PERTEMUAN KE 3 PPT HUKUM PAJAK TENTANG ORIENTASI HUKUM PERPAJAKAN

Hukum Pajak

1. Orientasi Hukum Perpajakan Menguraikan hubungan pajak dan masyarakat , Pengertian Pajak , dan Fungsi Pajak serta Mengimani Unsur dan ciri-ciri pajak , dan Berbagai pungutan pajak PERTEMUAN KETIGA EFRIANZA, S.H., M.KN DOSEN PENGAMPU:

2. Hubungan Pajak dan Masyarakat Pajak = kewajiban warga negara untuk membiayai kebutuhan bersama . Pajak mencerminkan kontrak sosial : rakyat membayar , negara memberi pelayanan publik . Hubungan timbal balik : Rakyat → pajak → negara Negara → pembangunan & kesejahteraan → rakyat

3. Hubungan pajak dan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu kontrak sosial antara warga negara dengan negara . Pajak sebagai kewajiban Setiap warga negara berkewajiban membayar pajak sesuai kemampuan ekonominya . Pajak dipungut untuk membiayai kebutuhan bersama , seperti pendidikan , kesehatan , infrastruktur , dan keamanan . Pajak mencerminkan kontrak sosial Masyarakat menyetorkan pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara . Sebagai gantinya , negara berkewajiban mengelola dana pajak untuk memberikan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan . Hubungan timbal balik Rakyat → Pajak → Negara → rakyat menyerahkan sebagian pendapatan dalam bentuk pajak . Negara → Pembangunan & Kesejahteraan → Rakyat → negara menggunakan pajak untuk membangun fasilitas umum , menyediakan layanan , serta menciptakan keadilan sosial . ➡ Dengan demikian , pajak bukan sekadar pungutan , tetapi menjadi wujud partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai negara dan menjalankan roda pembangunan .

4. LANJUTAN… Pajak merupakan salah satu instrumen utama negara dalam membiayai pembangunan . Setiap warga negara memiliki kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku . Melalui pajak , masyarakat berkontribusi langsung dalam menyediakan dana untuk berbagai kebutuhan negara , mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan pelayanan publik . Hubungan pajak dengan masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk kontrak sosial . Rakyat menyerahkan sebagian pendapatannya dalam bentuk pajak , sedangkan negara berkewajiban mengelola dan mengembalikannya dalam bentuk pelayanan serta fasilitas yang dapat dinikmati bersama . Dengan demikian , pajak menjadi wujud kerja sama antara rakyat dan pemerintah . Pajak juga mencerminkan hubungan timbal balik . Masyarakat → membayar pajak → negara , sedangkan negara → menyelenggarakan pembangunan dan kesejahteraan → kembali kepada masyarakat . Alur timbal balik ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak .

5. LANJUTAN… Selain itu , pajak memiliki fungsi pemerataan . Melalui sistem perpajakan yang adil , negara dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dengan cara mengalokasikan pajak untuk subsidi , bantuan sosial , maupun pembangunan di daerah tertinggal . Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya bersifat memaksa , tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu , hubungan antara pajak dan masyarakat harus didasari kesadaran , kepercayaan , dan tanggung jawab bersama . Ketaatan membayar pajak mencerminkan kepatuhan pada hukum sekaligus partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara . Semakin tinggi kesadaran pajak masyarakat , semakin kuat pula fondasi pembangunan nasional dan kesejahteraan bersama .

6. Pengertian Pajak Definisi umum : iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang , tanpa imbalan langsung , untuk kepentingan umum . Landasan hukum : Pasal 23A UUD 1945. Ciri : bersifat memaksa & digunakan untuk membiayai kebutuhan negara .

7. LANJUTAN… Definisi Umum Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang . Dalam pajak , masyarakat menyerahkan sebagian kekayaan atau penghasilannya kepada negara tanpa imbalan langsung , karena hasilnya dipakai untuk kepentingan bersama , bukan untuk individu tertentu . Landasan Hukum Dasar konstitusional pemungutan pajak tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945 : “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang .” Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hanya sah bila ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan . Ciri-Ciri Pajak Bersifat memaksa : warga negara wajib membayar pajak sesuai ketentuan , dan ada sanksi bila melanggar . Tanpa imbalan langsung : pembayaran pajak tidak memberi balasan khusus secara pribadi , tetapi manfaatnya dirasakan secara umum . Untuk kepentingan umum : dana pajak dipakai membiayai pengeluaran negara , seperti pembangunan , pendidikan , kesehatan , keamanan , dan kesejahteraan rakyat . 👉 Jadi , pajak adalah wujud nyata partisipasi masyarakat dalam membiayai negara , serta sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial .

8. Fungsi Pajak Budgetair → sumber penerimaan negara untuk APBN. Regulerend → mengatur perilaku ekonomi & sosial ( contoh : cukai rokok ). Distribusi → pemerataan pendapatan dan pembangunan . Stabilisasi → menjaga stabilitas ekonomi ( mengendalikan inflasi , pertumbuhan )

9. P enjelasan tentang Fungsi Pajak : Fungsi Budgetair ( Anggaran ) Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara untuk membiayai belanja dalam APBN. ➝ Contoh : pajak digunakan untuk pembangunan jalan , sekolah , rumah sakit , serta membiayai gaji pegawai negeri . Fungsi Regulerend ( Mengatur ) Pajak berperan sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi dan sosial masyarakat . ➝ Contoh : cukai rokok dan minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi ; pajak ekspor-impor untuk melindungi industri dalam negeri . Fungsi Distribusi ( Pemerataan ) Pajak digunakan untuk pemerataan pendapatan dan pembangunan melalui subsidi , bantuan sosial , serta program pembangunan di daerah tertinggal . ➝ Contoh : dana pajak dipakai untuk program bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi pendidikan . Fungsi Stabilisasi ( Penyeimbang ) Pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional , misalnya dengan mengendalikan inflasi , menjaga pertumbuhan ekonomi , dan menciptakan lapangan kerja . ➝ Contoh : pemerintah menaikkan pajak saat inflasi tinggi untuk menekan daya beli , atau menurunkan pajak saat resesi untuk mendorong konsumsi . ✨ Kesimpulannya , pajak tidak hanya sekadar sumber pendapatan negara , tetapi juga alat pengaturan , pemerataan , dan stabilisasi ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat .

10. Unsur & Ciri Pajak Unsur Pajak : Subjek pajak ( wajib pajak ). Objek pajak ( penghasilan , konsumsi , transaksi ). Tarif pajak . Dasar hukum (UU). Ciri Pajak : Dipungut berdasarkan UU. Bersifat memaksa . Tidak ada kontra-prestasi langsung . Untuk kepentingan umum .

11. Unsur & Ciri Pajak 🔹 Unsur Pajak Subjek Pajak ( Wajib Pajak ) Pihak yang dikenai kewajiban membayar pajak , bisa berupa orang pribadi maupun badan usaha . ➝ Contoh : karyawan , pengusaha , perusahaan . Objek Pajak Segala sesuatu yang dikenai pajak , misalnya penghasilan , konsumsi barang / jasa , transaksi , atau kepemilikan harta . ➝ Contoh : gaji ( objek PPh ), belanja barang kena PPN, rokok ( cukai ). Tarif Pajak Besarnya pajak yang harus dibayar , bisa berbentuk : Tarif tetap ( misalnya bea materai Rp10.000), Tarif proporsional ( persentase tetap ), Tarif progresif ( semakin besar objek pajak → semakin tinggi persentase , seperti PPh orang pribadi ). Dasar Hukum Pemungutan pajak hanya sah bila diatur dalam Undang-Undang . ➝ Landasan utama : Pasal 23A UUD 1945 dan UU perpajakan yang berlaku . 🔹 Ciri-Ciri Pajak Dipungut berdasarkan Undang-Undang → menjamin kepastian hukum . Bersifat memaksa → wajib pajak yang tidak taat dapat dikenai sanksi . Tidak ada kontra-prestasi langsung → pembayar pajak tidak mendapat imbalan khusus , tetapi manfaatnya dirasakan bersama . Untuk kepentingan umum → hasil pajak digunakan membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan rakyat . Pajak memiliki unsur-unsur yuridis (UU), ekonomis ( objek & tarif ), dan sosial ( subjek pajak ) . Sementara cirinya menegaskan bahwa pajak adalah alat negara yang sah , memaksa , dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat .

12. Berbagai Pungutan Pajak Pajak Dalam Negeri ; Pajak Penghasilan ( PPh ); Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & PPnBM ; Bea Materai ; Cukai ; Pajak Perdagangan Internasional ; Bea Masuk ; Pajak Ekspor .

13. LANJUTAN… 1. Pajak Dalam Negeri Pajak yang dikenakan atas transaksi atau kegiatan ekonomi di dalam negeri . Jenis-jenisnya : Pajak Penghasilan ( PPh ) Dipungut atas penghasilan orang pribadi maupun badan , seperti gaji , honor, laba usaha , bunga , dividen , atau royalti . ➝ Contoh : karyawan membayar PPh 21 dari gajinya . Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) PPN : pajak atas konsumsi barang / jasa dalam negeri ( tarif umum 11%). PPnBM : tambahan pajak untuk barang mewah seperti mobil mewah , perhiasan , kapal pesiar . ➝ Contoh : saat membeli mobil , selain PPN juga dikenakan PPnBM . Bea Materai Pajak atas dokumen tertentu , misalnya perjanjian , kwitansi , akta notaris , dan transaksi keuangan tertentu . ➝ Contoh : materai Rp10.000 pada kwitansi di atas Rp5 juta . Cukai Pajak khusus untuk barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan atau menimbulkan dampak negatif . ➝ Contoh : cukai rokok , cukai minuman beralkohol .

14. LANJUTAN… 2. Pajak Perdagangan Internasional Pajak yang dikenakan pada kegiatan ekspor-impor : Bea Masuk Pajak atas barang impor untuk melindungi industri dalam negeri dan menambah penerimaan negara . ➝ Contoh : bea masuk untuk barang elektronik impor . Pajak Ekspor Pajak yang dikenakan pada barang tertentu yang diekspor , biasanya komoditas strategis . ➝ Contoh : pajak ekspor kelapa sawit atau mineral. ✨ Jadi , pungutan pajak di Indonesia dibagi dua kelompok besar : Pajak dalam negeri → menyasar penghasilan , konsumsi , dokumen , dan barang tertentu . Pajak perdagangan internasional → menyasar arus barang lintas batas .

15. Tabel ringkas semua jenis pajak beserta contoh nominal dan persentasenya Jenis Pajak Objek Pajak / Contoh Tarif / Nominal Keterangan Pajak Penghasilan ( PPh ) Gaji karyawan Rp10.000.000 5% → Rp500.000 Dipotong langsung oleh perusahaan (PPh Pasal 21) Pajak Penghasilan (PPh Badan) Laba bersih perusahaan PT XYZ Rp1.000.000.000 22% → Rp220.000.000 Dibayar tahunan oleh perusahaan PPN Membeli TV Rp5.000.000 11% → Rp550.000 Total harga jadi Rp5.550.000 PPnBM Mobil mewah Rp2.000.000.000 40% → Rp800.000.000 Pajak tambahan untuk barang mewah Bea Materai Kontrak sewa rumah Rp50.000.000 Rp10.000 per dokumen Memberi kekuatan hukum pada dokumen Cukai Rokok 1 bungkus seharga Rp1.000 Rp200 → cukai Pajak untuk barang yang berisiko bagi kesehatan / lingkungan Bea Masuk Impor sepatu Rp1.000.000 10% → Rp100.000 Pajak untuk barang masuk ke Indonesia Pajak Ekspor Ekspor minyak sawit 1 ton Rp500.000 per ton Pajak untuk barang keluar dari Indonesia

16. D iagram V isual alur pajak yang menunjukkan hubungan masyarakat → jenis pajak → negara

17. LANJUTAN… Pajak merupakan wujud gotong-royong modern masyarakat dalam membangun negara . Melalui pajak , setiap warga negara ikut serta membiayai kebutuhan bersama demi tercapainya kesejahteraan . Dengan memahami hukum perpajakan , masyarakat akan semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya . Ketaatan membayar pajak bukan hanya bentuk kepatuhan pada hukum , tetapi juga mencerminkan partisipasi dan iman terhadap keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi . ➡️ Dengan demikian , pajak bukan sekadar kewajiban , melainkan juga sarana memperkuat persatuan , pemerataan , dan pembangunan bangsa .