pertemuan 5 Teks Planning Pada Unit Mahasiswa

Mendeskripsikan Planning UMKM

1. Tax Planning Pada UMKM

2. Dasar Ketentuan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E Ayat (1) UU UMKM No. 20 Tahun 2008 PP No. 46 Tahun 2013

3. UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E Ayat (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 Tujuan pemberian insentif pajak oleh pemerintah  meningkatkan daya saing UMKM dengan usaha sejenis dari negara lain, sehingga secara gradual penerimaan negara akan terdongkrak

4. UU UMKM No. 20 Tahun 2008 Tipologi UMKM berdasarkan peredaran usaha ( omzet ) Jenis Usaha Batas Omzet Nilai Kekayaan Bersih Usaha Mikro Hasil penjualan max Rp300 jt / th Kekayaan bersih max Rp50 jt Usaha Kecil Hasil penjualan tahunan > Rp300 jt s/d Rp2,5 miliar Kekayaan bersih > Rp50 jt s/d Rp500 jt tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Usaha Menengah Hasil penjualan tahunan > Rp2,5 miliar s/d Rp50 miliar Kekayaan bersih > Rp500 jt s/d Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

5. Perbandingan Tarif PPh Negara Tetangga Singapura th 2008  18%, th 2012  17% Hongkong th 2008  17%, th 2012  16,5% Malaysia th 2008  20% untuk RM500.000 pertama dan 27% untuk di atas RM500.000, th 2012 25% Indonesia th 2009  28%, th 2010  25%

6. Pasal 31E UU No. 36 Th 2008 Contoh 1: Peredaran bruto PT Y tahun pajak 2010 sebesar Rp4,5 miliar dengan PKP Rp500.000.000 PPh = Karena jumlah peredaran bruto < Rp4,8 miliar maka PPh terutang = 50% x 25% x 500.000.000 = Rp62.500.000

7. Contoh 2 Peredaran bruto PT Z tahun pajak 2010 sebesar Rp30 miliar dengan PKP Rp3 miliar PPh =

8. Peredaran Bruto   3 0.000.000.000 Penghasilan Kena Pajak     3.000.000.000 Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :   4.800.000.000 x 3.000.000.000 30.000.000.000 480.000.000 Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : 3.000.000.000 - 480.000.000 2.520.000.000 PPh Terutang :   (50% x 25%) x 480.000.000 60.000.000 25%  x 2.520.000.000 630.000.000 Jumlah PPh Terutang   690.000.000

9. Strategi Tax Planning UMKM dengan Memanfaatkan Diskon Pajak Dengan adanya insentif Pasal 31E UU No.36 Th 2008, maka tax planning yang dilakukan  pemekaran usaha ( spin off ) Spin off  usaha penyebaran penghasilan menjadi beberapa penghasilan dari WP dengan cara pembentukan anak perusahaan Pemekaran usaha menurut PP Menkeu No. 43/PMK.03/2008  pemisahan satu WP Badan yang modalnya terbagi atas saham , menjadi dua atau lebih WP dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan aset dan liabilitas ke badan usaha baru tanpa proses likuidasi badan usaha lama

10. Contoh 3 PT ABC dimekarkan menjadi PT ABC, PT D dan PT E Peredaran tahun 2010 Rp30 miliar dengan PKP Rp3 miliar

11. Dalam ribuan   Semula Spin Off   PT ABC       TOTAL I PT ABC PT D PT E TOTAL II SEBELUM SPIN OFF           Penjualan 4,500,000   4,500,000 Biaya ( deductible ): b. tetap + b. var 4,000,000       4,000,000 PKP 500,000       500,000 PPh = 50% x 25% x 500 juta 62,500       62,500 SESUDAH SPIN OFF           Penjualan 30,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 Biaya (deductible): b. tetap + b. var 27,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 27,000,000 PKP 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 Bagian Peredaran Bruto yang           memperoleh fasilitas       (4,8 M/30 M) x 3 M 480,000     (4,8 M/10 M) x 1 M   480,000 480,000 480,000 1,440,000 3 M - 4,8 M 2,520,000     1 M - 4,8 M   520,000 520,000 520,000 1,560,000 Total PKP yg diperhitungkan 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 PPh Terutang:           50% x 25% x 4,8 M 60,000 60,000 60,000 60,000 180,000 25% x 2,520,000,000 630,000     25% x 520,000,000   130,000 130,000 130,000 390,000 Jumlah PPh Terutang 690,000 190,000 190,000 190,000 570,000 Laba Setelah Pajak (EAT) 2,310,000 810,000 810,000 810,000 2,430,000

12. Kesimpulan Bila satu WP Badan (PT ABC) maka PPh Terutang = Rp690.000.000 Bila dilakukan spin off menjadi 3 WP Badan dengan asumsi proporsi penjualan dan beban sama , maka PPh terutang dapat ditekan menjadi Rp570.000.000 Penghematan PPh = Rp120.000.000 Laba Setelah Pajak naik dari Rp2.310.000.000 menjadi Rp2.430.000.000

13. Contoh 4 Kenaikan omzet menjadi Rp50 miliar dengan PKP Rp5 miliar atau total average cost to sales 90% Dengan spin off , asumsikan kenaikan omzet dapat menurunkan total average cost to sales menjadi 87%

14. Dalam ribuan   Semula Spin Off dan Pengurangan Total Average Cost   PT ABC dari 90% total sales menjadi 87%   TOTAL I PT ABC PT D PT E TOTAL II SESUDAH SPIN OFF           Penjualan 50.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000 50.000.000 Biaya (deductible): b. tetap + b. var 45.000.000 17.400.000 13.050.000 13.050.000 43.500.000 PKP 5.000.000 2.600.000 1.950.000 1.950.000 6.500.000 Bagian Peredaran Bruto yang           memperoleh fasilitas   624.000 624.000 624.000 1.872.000 Tanpa fasilitas 5.000.000     Tanpa fasilitas   1.976.000 1.326.000 1.326.000 4.628.000 Total PKP yg diperhitungkan 5.000.000 2.600.000 1.950.000 1.950.000 6.500.000 PPh Terutang:           50% x 25% x 4,8 M - 78.000 78.000 78.000 234.000 25% x 5,000,000,000 1.250.000     25% x PKP tanpa fasilitas   494.000 331.500 331.500 1.157.000 Jumlah PPh Terutang 1.250.000 572.000 409.500 409.500 1.391.000 Laba Setelah Pajak (EAT) 3.750.000 2.028.000 1.540.500 1.540.500 5.109.000

15. Kesimpulan Bila satu WP Badan (PT ABC) maka PPh Terutang = Rp1.250.000.000 Bila dilakukan spin off menjadi 3 WP Badan dengan asumsi penurunan total average cost , maka PPh terutang naik menjadi Rp1.390.000.000 Namun terdapat kenaikan Laba Setelah Pajak dari Rp3.750.000.000 menjadi Rp5.109.000.000

16. Aspek Keadilan dalam Kebijakan Perpajakan UMKM Ukuran keadilan pajak : Keadilan horizontal  WP dalam PKP sama diperlakukan sama ( equal treatment for the equals ) Keadilan vertikal WP dalam PKP berbeda diperlakukan berbeda ( unequal treatment for the unequals ) Teori pendekatan dalam mengukur keadilan : Benefit approach  setiap WP harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmati Ability to pay approach  WP membayar pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing

17. Implikasi Pasal 31E UU no. 36 Th 2008 pada Ketidakadilan Horizontal Contoh 5 Peredaran bruto PT X th 2010 Rp4,8 miliar dengan PKP Rp2 miliar Peredaran bruto PT Y th 2010 Rp6 miliar dengan PKP Rp2 miliar Bagaimana perlakuan pajak bagi PT X dan PT Y?

18. Analisis Perlakuan pajak bagi PT X PPh Terutang th 2010 = 25% x 50% x 2.000.000.000 = Rp250.000.000 Perlakuan pajak bagi PT Y PKP yang mendapat fasilitas = (4,8 M / 6 M) x 2 M = Rp1.600.000.000 PKP yang tidak mendapat fasilitas = 2.000.000.000 – 1.600.000.000 = Rp400.000.000 PPh Terutang th 2010 = 50% x 25% x 1.600.000.000 Rp200.000.000 25% x 400.000.000 Rp100.000.000 Total PPh Terutang Rp300.000.000

19. Perbedaan peredaran bruto namun dengan PKP sama (Rp2 miliar ) menghasilkan PPh terutang yang berbeda Selisih perbedaan = Rp50.000.000 Kebijakan Pasal 31E belum merefleksikan keadilan horizontal berdasarkan equal treatment for the equals

20. Implikasi Pasal 31E UU no. 36 Th 2008 pada Ketidakadilan Vertikal Contoh 6 Peredaran bruto PT X th 2010 Rp4,8 miliar dengan PKP Rp2,5 miliar Peredaran bruto PT Y th 2010 Rp6 miliar dengan PKP Rp2 miliar Bagaimana perlakuan pajak bagi PT X dan PT Y?

21. Analisis Perlakuan pajak bagi PT X PPh Terutang th 2010 = 25% x 50% x 2.500.000.000 = Rp312.500.000 Perlakuan pajak bagi PT Y PKP yang mendapat fasilitas = (4,8 M / 6 M) x 2 M = Rp1.600.000.000 PKP yang tidak mendapat fasilitas = 2.000.000.000 – 1.600.000.000 = Rp400.000.000 PPh Terutang th 2010 = 50% x 25% x 1.600.000.000 Rp200.000.000 25% x 400.000.000 Rp100.000.000 Total PPh Terutang Rp300.000.000

22. Perbedaan peredaran bruto dengan PKP berbeda (Rp2,5 miliar dan Rp2 miliar ) menghasilkan PPh terutang yang berbeda Selisih perbedaan = Rp12.500.000 Kebijakan Pasal 31E masih bisa merefleksikan keadilan vertikal berdasarkan unequal treatment for the unequals Namun misal contoh di atas diasumsikan bahwa PKP PT X Rp1,8 miliar dan PT Y Rp1,5 miliar , maka PPh terutang keduanya akan sama yaitu Rp225.000.000 Dalam kondisi ini Pasal 31E tidak merefleksikan keadilan vertikal berdasarkan unequal treatment for the unequals

23. Analisis Perlakuan pajak bagi PT X PPh Terutang th 2010 = 25% x 50% x 1.800.000.000 = Rp225.000.000 Perlakuan pajak bagi PT Y PKP yang mendapat fasilitas = (4,8 M / 6 M) x 1,5 M = Rp1.200.000.000 PKP yang tidak mendapat fasilitas = 1.500.000.000 – 1.200.000.000 = Rp300.000.000 PPh Terutang th 2010 = 50% x 25% x 1.200.000.000 Rp150.000.000 25% x 300.000.000 Rp 75.000.000 Total PPh Terutang Rp225.000.000

24. PP 46 Tahun 2013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak lagi menjadi faktor pengurang dalam menghitung kewajiban PPh UMKM orang pribadi . PPh Final 1 persen terhadap UMKM yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun .

25. PPh UMKM WP UMKM dibebaskan dari pemungutan PPh yang tidak final oleh pihak lain. Namun untuk mendapatkan kebebasan harus segeran mengajukan SKB ( Ilustrasi 1) WP UMKM masih bisa menggunakan kredit pajak PPh Ps 25 pada penghasilan selain yang telah dikenakan PPh Final ( Ilustrasi 2) Kompensasi kerugian dapat dilakukan hanya pada kerugian tahun-tahun sebelum diberlakukannya beleid PPh Final tersebut ( Ilustrasi 3)

26. Hal Khusus Terkait Peredaran Bruto Tahun pajak sebelumnya < 12 bulan WP baru terdaftar pada tahun berlakunya beleid PPh Final pada bulan sebelum ber la kunya beleid tersebut ( Ilustrasi 4) WP baru terdaftar setelah berlakunya beleid PPh Final, untuk tahun pajak pertama ( Ilustrasi 5 & 6)

27. Ilustrasi 1 CV Smart bergerak di bidang penjualan dan servis laptop sejak tahun 2011. P eredaran bruto th 2013 adalah Rp2.500.000.000 Dengan demikian mulai th 2014 CV Smart mulai dikenai PPh Final 1% dari penghasilan bruto setiap bulan Misal pada bulan April 2014 CV Smart menjual 20 laptop ke Pemkot Tegal dengan nilai Rp200.000.000, atas pembelian tersebut Bendaharawan akan memungut PPh 22 sebesar 1,5% x 200.000.000 = Rp3.000.000 Pph 22 tersebut dapat dimintakan SKB sehingga Bendahawan tidak memungut.

28. Ilustrasi 2 CV Smart memiliki peredaran bruto Rp3.300.000.000 dan fee konsultan IT sebesar Rp600.000.000. Total peredaran bruto Rp3.900.000.000 Atas penghasilan tersebut dikenai PPh Final dari peredaran bruto = 1% x 3.300.000.000 = 33.000.000 Jasa fee dihitung sebagai penghasilan WPOP, dikurangi biaya, PTKP dan PPh yang dipotong, baru dibagi 12 sebagai angsuran pajak PPh 25

29. Penghasilan bruto jasa konsultan 600.000.000 Biaya kegiatan jasa konsultasi 200.000.000 PTKP (K/2) 67.5 00 .000 PKP 3 32.5 00 .000 Pph terutang ps 17 5 3.125 .00 PPh 21 yang dipotong pihak lain ( misal ) 2 3.125 .00 PPh terutang 30.000.000 Pph 25 = 30.000.000/12 2.500.000.

30. Ilustrasi 3 Kerugian yang dapat dikompensasikan Tahun Peredaran Bruto Laba (Rugi) Kompensasi 2012 3.500.000.000 (200.000.000) Dikompensasi dari 2013-2017 2013 (Januari-Juni) 2.000.000.000 (60.000.000) Dikompensasi sampai th pajak berikutnya 2013 (Juli-Desember) 3.000.000.000 (30.000.000) Tidak dapat dikompensasi 2014 6.000.000.000 250.000.000

31. Ilustrasi 4 CV Smart terdaftar debagai WP pada bulan Januari 2013. Jumlah peredaran bruto Januari – Juni 2013 adalah Rp800.000.000 Perhitungan PPh = Peredaran bruto disetahunkan = 800.000.000 x 12/6 = 1.600.000.000 Karena peredaran bruto < 4.800.000.000 maka dikenakan PPh Final 1%

32. Ilustrasi 5 CV Smart terdaftar sebagai WP bulan Agustus 2013. P eredaran bruto bulan Agustus sampai Desember 2013 adalah Rp500.000.000 Hitungan PPh = Peredaran bruto disetahunkan = 500.000.000 x 12/5 = 1.200.000.000 Karena peredaran bruto < 4.800.000.000 maka dikenakan PPh Final 1%

33. Ilustrasi 6 CV Smart terdaftar debagai WP pada bulan September 2014. Jumlah peredaran bruto bulan September 2014 adalah Rp20.000.000 Perhitungan PPh = Peredaran bruto disetahunkan = 20.000.000 x 12 /1 = 240.000.000 Karena peredaran bruto < 4.800.000.000 maka dikenakan PPh Final 1%

34. Analisis Perbandingan Peraturan Lama vs Baru Contoh 1: Peredaran bruto PT Y tahun pajak 2010 sebesar Rp4,5 miliar dengan PKP Rp500.000.000 PPh Lama = Karena jumlah peredaran bruto < Rp4,8 miliar maka PPh terutang = 50% x 25% x 500.000.000 = Rp62.500.000 PPh Baru = 4.500.000.000 x 1% = Rp45.000.000

35. TUGAS Apa dampak PP 46 Tahun 2013 bagi UMKM dengan peredaran bruto sama yaitu Rp4.000.000.000 namun PKP berbeda : Perusahaan jenis biaya rendah misal produksi air minum kemasan dengan HPP 70% Perusahaan jenis biaya tinggi misal produksi pakaian dengan HPP 90% Dari kedua jenis usaha tersebut perusahaan mana yang lebih diuntungkan dari sisi pajak ? Buatlah analisis perbandingan peraturan lama vs peraturan baru .