANAK CIRI- CIRI BEKERJA SETIAP HARI TEREKSPLOITASI TERGANGGU WAKTU SEKOLAHNYA ATAU BAHKAN TIDAK SEKOLAH LAGI TERGANGGU KESEHATANNYA BEKERJA DALAM WAKTU YANG PANJANG (TIDAK KENAL WAKTU) MEMILIKI TUJUAN BEKERJA YAITU IKUT UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGANYA (MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA ) UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

20. HAK-HAK ANAK × HAK UNTUK HIDUP LAYAK × HAK UNTUK BERKEMBANG × HAK UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN × HAK UNTUK BERPERAN SERTA × HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

21. PRINSIP HAK-HAK ANAK × NON DISKRIMINASI × KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK × HAK UNTUK HIDUP, KELANGSUNGAN HIDUP DAN PERKEMBANGAN × PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

22. DASAR HUKUM 1. UU NOMOR 3 TAHUN 1951 2. UU NOMOR 20 TAHUN 1999 3. UU NOMOR 1 TAHUN 2000 4. UU NOMOR 13 TAHUN 2003 5. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2001 6. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2002 7. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2010 8. KEPMENAKERTRANS NOMOR KEP-235/MEN/2003 9. KEPMENAKERTRANS NOMOR KEP-115/MEN/VII/2004 UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

23. External Stakeholder NORMA KERJA ANAK SECARA UMUM PENGUSAHA DILARANG MEMPEKERJAKAN ANAK BERDASARKAN (PASAL 68 UU 13/ 2003) UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

24. YANG DIPERBOLEHKAN ANAK UMUR 13-15 TAHUN UNTUK PEKERJAAN RINGAN DALAM RANGKA KURIKULUM DIKLAT, ANAK MINIMUM UMUR 14 TAHUN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT PEKERJA/ BURUH ANAK 1 2 3 UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

25. KRITERIA PEKERJA RINGAN 1. PEKERJAAN YANG TIDAK MENGGANGGU PERKEMBANGAN DAN KESEHATAN FISIK, MENTAL, SOSIAL 2. PEKERJAAN DI LUAR BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

26. External Stakeholder KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK PADA PEKERJAAN RINGAN SYARAT BERDASARKAN PASAL 69 (1-2) UU 13/2003 IZIN TERTULIS DARI ORANG TUA/ WALI PERJANJIAN KERJA DENGAN ORANG TUA/ WALI WAJIB KERJA MAKSIMUM 3 JAM DILAKUKAN SIANG HARI DAN TIDAK MENGGANGGU WAKTU SEKOLAH DIJAGA K3 HUBUNGAN KERJA YANG JELAS MEMBERI UPAH SESUAI KETENTUAN CATATAN : HURUF A,B,F,& G DIKECUALIKAN BAGI ANAK YANG BEKERJA PADA USAHA KELUARGA UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

27. External Stakeholder ANAK DAPAT MELAKUKAN PEKERJAAN DALAM RANGKA KURIKULUM DIKLAT SYARAT BERDASARKAN PASAL 70 UU 13/2003 ANAK BERUSIA MINIMUM 14 TAHUN ANAK DIBERI PETUNJUK YANG JELAS TENTANG CARA PELAKSANAAN PEKERJAAN SERTA BIMBINGAN DAN PENGAWASAN DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN ANAK DIBERI PERLINDUNGAN K3 UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

28. External Stakeholder ANAK DAPAT MELAKUKAN PEKERJAAN MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT SYARAT BERDASARKAN PASAL 71 (1-2) UU 13/2003 DIBAWAH PENGAWASAN LANGSUNG ORANGTUA/ WALI WAKTU KERJA PALING LAMA 3 JAM SEHARI KONDISI DAN LINGKUNGAN KERJA TIDAK MENGGANGGU PERKEMBANGAN FISIK, MENTAL, SOSIAL, DAN WAKTU SEKOLAH UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

29. BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK TERDIRI DARI SEGALA PEKERJAAN DALAM BENTUK PERBUDAKAN ATAU SEJENISNYA SEGALA PEKERJAAN YANG TERKAIT DENGAN EKSPLOITASI SEKSUAL (PELACURAN) SEGALA PEKERJAAN YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN ILEGAL (NARKOBA) SEMUA PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN, DAN KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

30. KETENTUAN SANKSI PASAL 183 SASARAN : SIAPA SAJA YANG MEMPEKERJAKAN DAN MELIBATKAN ANAK PADA PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (PASAL 74) SANKSI PIDANA PENJARA MIN 2 TAHUN, MAX 5 TAHUN DAN/ATAU DENDA MIN 200 JT, MAX 500 JT KATEGORI MERUPAKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

31. KETENTUAN SANKSI PASAL 185 SASARAN : PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK (PASAL 68) PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK PADA PEKERJAAN RINGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (PASAL 69 AYAT 2) SANKSI PIDANA PENJARA MIN 1 TAHUN, MAX 4 TAHUN DAN/ATAU DENDA MIN 100 JT, MAX 400 JT KATEGORI MERUPAKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

32. KETENTUAN SANKSI PASAL 187 SASARAN : PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT TIDAK MEMENUHI SYARAT (PASAL 71 AYAT 2) SANKSI PIDANA PENJARA MIN 1 BULAN, MAX 12 BULAN DAN/ATAU DENDA MIN 10 JT, MAX 100 JT KATEGORI MERUPAKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

33. KETENTUAN SANKSI PASAL 189 PEMBERIAN SANKSI : PIDANA PENJARA KURUNGAN DENDA TIDAK MENGHILANGKAN KEWAJIBAN PENGUSAHA MEMBAYAR HAK-HAK DAN/ATAU GANTI KERUGIAN KEPADA TENAGA KERJA ATAU PEKERJA/BURUH UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

34. Remy Marsh Manager Everest Cantu Marketing Drew Holloway Business Head Morgan Maxwell Manager KOMITMEN NEGARA/ PEMERINTAH PEMBUKAAN UUD 1945 MASYARAKAT ADIL MAKMUR MENCERDASKAN BANGSA UU NO 20/1999 IMPLEMENTASI NASIONAL UU NO 1/2000 KEPRES 12/2001 (KAN-PBPTA) KEPRES 59/2002 (RAN-PBPTA) UU NO 13/2003 (NORMA KERJA ANAK) TAHAP III (PETA JALAN) INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK TAHUN 2022

35. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENERAPKAN KETENTUAN PERATURAN PER-UU-AN MEWUJUDKAN GENERASI PENERUS YANG KUAT DAN BERKUALITAS PERLINDUNGAN PEKERJA/ BURUH ANAK MEMBERDAYAKAN KELUARGA YANG KURANG MAMPU UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

36. Remy Marsh Manager Everest Cantu Marketing Drew Holloway Business Head Morgan Maxwell Manager STRATEGI IMPLEMENTASI MASALAH PEKERJA ANAK MASALAH YANG KOMPLEKS DAN LINTAS SEKTORAL PERTEMUAN ANTARA NORMA HUKUM DENGAN REALITA MASYARAKAT YANG SERBA KURANG MASALAH HUKU, PENDIDIKAN, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, KESEHATAN KESADARAN MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA MELIBATKAN SEMUA PIHAK DI SEMUA TINGKATAN PENEGAKAN HUKUM, PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KELUARGA

37. Remy Marsh Manager Everest Cantu Marketing Drew Holloway Business Head Manager TAHAPAN PENGHAPUSAN PENENTUAN PRIORITAS MELIBATKAN SEMUA PIHAK DI SEMUA TINGKATAN OPTIMALISASI POTENSI DALAM NEGERI BANGUN DAN KEMBANGKAN KERJASAMA BANTUAN TEKNIS BERTAHAP : SEKTORAL, WILAYAH, JENIS KELAMIN, TINGKAT BAHAYA INSTANSI (NAKER, SOSIAL, KESEHATAN, UKM, KEMENAG, KEPOLISIAN), KADIN,SP/SB,LSM, PERGURUAN TINGGI, TOKOH MASYARAKAT, PEMUKA AGAMA SDM (PELAYANAN MASYARAKAT, PK, TOKOH, TUTOR, PENDAMPING, RELAWAN), SDA (APBN, APBD, CSR, HIBAH), PROGRAM (WAJIB BELAJAR, PENGENTASAN KEMISKINAN) LEMABAGA DAN ORGANISASI LOKAL, REGIONAL, NASIONAL, INTERNASIONAL

38. SESI DISKUSI DAN TANYA JAWAB Sales

39. [email protected] / [email protected] Semarang, Tembalang [phone] Dr. AR RAHIIM INNASH, S.H.,M.KN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO