PERTEMUAN KEDUA PPT HUKUM PAJAK TENTANG SEJARAH HUKUM

Hukum Pajak

1. Sejarah Hukum di Indonesia: Penafsiran Peraturan Pajak & Sektor Penerimaan Pajak D osen Pengampu : Efrianza , S.H., M.KN PERTEMUAN KEDUA

2. Pendahuluan • Pajak = kontribusi wajib rakyat kepada negara • Landasan : Pasal 23A UUD 1945 • Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan

3. PENJELASANYA… Pada bagian pendahuluan ini kita akan memahami mengapa pajak begitu penting bagi negara . Pertama , pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada negara . Artinya , setiap warga negara punya kewajiban untuk membayar pajak sesuai ketentuan . Pajak ini bersifat memaksa , tapi sah secara hukum , karena hasilnya dipakai untuk kepentingan bersama . Jadi walaupun kita tidak menerima imbalan secara langsung , manfaat pajak bisa kita rasakan melalui berbagai fasilitas publik . Kedua , landasan hukumnya ada di Pasal 23A UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang . Dengan kata lain, negara tidak bisa sembarangan menarik pajak , semua harus jelas dasar hukumnya demi menjamin kepastian hukum dan keadilan . Ketiga , pajak adalah sumber utama penerimaan negara . Lebih dari 70 persen penerimaan APBN kita berasal dari pajak . Dana inilah yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan , mulai dari infrastruktur , pendidikan , kesehatan , hingga subsidi masyarakat . Bahkan gaji pegawai negeri dan biaya keamanan negara juga berasal dari pajak . Karena itulah pajak bisa kita sebut sebagai tulang punggung keuangan negara sekaligus bentuk partisipasi nyata rakyat dalam pembangunan nasional .”

4. Sejarah Pajak di Indonesia • Masa Kerajaan : upeti / hasil bumi • Masa Kolonial Belanda : landrent ( tanam paksa ), pajak kepala • Pasca Kemerdekaan (1945–1983): adopsi sistem kolonial → UU baru • Reformasi Perpajakan (1983– sekarang ): self-assessment, modernisasi administrasi pajak

5. Landasan Hukum Pajak • UUD 1945 ( Pasal 23A) • UU KUP ( Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan ) • UU Pajak Penghasilan ( PPh ) • UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) • UU Cukai , Bea Masuk , dsb .

6. LANDASAN HUKUM PAJAK PENJELASANYA: UUD 1945 ( Pasal 23A) Merupakan dasar konstitusional pajak di Indonesia. Bunyi pasal : “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang .” Maknanya : negara hanya boleh menarik pajak jika ada UU yang mengaturnya , sehingga menjamin kepastian hukum , keadilan , dan perlindungan hak warga negara . UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Menjadi payung hukum administrasi pajak di Indonesia. Mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta wewenang fiskus . Contoh : pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pemeriksaan pajak , sanksi administrasi , dan penyelesaian sengketa pajak . UU Pajak Penghasilan ( PPh ) Mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak , baik orang pribadi maupun badan . Contoh : gaji , honorarium, keuntungan usaha , dividen , bunga , royalti . Pajak ini bersifat langsung , karena bebannya tidak bisa dialihkan ke pihak lain. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) Mengatur pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri . PPN dikenakan di setiap rantai produksi dan distribusi , tetapi beban akhirnya ditanggung konsumen . PPnBM khusus dikenakan pada barang mewah , misalnya mobil mewah , perhiasan , kapal pesiar . UU Cukai , Bea Masuk , dan Pajak Perdagangan Internasional Cukai : pajak atas barang tertentu dengan sifat konsumsi yang perlu dikendalikan ( contoh : rokok , minuman beralkohol ). Bea Masuk : pungutan negara atas barang impor . Bea Keluar / Pajak Ekspor : pungutan atas barang tertentu yang diekspor , untuk mengatur ketersediaan barang dalam negeri dan menjaga stabilitas harga .

7. Penafsiran Hukum Pajak 1. Penafsiran Gramatikal → arti kata dalam UU 2. Penafsiran Sistematis → hubungan antar pasal 3. Penafsiran Historis → sejarah pembentukan UU 4. Penafsiran Teleologis / Sosiologis → tujuan pembentukan UU 5. Restriktif & Ekstensif → mempersempit / memperluas aturan 6. Analogis → mengisi kekosongan hukum

8. 1. Penafsiran Gramatikal Berdasarkan arti kata atau kalimat dalam undang-undang sesuai 1. Penafsiran Gramatikal Berdasarkan arti kata atau kalimat dalam undang-undang sesuai bahasa sehari-hari atau bahasa hukum . Tujuannya menjaga konsistensi dengan teks asli . Contoh : kata “ penghasilan ” dalam UU PPh ditafsirkan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan . 2. Penafsiran Sistematis Melihat hubungan antar pasal dalam satu undang-undang atau antar undang-undang terkait . Tujuannya agar tidak terjadi pertentangan antar ketentuan hukum . Contoh : ketentuan PPN dihubungkan dengan PPnBM , karena keduanya sama-sama diatur dalam UU PPN. bahasa sehari-hari atau bahasa hukum . Tujuannya menjaga konsistensi dengan teks asli . Contoh : kata “ penghasilan ” dalam UU PPh ditafsirkan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan . Penafsiran Hukum Pajak Dalam praktik perpajakan , undang-undang seringkali mengandung istilah yang bisa ditafsirkan berbeda . Oleh karena itu , digunakan beberapa metode penafsiran hukum pajak :

9. 3. Penafsiran Historis Berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang atau maksud pembuat undang-undang pada saat itu . Bisa dilihat dari risalah sidang DPR, naskah akademik , atau dokumen sejarah hukum . Contoh : penafsiran UU Pajak Penghasilan tahun 1983 tidak lepas dari sejarah reformasi perpajakan Indonesia yang beralih dari official assessment ke self assessment. 4. Penafsiran Teleologis / Sosiologis Berdasarkan tujuan hukum ( keadilan , kemanfaatan , kemaslahatan masyarakat ). Lebih fleksibel karena menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat . Contoh : tarif cukai rokok ditafsirkan bukan sekadar untuk penerimaan negara , tetapi juga untuk mengendalikan konsumsi demi kesehatan masyarakat . 5. Penafsiran Restriktif & Ekstensif Restriktif : mempersempit cakupan aturan agar tidak meluas melebihi maksud UU. Ekstensif : memperluas cakupan aturan agar sesuai tujuan UU. Contoh : istilah “ usaha ” dalam UU PPh bisa ditafsirkan restriktif hanya sebagai kegiatan bisnis formal, atau ekstensif termasuk usaha informal. 6. Penafsiran Analogis Mengisi kekosongan hukum dengan membandingkan pada aturan serupa . Berbahaya jika tidak hati-hati , karena bisa menimbulkan ketidakpastian hukum . Contoh : jika ada jenis transaksi baru dalam ekonomi digital yang belum diatur , bisa dianalogikan dengan transaksi konvensional yang sudah diatur . ✨ Jadi , penafsiran hukum pajak diperlukan agar undang-undang pajak tidak kaku , dapat diterapkan sesuai maksud pembuat UU, serta relevan dengan perkembangan masyarakat dan ekonomi .

10. Contoh Penafsiran Pajak • PPN: penafsiran sistematis → barang & jasa kena pajak • PPh Pasal 21: penafsiran gramatikal → definisi penghasilan • Cukai rokok : penafsiran teleologis → pengendalian konsumsi & penerimaan

11. Contoh Penafsiran Pajak 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) → Penafsiran Sistematis Kasus : Penentuan apakah suatu barang atau jasa termasuk objek PPN. Penafsiran : Sistematis , yaitu melihat hubungan antar pasal dalam UU PPN. Contoh : Pasal 4 UU PPN menyebut barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Pasal 16D mengatur perlakuan khusus untuk penyerahan BKP tertentu . Maka , untuk memastikan suatu transaksi kena PPN atau tidak , harus ditafsirkan dengan melihat keseluruhan pasal yang saling berkaitan , bukan hanya satu pasal saja . 2. Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 → Penafsiran Gramatikal Kasus : Menentukan apa yang dimaksud dengan “ penghasilan ” yang dipotong PPh 21. Penafsiran : Gramatikal , yaitu berdasarkan arti kata dalam UU. Contoh : Pasal 4 ayat (1) UU PPh mendefinisikan penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak . Maka gaji , honorarium, tunjangan , bonus, termasuk kategori penghasilan yang dikenai PPh 21. Penafsiran ini mengikuti arti kata sesuai rumusan UU, tanpa perlu memperluas atau mempersempit . 3. Cukai Rokok → Penafsiran Teleologis ( Sosiologis ) Kasus : Mengapa rokok dikenai cukai dengan tarif tinggi ? Penafsiran : Teleologis , melihat tujuan pembentuk UU. Contoh : UU Cukai menegaskan bahwa barang yang dikenai cukai adalah barang yang peredarannya perlu dikendalikan , konsumsinya diawasi , dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat . Maka cukai rokok tidak hanya bertujuan menambah penerimaan negara , tetapi juga mengendalikan konsumsi karena berdampak buruk bagi kesehatan . Di sini terlihat bahwa tujuan sosial dan kesehatan lebih menonjol daripada sekadar aspek fiskal . Jadi , dari ketiga contoh ini , kita bisa melihat bagaimana metode penafsiran hukum pajak diterapkan secara nyata dalam praktik : PPN memakai sistematis , PPh memakai gramatikal , dan Cukai memakai teleologis .

12. Sektor Penerimaan Pajak 1. Pajak Dalam Negeri : - PPh (Orang Pribadi , Badan , Final) - PPN & PPnBM - Bea Materai - Cukai 2. Pajak Perdagangan Internasional : - Bea Masuk - Pajak Ekspor

13. PENJELASANYA: 1. Pajak Dalam Negeri Merupakan pajak yang dipungut atas kegiatan ekonomi dan transaksi di dalam negeri . Pajak Penghasilan ( PPh ) Dipungut atas penghasilan yang diterima / diperoleh Wajib Pajak . PPh Orang Pribadi : pajak atas gaji , honorarium, usaha , atau pekerjaan bebas . PPh Badan : pajak atas laba perusahaan , termasuk PT, CV, koperasi . PPh Final : pajak yang dikenakan langsung pada objek tertentu dengan tarif final, misalnya UMKM 0,5%, bunga deposito , sewa tanah / bangunan . Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) PPN : pajak atas konsumsi barang / jasa di dalam negeri . PPnBM : dikenakan tambahan pada barang mewah , seperti mobil mewah , kapal pesiar , perhiasan . Bea Materai Pajak atas dokumen yang memiliki nilai hukum , misalnya perjanjian , akta notaris , kwitansi , surat berharga . Tarif saat ini Rp10.000 untuk setiap dokumen tertentu . Cukai Pajak atas barang-barang tertentu yang peredarannya perlu diawasi . Contoh : hasil tembakau ( rokok , cerutu ), minuman beralkohol , dan produk tertentu yang ditetapkan pemerintah . Tujuan selain penerimaan negara juga untuk mengendalikan konsumsi . 2. Pajak Perdagangan Internasional Pajak yang dikenakan pada kegiatan ekspor dan impor . Bea Masuk (Import Duty) Pungutan atas barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Tujuannya : melindungi industri dalam negeri serta menjadi sumber pendapatan negara . Pajak Ekspor (Bea Keluar ) Dikenakan pada barang tertentu yang diekspor , misalnya hasil tambang , kelapa sawit , atau rotan . Tujuannya : menjaga pasokan dalam negeri , mengendalikan harga , dan meningkatkan penerimaan negara .

14. Dengan demikian , sektor penerimaan pajak di Indonesia dibagi dua : pajak dalam negeri (yang mencakup PPh , PPN/ PPnBM , Bea Materai , dan Cukai ) serta pajak perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Ekspor ). Keduanya menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional .

15. Kontribusi Pajak dalam APBN • Pajak = ±70% penerimaan negara • Fungsi Pajak : - Budgetair → sumber pendapatan - Regulerend → pengatur perilaku ekonomi

16. Kontribusi Pajak dalam APBN 1 . Pajak sebagai Sumber Utama Penerimaan Negara Pajak menyumbang sekitar ±70% dari total penerimaan negara . Artinya , sebagian besar belanja negara untuk pembangunan , subsidi , gaji aparatur negara , pendidikan , kesehatan , dan infrastruktur dibiayai dari pajak . Tanpa pajak , negara akan sulit menjalankan fungsi pemerintahan . 2 . Fungsi Pajak Fungsi Budgetair ( Sumber Pendapatan Negara) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara . Contoh : pembangunan jalan , sekolah , rumah sakit , subsidi BBM/ listrik , gaji pegawai negeri . Fungsi Regulerend ( Alat Pengatur Ekonomi & Sosial ) Pajak digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat atau ekonomi . Contoh : Cukai rokok → mengendalikan konsumsi . Pajak progresif kendaraan bermotor → mengurangi kepemilikan mobil berlebih . Pajak ekspor → menjaga pasokan barang di dalam negeri . 3 . Grafik Kontribusi Pajak dalam APBN ( Sketsa sederhana untuk presentasi , bisa divisualisasikan dengan pie chart) Penerimaan Negara APBN 100% Pajak : ±70% Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): ±20% Hibah & lain-lain: ±10 % ✨ Jadi , dapat disimpulkan bahwa pajak adalah tulang punggung APBN . Selain sebagai sumber pendapatan , pajak juga dipakai sebagai instrumen pengendalian ekonomi agar pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan .

17. Tantangan Penafsiran Pajak • Kompleksitas regulasi • Perbedaan tafsir fiskus & wajib pajak • Sengketa pajak di Pengadilan Pajak • Solusi : penyederhanaan & harmonisasi regulasi

18. Tantangan Penafsiran Pajak 1. Kompleksitas Regulasi Peraturan perpajakan di Indonesia sangat banyak dan sering berubah . Hal ini menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak maupun aparat pajak . Contoh : aturan PPh dan PPN yang memiliki banyak pasal , ayat , serta peraturan turunan . 2. Perbedaan Tafsir antara Fiskus & Wajib Pajak Sering terjadi perbedaan pemahaman atas suatu pasal atau ketentuan . Fiskus ( otoritas pajak ) biasanya menafsirkan aturan untuk memperluas penerimaan . Wajib pajak cenderung menafsirkan untuk meringankan beban pajak . Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum . 3. Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Perbedaan tafsir dapat berujung pada sengketa yang harus diselesaikan di Pengadilan Pajak . Sengketa ini memakan waktu , biaya , dan tenaga , baik bagi negara maupun wajib pajak . Menunjukkan perlunya kepastian hukum dalam interpretasi peraturan pajak . 4. Upaya Penyelesaian : Penyederhanaan & Harmonisasi Regulasi Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan , misalnya melalui UU HPP ( Harmonisasi Peraturan Perpajakan ) . Tujuan : Menyederhanakan aturan agar mudah dipahami . Mengurangi tumpang tindih regulasi . Meningkatkan kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak . ✨ Kesimpulan : Tantangan utama penafsiran pajak adalah kompleksitas aturan dan perbedaan tafsir . Solusinya adalah dengan menyusun regulasi yang sederhana , konsisten , dan harmonis , sehingga menciptakan kepastian hukum , keadilan , dan kepercayaan wajib pajak .

19. Kesimpulan • Sejarah perpajakan Indonesia: tradisional → kolonial → modern • Penafsiran hukum pajak penting untuk kepastian hukum • Pajak = tulang punggung penerimaan negara • Perlu pembaruan hukum agar adil , sederhana , pasti

20. Kesimpulan … Sejarah perpajakan Indonesia Berkembang dari sistem tradisional ( upeti dan hasil bumi ), Lanjut ke masa kolonial ( landrent , pajak kepala ), Hingga sistem modern pasca kemerdekaan dengan reformasi perpajakan . Penafsiran hukum pajak Sangat penting untuk menjamin kepastian hukum . Membantu menghindari perbedaan tafsir yang bisa menimbulkan sengketa . Pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara Menyumbang ±70% dari total penerimaan APBN. Membiayai pembangunan , pelayanan publik , dan kesejahteraan rakyat . Perlunya pembaruan hukum pajak Agar lebih adil ( tidak membebani berlebihan ), Sederhana ( mudah dipahami masyarakat ), Dan pasti ( memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun negara ). ✨ Dengan demikian , pajak bukan sekadar kewajiban , tetapi juga bentuk partisipasi rakyat dalam membangun negara . Supaya sistem ini berjalan efektif , hukum perpajakan harus terus disempurnakan sesuai kebutuhan zaman .

21. THANK YOU!!!