PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL hetjhtryfsfyjy.pptx

yrhrthhth

1. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Perselisihan Hubungan Industrial adalah perselisihan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh , karena adanya perselisihan mengenai hak , perselisihan kepentingan , perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan . 1. Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak , akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan , perjanjian kerja , peraturan perusahan atau perjanjian kerja bersama . Oleh : Imam Pengadilan Hidayah Nasution , SH.,MH

2. Pengertian tentang Perselisihan . Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahan atau perjanjian kerja bersama . Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak Perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh dengan serikat pekerja / serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan , karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan , pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan .

3. PENANGANAN PERKARA PHI : MELALUI BIPARTIT DAN DILANJUTKAN - MELALUI MEDIASI ATAU KONSILIASI ATAU ARBITRASE . K ecendrungan atau dominan para pencari keadilan menggunakan MEDIASI dari pada melalui Konsiliasi atau Arbitrase . Perkara yang melalui MEDIASI adalah Perselisihan Hak , Perselisihan Kepentingan , Perselisihan PHK dan Per.Antar SP/SB . Perkara yang melalui KONSILIASI adalah Perselisihan Kepentingan , Perselisihan PHK, dan Perselisihan antar SP/SB . Perkara yang melalui ARBITRASE adalah Perselisihan Kepentingan , dan Perselisihan antar SP/SB.

4. BIPARTIT , PASAL 3 S/D 7 UU No.13 TAHUN 2003 BIPARTIT dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang penyelesaiannya paling lama 30 hari kerja . Apabila salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah melakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan , maka perundingan Bipartit dianggap gagal . Apabila perundingan gagal , maka salah satu pihak mencatatkan perselisihannya kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit sudah dilakukan . Apabila tidak ada dilampirkan bukti dimaksud , maka Dinas Tenaga Kerja mengembalikan berkasnya untuk dilengkapi paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya berkas .

5. MASA PROSES HUKUM Proses Mediasi , Konsilasi dan Arbitrase masing-masing selambat-lambatnya selama 30 hari kerja . Jika terdapat kesepakatan , maka dibuatkan Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke PHI setempat dan jika tidak ada kesepakatan salah satu pihak mengajukan gugatan . Putusan perkara PHI paling lama 50 hari kerja sejak sidang pertama terselenggara dengan hadirnya para pihak dan atau apabila bukti pengiriman telah sampai tetapi salah satu pihak tidak hadir , maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran salah satu pihak Pasal 103 UU No.2 Tahun 2004. Pengajuan permohonan KASASI dilakukan selama 14 hari setelah Putusan PHI diucapkan dan 14 hari kemudian harus sudah diserahkan Memori Kasasi ke PHI setempat untuk dilanjutkan ke Mahkamah Agung RI. Proses Kasasi selama 30 hari kerja Pasal 115 UU No.2 Tahun 2004.

6. ARBITRASE Penyelesaian melalui Arbitrase adalah perselisihan Kepentingan dan perselisihan antar SP/ SB hanya dalam satu perusahaan , Pasal 29 s/d 54 UU No.2 Tahun 2004 . Arbiter yang berwenang menyelesaikan adalah Arbiter yang telah ditetapkan oleh Menteri . Wilayah kerja Arbiter adalah meliputi seluruh wilayah Negara RI . Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih . Kesepakatan para pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dinyatakan secara tertulis dalam Surat Perjanjian Arbitrase , dibuat rangkap 3 dan masing-masing pihak mendapatkan 1 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama .

7. SKEMA PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI BIPARTIT ESKSEKUSI Daftar di PeHI PB SEPAKAT TIDAK SEPAKAT MEDIASI ARBITRASE PeHI KONSILIASI Alat Bukti Daftar PHI HAK, KEPENTINGAN BIPARTIT PHK dan Antar SP/SB

8. MEDIASI PASAL 8 S/D 18 UU No.13 THN 2003 : Mediasi dilakukan di daerah hukum dimana tempat pekerja bekerja . Selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima pelimpahan perkara mediator harus sudah mengadakan penelitian duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi , Pasal 10 UU No.13 tahun 2003. Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perkara , selanjutnya mengeluarkan Anjuran dan para pihak diberi waktu selama 10 hari kerja untuk memberikan jawaban secara tertulis menerima Anjuran atau tidak menerima Anjuran . Jika sama-sama menerima anjuran maka dibuat PB dan jika salah satu tidak menerima anjuran maka dapat mengajukan gugatan ke PHI.

9. MEKANISME PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI Daftar di PeHI Eksekusi PB Sepakat Mediasi Tidak Sepakat PeHI BIPARTIT PHI HAK, KEPENTINGAN PHK dan Antar SP/SB

10. KONSILIASI, Pasal 17 s/d 25 UU No.13 Tahun 2003 Konsiliasi dilakukan melalui Konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan setempat . Perkara yang ditangani adalah Penyelesaian Kepentingan , PHK dan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh . Para pihak dapat memilih Konsiliator yang disepakati untuk melaksanakan Konsiliasi . Selambat-lambatnya hari ke 8 setelah menerima pelimpahan perkara sudah dilakukan sidang Konsiliasi . Jika sepakat hasil Konsiliasi , maka dibuat PB dan jika tidak sepakat dikeluarkan Anjuran oleh Konsiliator paling lambat 30 hari kerja Pasal 25 UU No.13 Tahun 2003 ,

11. MEKANISME PENYELESAIAN MELALUI KONSILASI Daftar di PeHI Eksekusi PB Sepakat Konsilasi Tidak Sepakat PeHI BIPARTIT PHI KEPENTINGAN PHK Antar SP/SB

12. MEKANISME PENYELESAIAN MELALUI ARBITRASE Daftar di PeHI Eksekusi PB Sepakat Arbitrase Tidak Sepakat PeHI BIPARTIT PHI Perselisihan Kepentingan Antar SP/SB

13. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja / buruh bekerja , Pasal 81 UU No.2 Tahun 2004. Ketentuan hukum yang dipakai di dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan RI, kecuali tidak ada diatur secara khusus barulah menggunakan Hukum Acara Perdata secara umum . Contoh tentang Perjanjian Kerja diatur di dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 dst s/d Pasal 59 sehingga tidak menggunakan Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1338 KUH Perdata

14. GUGATAN PHI : Gugatan diajukan kepada Badan Hukumnya , misalnya PT.Kurnia yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor : 64 Pekanbaru dan atau gugatan diajukan kepada Direktur perusahaannya akan tetapi alamat yang digunakan adalah alamat kantornya bukan alamat rumah pribadi seorang Direktur tersebut . Gugatan diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dimana tempat pekerja bekerja . Gugatan didaftarkan melalui Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Propinsi untuk di Register oleh Panitera dan jika melebihi Rp.150.000.000,- dikenakan biaya perkara Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004.

15. GUGATAN PHI : Gugatan PHI dapat dilakukan secara perseorangan dan ataupun secara bersama-sama atau secara berkelompok dengan ketentuan apabila yang dituntut melebihi dari Rp.150.000.000,- dikenakan biaya perkara : Besarnya biaya perkara disesuaikan dengan jarak tempuh alamat dari para pihak yang berperkara dan dihitung oleh Panitera Muda Perdata di Pengadilan Hubungan Industrial. Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum , kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, sesuai Pasal 57 UU No.2 Tahun 2004 . Selambat-lambatnya 7 hari set e lah menerima gugatan , maka Ketua Pengadilan Negeri sudah harus menetapkan Majelis Hakim Pasal 88 UU No.2 Tahun 2004 . SP/SB dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya Pasal 87 UU No.2 Thn.2004. Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri Risalah Mediasi atau Konsiliasi , maka PeHI WAJIB mengemba l ikan gugatan kepada Penggugat Pasal 83 UU No.2 Tahun 2004.

16. HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DI DALAM MEMBUAT GUGATAN / JAWABAN ATAS GUGATAN ISI GUGATAN : IDENTITAS PARA PIHAK , HISTORIS MASALAH , PETITUM DISESUAIKAN ANTARA POSITA GUGATAN DAN DASAR HUKUMNYA DENGAN PETITUMNYA USAHAKAN ADA BUKTI TERTULIS YANG BERKAITAN DENGAN DALIL GUGATAN / PETITUM YANG DIAJUKAN HARUS ADA SAKSI YANG MEMBENARKAN ATAU MEMBUKTIKAN TENTANG POSITA DAN PETITUMNYA ANTARA BUKTI SURAT DENGAN KESAKSIAN HARUS DISESUAIKAN

17. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA : Pemeriksaan dengan Acara Cepat hanya dapat dilakukan apabila dalam kasus tersebut terdapat kepentingan yang mendesak , diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk pemeriksaan secara cepat , dalam tempo 7 hari sudah ditetapkan diterima atau tidaknya permohonan pemeriksaan secara cepat tersebut oleh Ketua PN Pasal 98 s/d Pasal 99 UU No.2 Tahun 2004. Jika dikabulkan maka 7 hari setelah dikabulkannya Permohonan maka Ketua PN sudah menetapkan Majelis Hakim, hari , tempat dan waktu persidangan tanpa melalui proses pemeriksaan . Untuk Jawaban dan pembuktian kedua belah pihak telah ditentukan tidak lebih dari 14 hari kerja . Pemeriksaan Biasa selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim, maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama .

18. Contoh Gugatan Pekanbaru , tanggal 12 April 2017, perihal : Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial. Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru di jalan Teratai No.85 Pekanbaru . Lalu diuraikan Identitas diri selaku Penggugat apakah pribadi atau Kuasa Hukumnya . Dengan ini mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap : PT.KEMBANG yang beralamat dan seterusnya . Adapun alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut uraikan secara historisnya sesuai dengan peristiwa hukumnya yang terjadi secara berurutan satu persatu tanggal , bulan dan tahunnya dan sebaiknya ada bukti suratnya yang akan dilampirkan sebagai dasar hukum dari gugatan tersebut yang disesuaikan antara positanya dengan petitumnya .

19. MEKANISME PENYELESAIAN MELALUI PeHI Tidak Terima Sepakat Mediasi Tidak Sepakat PeHI Daftar di PeHI Eksekusi PB BIPARTIT PHI HAK, KEPENTINGAN PHK dan Antar SP/SB Kasasi Terima Tidak Terima Daftar di PeHI Eksekusi PB PK Terima PB Inkracht

20. MEKANISME PHK PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ----------------- PENGISIAN BLANKO PELANGGARAN BIPARTIT ------------------ SEPAKAT TIDAK SEPAKAT SANKSI SP-I ---------------- PASAL P.P/PKB TINGKAT PERUSAHAAN MEDIASI KONSILIASI ARBITRASE PERMINTAAN PHK ----------------------- PASAL 169 UU NO. 13 TH 2003 TINGKAT PERUSAHAAN TINGKAT PERUSAHAAN KASASI PHI SANKSI SP-II ---------------- PASAL P.P/PKB SANKSI SP-III ---------------- PASAL P.P/PKB SANKSI PHK --------------------- PASAL161 S/D 168 UU NO.13 TH 2003 SKORSING PK

21. SKEMA MEKANISME PENYELESAIAN PHI EKSEKUSI KASASI ke MA PK ke MA DAFTAR PeHI PB SEPAKAT SEPAKAT TIDAK SEPAKAT MEDIASI KONSILIASI ARBITRASE TIDAK SEPAKAT TIDAK SEPAKAT P H I BIPARTIT

22. Perkara Tindak Pidana Ketenagakerjaan R.I Pelanggaran terhadap Tindak Pidana Ketenagakerjaan diatur mulai Pasal 183 s/d Pasal 190 UU No.13 Tahun 2003 ; Pasal 74 UU No.13 Tahun 2003 mempekerjakan anak untuk pekerjaan yang berbahaya seperti perbudakan, pelacuran, dan lain-lain , sanksi Pasal 183 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 , 2 thn s/d 5 thn, denda Rp.200 juta s/d Rp.500 juta, ayat 2 adalah Tindak Pidana Kejahatan ; Pasal 184 melanggar Pasal 167 ayat 5 ttg Pengusaha tidak memasukkan pekerja di dalam program Pensiun dan sanksi hukumnya 1 s/d 5 Thn dan Denda Rp.100 Jta s/d Rp.500 Juta, ayat 2 Tindak Pidana Kejahatan ; Pasal 185 ayat 1 melanggar Pasal 80 ttg Ibadah haji, Pasal 82 ttg melahirkan, Pasal 90 ayat 1 ttg Upah Minimum, sanksi 1 thn s/d 4 thn, denda Rp.100 Juta s/d Rp.400 Juta , ayat 2 Tindak Pidana Kejahatan. Pasal 186 melanggar Pasal 93 ayat 2 ttg kewajiban membayar Upah, 1 thn s/d 4 thn, Denda Rp.100 Juta s/d Rp.400 Juta, ayat 2 Tindak Pidana Pelanggaran ; Pasal 187 melanggar Pasal 79 ayat 1 ttg Cuti, Pasal 85 ayat 3 ttg Libur Resmi, sanksi 1 bulan s/d 12 bulan, Denda Rp.10 Juta s/d Rp.100 Juta ; Pasal 188 melanggar Pasal 78 ayat 1 ttg lembur , Pasal 108 ayat 1 ttg Peraturan Perusahaan, denda Rp.50 s/d Rp.50 Juta ; Pasal 189, ttg Sanksi Pidana Penjara, Kurungan dan atau Denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha membayar Hak-hak dan ganti rugi kepada tenaga kerja atau pekerja / buruh ;

23. EKSEKUSI PUTUSAN Sebelum berlakunya UU No.2 Tahun 2004, yang berlaku adalah UU No.22 Thn 1957 yaitu Tahap awal merupakan tanggung-jawab dari Pengawas untuk melakukan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan dengan memanggil para pihak yang berselisih dan meminta mereka untuk melaksanakan Isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila Upaya Pengawas gagal maka Eksekusi dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri ; Sesudah berlakunya UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan di Pengadilan Negeri, maka Proses Eksekusi tidak lagi dicampuri oleh Pengawas ketenagakerjaan . PUTUSAN yang dapat di EKSEKUSI : 1. Putusan yg sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah tidak ada upaya hukum lagi ; 2. Pihak yang diperintahkan harus dengan kondisi tidak bersedia memenuhi putusan secara sukarela . Oleh karena itu sebelum Eksekusi dijalankan Pengadilan harus terlebih dahulu memerintahkan pihak yang kalah untuk memenuhi Isi putusan yang disebut Di dalam Surat Aanmaning atau Surat TEGURAN dan jika tidak bersedia barulah dilaksanakan Eksekusi melalui Pengajuan Surat Eksekusi ke Pengadilan ; Bahwa untuk proses hukumnya pihak yang meminta Eksekusi terlebih dahulu mengajukan Permohonan Aanmaning yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

24. Contoh Surat Permohonan Teguran / Aanmaning Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Teguran / Aanmaning . Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai No.85 Pekanbaru . Dengan hormat, Kami PT..... Beralamat di Jalan ..... Dst, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi , dengan ini mengajukan Permohonan Aanmaning dan Eksekusi terhadap perkara Nomor : ....., Jo Putusan PHI Nomor : ...... Tertanggal ......., dimana Permohon Eksekusi dalam perkara ini merupakan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi- Termohon Kasasi, terhadap : PT. KENCANA dan seterusnya ...... , selanjutnya disebut Termohon dalam perkara No : ..... Jo Putusan PHI No : ......tertanggal ......., semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi- Pemohon Kasasi ‘ Adapun Amar Putusannya Dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi, Dalam Konvensi Dan Rekonvensi dibuat secara terperinci . Bahwa mengingat putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap , maka secara hukum putusan tersebut telah dapat dilaksanakan terhitung sejak ..... Bahwa walaupun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap , tetapi hingga saat ini Termohon Eksekusi tetap tidak bersedia memenuhi Isi putusan secara sukarela . Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan , maka Pemohon memohon kesediaan Yng Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru berkenan melaksanakan Aanmaning terhadap Termohon untuk mememuhi Isi Putusan dalam perkara ini ; Demikian dst ............

25. Contoh Surat Permohonan Eksekusi Nomor ; Lampiran ; Perihal : Permohonan Sita Eksekusi . Kepada Th. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan hormat, Kami,....., selanjutnya disebut Pemohon Sita Eksekusi , dengan ini mengajukan Permohonan Sita Eksekusi terhadap perkara Nomor : .....tertanggal ..... Jo ....., dimana Pemohon Eksekusi merupakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi-Termohon Kasasi , terhadap . PT......, selanjutnya disebut Termohon dalam perkara ini Nomor : ..... Jo ...., semula Penggugat-Tergugat Rekonvensi-Pemohon Kasasi. Adapun Amar Putusan : ..... Bahwa terhadap putusan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengeluarkan Penetapan Nomor :.... Tertanggal : ..... Yang isinya telah memberikan Teguran / Aanmaning terhadap Termohon untuk memenuhi isi putusan pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : ..... Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan melalui terpenuhinya hak-hak Pemohon sesuai isi putusan, maka degan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan meletakkan Sita Eksekusi terhadap Aset-aset Termohon yang terdiri dari : 1. satu unit mobil kijang Kapsul, warna merah dengan nomor polisi ... dengan nomor mesin... yang terdaftar di Polda Riau sebagai pemilik / Termohon dan barang-barang lainnya yang jelas identitasnya . Demikian ......

26. TERIMA KASIH SEMOGA SUKSES DI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEHARI-HARI