Petunjuk_Teknis_Koperasi_Desa_Merah_Putih (1).pptx

petujuk teknis pembentukan koperasi desa merah putih

1. DESA HANTAKAN

2. Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Nomor Surat Edaran : 6 Tahun 2025 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

3. Latar Belakang Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Tugas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal : - Memfasilitasi inventarisasi potensi desa - Melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan desa - Mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih - Sosialisasi , pendampingan , peningkatan partisipasi masyarakat - Optimalisasi pengelolaan koperasi - Menyusun kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan koperasi - Fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Tujuan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih : - Kegiatan usaha dan pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara mandiri oleh Desa melalui Koperasi Desa Merah Putih Contoh kegiatan usaha dan pelayanan : - Pengadaan / penyediaan sembako / pangan , Klinik Desa, apotek Desa, Pergudangan Desa, Logistik Desa, Usaha strategis lainnya Pentingnya Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

4. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Maksud Surat Edaran: - Pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, dan Tenaga Pendamping Profesional - Memfasilitasi percepatan pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Ruang Lingkup Surat Edaran: - Pendataan karakteristik desa (potensi dan masalah) - Musyawarah Desa Khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

5. Dasar Hukum Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

6. Identifikasi Karakteristik Desa Pemerintah Desa dan BPD memfasilitasi rapat/pertemuan untuk pendataan karakteristik desa - Identifikasi potensi dan masalah desa secara partisipatif - Pelibatan kelompok petani, nelayan, pedagang, dll. Ruang lingkup identifikasi: - SDA, kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, sarana ekonomi - Sarana prasarana kesehatan, ketersediaan lahan, kelembagaan ekonomi - Permodalan usaha, pasar desa, kelembagaan profesional Desa Data identifikasi menjadi dasar kebutuhan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

7. Kegiatan Usaha Bidang kegiatan usaha atau pelayanan masyarakat yang dapat dikembangkan oleh Koperasi Desa Merah Putih

8. Musyawarah Desa Khusus Pemerintah Desa dan BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus - Berpedoman pada Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2019 - Menyepakati hasil identifikasi potensi dan masalah - Menyepakati kebutuhan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih - Menyepakati bidang kegiatan usaha atau layanan

9. Agenda Musyawarah Desa Khusus - Kelembagaan Koperasi (baru, revitalisasi, pengembangan) - Sumber modal, keanggotaan, struktur organisasi - Kegiatan usaha utama - Berpedoman pada tata cara pembentukan koperasi sesuai peraturan

10. Pelaksanaan dan Pendampingan Hasil Musyawarah Desa Khusus menjadi pedoman pendirian/pengembangan koperasi Pemerintah Desa wajib melibatkan: - Perangkat daerah terkait koperasi, UMKM, pemberdayaan masyarakat dan Desa - Tenaga Pendamping Profesional untuk fasilitasi partisipasi masyarakat

11. Berita Acara dan Ketentuan Modal Hasil Musyawarah dituangkan dalam berita acara meliputi : - Pembentukan , kegiatan , kelembagaan Koperasi - Hubungan Koperasi dengan BUM Desa dan lembaga ekonomi lain - Mekanisme kerja sama antar desa jika penduduk < 500 orang - Perubahan RKPDes dan APBDes bila menggunakan dana desa - Modal sesuai PP No. 33 Tahun 1998

12. Optimalisasi dan Regulasi Pemerintah Desa dapat mendorong kerja sama Koperasi dengan: - BUM Desa/BUM Desa bersama - Lembaga ekonomi lainnya Pendirian Koperasi sesuai peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian

13. Ketahanan Pangan Jika kegiatan koperasi terkait ketahanan pangan: - Belanja Desa (min. 20% Dana Desa) dapat digunakan sebagai modal penyertaan - Syarat: Tidak terdapat BUM Desa/BUM Desa bersama di Desa tersebut - Berdasarkan Kepmendesa No. 3 Tahun 2025

14. Sinergi Kebijakan Nasional Kebijakan ketahanan pangan nasional dapat dilaksanakan sinergis dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih - Berdasarkan Permendesa No. 2 Tahun 2024 dan Kepmendesa No. 3 Tahun 2025

15. Musyawarah Terpadu Bagi Desa yang belum melaksanakan Musyawarah Desa Khusus Ketahanan Pangan: - Musyawarah tentang Koperasi Desa Merah Putih dapat digabung dengan musyawarah ketahanan pangan

16. Penutup Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya Tempat dan Tanggal Penetapan : Jakarta, 11 April 2025 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal : H. Yandri Susanto