Pertemuan 1 Perpajakan 25 SORE kirim.pptx

Materi Kuliah

1. STIE PORT NUMBAY PERPAJAKAN DIGITAL Dr. Margo, S.P., S.E., M.Kes., M.S.A., Ak., CA

2. Selamat sORE Salam sejahtera Selamat berjumpa Semoga semua Dalam keadaan sehat

3. Pada awal pengiriman pesan , Perkenalkan diri ( nama , status( mahasiswa ), Mata Kuliah , Kelas . Jika sudah tergabung dalam group Kelas , Pertanyaan berkaitan dengan Pelajaran , harap disampaikan via Group WA, jangan Japri . Hal ini dimaksudkan agar : Bagi Dosen ; tidak perlu menjawab berkali -kali untuk pertanyaan yang sama . Bagi Mahasiwa penanya : belajar menyampaikan pesan pada audience peserta group yang lain, menumbuhkan rasa percaya diri . Bagi Mahasiwa yang lain: belajar menjawab pertanyaan , meningkatkan pemahaman akan permasalahan , serta menumbuhkan rasa percaya diri . Sebaiknya memperhatikan waktu pengiriman pesan ( jangan larut malam ) Tata Cara Berkomunikasi menggunakan Aplikasi WA/ Hand Phone

4. KEHADIRAN TUGAS NILAI UJIAN (UTS DAN UAS) UNSUR PENILAIAN

5. PERTEMUAN POKOK BAHASAN KE 1 Konsep Dasar Perpajakan ( Tinjauan umum mengenai pajak) 2 Konsep Dasar Perpajakan – TEORI PAJAK 3 KUP 4 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 5 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 6 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 7 Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 23 8 UJIAN TENGAH SEMESTER ( UTS) 9 Pajak Penghasilan Pasal 24 10 PPN dan PPNBM 11 PPN dan PPNBM 12 Pajak Daerah 13 PELAPORAN PAJAK BUKTI POTONG 14 PELAPORAN PAJAK WPOP 15 PELAPORAN PAJAK WPOP 16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

6. Konsep Dasar ( Tinjauan umum mengenai pajak )

7. Pernahkah Anda Membayar Pajak?

8. Apakah Pajak Itu ?

9. Berapa besar Pajak yang harus Kita bayar ?

10. Mengapa Kita Harus membayar Pajak ?

11. Bagaimana jikalau Kita tidak Membayar Pajak?

12. Pengertian Pajak “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. KUP Bab 1, Psl 1

13. INTI DARI PAJAK Kontribusi Wajib Warga Negara Pajak Bersifat Memaksa Tidak Mendapat Imbalan Langsung Berdasarkan Undang-undang K eperluan negara , Kemakmuran Rakyat .

14. RETRIBUSI Retribusi adalah prestasi yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam wujud pembayaran dengan dengan kontraprestasi langsung .

15. Karakteristik Retribusi Adanya prestasi dalam bentuk pembanyaran kepada pemerintah . Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum . Dalam pembayaran retribusi terdapat imbalan secara langsung yang dapat ditujuk secara individu . Hasil retribusi dipergunakan untuk pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan .

16. Apa bedanya Pajak dengan Retribusi Pajak dengan Palak Pajak dengan Sumbangan

17. Pajak dengan Sumbangan Pajak berdasar UU, sumbangan tidak Pajak bersifat memaksa , sumbangan bersifat sukarela Pajak dan Sumbangan , tidak mendapat imbal balik secara langsung .

18. Pajak dengan Retribusi Pajak dan Retribusi sama-sama berdasar UU Pajak tidak mendapat imbal balik secara langsung , sedang retribusi mendapat imbal balik secara langsung .

19. Pajak dengan Palak Pajak dan Palak sama-sama bersifat memaksa Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat , Palak digunakan untuk keperluan pribadi .

20. FUNGSI PAJAK Fungsi Anggaran ( Budgetair ) Fungsi Mengatur ( Regulerend ) Fungsi Stabilitas Fungsi Redistribusi Pendapatan

21. 68 %   66 %   64 %   65 %   68 %   Laporan Tahunan DJP,2023

22. 73 %   67 %   73 %   67 %   APBD PROVINSI PAPUA 2020-2023

23. 82 %   83 %   74 %   84 %   BPS KOTA JAYAPURA

24. PERANAN PAJAK DALAM PEMBANGUNAN Pajak sangat erat hubungannya dalam pembangunan nasional baik disektor publik maupun disektor swasta . Dengan uang pajak , pemerintah dapat melaksanakan pembangunan , memperlancar roda pemerintahan , menyiapkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat

25. 1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (contohnya Pajak Penghasilan, PBB), b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai

26. 2. Penggolongan Pajak Menurut Sifatnya a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya (orangnya) yaitu memperhatikan keadaan Wajib Pajak, contoh : Pajak Penghasilan (PPh) b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal dan menitikberatkan pada obyeknya dan lebih tidak memperhatikan subyeknya. Contoh Pajak Bumi dan Bangunan, PPN.

27. 3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya a. Pajak Pusat/Pajak Negara ; yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, contoh: PPh, PPN dan PPnBM, dan Bea Materai b. Pajak Daerah; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dibagi menjadi dua yaitu pajak Propinsi seperti pajak kendaraan bermotor, dan pajak Kabupaten/Kota seperti pajak restoran, pajak hotel,PBB BPHTBdll.

28. Tata Cara Pemungutan Pajak 4. Sistem Pemungutan Pajak a. Official Assesment System; yaitu suatu sistem peungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajka yang tertang oleh Wajib Pajak, sehingga ciri – cirinya : 1. wewenang menentukan besarnya pajak berada dipihak pemerintah, 2. Wajib Pajak bersifat pasif, dan 3. Utang pajak timbul setelah adanya ketetapan dari pemerintah. b. Self Assesment System; yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga memiliki ciri – ciri : 1. Wewenang penentuan besarnya pajak ada di Wajib Pajak, 2. Wajib Pajak yang aktif, (mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, 3. Fiskus hanya bersifat mengawasi c. With Holding System; yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus juga bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

29. HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif .

30. Kasus Kasus ini bermula saat Vincentius Amin Sutanto yang berusaha mencuri uang perusahaan Asian Agri Group, namun gagal . Vincent tidak tinggal diam, dia membocorkan penyimpangan pajak perusahaan yang notabene dia juga terlibat dalam penyimpangan tersebut , Ditjen Pajak kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus terkait . Penyidik menemukan pelanggaran administrasi sekaligus pelanggaran pidana yang dilakukan Suwir Laut dan lainnya . Selanjutnya kasus ini diproses hukum hingga akhirnya MA memutuskan Suwir Laut bersalah dan 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) turut dihukum dengan membayar pajak terhutang kurang lebih Rp 1,2 triliun dan hukuman denda dua kali pajak terhutang , yaitu sebesar Rp 2,5 triliun .

31. 1. Gayus Tambunan Kasus Gayus berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai jumlah kekayaannya yang fantastis. Kasus tersebut mencuat pada tahun 2009. Gayus yang saat itu pangkatnya masih golongan IIIA memiliki kekayaan sekitar Rp 100 miliar. Padahal gajinya saat itu hanya Rp 12,1 juta per bulan. Gayus dibantu rekannya melakukan praktek makelar yakni memanipulasi laporan keuangan perusahaan agar pembayaran pajaknya lebih kecil. Kasus Gayus membuat stigma pegawai pajak sangat negatif di masyarakat.

32. Rafael Alun Trisambodo Kasus Rafael Alun Trisambodo menghebohkan public . Bermula dari pamer gaya hidup dan penganiayaan yang dilakukan sang anak, Mario Dandy Satrio, harta Rafael pun menjadi sorotan. Rafael yang merupakan sebelumnya menjabat Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II harus menghadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pegawai eselon III tersebut menjadi sorotan karena memiliki harta dalam jumlah yang fantastis yakni Rp 56,10 miliar. Namun, tidak hanya itu, KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan tindakan pencucian uang yang masif. Bahkan, informasi terakhir, PPATK menemukan transaksi Rp 500 miliar dari 40 rekening terkait dengan Rafael. Hingga saat ini, publik pun masih menanti kelanjutan dari kasus ini karena KPK berjanji akan memanggil kembali Rafael.